Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 03/12/18 ~ Sorot Sumatera

DPRD Kabupaten Pangandaran Kunker Ke DPRD Kota Padang

 Suara Parlemen-DPRD Kota Padang kedatangan tamu dari DPRD Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Ketua Komisi I, H Endang AH. Rombongan dari wakil rakyat Pangandaran itu diterima oleh Iswandi Mukhtar didampingi Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Wilman Mukhtar  di ruang konsultasi DPRD Kota Padang, Senin (12/3/2018).

Menurut Wilman pada tamunya tahun Ini Pemerintah Kota Padang akan menggelar 15 iven pariwisata dengan anggaran mencapai Rp. 2,1 Miliar.

"Tujuan iven tersebut menambah kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) dan wisnus (wisatawan nusantara) di Kota Padang," ujarnya.

Dijelaskannya dari 15 iven pariwisata, ada 5 yang baru di tahun ini. Di antaranya lomba menggambar bangunan heritage, lomba menggambar ini untuk melestarikan bangunan bersejarah di kawasan Pondok Padang. Gambar yang diwarnai dan dihias itu akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke kota tua Padang.

"Disamping itu juga ada iven lainnya seperti festival randai, Siti Nurbaya adventure, expo ekonomi dan festival serak gulo dan sebagainya," urai Wilman.

Pemko Padang menargetkan kunjungan wisman di Kota Padang selama tahun 2018 sebanyak 60 ribu wisatawan. Sementara wisnus ditargetkan mencapai 3,6 juta orang.

Wilman menyebut, anggaran untuk iven pariwisata tahun ini mencapai Rp. 2,1 Miliar. Naik dibanding tahun 2017 yang hanya Rp 1,8 miliar.

"Tahun lalu dari 10 iven pariwisata yang kami laksanakan, kunjungan wisman mencapai 51 ribu dan wisnus 3,4 juta wisatawan, " terang Wilman.

Selain itu H. Endang juga menanyakan tentang perkembangan koperasi di Kota Padang. Dijelaskan Iswandi Mukhtar bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sedang mengevaluasi keberadaan koperasi, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat mengenai manfaat koperasi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

"Karena koperasi menurut saya salah satu cara yang ampuh dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Untuk lebih jelasnya lebih baik Komisi II Kabupaten Pangandaran berkunjung ke dinas tersebut karena lebih menguasai secara tehnis," katanya.
Share:

DPRD Kota Padang Segera Laksanakan Rapat Pimpinan

Hal itu mendapat reaksi keras dari Wakil Rakyat Kota Padang dengan segera membahasnya pada rapat pimpinan DPRD Kota Padang, Senin (12/3/2018).

Ditegaskannya yang tahu dengan kondisi masyarakat dan berhadapan langsung dengan masyarakat adalah anggota dewan. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, anggota dewan melakukan reses ke daerah pemilihan masing-masing.

"Kita adalah wakil dari rakyat dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tentang Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, kita melakukan reses di awal-awal tahun. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat tersebut untuk dimasukan ke dalam Pokir tersebut," tegasnya,

Setelah aspirasi masyarakat dimasukan ke dalam Pokir, tahu-tahunya keluar Perwako yang membatasi jumlah bantuan hibah dan sosial kepada masyarakat. Akibatnya, anggota dewan menjadi serba susah nanti berhadapan dengan masyarakat.

"Masyarakat sudah menyampaikan aspirasi ketika reses. Sudah kita masukan ke Pokir, tahu-tahu ada kendala bahwa dibatasi jumlahnya. Tentu kita serba susah jadinya," pungkasnya.

Dikatakan Elly, alasan Perwako ini keluar  yaitu adanya pertanyaan atau temuan dari KPK melalui RAD BPK, Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan pemberantasan korupsi. Selain itu juga adanya evaluasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya temuan pemeriksaan BPK RI yang mempertanyakan dasar penerimaan hibah dari objek yang sama.
Suara Parlemen-Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku terkejut dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada tanggal 24 Januari 2018.
Share:

Sekda Agam Sampaikan Pendapat Bupati Tentang Ranperda Corporate Social Responsibility


Agam  — Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Martias Wanto menyampaikan pendapat bupati terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada rapat paripurna di Aula autama DPRD Agam, Senin (12/03/2018).
Rapat tesebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Agam Taslim, di dampingi Wakil Ketua Suharman. Juga dihadiri oleh Anggota DPRD Agam, Forkopimda, Sekretaris DPRD Agam berserta jajaran, Kepala OPD, BUMN dan BUMD.
Martias Wanto menyampaikan, potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Agam menjadi daya tarik bagi perusahaan untuk menanamkan modalnya di daerah itu, terutama dibidang perkebunan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Beberapa perusahaan telah melaksanakannya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski begitu, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut belum tertata dan terkelola secara baik dan optimal,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan pemerintah daerah juga mengapresiasi kepada DPRD Agam karena telah berinisiatif menyusun ranperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan ini. Meski begitu, ia menyebut, guna untuk kesempurnaan ranperda ini, pemda memberikan ada beberapa saran dan masukan.
“Berkenaan dengan ketentuan forum Agam Coorporate Poroum for Community Development (ACFCD), disarankan untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih mendalam pada tahap pembahasan berikutnya, terutama materi muatan yang akan diatur dalam perda ini,” jelas Sekda Agam tersebut.
Ia menambahkan, terkait dengan sasaran program ranperda ini, yang mengarah pada empat program utama RPJMD Pemerintah Daerah, disarankan agar diarahkan untuk mendukung capaian target proritas pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen RPJMD, karena dalam dokumen RPJMD tidak terdapat program utama dan bukan utama.
“Selain itu, mengenai pelaksanaan ranperda ini yang dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan atau diserahkan kepada pihak lain, kami menyarankan untuk mememut pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan ini,” ujarnya.
Share:

RAPI Pulau Punjung Gelar Musyawarah Lokal Perdana


RAPI Pulau Punjung Gelar Musyawarah Lokal Perdana

Dharmasraya -RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) Kecamatan Pulau Punjung menggelar Musyawarah Lokal pertama, di Aula Kantor Proyek Irigasi Batang Hari Serasi, Ahad (11/03). Musyawarah perdana untuk kepengurusan RAPI Pulau Punjung periode 2018-2022 ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan. Turut pula hadir dalam kesempatan itu Ketua RAPI Kabupaten Dharmasraya, M.Yasir.
Dalam sambutannya, wabup menyampaikan apresiasi kepada anggota RAPI lokal Kecamatan Pulau Punjung yang telah menggagas diadakannya kegiatan musyawarah lokal yang pertama di Kabupaten Dharmasraya.
"Semoga dengan diadakannya musyawarah lokal RAPI Kecamatan Pulau Punjung ini dapat membentuk kepengurusan, sehingga kegiatan RAPI di Kecamatan Pulau Punjung lebih aktif lagi dalam menjalin hubungan komunikasi antar anggota," ujar Wabup.
Wabup juga berharap, ke depan RAPI di Dharmasraya dapat lebih meningkatkan kemampuan personil dan peralatannya sehingga bisa dan mampu membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada anggotanya dan masyarakat luas.
"Apalagi saat ini Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat, yang rentan terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dan bencana alam lainnya," pungkas wabup.(***)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.