Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 03/20/18 ~ Sorot Sumatera

Komisi II DPRD Kabupaten Jombang Berkunjung Ke DPRD Kota Padang

Suara Parlemen-Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra terima kedatangan tamu dari Komisi II DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dipimpin Rohmad Abidin. Selasa (20/3/2018).

Di Jombang banyak kejadian penjualan tanah pertanian oleh pribumi karena pajak terlalu tinggi. Perda Jombang tentang BPHTB masih seperti karet, bisa dinegosiasi jumlah pajaknya. Wakil rakyat Jombang minta masukan dan saran anggota dewan Kota Padang.

Pokok-pokok pikiran harus masuk pada kegiatan DPRD sebelum musrenbang kota. Hibah dan bansos diberikan untuk orang miskin dan terdaftar di kementerian sosial. Untuk Kota Padang terdata orang miskin 200 ribu sesuai dengan data Kemensos.

Persyaratan hibah dan bansos diatur dengan perwako,  dulu dibantu sebesar Rp.400 juta dan digunakan untuk beli ambulance buat masyarakat daerah pemilihan.

Sementara sekarang perwako baru mengatur anggaran hibah sebesar Rp.50 juta. Porsi Rp.2,5 miliar per anggota dewan dibagi pada berbagai OPD sesuai pokir dewan, jelas Wahyu.

Wahyu Iramana Putra juga menjelaskan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Diketahui pada tahun 2017 untuk Kota Padang anggaran bansos dianggarkan sebesar Rp 47,1 miliar.
Share:

Fraksi PKS Sebut bahwa radio merupakan salah satu sarana yang efektif bagi pemerintah


Agam — Melihat pentingnya ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Agam Maimbau (SAM) FM, diperlukan dukungan bersama mengingat bahwa radio ini merupakan salah satu sarana yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mempulikasikan program, visi dan misi serta pemberitaan tentang kabupaten Agam.
Hal itu disampaikan fraksi PKS melalui juru bicaranya, Rizki Abdillah Fadhal, dalam rapat peripurna di aula utama DPRD Agam, Selasa (20/03).
Dikatakan Rizki, meski saat ini teknologi yang ada bisa menyajikan lebih detail didukung penyajian data dan visual cenderung lebih diminati.
“Sebenarnya pada saat ini, teknologi yang ada bisa menyajikan informasi lebih detail, apalagi didukung dengan penyajian data dan visual cenderung lebih diminati, namun disisi lain, hal ini juga terbatas pada kalangan tertentu,” ungkapnya.
Fraksi PKS juga mempertanyakan langkah yang akan dilakukan Pemkab.Agam untuk mengantisipasi jangkauan dari Radio SAM FM itu sendiri, agar dapat meningkatkan pendengarnya.
“Kita berharap informasi tentang kabupaten Agam bisa tersebar melalui media ini,” kata Rizki
Share:

Fraksi PAN DPRD Agam Beri Pandangan Ranperda LPPL Dan radio SAM FM

Agam — Fraksi PAN DPRD Agam sampaikan pandangan umum terhadap ranperda Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Agam Maimbau (SAM) FM, di aula utama DPRD Agam, Selasa (20/03).
Juru bicara fraksi PAN, Antonis, mempertanyakan , apakah masih relevan atau masih dominan diminati masyarakat penyiaran radio lokal tersebut, melihat kemajuan teknologi terutama dibidang IT dan sangat mudahnya akses ke dunia maya serta pesatnya perkembangan berita-berita online.
“Selain itu, dengan memperhatikan pembiayaan untuk operasional dan sarana pendukung terlaksananya penyiaran radio lokal ini salah satunya adalah dari iklan. Apakah sudah dilakukan study kelayakan sejauh mana kebutuhan masyarakat terhadap iklan melalui penyiaran radio lokal ini,” kata Antonis.
Fraksi PAN juga mempertanyakan dari segi manfaat dan pemanfaatannya, sejauhmana perkiraan Pemkab.Agam terhadap penghasilan daerah dan pelayanan informasi publik.
Hal itu disebutkan agar keberadaan Radio SAM FM bisa lebih optimal dan memberi dampak luas terhadap masyarakat kabupaten Agam
Share:

Pemkab Dharmasraya Diskusi dengan Akademisi Unand Bahas Penguatan Ekonomi Masyarakat


Pemkab Dharmasraya Diskusi dengan Akademisi Unand Bahas Penguatan Ekonomi Masyarakat

Dharmasraya -- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dipimpin langsung oleh Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Klub GOSIP (Gowes Sip) yang terdiri dari guru besar, dosen dan staf Univeritas Andalas beserta masyarakat melaksanakan diskusi di komplek Candi Padang Roco, Nagari Siguntur, Sabtu (17/03).
Diskusi semi formal yang diawali dengan kegiatan bersepeda santai dari Kantor Bupati Dharmasraya menuju Candi Padang Roco ini membahas tentang Pengembangan Potensi Daerah dengan Dasar Penguatan Ekonomi Masyarakat.
Setidaknya, ada beberapa materi yang disampaikan oleh guru besar dan dosen Unand, yang kemudian menjadi pengantar dalam diskusi yang dimoderatori oleh Assisten II, Adlisman, itu. Yakni tentang Penguatan Kapasitas BumNag dengan pemateri Prof. Helmi, Mitigasi Bencana oleh Prof.Hakam, dan Capacity Building oleh Prof. Nusirwan Efendi.
Mendengar sejumlah pemaparan yang cukup mendalam dari para profesor Unand dalam kesempatan itu, Bupati Sutan Riska, menyampaikan terimakasih banyak atas terlaksananya diskusi tersebut. Menurutnya, dari diskusi ini sangat banyak masukan, saran serta ilmu yang bisa dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bupati berharap, ada tindak lanjut yang dilakukan dari hasil diskusi tersebut. Pada kesempatan itu, Bupati meminta pihak Unand bersedia untuk memberikan pembinaan bagi nagari-nagari di Dharmasraya untuk mengangkat potensi-potensi yang ada guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Saya ingin ada tindak lanjut dari kegiatan diskusi ini, Prof. Saya harap Unand bersedia memberikan pembinaan kepada nagari-nagari di Dharmasraya untuk bagaimana perekonomian masyarakat bisa tumbuh lebih cepat dengan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Apa yang harus dilakukan setelah ini dan apa yang harus kami persiapkan untuk itu. Jika perlu kita lakukan MoU dengan pemerintah nagari untuk itu," pungkas bupati di hadapan guru besar dan dosen Unand serta seluruh peserta diskusi yang hadir.(***)
Share:

