Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 02/15/18 ~ Sorot Sumatera

DPRD Padang lainnya Zulhardi Z Latif,Gizi Buruk Tidak Terlepas Dari Andilnya Pemerintah Kotata

Suara Parlemen,Sorotsumatera-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta dinas kesehatan setempat untuk serius dalam menekan kasus gizi buruk. Dan salah satunya terjadi pada Seorang bocah Habil Daud (7) di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diduga menderita gizi buruk, buah hati dari pasangan Afrijon (38) dan Mira Susanti (32).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menyayangkan masih terdapatnya kasus gizi buruk di Kota Padang, Sumatera Barat.Padahal gizi buruk merupakan hal sensitif bagi suatu daerah, jika penderita gizi buruk masih banyak maka hal itu menggambarkan bagaimana perhatian pemerintah kota kepada penderita gizi buruk tersebut,  " ujarnya.


"Untuk melihat bagaimana persoalan tersebut di lapangan, dalam waktu dekat Komisi  IV berencana akan memanggil dan meminta penjelasan dari dinas terkait, " tegas Esa.


Sementara, anggota DPRD Padang lainnya Zulhardi Z Latif mengatakan penanganan kasus gizi buruk tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Padahal telah banyak bantuan dari pemerintah seperti beras sejahtera dan lainnya. "Hal itu patut dipertanyakan kenapa masih adanya kasus gizi buruk," pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Padang, Feri Mulyani mengatakan dari 61 kasus tersebut, sekitar 22 orang diantaranya sudah berubah dari status gizi buruk menjadi gizi normal.

Kemudian 28 orang menjadi gizi kurang, sedangkan 11 orang masih dalam status gizi buruk. Dan 11 orang tersebut masih tetap dipantau oleh dinas kesehatan dan puskesmas, hingga statusnya berubah ke gizi kurang dan menjadi gizi normal," katanya.


Ia mengatakan, dinas kesehatan memiliki program pemberian makanan tambahan, program pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang, serta penyuluhan pada orang tua. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka kasus gizi buruk khususnya di Kota Padang.


Ia mengatakan, Habil selama dua bulan terakhir terbaring lemas ditempat tidur dengan kondisi badan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tampak hanya kulit pembalut tulang. Ia menderita gizi buruk sejak sejak dua bulan terakhir.


"Kita langsung menangani pasien ini dengan mendampinginya ke Rumah M.Jamil Padang bahkan Dinkes juga membayarkan uang tunggakan BPJS-nya satu keluarga selama 10 bulan senilai Rp1.200.000," katanya.


"Habil Daud derita gizi buruk akibat gangguan pertumbuhan atau Cerebral Palsy yang merupakan penyakit tumbuh kembang yang lebih mengarah pada gangguan tubuh, dimana anak menjadi tidak progresif dan cenderung kaku. Penyakit ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel-sel motorik, terutama pada susunan saraf pusat yang sedang berkembang.


Berdasarkan Data Dinkes Kota Padang selama tahun 2017 menemukan 61 kasus gizi buruk, dari 61 pasien 22 pasien berobah jadi gizi sedang, sedangkan 11 kasus gizi buruk dengan melakukan upaya monitoring dan 28 pasien sudah sembuh.

"Kasus gizi buruk murni hanya 5 persen selebihnya karena komplikasi penyakit. Dan upaya yang dilakukan Dinkes terhadap pasien gizi buruk antara lain dengan memberikan makanan tambahan khusus yang bisa didapatkan di puskesmas. Untuk itu kita mengingatkan kepada orang tua untuk lebih selektif menjaga buah hatinya dengan memberikan makanan sesuai dengan umur yang sudah dimasak, dan tidak memberikan makanan instan kepada anak, " pungkasnya.(*)
Share:

Dharmasraya larang siswa rayakan valentine day


Pulau Punjung, - Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menerbitkan surat edaran tentang pelarangan perayaan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day pada 14 Februari 2018 di dalam maupun luar lingkungan sekolah.

"Surat edaran ini ditujukan agar anak didik tetap fokus dalam mengikuti segala proses belajar mengajar di sekolah. Anak-anak harus fokus belajar," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Dharmasraya, Reno Lazuardi di Pulau Punjung, Selasa. 

Ia menjelaskan ada dua poin yang terdapat dalam SE Nomor 420/538/Disdik/2018, yakni pertama melarang kegiatan siswa untuk merayakan Valentine Day di dalam maupun luar lingkungan sekolah. 

Kedua meminta sekolah bersama semua orang tua atau wali murid untuk mengawasi putra dan putrinya. 

Ia mengatakan pelarangan perayaan valentine sebenarnya untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan, seperti narkoba dan seks bebas. 

"Jadi, prinsipnya adalah kami jaga-jaga sehingga semuanya memberikan perhatian. Jangan sampai nanti sekolah malah tidak memperhatikan anak-anak didiknya sehingga melakukan hal negatif yang merugikan dirinya sendiri," katanya. 

