Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 04/23/18 ~ Sorot Sumatera

Pemkab Dharmasraya Gelar Rakor TPID

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I yang diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Perekenomian dan SDA Setdakab Dharmasraya, di Auditorium, Senin (23/04).

Rakor ini turut dihadiri oleh Pj. Sekda Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, selaku Ketua Harian TPID Dharmasraya. Kemudian Kepala Divisi Advisori dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII Sumatera Barat, Bimo Epiyanto, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Barat, Heri Nofriadi, Kepala BPS, Kepala Perbankan, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Dharmasraya.

Kepala Bagian Administrasi Perekenomian dan SDA Setdakab Dharmasraya, Novendri, mengatakan, kegiatan ini mempunyai tujuan koordinasi antara Pemkab Dharmasraya dengan stakeholder dalam pengendalian inflasi daerah untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil.

Sementara itu, bupati dalam sambutan dan arahannya mengatakan, inflasi menjadi faktor penting dalam perekonomian. Apabila inflasi tidak terkendali, maka dapat membuat kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu.

"Oleh karena itu keberadaan TPID diharapkan dapat memantau sedini mungkin ancaman meningkatnya inflasi daerah dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Keberadaan TPID ini menjadi penting dan efektif karena daerah menyumbang 60 persen dari faktor penyebab inflasi," tukas bupati.

Bupati juga berharap, seluruh peserta Rakor TPID agar dapat memanfaatkan kesempatan dan waktu yang tersedia, sekaligus menjalin kerjasama yang lebih baik dan berbagi ilmu serta pengalaman, agar Kabupaten Dharmasraya senantiasa dapat menjaga stabilitas harga sembako agar upaya peningkatan kesejahteraan dapat dicapai.
Share:

Bupati Dharmasraya Tinjau Pelaksanaan UNBK Tingkat SMP Di Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya,- Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, M.Yusuf dan Kepala Dinas Pendidikan, Marius, meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di Kabupaten Dharmasraya, Senin (23/04).

Dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh bupati di beberapa sekolah, pelaksanaan UNBK berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan.

Pada kesempatan itu, bupati juga tampak memberikan motivasi dan semangat kepada siswa yang akan melaksanakan ujian.

Selain itu, guna mendukung kelancaran pelaksanaan UNBK, bupati juga memberikan instruksi kepada Wali Nagari untuk melakukan koordinasi dengan pihak PLN untuk tidak melakukan pemadaman listrik selama proses ujian berlangsung.
Share:

DPRD Kota Padang Adakan Rapat Dengan Bazda Kota Padang

Suara Parlemen-Komisi IV DPRD Padang, dipimpin Maidestal Hari Mahesa mengadakan rapat dengar pendapat dengan Baznas Kota Padang laksanakan pertemuan di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (23/4).

Ketua Komisi IV yang akrab dipanggil Esa ini mempertanyakan SK pada Epi Santoso karena ia salah satu pengurus partai politik di Kota Padang. Sementara dalam UUD sudah mengatur bahwa pengurus partai tidak diperbolehkan menjabat suatu pimpinan lembaga tertinggi.

Sementara Walikota menunjuk dan meng-SK-kan-Epi Santoso sebagai pimpinan dan jelas menyalahi aturan namanya, terang Esa.

Dalam pertemuan Komisi IV DPRD Padang  dipimpin Ketuanya, Maidestal Hari Mahesa. Esa mempertanyakan soal Surat Keputusan Kepengurusan Baznas Kota Padang oleh Walikota Padang. Selain itu Ketua DPC PPP Kota Padang ini juga menanyakan program kerja dari Baznas dan pemecatan pegawai Baznas, tanpa konfirmasi kepada mereka.

Kemudian Esa menyoalkan program yang ada seperti penyaluran zakat kepada siapa saja, modal usaha ke kelompok mana saja dan persoalan lainnya. Ini disinggung karena sudah banyak laporan masyarakat terkait lembaga ini tidak sesuai dengan aturan.

Sementara Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, Epi Santoso menyampaikan SK Kepengurusan pimpinan Baznas saat ini keberadaannya ada di Kesra Kota Padang. Tentu jika Komisi IV DPRD menerima menunggu nanti akan kita serahkan. 

Epi Santoso mengaku hanya bekerja tentu ada SK dan sesuai aturan dari Pusat. Jika tidak ada SK bagaimana kita bergerak.

Epi Santoso menjelaskan tentang siapa penerima zakat dan modal usaha yaitu masyarakat yang berhak menerimanya.

Pihaknya tidak pernah menyalurkan zakat kepada warga yang serba ada, namun hanya menyalurkan kepada fakir, miskin, amil, fi sabilillah dan lain sebagainya. Tentang pemecatan pegawai Baznas tanpa sepengatahuan mereka itu tidak benar informasinya, jelas Epi.

" Jika mereka tidak salah, kenapa pegawai kita berhentikan, " ujar Epi kepada wartawan usai pertemuan di DPRD. Epi Santoso menerangkan, pegawai yang dipecat beberapa waktu lalu ialah karyawan yang menggunakan dana Baznas tanpa pemberitahuan dan izin. 

Menurut Epi Santoso, sesuai aturan, karyawan yang melakukan hal itu bisa diberhentikan. Kemudian tentang voucher belanja bagi warga pada bulan suci ramadhan nanti, saat ini belum bisa dipastikan, sebab jumlah anggaran yang ada tidak cukup dalam penyalurannya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa tidak puas dengan jawaban pimpinan Baznas, sebab data yang diberikan belum akurat dan pertemuan bersama Baznas akhirnya diundur pada Senin (30/4) nanti.
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.