Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 03/14/18 ~ Sorot Sumatera

Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Kunker Ke DPRD Kota Padang

Suara Parlemen-Kabag Administrasi Sekretariat DPRD Kota Padang Yuska Librafortunan menerima kunjungan silaturahmi & sharing the best practice sebagai supporting system trifungsi DPRD dari ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, Rabu (14/3/2018).

Dijelaskan oleh Kabag Administrasi bahwa fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut yaitu bidang Legislasi yang berfungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Bidang anggaran merupakan fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

Terakhir bidang pengawasan yang berfungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, urainya panjang lebar.

Diterangkannya lebih jauh bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sementara sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan DPRD.
Untuk melaksan akan tugas pokok Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesekretariatan DPRD.

Sebagai pelaksanaan pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
Penyiapandan pengaturan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga DPRD. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
Share:

Pemkab Dharmasraya Rakor dengan Pemprov Sumbar


Bahas Pengawasan Izin Pertambangan, Pemkab Dharmasraya Rakor dengan Pemprov Sumbar

Dharmasraya - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengikuti Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di Emersia Hotel, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Selasa (13/02). Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rapat itu dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan, M.Yusuf, dan turut didampingi oleh sejumlah Kepala OPD terkait.
Rakor yang diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota se Sumatera Barat itu kali ini membahas tentang pengawasan izin usaha pertambangan, dengan mengusung tema "Dalam rangka pengawasan Izin Usaha Pertambangan, Kita Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Serta Percepatan Penegasan Batas Daerah Kabupate/Kota Guna Peningkatan Pembangunan di Daerah Perbatasan."
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM, yakni Kasubid Keselamatan Pertambangan dengan materi Pengawasan Izin Usaha Pertambangan. Serta narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, dengan materi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dalam paparan dan arahannya menekankan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut berperan dalam mengawasi usaha pertambangan di Sumatera Barat.
"Meskipun kewenangan urusan pertambangan sudah beralih ke pemerintah provinsi, namun bupati dan walikota tidak boleh berlepas tangan," ujar Gubernur.
Maka dari itu, sambung Irwan, dalam rapat koordinasi ini, penting sekali dibahas tentang bagaimana kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengawasi pelaksanaan pertambangan di Provinsi Sumatera Barat.
"Ini tidak mungkin hanya diurus oleh pemerintah provinsi saja, melainkan harus bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian juga kerjasama dari pihak kepolisian, karena saat ini juga masih banyak pertambangan ilegal," pungkas Irwan.(***)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.