Namun, kata dia, pihaknya juga tidak melarang misalnya siswa membagi-bagikan cokelat kepada kawan-kawannya dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan, gotong royong, maupun tujuan positif lainnya. 

"Jadi yang kami imbau jangan sampai melakukan kegiatan yang merugikan. Kalau misalnya mau memberikan cokelat boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma," ujarnya.

Ia menyarankan kalau memang mau menggelar kegiatan yang bermanfaat, seperti kegiatan olahraga, keagamaan dipersilakan, tetapi jangan sampai siswa kemudian kumpul-kumpul tidak jelas yang dapat menyeret ke narkoba dan seks bebas. 

Sementara, Tokok Masyarakat Kecamatan Pulau Punjung, Mualimin Jba mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengenai larangan untuk tidak ikut merayakan hari valentine bagi siswa. 

Menurut dia hari valentine lebih cenderung dirayakan kepada hal berbau negatif dan mengarah ke pergaulan bebas, sehingga diperlukan adanya edaran tersebut. (*)
Share:

DPRD Agam Harapkan Pemda Perhatikan Palembayan

Agam — Anggota DPRD Agam hadiri musrenbang 2019, Kecamatan Palembayan, di aula kantor camat Palembayan,Kamis (15/2).
Pada kesempatan itu, anggota DPRD Agam yang hadir Jondra Marjaya dan Rizki Abdillah mengapresiasi berbagai aspirasi membangun yang mengapung ke permukaan.
Jondra Marjaya, dalam sambutannya mengharapkan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus ke kecamatan Palembayan.
Karena kecamatan itu menurutnya masih termasuk wilayah tertinggal di kabupaten Agam.

“Saat ini irigasi perlu diperhatikan karena banyak yang jebol, sehingga banyak lahan pertanian beralih fungsi. Selain itu guru honor juga butuh perhatian terutama soal gaji-gaji mereka, kalau bisa diusulkan untuk menjadi PNS,” ungkap politisi Demokrat itu
Diharapkannya, dinas pariwisata agar memberikan perhatian kedapan kecamatan Palembayan karena banyak potensi wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Tidak hanya itu, pasar-pasar dan sarana olagraga seperti lapangan bola, basket dan lain sebagainya juga harus diperhatikan tentang kejelasan tanahnya, jangan sampai terjadi masalah terkait dengan tanah. Karena sarana olahraga ini saat berguna bagi generasi muda untuk terjauh dari pengaruh narkoba dan pergaulan bebas,” jelasnya.
Anggota DPRD Agam, Rizki Abdillah menyebut melalui Kasubag
Humas Protokol DPRD Agam Hasneril pembangunan jalan dari Padang Koto Gadang ke Matur untuk diberikan dukungan bersama agar dapat berjalan lancar.



“Karena dengan diperbaikinya jalan tersebut, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu KK miskin perlu juga jadi perhatian pemerintah, karena masih banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pembagian raskin,” ujarnya.
Share:

Arman JP Kawal Musrenbang Di Kecamatan Canduang

Agam  — Arman J. Piliang anggota DPRD Agam dari fraksi golkar siap kawal hasil musrenbang 2019 yang sudah diikuti  3 hari berturut-turut di daerah pemilihannya Dapil IV Agam.
Bahkan disebutkan,  musrenbang tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari di kecamatan Baso, IV Angkek dan kecamatan Canduang.
Menurut AJP sistim perencanaan pembangunan yang menganut azas battom up muncul dari bawah merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan sesuai dengan prioritas yang disepakati dan merupakan langkah awal dalam sebuah perencanaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2019.
Terutama dalam bidang pembangunan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi alasan utama bahwa semua usulan dan rencana tidak dapat dilaksanakan sehingga prioritas menjadi hal penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun sebuah rencana keuangan dalam APBD,” skala prioritas adalah, program pokok yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dalam mendorong ketersediaan sarana dan insfrastruktur untuk optimalisasi potensi ekonomi yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebut Arman J. Piliang.
Secara khusus AJP menegaskan, prioritas pembangunan harus betul -betul sesuai kebutuhan masyarakat, bukan pesanan pejabat pemerintah atau anggota dewan, dan program prioritas harus tepat sasaran sesuai target pembangunan itu sendiri.
Bahkan secara khusus AJP meyakinkan pihaknya akan mengawal berbagai program yang dirumuskan dalam musrenbang kecamatan, di tingkat kabupaten, karena menurutnya peran anggota dewan justru harus lebih dominan di tingkat kabupaten dengan mengawal beragam aspirasi masyarakat untuk direalisasikan,” kami berharap, anggota dewan berkomitmen sama, menjadikan program prioritas sebagai agenda penting pembangunan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan lain” tegasnya.
Arman J. Piliang sendiri mengikuti pembahasan musrenbang di kecamatan Baso, Canduang dan IV angkek.
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.