Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ November 2018 ~ Sorot Sumatera

Industri Petrokimia Perkokoh Struktur dan Tingkatkan Nilai Tambah


sorotsumatera.com 

Jakarta- merintah terus mendorong tumbuhnya sektor industri guna memperkuat struktur manufaktur dan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri. Upaya strategis ini bertujuan untuk mensubstitusi produk impor sekaligus mengisi pasar ekspor.

“Salah satu sektor yang diprioritaskan adalah industri petrokimia. Sebab termasuk yang dipilih dalam kesiapan menjadi pionir mengimplementasikan industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peresmian PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) di Cilegon, Banten, Kamis (29/11).

Menperin menyambut baik beroperasinya SRI sebagai produsen karet sintetis pertama di Indonesia yang memproduksi polybutadiene rubber dan solution styrene butadiene rubber. SRI merupakan perusahaan patungan Michelin dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan nilai investasi mencapai USD435 juta.

“Pabrik ini yang mendapat tax holiday. Artinya, fasilitas tax holiday memang membawa investasi dan diharapkan mendapat devisa dari ekspor sebesar USD250 juta. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan neraca perdagangan dengan memacu investasi dan ekspor,” paparnya.

Menperin pun memberikan apresiasi terhadap kolaborasi bisnis ini, karena sebagai salah satu kunci sukses pengembangan pusat produksi olefin yang semakin lengkap dan terintegrasi dalam rangka mendukung klaster petrokimia di Cilegon. “Dengan adanya lighthouse, akan ada lebih banyak lagi yang mengikuti success plant seperti ini. Apalagi sudah menerapkan industri 4.0,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan, industri karet sintetis merupakan sektor yang perlu dikembangkan karena dibutuhkan banyakindustri lainnya. Misalnya dimanfaatkan untuk memproduksi ban, conveyor belt, komponen karet, alas kaki, serta pembungkus kabel listrik.

“Saat ini hanya terdapat satu produsen karet sintetis dengan kapasitas sebesar 75.000 ton per tahun, sementarakebutuhan karet sintetis di dalam negeri di tahun 2017 mencapai 230.000 ton,” ungkapnya. Untuk itu, diharapkan SRI dengan memiliki kapasitas produksi sebesar 120 ribu ton per tahun, dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Pembangunan pabrik inisejalan dengan hilirisasi industri karena meningkatkan nilai tambah butadiene dan styrene monomer yang sudah diproduksi di dalam negeri. Bagi Michelin, ini pabrik ketiga setelah di Perancis dan Amerika Serikat,” imbuhnya. Investasi ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi karena didukung dengan iklim usaha yang kondusif.

Presiden Direktur SRI Brad Karas mengatakan, SRI sebagai salah satu pionir di Indonesia untuk industri karet sintetis yang menggunakan teknologi baru dalam upaya memproduksi produk-produk bernilai tambah tinggi. “Dengan menggabungkan bahan baku Chandra Asri dan teknologi dari Michelin, kami mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi yang digunakan sebagai komponen utama untuk menghasilkan ban ramah lingkungan,” jelasnya.

Guna memenuhi standardisasiproduksi, General Managing Partner Michelin Group Florent Menegaux menyampaikan, pihaknyatelah melakukan pelatihan bagipara tenaga ahli SRI dari Indonesia sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensinyauntuk mendukung daya saing perusahaan.

“Selama tahun 2015-2017, kami memberikan pelatihanekstensif bagi karyawan SRI, dengan cara mengirimkan mereka ke pabrik karet sintetis Michelin di Perancis dan Amerika Serikat. Secara umum, staff kunci SRI menjalani 800 jam pelatihan di pabrik-pabrik Michelin,” ucapnya.


Resmikan pembangkit listrik

Pada hari yang sama, Menperin Airlangga juga meresmikan pembangkit listrik captive power milik PT Indorama Petrochemicals di Cilegon, Banten. Fasilitas baru berkapasitas 30 MW tersebut dinilai dapat mendukung daya saing perusahaan.

“Industri ini harus selalu di-upgrade teknologinya. Dengan tenaga baru ini, yang memanfaatkan panas di pabrik untuk tambahan energi menjadi biaya produksi menurun dan tercipta efisiensi,” ujarnya. Hal ini juga diyakini dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.

