Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 07/23/18 ~ Sorot Sumatera

Rombongan DPRD Kabupaten Kampar Kunjungi DPRD Kota Padang

Padang- Rombongan DPRD Kabupaten Kampar diterima oleh Kabag Administrasi DPRD Kota Padang, Yuska Librafortunan, Selasa (22/7).

Dijelaskan dengan gamblang oleh Yuska Librafortunan bahwa pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Atas pertimbangan tersebut, pada tanggal 12 April 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota (tautan: PP Nomor 12 Tahun 2018).

Dalam PP ini disebutkan, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda; b. anggaran; dan c. pengawasan.

Fungsi Pembentukan Perda

Menurut PP ini, program pembentukan Perda (Peraturan Daerah) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

“Rancangan Perda yang berasal dari DPRD  dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) yang dikoordinasikan oleh Bapemperda,” bunyi Pasal 6 ayat (1) PP ini.

Rancangan Perda yang telah disetujui oleh paripurna DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, menurut PP ini, dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

“Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II,” bunyi Pasal 9 ayat (2) PP ini.

Disebutkan dalam PP ini, dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Sementara dalam hal rancangan Perda tersebut tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, menurut PP ini, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

PP ini juga menegaskan, rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

“Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama,” bunyi Pasal 10 ayat (6) PP ini.

Sedangkan rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, menurut PP ini, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna, dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya,” bunyi Pasal 12 PP ini.

Fungsi Anggaran

PP ini menegaskan, fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD, menurut PP ini, dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah,” bunyi Pasal 17 ayat (3) PP ini.

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagamana dimaksud, menurut PP ini, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan.(*)
Share:

Pemkab Dharmasraya Gelar Silaturrahim di Lokasi Candi Padang Roco

Dharmasraya- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar acara silaturrahim dengan masyarakat se Dharmasraya, Jum'at (20/07). Acara yang dipusatkan di lokasi wisata Candi Padang Roco Nagari Siguntur ini turut dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh pemekaran Dharmasraya, tokoh agama, ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan, sebagai inisiator terlaksananya acara ini dalam sambutannya menyampaikan, acara ini ia inisiasi karena ingin mengajak masyarakat untuk kembali mengingat dan mengenang sejarah Kabupaten Dharmasraya.

"Sebagaimana kita tahu, Kabupaten Dharmasraya hari ini adalah jejak peninggalan Kerajaan Dharmasraya di masa lalu. Dari sejumlah penelitian yang pernah dilakukan, keberadaan Candi Padang Roco ini menjadi salah satu bukti, bahwa dahulunya wilayah ini pernah dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Malayu. Ini adalah sejarah besar daerah kita, aset berharga yang Dharmasraya punya, yang tidak boleh kita abai dan lupa," ujar Wabup.

Maka dari itu, melalui kegiatan silaturrahim ini, Wabup mengajak masyarakat Dharmasraya untuk mengingat dan mengenang kembali sejarah yang ada tersebut.

"Kepada Disbudparbora, saya harap juga dapat memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk pengembangan Candi Padang Roco ini sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Dharmasraya. Minimal, setiap tahun, setiap peringatan HUT Kabupaten Dharmasraya, adakan juga acara disini," tukas wabup.

Sementara itu, Wali Nagari Siguntur, Aswat, dalam kesempatan yang sama menyampaikan terimakasih kepada Wakil Bupati yang sudah menginisiasi acara ini. Menurutnya, acara semacam ini memang sudah lama dinanti-nanti, mengingat tonggak sejarah Dharmasraya berada di Nagari Siguntur.

"Kami berharap, acara hari ini berkelanjutan dan betul-betul membawa dampak bagi pengembangan Candi Padang Roco sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kabupaten Dharmasraya," pungkasnya.

Adapun, sebelum menuju lokasi acara, Wabup juga melaksanakan ibadah sholat Jum'at berjamaah dengan masyarakat setempat. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama, dan diakhiri dengan tausiyah agama.(hms/tbs)
Share:

Bertemu Perantau di Batam, Wabup Paparkan Pembangunan Dharmasraya

Dharmasraya- Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan memenuhi undangan silaturrahim dan halal bihalal dari Ikatan Keluarga Dharmasraya (IKDR) Batam di Caffe Bang Jep Bakar Kota Batam, Ahad (22/07). Dalam kesempatan tersebut, wabup turut didampingi Staf Ahli Bidang Hukum, Masheri Yanda Boy dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Ketua IKDR Batam, Trizaldi Putra, dalam kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada Wakil Bupati dan rombongan yang sudah berkenan menyempatkan diri untuk hadir dalam acara tersebut.

"Semoga melalui pertemuan ini, hubungan antara IKDR Batam dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya semakin baik dan harmonis," ujarnya.

Sementara itu, Wabup dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa senang dan bangganya bisa hadir di tengah-tengah keluarga perantau Dharmasraya yang berdomisili di Kota Batam. Apalagi, dalam kesempatan itu juga turut hadir beberapa anggota DPRD Kota Batam, yang merupakan warga Kabupaten Dharmasraya sendiri. Seperti diantaranya Alex Guspaneldi dan Syukri Farial Caniago. Serta juga hadir Buya Darlispun yang juga akan maju pada Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Wabup mengapresiasi IKDR Batam di bawah komando Trizaldi Putra yang telah menyelenggarakan acara ini. Wabup meyakini, pertemuan-pertemuan semacam ini dapat mempererat hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan perantau Dharmaraya yang berdomisili di Kota Batam.

"Pertemuan silaturrahim ini sangat penting dan strategis. Selain terjalinnya komunikasi antar sesama perantau, ini juga dapat menjadi wadah bagi perantau untuk mengetahui kondisi kampung halaman. Serta sebagai legal standing bagi perantau untuk dapat memberikan dukungan moril pada peningkatan pembangunan di kampung halaman," tukuk Wabup.

Di hadapan para perantau, wabup juga memaparkan sejumlah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastrtuktur dan juga perekonomian masyarakat.

Beberapa diantaranya yang disampaikan wabup pada kesempatan itu adalah telah dilanjutkannya pembangunan RSUD yang sebelumnya sempat terbengkalai selama lebih kurang 5 tahun. Kemudian, akan dibangunnya jembatan pulai, islamic centre, sentra IKM Logam untuk wilayah Sumatera di Dharmasraya, dan sejumlah pembangunan lainnya.

Di akhir sambutannya, wabup juga menghimbau para perantau Dharmasraya dimanapun berada agar dapat memainkan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mampu memberikan peranan positif serta selalu menciptakan suasana kondusif dalam pembangunan.

"Pandai-pandailah dalam menempatkan diri di rantau. Kami yakin masyarakat Dharmasraya mampun berkiprah di berbagai bidang. Membangun diri, kelompok dan pada akhirnya membangun masyarakat di mana kita berdomisili secara keseluruhan. Jadikan tempat merantau sebagai rumah, keluarga dan tempat mengabdi serta berkarya. Namun jangan lupa, tetaplah diingat kampung halaman sebagai sebuah ikatan rasa, cinta akan kampung halaman," pungkas wabup.(hms/tbs)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.