Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 04/13/18 ~ Sorot Sumatera

Bupati Hadiri Wisuda Siswa Kelas XII SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya,

Dharmasraya, - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mendapat kehormatan untuk memindahkan jambul/tali toga dalam prosesi Wisuda Siswa Kelas XII SMAN Unggul Kabupaten Dharmasraya, di Auditorium Dharmasraya, Jum'at (13/04). Dalam prosesi wisuda itu, bupati didampingi oleh Kepala SMAN Unggul Dharmasraya, Nur Azizah.

Pada kesempatan itu, bupati mengaku bangga dan haru. Karena rupanya, para wisudawan dan wisudawati SMAN Unggul yang berada di bawah asuhan Nur Azizah itu, masing-masing juga memiliki bekal hafalan Qur'an berjuz-juz, serta bekal pengetahuan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin.

"Ini adalah modal bagi adik-adik, untuk dapat bersaing dan menghadapi pengaruh pesatnya kemajuan zaman saat ini. Jadilah pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga ta'at pada syari'at," pesan bupati.

Selain itu, bupati juga mendo'akan Semoga siswa siswi SMAN Unggul mampu memasuki dunia perkuliahan di universitas-universitas terkemuka.

"Tetaplah mengukir prestasi dan semangat untuk menggapai cita-cita. Ini merupakan awal bagi adik-adik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jika bisa, sekolah sampai ke luar negeri. Daerah ini, negeri ini, menanti generasi yang mampu membawa perubahan dan kemajuan yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang," tukas bupati.

Tidak hanya itu, bupati juga berpesan kepada para orang tua untuk memfasilitasi anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. "Agar masa depan anak kita lebih cemerlang," pungkas bupati.
Share:

Bupati Dharmasraya Pimpin Rapat Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Triwulan I

Dharmasraya, - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar Rapat Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Triwulan I, Jum'at (13/04). Rapat yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati itu dipimpin langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Rapat tersebut diawali dengan pemaparan realisasi fisik dan keuangan secara global yang telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah hingga akhir Maret, dari Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Adlisman.

Adlisman memaparkan, kondisi hingga akhir Maret, realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 baru mencapai 12,02 persen, dari rencana capaian 25,24 persen. Sehingga terjadi defiasi sebesar 12,44 persen.

Disebutkan, tiga OPD yang menjadi penyumbangan defiasi terbesar adalah Dinas Kesehatan, mencapai 30,93 persen, Dinas Kominfo 28,17 persen dan Dinas Perhubungan 20,34 persen.

Kemudian, untuk paket lelang pekerjaan, hingga akhir Maret ini sudah ada 13 paket pekerjaan yang sudah selesai lelang, dan 11 paket lainnya masih dalam proses pelelangan.

Dalam kesempatan itu, bupati juga meminta para OPD, teruma sekali yang terbilang rendah persentase RFKnya, untuk memaparkan permasalahan dan kendala yang dihadapi, dan sesegera mungkin menyelesaikannya.

Selain itu, bupati juga menegaskan kepada OPD untuk mempercepat proses tender proyek pembangunan bangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 ini. Terutama sekali proyek yang pendanaannya bersumber dari DAK.

"Ini sudah bulan April. Segera tuntaskan semua proses tender, terutama sekali yang DAK. Jangan sampai karena kelalaian OPD bersangkutan, DAK yang sudah diperoleh kembali lagi ke pusat. Ini akan sangat merugikan daerah, dan juga mengurangi kepercayaan pemerintah pusat kepada kita," tegas bupati.
Share:

Bupati Dharmasraya Lantik 112 PNS

Dharmasraya, - 112 CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 112 PNS yang sebagian besar bertugas di bidang kesehatan ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di Aula Kantor Bupati, Jum'at (13/04).


Bupati dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada PNS yang baru saja dilantik.

"Semoga saudara dapat menjadi PNS yang mampu bekerja dengan disiplin, penuh semangat, kesungguhan dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat," ujar bupati.

Tidak hanya itu, peningkatan status dari CPNS menjadi PNS ini, kata bupati, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadilah PNS yang disenangi oleh masyarakat. Jangan malah sebaliknya, karena buruknya pelayanan yang diberikan. Kita ini abdi masyarakat, melayani masyarakat adalah tugas kita dan bukan kita yang dilayani. Maka dari itu, terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat," tegas bupati.

Di samping itu, bupati juga meminta PNS untuk berpikir visioner dan mampu untuk melakukan terobosan-terobosan yang membawa kemajuan bagi daerah.