“Dua pabrik Indorama saat ini berjalan lancar dan tidak ada disruption. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah mendorong pengembangan industrialisasi. Di kompleks Cilegon ini akan ada pabrik baru,” ungkapnya.

Menperin menambahkan, industri nasional saat ini dipacu untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Salah satu upaya yang dapat mendorong peningkatan daya saing industri nasional adalah melalui inovasi teknologi secara berkelanjutan.

“Perkembangan inovasi teknologi di industri, khususnya di industri petrokimia, akan mampu mendorong sektor manufaktur lainnya untuk memenuhi implementasi industri 4.0,” paparnya.

Guna merealisasikan visi tersebut, tidak cukup mengandalkan pertumbuhan organik semata, namun diperlukan terobosan di bidang industri melalui pemanfaatan teknologi terkini. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Making Indonesia 4.0 untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau menyeluruh.

“Salah satu strateginya adalah melalui perombakan alur produksi industri konvensional melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” tegasnya. Menurut Airlangga, pihaknya aktif mendorong industri manufaktur agar menghasilkanproduk berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini untuk memenuhi permintaan domestik maupun global dan berkontribusi langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara secara berkelanjutan.

Direktur Utama PT Indorama Petrochemicals Saurabh Mishra menyampaikan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan investasi. Misalnya dengan menambah pembangkit listrik, perusahaan akan lebih efisien dan produktif.

“Selama ini kami telah investasi lebih dari USD400 juta. Untuk pembangkit energi ini saja kira-kira USD55 juta,” tuturnya. Mishra meyakini, dengan adanya fasilitas baru tersebut, biaya energi turun hampir 20 persen.

PT Indorama Petrochemical, produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) beroperasi sejak tahun 2013. “Waktu itu kami cuma produksi 33 ton per jam, sekarang sudah 58 ton per jam. Dengan investasi baru ini, kami berupaya menghemat cost energi hingga 20 persen,” katanya.

PT Indorama Petrochemical, produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) beroperasi sejak tahun 2013. Dari produksi 33 ton per jam, saat ini telah mencapai 58 ton per jam. Produk PTA Indorama Chemical 100% diserap industri tekstil domestik, sebagai bahan baku serat dan benang. “Produk kami dipakai oleh grup Indorama dan pasar lokal. Di downstream, industri yang membeli produk kami yang melakukan ekspor, jadi merupakan indirect export,” ujar Mishra.(*)
Share:

Pengoptimalan TKDN Mampu Dongkrak Kemampuan Industri Nasional


sorotsumatera.com Jakarta- Pemerintah bertekad mendorong pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap proyek strategis yang didanai oleh negara dan pada produksi manufaktur di Indonesia. Upaya ini guna memacu produktivitas dan daya saing industri nasional di tengah kondisi perdagangan dunia yang cenderung tertutup.


“Kebijakan local content ini untuk semakin meningkatkan kemampuan industri di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi pembicara pada diskusi panel dalam rangkaian acara Rapimnas Kadin 2018 di Solo, Rabu (28/11).


Beberapa regulasi terkait implementasi TKDN, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Keputusan Presiden No 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 29  Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri  (TKDN) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.


“Regulasinya akan diharmonisasi, kami menargetkan kebijakannya akan meluncur pada Januari tahun depan," tuturnya.Menperin menyebutkan, beberapa sektor yang diprioritaskan dalam penerapan TKDN, antara lain industri alat kesehatan. Langkah strategis yang akan dilakukan antara lain dengan mewajibkan penggunaan produk alat kesehatan yang telah diproduksi oleh industri dalam negeri. Tentu yang sudah mampu memenuhi aspek kualitas dan kuantitas.


“Potensi alat kesehatan saat ini mencapai Rp6,2 triliun. Jika kebijakan TKDN nanti diterapkan, bisa punya peluang hingga Rp10,8 triliun," ungkapnya. Guna lebih meningkatkan nilai TKDN pada alat kesehatan, Kementerian Perindustrian memacu pendalaman struktur dan menumbuhkan industri komponen dan elektromedikal. Saat ini, rata-rata nilai TKDN produk alat kesehatan nasional sebesar 60 persen.


