Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 07/27/18 ~ Sorot Sumatera

DPRD Kota Bandar Lampung Kunjungi DPRD Kota Padang

Padang- DPRD Kota Padang kedatangan tamu dari DPRD Kota Bandar Lampung yang study banding tentang Ranperda Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Jauhary.

Rombongan diterima oleh Kabag Risalah dan Persidangan, Desmon Danus diruang Konsultasi DPRD Kota Padang, Jum'at (27/7). 

Dijelaskan Desmon, Kota Padang belum memiliki Ranperda tentang Pemberdayaan Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat Dalam Hidup Bernagari di Kota Padang. Direncanakan bulan Agustus depan diajukan raperda dimaksud dan diharapkan nantinya pelestarian adat di daerah ini dapat lebih terjaga untuk generasi berikutnya.

"Perda tentang pelestarian adat istiadat ini sesuai dengan undang-undang yang mengakui semua adat istiadat yang masih hidup, dan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerahnya, terkait pelestarian adat tersebut," kata Desmon.

Ia mengatakan adat istiadat di setiap daerah merupakan akar dari kebudayaan di Indonesia, sehingga kelestariannya harus terjaga.

Adanya perda tentang pelestarian adat istiadat tersebut, merupakan bagian penting untuk mempertahankan kebudayaan didaerah tersebut, apalagi menurut Koordinator Sekretariat Bapemperda Kota Padang juga tidak memiliki peraturan daerah terkait pemerintahan nagari, sehingga harus ada satu perda yang dapat menjaga kelestarian adat.

Dengan adanya perda tersebut maka nantinya setiap lembaga adat, pemuka adat, dan sebagainya, akan lebih berperan dalam pembangunan daerah itu, sebab setiap kebijakan pemerintah daerah juga akan melibatkan pihak-pihak ada terkait.

Sebagaimana diketahui daerah ini memiliki Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan sebagainya. Dengan disahkannya perda tersebut nanti, Kota Padang akan memiliki payung hukum untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, meski perda tersebut bertujuan untuk menjaga adat istiadat, namun Desmon menjelaskan bahwa perda itu bukan dalam bentuk mengembalikan sistem pemerintahan kepada sistem nagari yang ada di Minangkabau, namun hanya sebatas untuk pelestarian keberdaan kebudayaan.

"Perda ini hanya untuk memberdayakan hidup bernagari didalam pemerintahan Kota Padang", jelas Desmon pada rombongan DPRD Kota Bandar Lampung.

Adat dalam nagari adalah suatu sistem. Antara adat dan nagari terdapat hubungan yang saling mengikat satu sama lain. Aplikasi adat dalam nagari merupakan ajang aktualisasi diri bagi masyarakat dalam nagari itu sendiri. 

Karena itu pelestarian adat istiadat dan budaya dalam nagari merupakan tanggung jawab bersama. Hal itu disampaikan Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya dalam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Tata Kelola Desa Berbasis Adat dan Budaya, urainya. (*)
Share:

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Mengaku Belum Terima Surat Anggota Dewan Yang Bersangkutan

Padang- Pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019, beberapa anggota DPRD Kota Padang mengambil pilihan pindah partai dan mencalonkan diri di partai baru tersebut. 

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku belum menerima maupun menandatangani surat pengunduran diri anggota dewan yang bersangkutan.

Sesuai dengan peraturan, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan menyampaikan persyaratan administrasi tersebut melalui partai barunya. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Padang Sawati pada wartawan melalui seluler.

Dijelaskannya  sisa waktu perbaikan berkas bakal calon anggota dewan berakhir pada 31 Juli mendatang. Menurut aturan setiap anggota dewan yang ingin kembali mencaleg dari partai lain untuk pileg 2019 mendatang, salah satu persyaratan yang harus dilengkapi adalah mengajukan surat pengunduran diri.

Menurut mekanisme yang berlaku, setelah persyaratan administrasi lengkap maka partai yang bersangkutan mendaftarkan para calegnya ke KPU sambil membawa dan menyerahkan berkas paling lambat tanggal 31 Juli.

" Karena belum ada yang mengajukan surat pengunduran diri maka DPRD Kota Padang belum bisa menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan untuk dikeluarkan rekomendasi", jelas Ketua DPRD Kota Padang.

