Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 04/24/18 ~ Sorot Sumatera

Sosialisasi Pemilu, KPU Dharmasraya adakan kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya

Dharmasraya, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya melaksanakan kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya, di Halaman Sekretariat KPU, Sabtu (21/04). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj.Sekda Dharmasraya, Adlisman.

Menurut Ketua KPU Dharmasraya, Yanuk Sri Mulyani, kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka menyongsong satu tahun Pemilu Serentak 2019 itu dilaksanakan secara serentak oleh seluruh KPU se Indonesia.

"Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait segala informasi tentang pelaksanaan pemilu 2019 mendatang. Serta sebagai sarana untuk mengajak masyarakat agar turut berpatisipasi dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemilu," tukas Yanuk.

Kata Yanuk, pada tahun 2014 yang lalu partisipasi masyarakat dalam memilih mencapai 80,95%. "Dengan adanya Sosialisasi melalui pagelaran seni dan budaya ini, kita harap partisipasi pemilih di Kabupaten Dharmasraya bisa lebih meningkat lagi," tukuk Yanuk.

Sementara itu, Sekda, dalam sambutannya menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat bisa tahu dan paham sekaitan dengan proses dan tahapan pemilu.

"Kegiatan ini juga kita harapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar pemilu yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih nantinya," pungkas Sekda.
Share:

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dharmasraya Menggelar Intermediate Training (Latihan Kader II)

Dharmasraya- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Dharmasraya menggelar Intermediate Training (Latihan Kader II), di Auditorium Dharmasraya, Selasa (24/04).

LK II yang diikuti oleh 35 kader HMI ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H.Amrizal Dt Rajo Medan. Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Dharmasraya, Deniansyah Sayuti, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Wabup dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan, sebut Wabup, kegiatan ini dapat melahirkan kader-kader yang mampu berpikir kritis dan bersikap sensitif dalam menjawab tantangan zaman ke depan.

"Tidak hanya itu, HMI juga kita harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah serta memberikan citra positif di tengah-tengah masyarakat," pungkas wabup.

Adapun, menurut Ketua Panitia Pelaksana,

Rahmad Ramli, kegiatan LK II HMI ini akan dilaksanakan dari tanggal 24 April hingga 1 Mei 2018.
Share:

DPRD Kota Padang Adakan Seminar Tentang Pengawasan Keberhasilan Pilkada Kota Padang

Suara Parlemen-DPRD Kota Padang mengadakan seminar dan lokakarya tentang efektifitas pengawasan menentukan keberhasilan Pilkada Kota Padang Tahun 2018. Seminar dilaksanakan di Hotel Emersia Batusangkar, mulai tanggal 23 sampai dengan 28 April 2018.

Demikian penjelasan Kabag Administrasi Sekretariat DPRD Kota Padang, Yuska Librafortunan selaku PPTK pada wartawan lewat ponsel.

Keberhasilan dan kegagalan pilkada seringkali ditentukan banyak faktor dan aktor. Diharapkan badan pengawasan pemilu (Bawaslu) hendaknya menjadi leading sector yang mensinergikan seluruh potensi daerah dalam mewujudkan efektifitas pengawasan menentukan keberhasilan Pilkada Kota Padang Tahun 2018.

Menurutnya, kegiatan tersebut mengacu pada penjelasan tersebut, Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

Kekuatan dan kelemahan atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya  komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

Yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi atau paksaan dan iming-iming atau bujukan, jabatan, barang, dan uang atau money politics, jelasnya.

Keterbatasan kewenangan Bawaslu dapat dilihat dari keterbatasannya mulai dari menerima laporan sampai dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang. Keterbatasan kewenangan inilah yang membuat proses penegakan hukum pemilu khususnya penindakan di bidang tindak pidana pemilu dirasakan oleh berbagai pihak masih sangat kurang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. 

Tentunya akan sangat berbeda bila Bawaslu diberi kewenangan secara utuh dalam penanganan dan menindakan pelanggaran pidana politik (pidana pemilu) yang dimulai dari temuan pelanggaran/ penerimaan laporan pelanggaran, penyidikan, dan penuntutan hingga pada penetapan hukuman. 

Mengenai penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik, kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada memberikan rekomendasi, dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya, yakni penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani dalam sistem peradilan pidana. 

Rekomendasi pelanggaran administrasi disampaikan ke KPU, dan rekomendasi pelanggaran kode etik disampaikan ke DKPP. Dalam pelaksanaan kewenangan ini, hasil pengawasan pemilu selama kurun waktu 2010-2014 telah menunjukkan peran aktifnya pengawasan. 

Hal itu ditandai oleh banyaknya rekomendasi yang disampaikan Bawaslu kepada KPU dan DKPP dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Kerangka Kelembagaan Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. 

Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu.
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.