"Meskipun umur pemerintahan kita baru 14 tahun, tapi kita harus berpikir jauh lebih dewasa dari itu. Kita harus mempunyai pandangan jauh ke depan. Masyarakat menunggu gebrakan kita," tandas bupati.
Share:

Komisi I DPRD Padang,Bersama KPU dan Panwaslu Gelar Rapat Dengar Pendapat

Suara Parlemen-Pada 18 April 2018 mendatang KPU Kota Padang akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang pada 27 Juni 2018. Penetapan itu hasil dari coklit kerja petugas panitia dari pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang telah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) DPT terakhir hasil sinkronisasi dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).

Namun dalam hal ini DPRD Kota Padang merasa sangat penting sekali melakukan pertemuan dengan semua pihak tentang pernyataan yang disampaikan Ketua KPU Kota Padang, M.Sawati pada rapat Desk Pilkada Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 di Ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Jumat (13/4) lalu, bahwa tidak ada persoalan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

Kenapa hal ini perlu dilakukan pertemuan secepatnya, agar semua pihak tahu dan agar nantinya tidak terjadi konflik besar dalam pelaksanaan Pilkada. Pasalnya apa yang disampaikan Ketua KPU Padang M.Sawati bahwa tidak ada persoalan tersebut diketahui masih ada permasalahan yang sangat penting yang dapat menimbulkan konflik besar  bahkan bisa menjadi suatu tindak pidana. 

"Ini sudah kita sampaikan sebelumnya pada KPU Padang. Ini sangat memprihatinkan, DPRD Padang selaku pengawasan, kalau tidak di indahkan tentu ada resikonya. Sudah kita ingatkan dari awal karena kita harus menghindari konflik, "tegas Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana didampingi Ketua Komisi I DPRD Padang Azirwan , Sabtu (14/4) usai acara jalan santai sosialisasi KPU kepada sejumlah wartawan. 

Saya mengetahui pernyataan dari KPU Padang tersebut pagi ini. Padahal pada saat rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi I DPRD Padang bersama KPU Padang dan Panwaslu, Senin (19/3) lalu di dapati bahwa untuk Data Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kota Padang tidak sinkron dengan data pemilih pemilu potensial (DP4) yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri.

Dimana terjadi selisih data dimana hasil dari Coklit  KPU Padang sebanyak 536,045 yang akan di tetapkan menjadi DPT sangat jauh terjadi perselisihan dari data DP4 sebanyak 634.197. Jadi ini sudah terjadi selisih sebanyak 98.152, " katanya. 

"Bahkan usai rapat dengar pendapat tersebut langsung dilaksanakan studi banding bersama pihak terkait agar persoalan tersebut bisa dicarikan solusi ke pusat,"  ungkap Wahyu.

Selain itu kita juga memfasilitasi dan dari Dirjen Disdukcapil bersedia menanti dari KPU Padang, tapi malah dari pihak KPU sendiri yang tidak mau. "Malah sampai kemarin dalam rapat  KPU Padang masih bertahan dan bersikukuh dalam hal ini,  pungkasnya. 

Sementara Ketua Komisi I, Azirwan mengatakan, untuk yang punya e-KTP saja di Kota Padang ada sebanyak 589.000, namun malah dari hasil Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) telah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) malah turun lagi menjadi 536,045. Nah itu kan sudah jelas berselisih, malah makin turun lagi. Dari DP4 Disdukcapil Padang yang telah disampaikan ke Kementerian pusat sebanyak 634.197 sementara dari KPU Padang hanya 536,045. Jadi ini sudah terjadi selisih sebanyak 98.152 dan jumlah itu cukup besar. 

Ia juga mengatakan dari studi banding yang kita laksanakan bersama pihak terkait kemarin itu, di daerah yang kita kunjungi DKI Jaya disana kita melihat adanya transparansi, pihak terkait bekerja siang malam, bergerak agar perselisihan data dapat diatasi, bahkan disana menjadi yang terbaik se Indonesia dengan persentase mencapai 70 persen. "Tapi kalau kita melihat dengan caranya KPU Padang saat ini saya menilai kinerja KPU Padang tidak transparansi," katanya.

Selain itu Azirwan juga mengatakan pada, Senin, 16 April 2018, insya allah kita akan mengundang seluruh instansi terkait yakni, Forkopimda, Kesbangpol, Panwaslu,Disdukcapil, KPU Kota Padang, Gakkumdu. "Agar persoalan ini diketahui semua pihak supaya tidak terjadi konflik nantinya dan bagaimana caranya nanti dengan data bagi pemilih yang belum masuk, bagaiman font nya itu harus kita ketahui, "ungkapnya. 
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.