Anggota DPRD Kota Padang yang pindah partai diantaranya Zaharman dari Hanura pindah ke PKS, Osman Ayub dari Hanura pindah ke Partai NasDem, dan Nila Kartika dari PPP pindah ke Partai Demokrat. Ada juga Yendril dari Hanura mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui PKB.

Menurut Ketua Partai Hanura Kota Padang, Elvi Amri telah mendengar perihal pindah partai ketiga anggotanya tersebut. Dia juga mendengar kabar bahwa ketiganya sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Pimpinan DPRD Kota Padang. Namun hingga saat ini partai dan fraksi belum menerima tembusan surat pengunduran diri yang bersangkutan.

Mengenai status Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Padang, Nila Kartika, anggota Fraksi PPP DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa menegaskan akan segera mengusulkan penggantinya. 

"Dia kan udah nyaleg di Partai Demokrat, jadi secara otomatis dia bukan lagi kader PPP dan harus segera kita usulkan penggantinya," ujar pria yang akrab disapa Esa ini. 

Ketua DPC PPP Kota Padang ini mengatakan, pengganti Nila Kartika yang diusulkan adalah Zubardi Koto. Proses ke arah itu sudah dilakukan. 

Esa juga menegaskan, anggota DPRD Kota Padang yang pindah caleg ke partai lain, secara otomatis dia harus mengundurkan diri sebagai anggota dewan. Etikanya yang bersangkutan harus mengundurkan diri.

"Kalau dia masih mengikuti kegiatan kedewanan, maka uang yang dia terima itu haram dan bisa menjadi temuan BPK RI nantinya," pungkasnya.(*)
Share:

DPRD Kabupaten Inderagiri Hilir Berkunjung ke DPRD Kota Padang

Padang- Rombongan DPRD Kabupaten Inderagiri Hilir dipimpin oleh Wakil Ketuanya, Ferryandi dan diterima oleh Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Padang, Desmon Danus.

Dijelaskan Desmon Danus tentang pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun 2017,  telah memenuhi aspek kepatutan dan kewajaran.

“Bahkan telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat,” jelasnya dihadapan tamu dari Inderagiri Hilir di ruang kerja Ketua DPRD Kota Padang, Kamis (26/7).

Laporan pembahasan raperda tersebut juga telah melalui pembahasan dengan pemerintah daerah melalui OPD-OPD terkait.

Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, telah dilakukan studi banding dengan daerah di provinsi lain dan terakhir akan dilakukan finalisasi melalui rapat pleno namun belum tuntas hingga kini. 

Belakangan para wakil rakyat sibuk dengan agenda  caleg yang sedang berproses di KPU Kota Padang. Diharapkan dalam waktu dekat pembahasan tersebut bisa dituntaskan dan kegiatan Pemko Padang berjalan sebagaimana mestinya, jelas Desmon.(*)
Share:

Bupati Tinjau Layanan Kesehatan di Puskesmas Sungai Rumbai

Dharmasraya- Guna melihat secara langsung pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kamis (26/07) pagi, meninjau pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Rumbai.

Kedatangan Bupati yang turut didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Ny. Dewi Sutan Riska pada kesempatan itu disambut langsung oleh Kepala Puskesmas dan tenaga medis yang bertugas. Sesampainya di puskesmas, bupati terlihat meninjau sejumlah ruang pelayanan dan berdialog dengan para petugas medis yang ada.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Juara I dalam lomba Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terbanyak tingkat Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Bupati juga berpesan kepada seluruh pegawai Puskesmas untuk senantiasa mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.(hms/tbs)
Share:

SMP IT Al Munawwaroh Diresmikan Bupati Sutan Riska

Dharmasraya- Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, meresmikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Al Munawwaroh yang berada di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar, Kamis (26/07).

Pada kesempatan itu bupati menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas berdirinya SMP IT Al Munawwaroh di Nagari Koto Laweh. Ini menunjukkan adanya kepedulian banyak pihak terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

"Saya berharap, keberadaan SMP IT Al Munawwaroh dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Dharmasraya," ujar bupati.

Apalagi, sambung bupati, sebagai sekolah yang memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama, dari SMP IT Al Munawwaroh diharapkan akan lahir generasi-generasi yang tidak hanya terampil dan cerdas di bidang akademik, namun juga berkarakter dan berakhlakul karimah.

