Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 03/21/18 ~ Sorot Sumatera

Bupati Dharmasraya Ajak Pemberantasan Hoax


Untuk Indonesia Damai, Dharmasraya Tolak HOAX

Dharmasraya --Senin (19/03) Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.,melakukan Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran Kebencian yang diikuti Segenap unsur pimpinan Kabupaten Dharmasraya mulai dari Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua LKAAM, Ketua MUI dan Ketua Aswana yang bertepatan di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya seusai melaksanakan upacara peringatan HUT Satpol PP.
Seluruh unsur pimpinan Kabupaten Dharmasraya, yang kemudian diikuti oleh jajaran ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan aksi penandatanganan bersama baliho Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran Kebencian.
"Deklarasi Anti Hoax ini merupakan wujud dukungan dan komitmen dalam memerangi Hoax yang akir-akhir dinilai banyak meresahkan banyak pihak"Ujar Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. 
Untuk itu, bupati mengajak ASN dan segenap unsur masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta lebih cerdas dalam menyampaikan dan berbagi informasi.
"Mari tolak Hoax untuk Indonesia Damai," tegas bupati.
Tidak lupa pula bupati mengingatkan untuk mewaspadai betul informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya yang nantinya dapat memecah belahkan daerah dan bangsa.sebaiknya informasi tersebut di saring dulu sebelum di sharing.
Empat poin utama yang dihasilkan dalam Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran Kebencian tersebut. Yakni :
1. Menolak berita Hoax
2. Menolak Ujaran Kebencian
3. Menolak Konflik Sara
4. Mendukung pihak yang berwajib dalam penegakan hukum dan pemberantasan berita Hoax, ujaran kebencian dan konflik sara.
Share:

Komisi IV DPRD Kabupaten OKU Selatan Belajar Ke DPRD Kota Padang

Suara Parlemen-DPRD Kota Padang tempat belajar wakil rakyat berbagai daerah di Indonesia, hari ini kedatangan tamu dari Komisi IV DPRD Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan digawangi Charles Minarko dari Fraksi PPP.

Tema kunjungan kali ini tentang peran dan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengemis dan anak jalanan. Rombongan diterima Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa  bersama Iswandi di Ruang Konsultasi DPRD Kota Padang, Rabu (21/3/2018).

Dijelaskan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang telah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan PP Nomor 31 tahun 1980. Keberadaan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, karena itu perlu usaha-usaha pembinaan.

Usaha pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis, pengamen dan pedagang asongan agar mereka menjadi warga Kota yang bermanfaat, ujarnya

Mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan cendrung membahayakan dirinya sendiri dan orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan
berkesinambungan.

Maidestal Hari Mahesa  menjelaskan perda ini bertujuan agar berkembangnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Kota Padang bisa mengubah mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Selain itu juga mengubah mindset mereka dalam melakukan mencari penghidupan tidak harus di jalanan.

Anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Lampu merah banyak ditemui di perempatan jalan, mal-mal dan dinilai sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain, jelas wakil rakyat yang dipanggil Esa ini.

Perda ini juga bermanfaat untuk mengmbangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Serkaligus mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaa mereka di jalan seperti pengaruh narkoba dan tindak ekspolitasi.

Dalam konteks yuridiksi Perda Nomor 1 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, untuk menguatkan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sementara Iswandi mengatakan bahwa Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, pengamen dan Pedagang Asongan tidak dibenarkan melakukan aktivitas di lampu merah karena membahayakan dirinya dan pengguna jalan sekaligus menjaga mereka dari aktivitas eksploitasi anak dan gelandangan.

Bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang berada di jalanan akan dilakukan pembinaan di panti rehabilitasi yang direncanakan akan dibangun di Aie Dingin Kota Padang.

Dengan telah diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan,
gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tanggal 16 Januari 2012 diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi Pemerintah Kota Padang membina dan melindungi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan, imbuh Iswandi.

Lebih jauh Iswandi menjelaskan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan tidak hanya menghambat pertumbuhan mereka, namun juga mengembalikan mereka dalam kehidupan yang layak.

Sementara Pemko Padang akan mengupayakan pembangunan panti pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang permanen sebagai tempat mengembalikan harga dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat.
Share:

LBH Padang kembali memboyong Niniak Mamak serta masyarakat Nagari Koto Malintang

Jetnews, Agam  — Tidak puas dengan hasil audiensi dengan pihak pemerintah daerah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang kembali memboyong Niniak Mamak serta masyarakat Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, mendatangi kantor DPRD kabupaten Agam, Kamis (18/01).

