Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 01/18/18 ~ Sorot Sumatera

Laporan Kegiatan TP PKK Dharmasraya Terbaik se Sumatera Barat

Dharmasraya - Tim Penggerak PKK Kabupaten Dharmasraya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kali ini, TP PKK yang berada di bawah komando Ny. Dewi Sutan Riska itu berhasil meraih predikat Terbaik I dalam pembuatan Laporan Kegiatan Tahun 2017.
Atas prestasi ini, TP PKK Kabupaten Dharmasraya menerima penghargaan dari Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat, Ny. Nevi Irwan Prayitno, dan diterima langsung oleh Ny. Dewi Sutan Riska dalam acara pertemuan bulanan TP PLL, BKOW/GOW dan Dharmawanita kabupaten/kota se Sumatera Barat, di Baso Kabupaten Agam, Kamis (18/01).
Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Ny. Dewi Sutan Riska, menyampaikan, prestasi ini tentu tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat nagari.
"Mudah-mudahan kita tidak berpuas diri, dan terus memacu semangat untuk berbuat lebih baik lagi kedepannya," pungkas istri orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya itu.(***)
Share:

Kementerian PUPR Rencanakan Pembangunan PLTM di Dharmasraya

Dharmasraya - Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro direncanakan akan dibangun di Kabupaten Dharmasraya. Kamis (18/1), rombongan dari Kementerian PUPR RI bersama dengan Badan wilayah Sungai V berkunjung ke Kabupaten Dharmasraya untuk meninjau rencana lokasi pembangunan PLTM berdaya 4 megawatt itu, yakni di Bendungan Batanghari Kecamatan Pulau Punjung.
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, saat mendampingi rombongan dalam peninjauan lokasi itu menyampaikan terimakasih kepada pihak Kementerian PUPR RI untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, guna memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Dharmasraya.
"Atas nama pemerintah daerah dan juga masyarakat Dharmasraya, kami sangat menyambut baik rencana ini. Karena memang, penambahan daya listrik sangat dibutuhkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat," ujar bupati.
Selain itu, imbuh bupati, jika pembangunan PLTM ini terealisasi, akan dapat membuka peluang investasi di Kabupaten Dharmasraya.
"Bagi investor, persoalan listrik ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Seperti investasi untuk bidang perhotelan, pabrik, dan lain sebagainya. Kalau listrik kita sudah bagus, tentu investor akan tertarik untuk masuk," tukuk bupati.
Sementara itu, menurut Kasubdit Pemanfaatan Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI, Saroni Soegiarto, rencana pembangunan PLTM ini karena melihat potensi air Kabupaten Dharmasraya yang cukup besar.
"Potensi air di bendungan ini mencapai 86 kubik. Sementara yang terpakai untuk kebutuhan irigasi hanya berkisar 25 kubik. Sisanya inilah yang akan kita manfaatkan untuk pembagkit listrik," ungkap Saroni.
Dalam pembangunan PLTM ini, sebut Saroni, Kementerian PUPR akan menggandeng pihak swasta. Jadi pembangunannya tidak didanai oleh APBN.
"Saat ini, rencana pembangunan PLTM ini masih dalam proses lelang untuk memilih investor. Setidaknya ada tiga investor yang akan dilibatkan untuk pembangunan PLTM ini," tandasnya.(***)
Share:

DPRD Agam Gelar Rapat Paripurna penyampain Nota Bupati Tenntang Ranperda komisi I dan II