Sebagai sekolah baru, sambung bupati, SMP IT Al Munawwaroh mungkin masih terbatas dari segi fasilitas. Namun demikian, bupati berharap hal ini tidak menjadi penghalang bagi SMP IT Al Munawwaroh untuk dapat mensejajarkan diri dengan sekolah-sekolah lain yang sudah lebih dulu ada.

"Justru, jadikan keterbatasan itu sebagai penyemangat bagi kita untuk berjuang menjadi lebih baik. Untuk menjadi besar itu memang butuh tantangan dan ujian. Semoga SMP IT Al Munawwaroh mampu berkembang dan maju, serta menjadi salah satu sekolah kebanggaan di Dharmasraya," pungkas bupati.

Pada kesempatan itu, bupati secara pribadi juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk SMP IT Al Munawwaroh.(hms/tbs)
Share:

Imam Mahfuri Resmi Dikukuhkan Sebagai Camat Asam Jujuhan

Dharmasraya-  Imam Mahfuri yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Camat Asam Jujuhan resmi dikukuhkan sebagai Pj. Camat Asam Jujuhan oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kamis (26/07), di GPU Kecamatan Asam Jujuhan. Sebelumnya, Imam Mahfuri sudah dilantik bersama dengan 135 pejabat administrator lainnya di Auditorium Dharmasraya pada Selasa (24/07) lalu.

Acara pengukuhan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan segenap komponen masyarakat Kecamatan Asam Jujuhan.

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan selamat kepada Imam Mahfuri atas jabatan baru yang diembannya. Bupati berharap, sebagai camat, Imam Mahfuri mampu memimpin dan mengendalikan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

"Selain itu, camat juga diharapkan mampu meningkatkan peranan pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terdepan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang semakin hari dirasakan semakin berat," ujar bupati.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan Asam Jujuhan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Ny. Dewi Sutan Riska.

Kepada Ketua TP PKK Kecamatan Asam Jujuhan yang baru, Ny. Dewi Sutan Riska meminta untuk terus membina para kader, kelompok-kelompok dasawisma dan tentunya TP PKK Nagari yang ada di kecamatan. Kemudian, Ketua TP PKK Kecamatan Asam Jujuhan juga diminta untuk segera menyusun program kerja dan melaksanakan 10 program pokok PKK sesuai program kerja yang telah ditentukan.

"Mari terus berikan semangat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui gerakan PKK," pesan Ny.(hms/tbs)
Share:

BUMNag Koto Laweh Kelola Potensi Wisata

Dharmasraya- Usai meresmikan SMP IT Al Munawwaroh di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar, Kamis (26/07), Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan juga menyempatkan diri meninjau Wisata Air Gunung Sari yang ada di nagari setempat.

Wisata Air Gunung Sari ini merupakan embung nagari yang disulap menjadi lokasi wisata dan menjadi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang dikelola oleh Pemerintah Nagari Koto Laweh di bawah kepemimpinan Rahman. Dengan dukungan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, saat ini pemerintah nagari setempat terus berupaya mengembangkan lokasi ini untuk menjadi destinasi wisata nagari.

Saat ini, di lokasi Wisata Gunung Sari tersebut sudah tersedia beberapa wahana air yang dapat dinikmati oleh para pengunjung.

Bupati dalam kesempatan itu mengaku bangga melihat hasil kegiatan-kegiatan dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Koto Laweh, salah satunya dengan keberadaan Wisata Air Gunung Sari ini sebagai salah satu badan usaha milik nagari.

"Kita memang patut berterima kasih kepada pemerintah pusat, karena program dana desa yang digulirkan memang nyata mampu mendorong pembangunan di nagari. Tinggal lagi bagaimana pemerintah nagari mengoptimalkan pemanfaatannya dengan potensi yang ada, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati.

Bupati berharap, disamping mendorong pengembangan wisata, keberadaan Wisata Air Gunung Sari juga dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan asli nagari.

"Jika BUMNag yang ada berhasil dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Nagari Koto Laweh akan mampu menjadi nagari yang mandiri secara ekonomi," tandas bupati.(hms/tbs)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.