Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 04/19/18 ~ Sorot Sumatera

DPRD Kota Padang, Mengundang Ketua Baznas Epi Santoso Untuk Rapat Dengar Pendapat

Suara Parlemen-Kalau merasa tidak ada persoalan dan masalah untuk apa  Ketua Baznas Kota Padang enggan duduk bersama dalam rapat dengar pendapat (hearing,red) dengan Komisi IV DPRD Kota Padang. Selaku suatu badan yang mengelola dana ummat haruslah transparansi dan kooperatif dalam mempertanggung jawaban kinerjanya. 

Untuk itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang untuk kooperatif. Pasalnya, sudah beberapa kali undangan hearing dilayangkan ke yang bersangkutan, selalu diwakilkan ke anak buahnya.

Ia mengatakan, DPRD Kota Padang melalui Komisi IV telah mengundang Ketua Baznas Epi Santoso untuk rapat dengar pendapat (hearing). Pada undangan pertama, diwakili oleh beberapa orang wakil ketua dan kepala bidang.

"Ketika kami tanyakan kepada yang mewakili, bisa apa tidak memberikan keterangan jika ada Komisi IV melahirkan rekomendasi terkait hearing tersebut. Mereka menjawab untuk sifat teknis mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan, banyak yang mereka tentunya tidak bisa sampaikan dalam forum ini. Karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Ketua Baznas," kata Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Esa ini, Kamis (19 /4) melalui selulernya. 

Makanya, kata politisi muda anggota dewan tiga periode ini, Komisi IV DPRD Kota Padang memutuskan rapat dengar pendapat ditunda sampai Ketua Baznas, Epi Santoso bisa hadir. Waktu hearing pertama itu, perwakilan Baznas menyebut, Epi Santoso berhalangan karena harus pulang kampung menghadiri syukuran orang tuanya berangkat umroh.

"Dan undangan kedua sudah kami sampaikan kepada Baznas, rentang waktu dua minggu. Akan tetapi kembali Baznas menyampaikan Epi Santoso berhalangan hadir karena ikut mendampingi orangtuanya umroh. Dan kini kami sudah kirimkan surat undangan ke tiga kalinya untuk hearing pada Senin tanggal 23 April 2018 depan ," ujarnya.

Kita sama-sama lihat, apakah Ketua Baznas Kota Padang akan kembali mangkir dan mengabaikan undangan DPRD Kota Padang atau "menghormati" undangan wakil rakyat dengan menghadiri hearing yang mengagendakan program kerja Baznas dan laporan masyarakat serta temuan yang ada pada kami. 

Dan tentunya sambung Esa, kami tidak ingin mendengar secara sepihak saja terkait adanya laporan laporan yang kita terima dari masyarakat. Selaku wakil rakyat tentu kita menampung aspirasi masyarakat, namun tidak serta merta langsung menyikapi hal tersebut. "Makanya kita mengundang Ketua Baznas untuk meluruskan nya,"  tegas Esa.

"Jika tidak juga dipenuhi, maka kami layak mempertanyakan, ada apa sebenarnya dengan Ketua Baznas Epi Santoso sehingga tidak kooperatif terhadap Komisi IV DPRD Padang," ketusnya.

Menurut Esa, rasanya buat apa Epi Santoso takut datang untuk hearing bersama Komisi IV, kalau merasa tak ada salah ya mari kita duduk bersama. Selaku anggota dewan yang mempunyai tupoksi control pengawasan hanya ingin menanyakan sejauh mana program yang telah dilakukan pihak Baznas Kota Padang,  bagaimana mengenai bantuan bantuan dari Baznas yang telah terealisasi, serta pengelolaan dana Baznas ini.

"Kami tentunya berharap Ketua Baznas kota Padang lebih kooperatif dan transparansi lah dalam hal ini. Apalagi yang beliau urus adalah dana ummat, sebahagian besar adalah potongan gaji pegawai seKota Padang. Masa kami sebagai DPRD tidak boleh mengetahui tentang pengelolaan dana ummat tersebut.Terus siapa lagi yang akan mengawasi dan boleh mengetahui manajemen Baznas tersebut, " pungkasnya.
Share:

DPRD Kota Padang,Menyangkut KPU Sangat Penting Sosialisasi Pada Masyarakat

Suara Parlemen-Pada 18 April 2018 ini KPU Kota Padang akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang pada 27 Juni 2018. Penetapan itu hasil dari coklit kerja petugas panitia dari pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang telah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) DPT terakhir hasil sinkronisasi dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).