Agam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian nota pendapat Bupati Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif komisi I dan II yakni ranperda pembinaan dan pengawasan pembangunan, ranperda pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan nomor jalan, dan ranperda tanggung jawab sosial, perusahaan dan lingkungan (TJSPL).
Rapat yang bertempat di Aula I DPRD Agam, Senin (15/04), dipimpin oleh ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, didampingi Wakil Ketua Lazuardi Erman, Suharman dan Taslim. Dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Anggota Dewan, dan Kepala OPD.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, menyampaikan dari segi materi pada ranperda pembinaan dan pengawasan pembangunan ada beberapa hal perlu disempurnakan, dan agar mencantumkan Lambang Burung Garuda dan Nama Bupati Agam serta Provinsi Sumbar pada bagian atas halaman.
Sementara itu, untuk ranperda pemberian nama jalan, fasilitas umum dan nomor bangunan gedung, dikatakan Wabup, perlu ditinjau kembali ketentuan mengenai Pemda sebagai selaku subjek hukum yang dibebankan kewajiban untuk melakukan pendapatan terhadap bangunan gedung baru dengan fungsi hunian yang diatur dalam pasal 16 ayat (3). Disarankan subjek hukum yang dibebankan kewajiban tersebut adalah Pemerintah Nagari.
“Disarankan untuk mempertimbangkan kembali ketentuan mengenai pembiayaan penyelenggaraan pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan nomor bangunan sebagai sebuah kewajiban Pemda. Kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah perlu menjadi pertimbangan kita bersama,” jelas Wabup.
Sedangkan Ranperda tanggung jawab sosial, perusahaan dan lingkungan (TJSPL), Wabup menyebut salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang perlu dioptimalkan pemanfaatkannya di Kabupaten Agam adalah dana tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dana CSR ini apabila disinergikan denga perencaan pembangunan daerah dan terkelola secara baik profesional akan menjadi potensi yang sangat menguntungkan bagi Pemda dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Berdasarkan pemikiran tersebut, wabup mengatakn, pemda sangat memahami perlunya sebuah regulasi untuk merumuskan aturan CSR ini, sehingga pelaksanaannya lebih tersruktur dan tepat sasaran.
“Maka dari itu, Pemda meminta kepada DPRD Agam agar menjadwalkan kembali penyempaian pendapat Bupati Agam terhadap ranperda TJSPL, karena pemda masih butuh tambahan waktu untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap materi dan ruang lingkup pengaturan ranperda yang diajukan ini,” ujarnya.
Share:

Humas DPRD Agam Maksimalkan terobosan kerja

Agam — Humas dan Protokol DPRD Agam menjadi objek kunjungan banyak kalangan menyusul berbagai terobosan yang dilakukan jajaran setempat. Tak hanya kalangan Pers, LSM dan pejabat daerah, berbagai unsur masyarakat menjadikan sekretariat Humas-Protokol DPRD Agam itu jadi lokasi tempat diskusi hangat.
Seperti Selasa,(18/1) tuo silek IPSI Agam Nyiak Danau bersama pengusaha muda sukses asal Lubukbasung OS mengunjungi ruang kerja Hasneril Adji, Kasubag Humas-Protokol DPRD Agam untuk berdiskusi tentang berbagai kegiatan DPRD Agam serta agenda lain.
Kunjungan itu menurut Hasneril Adji, menjadi bagian kegiatan pihaknya dalam mensosialisasikan berbagai kegiatan di DPRD Aga, termasuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, agar beragam agenda yang dirancang DPRD Agam bisa berjalan optimal.
Disebutkan Hasneril, pihaknya membuka pintu seluas-luasnya bagi berbagai elemen masyarakat untuk datang ke DPRD Agam, tidak hanya sekedar menyampaikan aspirasi, tapi juga untuk memberi masukan dan sasaran, agar kegiatan di dewan, khususnya di secretariat humas-protokol bisa berbagai optimal.
“ Masukan dan sarana bagi kami sangat penting, sebagai upaya mendorong optimalisasi hasil kerja di lapangan yang sasaran akhirnya untuk kepentingan masyarakat ulas, “ sebut Hasneril lagi.
Secretariat humas-protokol DPRD Agam beberapa waktu belakangan cukup banyak dikunjungi warga untuk berdiskusi berbagai hal. Pihak secretariat humas-protokol sendiri, sengaja menata ruanga dan sarana yang ada, agar pengunjung nyaman saat berdiskusi.(*)
Share:

DPRD Kota Padang, Akan Kunjungi Beberapa OPD Mitra Komisi II

Padang,Sorot Sumatera-Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Gustin Pramona menyampaikan sebagai pimpinan komisi II yang baru, pihaknya bersama anggota lainnya dalam waktu dekat akan melakukan hearing bersama OPD mitra kerjanya yang ada, tujuannya dalam rangka menyamakan program yang sudah ada serta mengevaluasi program yang terbengkalai selama ini.

