Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 01/10/18 ~ Sorot Sumatera

Padang Panjang,Audit Internal Mempermudah Kerja OPD

Padang Panjang,Terobos–Walikota Padang Panjang H. Hendri Arnis, telah menerbitkan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), yang merupakan dokumen formal untuk menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan audit intern oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).

Demikian antara lain disampaikan Sekretaris Inspektorat H. Amir Hamzah dalam acara Sosialisasi Piagam Pengawasan Internal, di kantornya, Rabu, (10/1-2018). Hadir pada kesempatan itu segenap pejabat inspektorat dan utusan OPD.

Disebutkan, Piagam Audit Intern dituangkan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 700/172/WAKO-PP/2017 tertanggal 14 Desember 2017. SK ini merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders), terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuannya, kata Amir Hamzah, untuk memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemko Padang Panjang. (Pul– R)

Share:

Sejumlah Dinas Bahu Membahu Atasi Banjir

Padang Panjang,Sorot Sumatera-Beberapa kali sebelum ini Kota Padang Panjang sempat digenangi air hujan, hingga disebut juga banjir kecil. Mengatasi supaya tidak terulang lagi di masa nendatang, Dinas Pemukiman Parumahan Lingkubgan Hidup dan Satpol PP Damkar, bahu mambahu membersihkan saluran air yang tersumbat.

Selesa menjelang magrib, (9/1), terlihat petugas kedua dinas di atas, sedang membersihkan saluran air di jalan A Yani samping taman Secata B. "Kita coba mengatasi banjir dengan mengorek saluran air. Setelah di coba, rupanya sampah sampai sedalam 60 cm. Kedalaman saluran air ini 120 cm," kata Kasatpol PP Damkar, Arkes Rafagus didampingi beberapa orang dari Perkim LH.(Gito)

Share:

Audit Internal Mempermudah Kerja OPD

Padang Panjang,Sorot Sumatera-Walikota Padang Panjang H. Hendri Arnis, telah menerbitkan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), yang merupakan dokumen formal untuk menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan audit intern oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).

Demikian antara lain disampaikan Sekretaris Inspektorat H. Amir Hamzah dalam acara Sosialisasi Piagam Pengawasan Internal, di kantornya, Rabu, (10/1-2018). Hadir pada kesempatan itu segenap pejabat inspektorat dan utusan OPD.

Disebutkan, Piagam Audit Intern dituangkan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 700/172/WAKO-PP/2017 tertanggal 14 Desember 2017. SK ini merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders), terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuannya, kata Amir Hamzah, untuk memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemko Padang Panjang.(Gito – R)

Share:

Komisi I DPRD Agam Sampaikan Ranperda Pengawasan Nagari Dan Pedoman Pemberian Nama Fasilitas Umum

Agam - Rapat Paripurna DPRD kabupaten membahas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif dari Komisi I dan II, di Aula I DPRD Agam, Selasa (09/01).
Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, didampingi Wakil Ketua Suharman dan Taslim. Juga dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Asisten I Sekab Agam Yosefriawan, Anggota Dewan, Rombongan Kemenkumham Sumbar, dan Kepala OPD.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I, Feri Adrianto, menyampaikan dua rancangan peraturan daerah inisiatif yaitu ranperda pembinaan dan pengawasan pembangunan nagari, dan ranperda pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan nomor bangunan.

Ia mengatakan, pembangunan nagari merupakan salah satu titik berat pembangunan daerah karena masyarakat daerah tinggal di nagari. Selain itu, pembangunan nagari yang tertata dan teratur bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah nagari, namun juga pemerintah daerah.

“Pemerintah Daerah juga punya tanggung jawab dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat nagari terhadap perencanaan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan. Pembinaan terhadap pembangunan nagari dilakukan pada saat persiapan dan pelaksanaan sehingga sasaran pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara maksimal tanpa ada aturan yang dilanggar,” jelasnya.

Selanjutnya, ia menyebut, fasilitas umum merupakan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Keberadaan fasilitas umum ini mutlak diperlukan untuk menunjang dan memudahkan masyarakat dalam usaha pemenuhan berbagai kebutuhannya. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas umum yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan di daerah.

“Salah satu usaha dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas umum umum yaitu dengan pemberian nama jalan, fasilitas umum dan nomor bangunan gedung. Pemberian identitas berupa nama dan nomor akan memperjelas keberaan jalan, fasilitas umum maupun bangunan gedung,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Agam tersebut.(*)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.