Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 01/23/18 ~ Sorot Sumatera

Bahas Ranperda Inisiatif DPRD Agam Lakukan Kunker Ke Padang Panjang


Padang Panjang — Komisi I DPRD Agam melakukan kunjungan kerja ke Pemko Padang Panjang, Senin (22/01). Kunjungan tersebut membahas materi mengenai pelaksanaan program pembentukan perturan daerah (Perda) yang terkait dengan ranperda inisiatif DPRD.
Pada kesempatan itu, rombongan langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, didampingi Ketua Komisi I Feri Adrianto, anggota komisi, pendamping komisi dan Kabag Hukum Persidangan Desnawati disambut hangat oleh Kabag Hukum Setdako Padang Panjang Syahril.
Ketua Komisi I DPRD Agam, Feri Adrianto, melalui Kasubag Humas, Hasneril, mengatakan, maksud dan tujuan dari kunjungan ini dalam rangka membahas tentang pelaksanaan program pembentukan perda yang terkait dengan ranperda inisiatif DPRD, sehingga bisa terlaksana dengan baik dimasyarakat.
Sementara itu, Kabag Hukum Setdako Padang Panjang, Syahril, mengatakan bahwa pelaksanaan di lapangan Perda yang telah dibuat butuh komitmen kuat dari pimpinan daerah itu sendiri.
“Sehingga Perda tersebut dapat berjalan dan tegak dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga diperlukan sosialisasi secara bekelanjutan sehingga peraturan tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat,” jelasnya.
Share:

70 Perempuan Dharmasraya Dilatih Membuat Hiasan Busana

Dharmasraya - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskumperdag) Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian Perwakilan Sumatera Barat menyelenggarakan Diklat 3 in 1 Pembuatan Hiasan Busana dengan Alat Jahit Tangan (Sulaman Kepala Peniti), Selasa (23/01). Kegiatan yang dilaksanakan di GPU Sungai Dareh itu dibuka secara resmi oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Dharmasraya, Dewi Sutan Riska. Turut pula hadir dalam kesempatan itu Kepala Balai Diklat Industri Padang, Hendro Kuswanto.
Kepala Dinas Kumperdag, Zubrizal, melalui Kepala Bidang Industri, Elsy Oktavia, menyebutkan, kegiatan diklat ini diikuti oleh 70 orang peserta dari Kecamatan Sitiung, dan menghadirkan instruktur dari Bunda Bordir Solok.
Kegiatan diklat ini, sambung Elsy, bertujuan untuk menambah wawasan kaum ibu dalam mengembangan industri kerajinan tangan.
"Tidak hanya itu, dari hasil diklat ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi peserta, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga," ujar Elsy.
Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Dharmasraya, Dewi Sutan Riska, dalam sambutannya juga menyampaikan hal serupa. Dari diklat ini ia berharap, akan lahir pengrajin-pengrajin berkompeten, yang akan memberikan kontribusi dalam pengembangan industri kerajinan tangan di Kabupaten Dharmasraya.
"Maka dari itu, ikutilah kegiatan ini dengan baik. Jika ada yang tidak mengerti, jangan malu bertanya kepada instrukturnya. Agar apa yang menjadi tujuan kita dalam pelaksanaan diklat ini dapat tercapai sebagaimana mestinya," pesan Ketua Dekranasda.(***)
Share:

Wakil Bupati Tinjau Kelanjutan Pembangunan RSUD

Dharmasraya- Selasa (23/01), Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, didampinggi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, Junaidi Yunus, meninjau kelanjutan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru yang berlokasi di KM 4 Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung.
Kelanjutan pembangunan RSUD yang menggunankan anggaran dari pemerintah pusat itu saat ini telah mencapai lebih kurang 70%.
"Kita berharap pembangunan RSUD ini dapat diselesaikan dalam tahun ini. Jangan sampai dana untuk kelanjutan pembangunan RSUD ini kembali lagi ke pusat," tegas Wakil Bupati
Adapun, guna mempercepat pembanggunan RSUD ini, kontraktor mengerahkan pekerja sebanyak 300 orang. (***)
Share:

DPRD Kota Padang Risaukan Jelang Pemilihan Walikota Padang

Padang,Sorot Sumatera-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang meminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang melakukan proses kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit), yang dimulai, Sabtu 20 Januari 2018 ini agar dilakukan dengan sebaik mungkin.

Hal ini dikarenakan DPRD Padang merisaukan jelang perhelatan pilkada dimulai, akan terjadi indikasi mobilisasi masa terutama mahasiswa luar Kota Padang, untuk memilih calon tertentu. Apapun namanya, sebetulnya sudah ada aturan wajib KTP yang di atas satu tahun berdomisili di Kota Padang.

Kemudian yang jadi pertanyaan kita, jangan sampai mahasiswa yang tidak terdata ini digunakan sebagai pendukung parpol tertentu untuk menambah suara pada salah satu kandidat, "hal itu disampaikan Ketua Komisi l, DPRD Padang, Azirwan, usai Rapat kerja dengan KPU Padang dan Kesbangpol, Jum'at 19 Januari 2018 di ruang Komisi I DPRD Padang. 

Kekhawatiran itu, katanya juga terjadi ketika melihat sejarah jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada dulu yang hanya sekitar 50 an persen. Sehingga akan ada pengkondisian mahasiswa tersebut. Tidak hanya mahasiswa, ketakutan itu juga ada pada pemilih pemula yang saat ini cukup besar yakni 20 persen.