Masing-masing OPD yang meliputi Dinas Perdagangan, BUMN dan lain sebagainya akan kita kunjungi nantinya. Ini demi melihat sejauh mana program yang sudah tuntas, berapa target yang belum dan apa kendala dalam dihadapi
"Jika ini telah diterima, didapat nantinya tentu kita bersama anggota komisi II lainnya akan membicarakan persoalan ini, "sebut kader Demokrat ini,Kamis (18/1)

Kemudian dari pada itu, terkait persoalan inpres III yang pembangunannya ada temuan dari Ditreskrimsus Polda, pihaknya bersama anggota lainnya akan menelusuri persoalan ini secara detail dengan instansi Perdagangan. 

Jika ini memang benar terjadi, maka pemko padang yakni Walikota Padang diharapkan turun tangan menuntaskannya, ini demi selesainya masalah yang ada serta kerugian negara tidak ditemui nantinya.

Pihaknya meminta kepada OPD yang bermitra di komisi II, untuk saling berkoordinasi dalam menjalankan program yang ada serta persoalan-persoalan lainnya, tujuannya agar kesalahan dalam menjalankan program tidak terlihat serta apa yang diharapkan pemko padang dapat terwujud dengan maksimal,"  ungkap Gustin.(*)
Share:

DPRD Kota Padang Sesalkan Lemahnya Sosialisasi KPU

Padang,Sorot Sumatera-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang bakal digelar Juni 2018 datang, Namun dalam hearing yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM), Asisten Pemerintahan Setdako Padang, Kabag Pemerintahan dan 11 Kecamatan se Kota Padang terungkap lemahnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan ada dugaan keterlibatan ASN mendukung salah satu calon.

Hearing yang dilaksanakan di gedung DPRD Padang, Kamis (18/1) ini dalam rangka  persiapan pemerintah kota padang dalam menyukseskan pilkada padang 2018. Hearing itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Padang, Azirwan, namun dari pantauan media ini, heariang itu tanpa didampingi satupun anggota Komisi I lainnya.

Komisi I DPRD Kota Padang menilai, belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan kepada pemilih pemula terkait pelaksanaan Pilkada. "Pemilih pemula tahun 2018 naik sebanyak 20 persen. Namun kita menyayangkan, belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan Pilkada kepada pemilih pemula ini," ujar Azirwan.

Dalam hearing ini juga terungkap adanya ASN Pemko Padang yang terlibat politik praktis."Kami menerima masukan tentang adanya ASN yang terlibat politik praktis. Kami minta kepada Kabag Pemerintahan, Asisten I dan Camat untuk menyikapi ini segera," tegas Azirwan.

Azirwan juga mendesak BKSDM dan Baperjakat untuk menindaklanjuti kebenaran laporan tersebut. Apa lagi, kata Azirwan, ASN dilarang dalam aturan untuk ikut serta menjadi tim sukses ataupun relawan salah satu pasangan calon.

Pada kesempatan itu,11 Camat se Kota Padang menyampaikan telah melaksanakan dan mendukung tahapan Pilkada sejak 2017 yang lalu sesuai aturan yang berlaku. Dalam kesempatan itu 11 camat kota padang juga menyampaikan permohonan penambahan pengawai kontrak untuk 11 kec di kota padang. Hal ini didasari karena banyak ASN yang pensiun di tahun 2018. 

Sementara itu, komisioner KPU Padang Yusrin Trinanda mengakui memang sosialisasi saat ini agak terlambat karena tingginya beban kerja yang dilakoni KPU saat ini.

"Namun begitu, dia mengaku, KPU sebelumnya pada 2017 lalu sudah melakukan jambore demokrasi yang melibatkan anggota pramuka siswa SMA dan SMK se Kota Padang tujuannya sebagai ajang sosialisasi kepada pemilih pemula,"  ungkapnya.(*)
Share:

Pelajar Dharmasraya ikuti kemah budaya


Pulau Punjung,- Sebanyak 80 pelajar SMA Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat mengikuti kemah budaya sebagai upaya mengenalkan cagar budaya kepada siswa. 