Dharmasraya Peringati HUT Satpol PP dan Satlinmas


Dharmasraya Peringati HUT Satpol PP dan Satlinmas

Dharmasraya - Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 68 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke 56 tingkat Kabupaten Dharmasraya diperingati dalam bentuk upacara bendera di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (19/03). Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Upacara ini diawali dengan pembacaan sejarah singkat Satpol PP dan Satlinmas oleh Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya, Akrial.
Bupati dalam amanatnya menyampaikan, perayaan ulang tahun Satpol PP dan Satlinmas kali ini bertepatan dengan tahun politik. Di tahun ini, ada agenda besar nasional yang akan digelar, yakni tahapan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden tahun 2019. Untuk itu, sebut bupati, peran Satpol PP dan Satlinmas menjadi sangat penting.
"Satpol PP dan Satlinmas harus ikut mengawal dua agenda nasional tersebut. Kesiapsiagaan harus lebih ditingkatkan," tegas bupati.
Kemudian, imbuh bupati, sekaitan dengan tema yang diusung dalam HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun ini, yakni "Satpol PP dan Satlinmas Siap Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Memberikan Rasa Aman Kepada Masyarakat", maka Satpol PP dan Satlinmas harus memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga.
"Selamat ulang tahun Satpol PP dan Satlinmas. Saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Satpol PP dan Satlinmas atas pengabdiannya dalam mengemban tugas-tugas dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang tulus demi mewujudkan rasa tertib, tentram dan aman kepada masyarakat," tandas bupati. (***)
Share:

Dharmasraya Tolak HOAX


Untuk Indonesia Damai, Dharmasraya Tolak HOAX

Dharmasraya -- Segenap unsur pimpinan Kabupaten Dharmasraya mulai dari Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua LKAAM, Ketua MUI dan Ketua Aswana melakukan Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran Kebencian di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (19/03). Deklarasi Anti Hoax yang dilaksanakan usai upacara peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas itu dipimpin langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Deklarasi ini juga ditandai dengan aksi penandatanganan bersama baliho Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran Kebencian oleh seluruh unsur pimpinan Kabupaten Dharmasraya, yang kemudian diikuti oleh jajaran ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam kesempatan itu menyampaikan, Deklarasi Anti Hoax ini merupakan wujud dukungan dan komitmen dalam memerangi Hoax yang akir-akhir dinilai banyak meresahkan banyak pihak.
Untuk itu, bupati menghimbau ASN dan segenap unsur masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta lebih cerdas dalam menyampaikan dan berbagi informasi.
"Mari tolak Hoax untuk Indonesia Damai," tegas bupati.
Tidak hanya itu, bupati juga mengingatkan untuk mewaspadai betul informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya.
"Apalagi jika informasi itu memuat hal-hal yang dapat memecah belah daerah dan bangsa kita. Saring dulu sebelum sharing," ujar bupati menekankan.
Setidaknya, ada empat poin yang disampaikan dalam Deklarasi Anti Hoax dan Ujaran Kebencian tersebut. Yakni :
1. Menolak berita Hoax
2. Menolak Ujaran Kebencian
3. Menolak Konflik Sara
4. Mendukung pihak yang berwajib dalam penegakan hukum dan pemberantasan berita Hoax, ujaran kebencian dan konflik sara.
Share:

Ranperda Pengelolaan Zakat dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Disahkan


Ranperda Pengelolaan Zakat dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Resmi Ditetapkan jadi Perda

Dharmasraya -- Setelah melewati sejumlah proses dan tahapan yang berlaku, dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya, yakni tentang Pengelolaan Zakat dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan dua Perda ini dilaksanakan usai Rapat Paripurna DPRD dalam rangka mendengar Pendapat Akhir Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, terkait dua Ranperda dimaksud, di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Dharmasraya, Senin (19/03).
Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan, penetapan dua Perda ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam pengelolaan zakat, agar dapat dimanfaatkan oleh delapan golongan yang layak menerima zakat (asnaf yang delapan). Serta penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.
"Setelah ditetapkan, dua Perda ini akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dilakukan registrasi. Dan setelah mendapatkan nomor register, diundangkan ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai materi yang diatur dalam peraturan daerah tersebut," ujar bupati.
Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada pihak DPRD dengan telah ditetapkannya dua Perda tersebut.
"Kami yakin dan percaya, selama pembahasan Ranperda tersebut telah menguras pemikiran, tenaga dan waktu dari bapak dan ibu anggota dewan," ungkap bupati.
Kepada perangkat daerah atau unit kerja terkait, bupati juga menghimbau untuk dapat sesegeranya menyusun konsep Peraturan Bupati dan petunjuk teknis lainnya yang merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah ini.
"Kami juga berharap kiranya ini dapat disosialisasikan dalam bentuk aplikasi teknis dan administrasi," pungkas bupati.(***)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.