Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 02/27/18 ~ Sorot Sumatera

DPRD Agam Gelar Rapat Paripurna Nota Bupati Agam Ranperda Tentang Radio SAM FM

Lubukbasung —DPRD Agam gelar rapat paripurna penyampaian nota Bupati Agam mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) Radio Suara Agam Maimbau (SAM) FM, di aula I DPRD Agam, Senin (19/02).

Rapat dipimpin wakil ketua DPRD Agam, Suharman, dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Forkopimda  Plus, kepala BPN , kepala OPD, kepala bagian, kepala BUMN, BUMD dan wartawan . Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, menyampaikan program pembangunan tidak akan dapat diketahui dan tidak mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi apabila mereka tidak mendapat informasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah.
“Sangat diperlukan media elektronik yang bisa menjadi sumber informasi utama dan dapat diandalkan untuk menginformasikan program-program pembangunan kepada masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke pelosok daerah,” ujarnya.
Wabup menyebut, dipilihnya radio sebagai media komunikasi dan informasi oleh pemda dilandasi oleh pertimbangan kemampuan daerah terutama dibidang anggaran, sumberdaya dan teknis opersaional. Radio juga mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya seperti surat kabar, buku, televisi, dan media informasi lain.
Ditambahkan, keuntungan radio bagi komunikan (orang yang menerima informasi) bersifat santai, bisa dinikmati sambil makan, tidur-tiduran, bekerja, bahkan mengemudi kendaraan.

Siaran radio tidak menuntut masyarakat memiliki kemampuan membaca maupun melihat, melainkan hanya kemampuan untuk mendengarkan.
“Karena jangkauan Radio SAM FM masih terbatas hanya mampu menjangkau Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, IV Nagari, dan sebagian Tanjung Raya. Namun, ini dapat kita atasi dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana ataupun kerjasama dengan lembaga penyiaran publik yang telah ada. Selain itu, juga bisa dengan cara mendirikan menara relay pada beberapa lokasi, sehingga siaran Radio SAM FM dapat menjangkau wilayah Agam seluruhnya,” jelas wabup.
Share:

DPRD Kota Padang,Tugas Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Baru Sudah Menunnggu

Suara Parlemen,Sorotsumatera.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang,menerima nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemko Padang dalam sidang paripurna di laksanakan digedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50, Padang Timur Kota Padang , Senin(26/2)

Dalam kesempatan itu Pjs Wali Kota Padang, Alwis menyebutkan tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor Tiga tahun 2014 tentang perindustrian dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan pembangunan industri kota.
"Hal itu mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional serta kebijakan industri nasional," jelasnya.
     
Penyusunan ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, jelasnya dimaksudkan untuk menyelaraskan pembangunan industri Kota Padang dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi 

Di samping, itu juga harus memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, kesinambungan, daya dukung lingkungan, potensi penyediaan tenaga kerja dan peruntukan lahan untuk industri.
"Serta sekaligus mensinergikan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan industri yang sistematis, konsisten dan berkesinambungan, "katanya.
     
Dengan adanya ranperda tersebut, katanya diharapkan pengembangan industri akan semakin terarah di mana daerah akan menetapkan kawasan-kawasan industri dan dapat memaksimalkan sumber daya, peningkatan sarana dan prasarana.
     
"Dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan pelaku usaha dan lainnya serta tersedianya lapangan pekerjaan," tambahnya.
     
Kemudian, ranperda ketentuan umum Perpajakan Daerah bertujuan untuk penguatan regulasi terhadap administrasi perpajakan daerah dalam upaya memaksimalkan pendapatan.
     
Hal itu, katanya karena masih terdapat kesulitan daerah terkait teknis pemungutan pajak dan masih terdapat interpretasi seperti penetapan wajib pajak dan hal lainnya sehingga perlu diakomodasi dengan adanya ranperda ini.
     
"Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat," paparnya. 
     
Sementara itu, Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan DPRD setempat akan segera membahas ranperda tersebut, sehingga nantinya perda yang dihasilkan memang adalah peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.
     
Sidang paripurna dengan agenda penyampaian tiga ranperda oleh Pemko Padang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Didampingi Wakil Ketua Muhidi, Wahyu Iramana Putra, Sekwan Syahrul, dihadiri oleh 25 orang anggota dewan setempat, Pjs Wali Kota Padang, kepala OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lainnya (*)
Share:

Wakil Ketua DPRD Kampar mengunjungi DPRD Agam


Lubukbasung — Wakil Ketua DPRD Kampar, Ir. H. Sahidin bersama rombongan mengunjungi DPRD Agam, Jum’at (23/02).
Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan sekaligus berbagi informasi terkait dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pasca diterapkannya e-planning.
Rombongan Wakil Ketua DPRD Kampar diterima oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Agam Boy Vetris, Kabag Hukum dan Persidangan Desnawati dan Kabag Anggaran Nasrial, di ruang Kabag Umum, serta turut hadir Humas DPRD Agam.
Pada kesempatan itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Agam, Boy Vetris menyampaikan permintaan maaf dari pimpinan DPRD Agam karena pada waktu yang sama sedang melaksanakan tugas diluar kantor, begitu juga Sekretaris Dprd Agam pada hari juga sedang tidak ditempat karena ada acara Bintek bersama kepala OPD lainnya.
Sementara itu, Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Agam, Desnawati, menjelaskan tentang pelaksanaan pokir melalui e-planning yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017.
“Di kabupaten Agam, pokir dikawal mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan Forum OPD. Dalam tahapan perencanaan telah diatur dalam Peraturan Bupati No 65 tahun 2017 tentang kalender pokok pemerintah daerah tahun 2018,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kampar, Ir. H. Sahidin, menyampaikan rasa puasnya dengan informasi yang dipaparkan oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Agam, Kabag Hukum dan persidangan serta Kabag Anggaran, karena telah memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan pokok-pokok pikiran.
“Kami merasa cukup puas dengan infomasi yang disampaikan, sudah terjawab rasanya apa yang selama ini menjadi keraguan bagi Anggota DPRD Kampar, ”ungkap Wakil Ketua DPRD Kampar tersebut.


Ia juga mengatakan keraguan bagi anggota DPRD Kampar saat ini adalah tentang pelaksanaan dan prosedur pokir, karena di kabupaten tersebut pengawalan pokir belum sampai ke forum OPD.
Share:

DPRD Kota Padang,Segera Bahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah

Suara Parlemen,Sorotsumatera.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang,menerima nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemko Padang dalam sidang paripurna di laksanakan digedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50, Padang Timur Kota Padang , Senin(26/2)

Dalam kesempatan itu Pjs Wali Kota Padang, Alwis menyebutkan tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor Tiga tahun 2014 tentang perindustrian dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan pembangunan industri kota.
"Hal itu mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional serta kebijakan industri nasional," jelasnya.
     
Penyusunan ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, jelasnya dimaksudkan untuk menyelaraskan pembangunan industri Kota Padang dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi 

Di samping, itu juga harus memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, kesinambungan, daya dukung lingkungan, potensi penyediaan tenaga kerja dan peruntukan lahan untuk industri.
"Serta sekaligus mensinergikan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan industri yang sistematis, konsisten dan berkesinambungan, "katanya.
     
Dengan adanya ranperda tersebut, katanya diharapkan pengembangan industri akan semakin terarah di mana daerah akan menetapkan kawasan-kawasan industri dan dapat memaksimalkan sumber daya, peningkatan sarana dan prasarana.
     
"Dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan pelaku usaha dan lainnya serta tersedianya lapangan pekerjaan," tambahnya.
     
Kemudian, ranperda ketentuan umum Perpajakan Daerah bertujuan untuk penguatan regulasi terhadap administrasi perpajakan daerah dalam upaya memaksimalkan pendapatan.
     
Hal itu, katanya karena masih terdapat kesulitan daerah terkait teknis pemungutan pajak dan masih terdapat interpretasi seperti penetapan wajib pajak dan hal lainnya sehingga perlu diakomodasi dengan adanya ranperda ini.
     
"Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat," paparnya. 
     
Sementara itu, Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan DPRD setempat akan segera membahas ranperda tersebut, sehingga nantinya perda yang dihasilkan memang adalah peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.
     
Sidang paripurna dengan agenda penyampaian tiga ranperda oleh Pemko Padang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Didampingi Wakil Ketua Muhidi, Wahyu Iramana Putra, Sekwan Syahrul, dihadiri oleh 25 orang anggota dewan setempat, Pjs Wali Kota Padang, kepala OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lainnya (*)
Share:

Ketua DPRD Kota Padang,Saat ini Kita Menuju Pesta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Suara parlemen,Sorotsumatera-Masih banyak persoalan harus dibenahi di Kota Padang, salah satunya persoalan banjir yang  masih menjadi tugas pembangunan fisik yang belum jelas solusinya untuk Kota Padang. Secara fisik, Kota Padang masih sering mengalami banjir. Ini akibat pembangunan drainase yang masih tidak tepat.


Saat ini kita menuju pesta demokrasi. Masyarakat diharapkan mau mensukseskan pemilihan kepala daerah untuk menentukan nasib pembangunan Kota Padang lima tahun mendatang. Walikota serta Wakil Walikota terpilih untuk periode selanjutnya, diharapkan persoalan banjir ini menjadi PR sebagai salah satu fokus pembangunan di Kota Padang

" Ini jadi PR Walikota selanjutnya, terkait pembangunan fisik serta secara sosial masih ada tugas-tugas lain yang menanti turun tangan Walikota dan Wakil walikota Padang terpilih nantinya," ujar Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, Senin(26/2)

Elly Thrisyanti mengimbau pada seluruh masyarakat kota padang agar dalam pemilihan kepala daerah 2018 yang digelar pada Juni mendatang agar tidak golput. Pilih pemimpin daerah sesuai hati nurani. Pilihan saat ini menentukan bagaimana nasib Kota Padang lima tahun ke depan, karena saat ini, kemiskinan masih ada di Kota Padang. Income per kapita juga perlu ditingkatan,” kata Elly.