Pada pertemuan tersebut LBH Padang yang dipimpin oleh Kuasa Hukum, Wendra Rona Putra, meminta kepada legislatif untuk membuatkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur terakait dengan kasus penahanan dua orang warga jorong Muko-muko, nagari Koto Malintang, kecamatan Tanjung Raya, karena menebang dua batang pohon di Kawasan Cagar Alam Maninjau akhir September lalu.

“Masyarakat sendiri masih minim informasi tentang batasan Kawasan Cagar Alam dimana, sehinga warga yang tidak mengetahui hal itu terjerat kasus pidana hukum, untuk itu kita minta agar Pemda melakukan sosialilasi mengenai hal tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengatakan audiensi ini dilakukan untuk mencarikan upaya agar kasus serupa tidak lagi terjadi dimasa yang akan datang, mengingat aktifitas kehidupan masyarakat yang masih akan terus berproses.
“Kita berupaya agar masyarakat tidak lagi terjerat kasus pidana seperti kasus yang serupa. LBH telah melakukan investigasi dan melihat secara kasat mata banyak tanah ulayat lahan masyarakat sebagai sumber ekonominya masuk dalam kawasan cagar alam,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Agam, Feri Adrianto, mengatakan pihaknya akan berupaya untuk melakukan pembahasan untuk pembuatan peraturan daerah terkait dengan kasus penahanan dua orang warga Koto Malintang karena menebang dua batang pohon di Kawasan Cagar Alam Maninjau.
“Karena saat ini persoalan hutan masuk dalam kewenangan provinsi, nanti kita akan memanggil pihak-pihak terkait dari provinsi untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait pembuatan perda ini,” ujar Ketua Komisi I DPRD Agam tersebut.
Share:

Fraksi Demokrat Pertanyakan Aggaran Radio Sam Fm Fraksi Demokrat DPRD Agam dalam pandangan umum terhadap ranperda tentang LPPL


 Agam  — Fraksi Demokrat DPRD Agam dalam pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal(LPPL) Radio Suara Agam Maimbau (SAM) FM, pada rapat paripurna, di aula utama DPRD Agam, Selasa (20/03).
Juru bicara fraksi Demokrat, Fauzi, menyebutkan, berdasarkan kajian akademis yang dilakukan Pemkab. Agam dalam penyusunan ranperda tersebut, salah satu dampak atau implikasi dari pengaturan peraturan daerah ini terhadap keuangan daerah adalah pemerihtah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai bagi penyelenggara LPPL Radio SAM itu.
“Kami mempertanyakan, apakah pemerintah daerah telah melakukan kajian berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi sarana dan prasarana, biaya operasional dan lain sebagainya. Sehingga Radio SAM FM dapat beroperasi maksimal dan bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten Agam,” kata Fauzi.
Selain itu, Fauzi juga mempertanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi aspek sarana dan prasana, sumber daya, lokasi pendirian menara relay maupun aspek operasional agar Radio SAM FM bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten Agam.
“Karena, sesuai yang disampaikan pada rapat sebelumnya, bahwa Radio SAM FM ini  masih memiliki keterbatasan aspek jangkauan siaran yaitu masih terbatas yakni kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, IV Nagari, dan sebagian kecamatan Tanjung Raya,” ungkap ketua Fraksi Demokrat tersebut.
Ditambahkan Fauzi, saat ini sudah banyak media baik cetak, elektronik bahkan media sosial yang dapat digunakan untuk memberikan informasi program-program pembangunan daerah kepada masyarakat.
“Kami mempertanyakan apakah Radio SAM FM ini telah dimanfaatkan untuk menginformasikan kegiatan pembangunan daerah kepada masyarakat serta sejauh mana masyarakat Agam menikmatinya,” ujarnya.
Share:

RRI Akan Mengudara di Dharmasraya


RRI Akan Mengudara di Dharmasraya

DHARMASRAYA -- Guna melayani kebutuhan informasi bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Stasiun RRI (Radio Republik Indonesia) Padang menjalin kerjasama untuk menghadirkan Stasiun RRI di Kabupaten Dharmasraya.
Terkait kerjasama ini, Senin (19/03), Kepala Stasiun RRI Padang, Enderiman Butar Butar, bersama sejumlah pegawai RRI lainnya, berkunjung ke Kabupaten Dharmasraya untuk membicarakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan terkait kerjasama dimaksud.
Kedatangan rombongan dari Stasiun RRI Padang ini disambut langsung ole Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di rumah dinasnya. Turut mendampingi bupati saat itu Asisten III, Martoni, Kepala Dinas Kominfo, Sutan Taufik dan Kabag Humas, Arwinta.
Pada kesempatan itu, bupati menyampaikan dirinya menyambut baik kerjasama yang ditawarkan oleh pihak Stasiun RRI Padang dengan Pemkab Dharmasraya, untuk melayani kebutuhan informasi bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
"Kita harap, kehadiran RRI dapat menjadi jembatan dalam penyebarluasan informasi pembangunan dan segala kegiatan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya, serta informasi-informasi lainnya," ujar bupati.
Dalam kesempatan itu disampaikan, pelaksanaan kerjasama antara Pemkab Dharmasraya dengan RRI ini akan diawali dengan memperbaiki Tower RRI di Kabupaten Dharmasaya yang sudah tidak aktif sejak tahun 2009.
"Kami juga siap memberikan pelatihan kepada putra putri daerah Kabupaten Dharmasraya ataupun staf humas Kabupaten Dharmasraya yang akan bertugas dalam pelaporan setiap berita kegiatan nantinya," ujar Enderdiman, Enderiman.
Sementara itu, Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Arwinta, juga siap mendukung penuh rencana kerjasama Pemkab Dharmasraya dengan RRI. Menurutnya, kerjasama dengan radio resmi nasional ini sangat efektif untuk penyajian informasi yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
"In sya Allah nantinya, di Dharmasraya juga akan didirikan kampung radio," pungkas Arwinta.(***)
Share:

Ranperda Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio SAM FM

 PARIWARA RAPAT PARIPURNA DPRD AGAM


Agam - Di ruang rapat gedung DPRD Agam telah di gelar acara Rapat Paripurna DPRD Agam dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi 
terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Agam Maimbau (SAM) FM.
 Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, didampingi Wakil Ketua Lazuardi Erman, Suharman dan Taslim.

Juga turut hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Sekretaris DPRD Agam Indra, Anggota Dewan, dan Kepala OPD yang di lakasanan di Aula Utama DPRD Agam, Selasa (20/03)
Pada Saat Rapat Paripurna tersebut Fraksi Demokrat melalui juru bicara, Fauzimenyampaikan
 "Radio SAM FM saat ini masih memiliki keterbatasan pada jangkauan Penyiaran saat ini hanya bisa menjangkau Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, IV Nagari, dan sebagian Kecamatan Tanjung Raya."

“Untuk itu, kami mempertanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemda baik dari sisi aspek sarana dan prasana, sumber daya, lokasi pendirian menara relay maupun aspek operasional agar Radio SAM FM bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Agam,” kata Fauzi.

Dilain pihak Fraksi PKS Juga memberikan padangan melalui  juru bicara Fraksi PKS, Rizki Abdillah Fadhal, mengatakan ranperda ini perlu dukungan penuh karena mengingat bahwa radio merupakan salah satu sarana yang efektif bagi Pemda dalam mempublikasikan tentang program, visi dan misi serta pemberitaan tentang Kabupaten Agam.

“Meski sebenarnya pada saat ini teknologi yang ada bisa menyajikajnn lebih detail didukung dengan penyajian data dan visual cenderung lebih dinikmati. Namun, disisi lain, hal ini juga terbatas pada kalangan tertentu dengan segmen berbeda,” ujarnya.

Pada Kesempatan ini  Fraksi PAN, melalui juru bicara, Antonis, menyebut dengan memperhatikan kemajuan teknologi terutama dibidang IT dan sangat mudahnya akses ke dunia maya serta pesatnya perkembangan berita-berita online.

 “Apakah Ranperda Radio SAM FM masih relevan atau masihkan dominan akan diminati olah masyarakat,” kata Antonis.

Sedangkan, Zul Ikhsan dari Fraksi Nasdem Hanura, pertanyakan berapa persen saat ini masyarakat khususnya Kabupaten Agam menggunakan radio sebagai alat komunikasi dan informasi. 
Selain itu ia juga mempertanyakan apakah rasio masih relevan sebagai penyaji informasi ditengah-ditengah maraknya teknologi informasi seperti televisi atau bahkan media online.
Fraksi PPP, melalui juru bicara, Ridawan Suhaili, menyampaikan bahwa ranperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Agam Maimbau merupakan lanjutan dan perluasan dari Radio SAM FM yang sudah mengudara semenjak tanggal 17 Agustus 2002.

Sementara itu, dua fraksi lainnya yakni Golkar PBB dan Gerindra tidak menyampaikan pandangannya kerena pada pembahasan sebelumnya telah menyetujui ranperda tersebut untuk dijadikan perda.

Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.