Namun dalam hal ini DPRD Kota Padang merasa sangat penting sekali melalukan pertemuan dengan semua pihak tentang pernyataan yang disampaikan Ketua KPU Kota Padang, M.Sawati pada rapat Desk Pilkada Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 di Ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Jumat (13/4) lalu, bahwa tidak ada persoalan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

Kenapa hal ini perlu dilakukan pertemuan secepatnya, agar semua pihak tahu dan agar nantinya tidak terjadi konflik besar dalam pelaksanaan Pilkada. Pasalnya apa yang disampaikan Ketua KPU Padang M.Sawati bahwa tidak ada persoalan tersebut diketahui masih ada permasalahan yang sangat penting yang dapat menimbulkan konflik besar  bahkan bisa menjadi suatu tindak pidana. 

"Ini sudah kita sampaikan sebelumnya pada KPU Padang. Ini sangat memprihatinkan, DPRD Padang selaku pengawasan, kalau tidak di indahkan tentu ada resikonya. Sudah kita ingatkan dari awal karena kita harus menghindari konflik, "tegas Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana didampingi Ketua Komisi I DPRD Padang Azirwan , Sabtu (14/4) usai acara jalan santai sosialisasi KPU kepada sejumlah wartawan. 

Saya mengetahui pernyataan dari KPU Padang tersebut pagi ini. Padahal pada saat rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi I DPRD Padang bersama KPU Padang dan Panwaslu, Senin (19/3) lalu di dapati bahwa untuk Data Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kota Padang tidak sinkron dengan data pemilih pemilu potensial (DP4) yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri.

Dimana terjadi selisih data dimana hasil dari Coklit  KPU Padang sebanyak 536,045 yang akan di tetapkan menjadi DPT sangat jauh terjadi perselisihan dari data DP4 sebanyak 634.197. Jadi ini sudah terjadi selisih sebanyak 98.152, " katanya. 

"Bahkan usai rapat dengar pendapat tersebut langsung dilaksanakan studi banding bersama pihak terkait agar persoalan tersebut bisa dicarikan solusi ke pusat,"  ungkap Wahyu.

Selain itu kita juga memfasilitasi dan dari Dirjen Disdukcapil bersedia menanti dari KPU Padang, tapi malah dari pihak KPU sendiri yang tidak mau. "Malah sampai kemarin dalam rapat  KPU Padang masih bertahan dan bersikukuh dalam hal ini,  pungkasnya. 

Sementara Ketua Komisi I, Azirwan mengatakan, untuk yang punya e-KTP saja di Kota Padang ada sebanyak 589.000, namun malah dari hasil Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) telah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) malah turun lagi menjadi 536,045. Nah itu kan sudah jelas berselisih, malah makin turun lagi. Dari DP4 Disdukcapil Padang yang telah disampaikan ke Kementerian pusat sebanyak 634.197 sementara dari KPU Padang hanya 536,045. Jadi ini sudah terjadi selisih sebanyak 98.152 dan jumlah itu cukup besar. 

Ia juga mengatakan dari studi banding yang kita laksanakan bersama pihak terkait kemarin itu, di daerah yang kita kunjungi DKI Jaya disana kita melihat adanya transparansi, pihak terkait bekerja siang malam, bergerak agar perselisihan data dapat diatasi, bahkan disana menjadi yang terbaik se Indonesia dengan persentase mencapai 70 persen. "Tapi kalau kita melihat dengan caranya KPU Padang saat ini saya menilai kinerja KPU Padang tidak transparansi," katanya.

Selain itu Azirwan juga mengatakan pada, Senin, 16 April 2018, insya allah kita akan mengundang seluruh instansi terkait yakni, Forkopimda, Kesbangpol, Panwaslu,Disdukcapil, KPU Kota Padang, Gakkumdu. "Agar persoalan ini diketahui semua pihak supaya tidak terjadi konflik nantinya dan bagaimana caranya nanti dengan data bagi pemilih yang belum masuk, bagaiman font nya itu harus kita ketahui, "ungkapnya.
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.