Selain itu pasangan calon harus berkampanye sportif, jujur, dan mampu menarik hati masyarakat. Rebutlah hati masyarakat dengan menampilkan program-program prorakyat untuk pembangunan Kota Padang, agar tujuan pembangunan yang lebih baik disegala bidang dapat tercapai,” harap Elly.

Menurutnya, jika pasangan calon menyampaikan program yang menarik hati masyarakat, masyarakat akan punya harapan dan memiliki animo tinggi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Semoga tahun ini bisa naik dari periode dulu. Dulu kan di bawah 60 persen. Jika masyarakat tahu secara utuh perihal apa yang akan dilakukan kepala daerah nanti, tentu masyarakat berani memilih dan diharapkan partisipasi masyarakat lebih dari pemilihan sebelumnya.

Selaku Ketua DPRD Kota Padang, Elly juga menegaskan, harapan kita agar para calon tidak sekedar menyampaikan janji-janji muluk pada masyarakat. Apa program yang disampaikan benar-benar program yang akan dijalankan saat terpilih nanti.

Dan mesti jadi perhatian kita bersama masih banyak pelosok Kota Padang yang belum tersentuh tangan pemerintah. Misalnya di daerah Selatan seperti Bungus Teluk Kabung, Koto Tangah Pasia Jambak, dan lainnya masih banyak yang perlu diperhatikan. Terkait potesi wisata, tidak daerah pantai Padang saja yang perlu digarap, daerah lainnya  juga punya potensi pariwisata luar biasa,” ungkap Elly. (*)
Share:

Penilaian LAKIP Tahun 2017, Dharmasraya Bertekad Raih Predikat BB


Penilaian LAKIP Tahun 2017, Dharmasraya Bertekad Raih Predikat BB

Dharmasraya -- Setelah mendapat predikat B dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertekad untuk menaikkan peringkat LAKIP ini menjadi BB untuk penilaian tahun 2017. Tekad ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama antara Perangkat Daerah dengan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (26/02).
"Tahun 2016 kita dapat predikat B. Untuk LAKIP tahun 2017 harus lebih baik lagi, minimal BB," tegas bupati didampingi Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, usai penandatangan komitmen bersama dalam upaya mencapai nilai LAKIP yang lebih baik untuk tahun 2017.
Maka dari itu, bupati menekankan kepada seluruh OPD untuk komit dengan pernyataan komitmen yang telah dibuat. "Kepala perangkat daerah beserta jajaran agar melakukan pembenahan LAKIP, karena kepala perangkat daerah harus siap untuk mempresentasikan di depan Tim Penilai LAKIP dari MENPAN-RB," imbuh bupati menekankan.
Selain itu, sebagai upaya untuk mewujudkan tekad dalam peningkatan nilai LAKIP ini, dalam kesempatan yang sama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Bagian Organisasi juga melaksanakan sosialisasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh bupati ini diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat beserta seluruh pejabat/staf yang menangani akuntabilitas kinerja di masing-masing perangkat daerah.
Ada dua materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini, yakni tentang penyelarasan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah oleh Tim SAKIP Kabupaten Dharmasraya, serta tentang penyusunan perjanjian kinerja dan cascading oleh Tim SAKIP Kabupaten Dharmasraya.
"Selain sebagai upaya untuk mendapatkan laporan kinerja instansi pemerintah yang lebih baik, sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk persiapan coaching clinic dan penyusunan cascading dengan MENPAN-RP yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2018 mendatang," ujar Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Endang Purwaningsih.
Untuk itu, tim penyusun laporan kinerja di masing-masing instansi diminta agar melakukan penyempurnaan LAKIP tahun 2017 dan diselesaikan sesuai schedule serta tahapan-tahapan yang telah dibuat.(***)
Share:

Bupati : Percepat Proses Tender Proyek Pembangunan


Bupati : Percepat Proses Tender Proyek Pembangunan

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mewarning seluruh perangkat daerah untuk tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun. Untuk itu, bupati meminta seluruh proses tender proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 ini, agar dipercepat.
Instruksi ini disampaikan secara tegas oleh bupati dalam kesempatan membuka Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (26/02).
"Sebentar lagi bulan Februari sudah mau habis, tender-tender untuk proyek pembangunan, terutama sekali yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, agar dipercepat. Jangan sampai banyak pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun," tegas bupati.
Menurut bupati, pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun selalu saja menjadi persoalan.
"Ini harus diperbaiki. Masa dari tahun ke tahun permasalahannya itu ke itu saja. Akhir Desember semestinya semua pekerjaan sudah harus selesai," tegas bupati lagi.(***)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.