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga setempat, Sutan Henri, di Pulau Punjung, Minggu, menyebutkan sosialisasi cagar budaya melalui kemah budaya bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar. 

Kemah budaya dilaksanakan di Komplek Candi Padang Roco, Nagari (Desa Adat) Siguntur, Kecamatan Sitiung. Sosialisasi cagar budaya melalui kemah budaya dilaksanakan dari 17 sampai 19 Februari diikuti peserta dari Kwarcab Pramuka 18 Dharmasraya. 

"Kegiatan ini sudah dimulai sejak Sabtu (17/2), berlangsung sampai besok. Kita harapkan para siswa dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik," ujarnya. 

Sementara, Kepala BPCB Batusangkar, Nurmantias menjelaskan sosialisasi cagar budaya sebagai proses belajar dalam mengenalkan kebudayaan kepada pelajar agar lebih dikenal dan dipahami masyarakat luas. 

Ia berharap sosialisasi melalui kemah budaya dapat meningkatkan pemahaman tentang pelestarian cagar budaya oleh masyarakat secara berkelanjutan. 

"Dalam kegiatan ini kita melibatkan pramuka, karena mereka mempunyai kemampuan yang sudah terlatih melalui pendidikan non formal. Ke depan adik-adik pramuka ini nantinya yang akan menyampaikan dan menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat tentang cagar budaya yang ada di Dharmasraya ini," katanya. 

Ia menerangkan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat benda berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya. 

"Melalui kegiatan ini cagar budaya yang ada di Dharmasraya dapat dilestarikan serta diketahui masyarakat umum. Sebab memiliki nilai untuk ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama. Apalagi Dharmasraya merupakan kerajaan besar pada zaman dahulunya," katanya. 

Selain sosialisasi, tambah dia, BPCB dan peserta juga menggelar aksi gotong royong atau bersih-bersih di lokasi cagar budaya yang ada Dharmasraya, yakni di Candi Pulau Sawah dan Candi Padang Roco. (*)
Share:

Pemkab Dharmasrya Alokasikan Dana Untuk Mobil Pembuatan KTP-E Keliling

Pulau Punjung,- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya,  pada 2018 mengalokasikan anggaran Rp1,3 miliar untuk pengadaan mobil keliling pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) sebagai upaya mempermudah dan mempercepat pelayan kepada masyarakat.


"Ini juga untuk menjangkau pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pinggiran," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dharmasraya, Netty Helma di Pulau Punjung, Rabu.
Ia mengatakan dana pengadaan mobil layanan KTP-E bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya 2018.
Mobil layanan KTP-E keliling dijadwalkan mulai dioperasionalkan pada April 2018, kata dia.
"Saat ini dalam tahap proses pemberkasan lelang, selanjutnya akan dilakukan tender," ujarnya.
Fokus layanan mobil KTP-E keliling lebih pada penanganan masyarakat di nagari (desa adat) yang selama ini kesulitan mengakses kantor Disdukcapil yang berlokasi di pusat ibu kota.
Ia menilai selama ini persoalan tersebut masih menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan.
"Kalau ada nagari yang jauh, kami dapat bawa mobil ke sana dan melaksanakan pelayanan sampai dengan pencetakan, artinya pelayanan dapat langsung diselesaikan di mobil keliling tanpa harus ke kantor," ujarnya.
Ia menambahkan Disdukcapil terus menyosialisasikan tentang pentingnya data kependudukan dan proses pengurusan administrasi juga dipermudah sehingga partisipasi masyarakat meningkat.
"Sosialisasi terus kami laksanakan ke daerah yang berbeda, bahkan dengan peralatan seadanya kami sudah menerapkan layanan keliling. Dan juga pelayan satu hari selesai," ujarnya. (*)
Teks Foto : Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dharmasraya, Netty Helma. ANTARSUMBAR/Ilka Jensen.
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.