"Yang jelas, kita sudah mengetahui ada pembinaan dari partai selama ini yang betul-betul melekat pada mahasiswa yang berazaskan pada satu kelompok," ujar Azirwan didampingi Yulisman anggota Komis I DPRD Padang. 

Untuk itu, nantinya berdasarkan data, pihaknya akan siap melakukan proses pengawasan sesuai dengan tupoksi DPRD, dan tentu secara mekanismenya juga akan memberikan sanksi pada partai yang terindikasi melakukan hal itu. Untuk pengawasan tentu ada tindak lanjut untuk sanksi. Kalau terbukti, sesuai fungsi pengawasan, kita akan melakukan sesuai aturan, " katanya 

Ia juga menjelaskan banyak nya jumlah TPS di Kota Padang tercatat sebanyak 1600 TPS dan target tingkat kepemilhan 70 pesen, ini perlu kerja keras KPU untuk sosialisasi agar ditingkatkan terutama bagi pemilih pemula sebesar  20 persen. Hal ini melihat sejarah jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada dulu yang hanya sekitar 50 an persen.

Selain itu Azirwan juga menyinggung anggaran pemilu untuk KPU sebanyak Rp 37 milyar, Linmas 7 milyar, Kepolisian Rp 2,1 milyar serta Kodim Rp 250 juta dan banyak lagi tentang program kerja yang lainnya. "Untuk itu mari kita sukseskan Pilkada 27 Juni 2018 dengan hasil yang memuaskan demi kesejahteraan masyarakat Kota Padang, " pungkas Azirwan.(*)
Share:

Ketua DPRD Kota Padang, Ingatkan Relawan Calon Walikota Padang

Padang,Sorot Sumatera-Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengingatkan tim sukses, relawan dan pendukung masing-masing calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 agar lebih menonjolkan program yang diusung kandidat yang mereka dukung. 

"Kita kan sudah menyepakati Pilkada ini adalah Pilkada Badunsanak. Untuk itu, mari kita lebih menonjolkan program yang diusung masing-masing calon dalam mempromosikan mereka dengan cara sehat dan baik," ujar politisi Partai Gerindra ini, Selasa (23/1).

Jangan sampai gara-gara Pilkada, kata Elly, silaturahmi sesama warga kota rusak. Untuk itu, Pilkada Badunsanak yang telah dicanangkan harus tetap dijaga dan dipertahankan.

Menurutnya, kalau ingin mendukung salah satu pasangan calon (Paslon), maka dukunglah programnya, dukunglah dengan secara sehat, majukanlah programnya, jangan menyentil ke arah pribadi yang dapat menyebabkan pertengkaran, permusuhan dan hal-hal yang tidak baik lainnya. 

Selain itu, selaku Ketua DPRD Padang ia mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang melakukan sosialisasi secara maksimal. Ia juga mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018. 

Ia mengatakan, KPU juga harus memberitahu masyarakat terkait aturan pelaksanaan Pilkada. KPU jangan lagi membuang-buang waktu yang ada, sehingga dari sekarang masyarakat sudah tahu mengenai segala hal tentang pelaksanaan Pilkada. "Kemudian, apa yang boleh, apa yang tidak, sosialisasikan dari sekarang. Jangan buang-buang waktu, sehingga dari sekarang masyarakat sudah tahu," ujarnya. 

Ia tak lupa mengingatkan ASN agar menjaga netralitas selama Pilkada. Menurutnya, ASN memang memiliki hak pilih, tetapi dalam kondisi saat ini menjaga netralitas itu sangat diutamakan.

ASN punya hak pilih. Pada saatnya nanti mereka kan memilih. Namun, ASN harus bersikap netral saat ini karena kan kedua Paslon yang maju saat ini bukan lagi atasan mereka (setelah penetapan KPU, red). ASN netralitaslah dalam memandang. Pilkada 2018 menjadi ajang penentuan nasib Kota Padang ke depan, pilihlah pemimpin yang betul-betul mampu memajukan Kota Padang,"tutupnya.(*)
Share:

Paripurna DPRD dan Pemko Padang Bahas Tiga Ranperda

Padang,Sorot Sumatera-Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna yang dilaksanakan di DPRD Kota Padang, Senin( 22/1)

Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan tiga Ranperda itu yakni Perubahan ketiga atas Peraturan Derah (Perda) Kota Padang Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta Perubahan kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dikatakan, retribusi jasa umum merupakan bentuk pungutan yang diperoleh dari masyarakat terhadap jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Yang bertujuan untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas," jelasnya.
     
Dalam penetapan retribusi jasa umum, jelasnya pemerintah daerah telah memperhatikan penyediaan jasa yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa kewenanagan yang dilimpahkan ke pemerintah daerah. Sehingga, hal tersebut perlu diakomodasi dengan dilakukan perubahan-perubahan terhadap beberapa hal diantaranya adalah retribusi pelayanan pasar, retribusi pembelian kendaraan bermotor, retribusi tera ulang dan lain-lain, " ujar Mahyeldi. 

Sedangkan, terkait Ranperda Retribusi Jasa Usaha perlu diakomodasi dan dilakukan perubahan diantaranya karena masih banyaknya aset pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal serta belum memberikan kontribusi kepada PAD Kota Padang secara signifikan.

"Ia berharap Ranperda yang disampaikan tersebut dapat dilakukan pembahasan oleh DPRD hingga disetujui menjadi Perda, sehingga pada tahun 2018 ini dapat direalisasikan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, "ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan kita di DPRD akan segera membahas Ranperda tersebut, sehingga nantinya Perda yang dihasilkan memang adalah peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat."  DPRD akan membahas ini sesegera mungkin, ungkap Elly.(*)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.