Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 04/25/18 ~ Sorot Sumatera

Pemkab Dharmasraya Gelar BIMTEK Penyusunan JRA

Dharmasraya, - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah, bertempat di Auditorium Dharmasraya, Rabu (25/04). Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Majuni Susi, itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan.

Panitia Penyelenggara Acara, Sutan Jarisman, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya untuk memenuhi amanat Undang-undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip.

"Bimtek ini dimaksudkan sebagai wahana koordinasi seluruh OPD dalam merumuskan kebijakan penyusutan Arsip yang diselenggarakan. Serta melatih pencipta Arsip OPD agar mampu menentukan masa hidup dan nilai guna arsip," paparnya.

Sementara itu, Wabup dalam sambutan dan arahannya menyampaikan, saat ini masih terdapat pemahaman bahwa arsip yang masih sesekali digunakan dianggap masih aktif dan arsip yang sudah tidak digunakan lagi disebut inaktif. Akibat dari keterbatasan pemahaman terhadap arsip maka terjadi penumpukan arsip yang berada di setiap bidang sebagai pencipta arsip, bahkan membuat penuh ruang kerja.

"Untuk itu kepada seluruh OPD agar segera dapat menyusun dan membuat Jadwal Retensi Arsip per urusan pemerintahan daerah yang dijalankannya, sehingga dapat dikelompokkan mana arsip yang akan dimusnahkan dan mana arsip yang bernilai permanen untuk dijadikan arsip statis yang selanjutnya dapat disimpan di Depo Arsip Kabupaten Dharmasraya," tegas wabup.

Adapun, kegiatan ini diikuti oleh 52 peserta yang terdiri dari Sekretaris OPD dan pejabat yang membidangi urusan pemerintahan yang akan disusun retensi arsipnya. Kegiatan ini dimoderatori langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Drs. Irsyad, MM
Share:

Anggota DPRD Kota Padang,Pertanyakan Bantuan Ke Aceh

Suara Parleme-DPRD Kota Padang mencecar Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Epi Santoso terkait penyaluran bantuan zakat pada hearing Komisi IV DPRD Kota Padang  dengan (Baznas), Senin, 23 April 2018. 

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Ketua Komisi IV, Maidestal Hari Mahesa, Jumadi, Iswandi Muchtar dan anggota dewan lainnya.

Sementara Epi Santoso didampingi beberapa orang pimpinan Baznas lainnya. Padahal, beberapa kali hearing sebelumnya, Epi Santoso selalu diwakili bawahannya. 
Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku heran, jika kepengurusan Baznas belum ada ditangan pengurus Baznas, maka gaji atau honor yang mereka terima selama ini tentulah ilegal. 

Bahkan, Wakil Ketua DPRD Padang Padang, Wahyu Iramana Putra meminta pengurus Baznas Kota Padang memperlihatkan SK kepengurusannya. 

Sebab, dari awal Wahyu melihat Epi Santoso memaparkan program dan jawabannya tanpa pembuktian surat-surat otentik yang seharusnya diperlihatkan kepada anggota Komisi IV DPRD Kota Padang.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso menjelaskan informasi miring yang beredar di tengah-tengah masyarakat, diantaranya terkait pendistribusian zakat yang ditenggarai tak tepat sasaran. 

"Saya juga mempertanyakan masalah pemberhentian pegawai Baznas yang sewenang-wenang tanpa penjelasan," pungkas Esa.

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar, Jumadi meminta Epi Santoso menjelaskan bantuan Baznas Kota Padang ke luar Kota Padang, misalnya bantuan untuk memperbaiki rumah korban gempa di Aceh. 

"Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara di Kota Padang sendiri banyak yang mengharapkan bantuan dari Baznas Kota Padang," cecar Jumadi. 

Menjawab pertanyaan anggota dewan, Epi Santoso mengatakan, Baznas Kota Padang tahun 2017 mendapat penghargaan khusus dari Kementerian Agama sebagai Baznas terbaik di Indonesia. Kemudian untuk tahun 2017 sampai tahun 2018 ditunjuk sebagai rujukan dalam pengelolaan zakat untuk wilayah Sumatera. 

"Akibatnya, kami banyak menerima kunjungan-kunjungan Baznas kabupaten dan kota lainnya," ungkapnya bangga.

Mengenai bantuan ke Aceh, Epi Santoso menjelaskan, dananya bukan bersumber dari dana zakat, tetapi program khusus dan atas intruksi Baznas Pusat untuk menggalang kerjasama bantuan kabupaten/kota. Sama dengan intruksi penggalangan bantuan untuk Syiria dan Palestina.

Namun, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso surat-surat otentik terkait instruksi Baznas Pusat tersebut. Sebab, jika benar itu instruksi Baznas Pusat, tentu ada surat-surat otentiknya. 

“Mohon tunjukan surat-surat tersebut kepada kami agar masyarakat Kota Padang merasa puas dengan informasi ini," cakapnya.

Mengenai surat otentik yang diminta anggota dewan, Epi Santoso berjanji akan memperlihatkannya pada pertemuan berikutnya.
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.