Sektor selanjutnya, industri alat mesin pertanian. Juga akan diberlakukan wajib penggunaan produk buatan industri dalam negeri serta terus mendorong pendalaman struktur dan penumbuhan industri komponennya. Saat ini, rata-rata nilai TKDN alat mesin pertanian mencapai 43 persen.


“Potensi pengadaannya saat ini sebesar Rp1,5 triliun dan berpeluang meningkat hingga Rp13,5 triliun," imbuhnya. Sedangkan, di industri ketenagalistrikan, bakal dilakukan penerapan minimal nilai TKDN seperti untuk pembangkit listrik berkisar 30-70 persen, jaringan transmisi 56-76 persen, dan gardu induk 17-65 persen. Rata-rata TKDN produk ketenagalistrikan nasional telah mencapai 40 persen.


“Pengadaan tower transmisi dan konduktor sepanjang 46.000 Kms, wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan Permenperin No 6 Tahun 2018," paparnya. Saat ini, potensi pengadaannya sebesar Rp149 triliun dan berpeluang meningkat hingga Rp372 triliun.


Di industri hulu migas, untuk menggejot TKDN-nya, akan dilakukan sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Kemudian, melaksanakan pengendalian importasi dan mendorong penggunaan barang wajib. Potensinya saat ini sebesar USD5,63 miliar dan berpeluang naik hingga USD9,71 miliar.


Menperin menambahkan, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan TKDN untuk proyek aspal karet. Langkah strategis ini guna meningkatkan penyerapan karet alam domestik dan perbaikan kualitas infrastruktur jalan. Dalam implementasinya, Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.


“Kami akan dorong tujuh persen aspal itu pakai campuran karet. Upaya ini juga untuk mendorong peningkatan harga karet rakyat. Sebelumnya harga belinya sekitar Rp5.000 per Kg. Beberapa waktu lalu di Palembang, Bapak Presiden mengumumkan harga karet Rp8.000 per Kg. Program aspal karet ini sudah dicoba di Musi Banyuasin," paparnya.


Langkah konkret lainnya, yakni melalui mandatory biodiesel 20 persen (B20). Hal ini juga untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Langkah yang akan dilakukan, antara lain penyesuaian formula perhitungan harga indeks pasar biodiesel dengan faktor fluktuasi harga bahan penolong khususnya methanol yang mengikuti tren harga migas internasional.


Selanjutnya, mempercepat proyek baru pembangunan pabrik methanol, dan memasukkan bidang usaha industri greenfuel yang berhak mendapatkan tax holiday. “Ini bisa dihitung sebagai TKDN,” imbuhnya.(*)
Share:

Pemerintah Genjot Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Pacu Ekonomi


sorotsumatera.com 

Jakarta- Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha khususnya sektor manufaktur di dalam negeri agar aktif menjalankan program hilirisasi industri. Upaya strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor sekaligus sebagai langkah mengurangi defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

“Hilirisasi dan industrialisasi benar-benar digenjot dan digalakkan. Utamanya sektor hasil-hasil tambang, sehingga kita tidak perlu lagi kirim (ekspor) bahan baku mentah. Ini harus dihentikan. Jadi, kita harus berani beralih, dengan mengirim barang dalam bentuk setengah jadi atau jadi,” kata Presiden Joko Widodo pada acara CEO Forum di Jakarta, Selasa (27/11).

Menurut Presiden, saat ini sudah ada berbagai teknologi guna mempermudah pelaksanaan program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut. Contohnya untuk mengolah komoditas batu bara. “Sekarang ada teknologi untuk batu bara yang kelas rendah maupun kelas menengah, bisa dijadikan gas, bisa dijadikan minyak. Karena teknologi baru telah berkembang,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, aktivitas industrialisasi konsisten membawa efek berantai yang positif bagi perekonomian nasional. Selain peningkatan nilai tambah, juga memacu pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari ekspor. “Tidak ada satu negara maju di dunia yang tanpa melalui proses industrialisasi,” tegasnya.

Menperin menyebutkan data United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dari 15 negara yang kontribusi industri manufakturnya terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas 10 persen. “Kita sering mendengar deindustrialisasi itu karena kontribusi ke PDB harus di atas 30 persen. Kalau kita melihat data UNIDO, ekonomi negara di dunia yang di atas 30 persen itu tidak ada,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan UNIDO, di negara industri, rata-rata sektor manufakturnya menyetor ke PDB hanya mencapai 17 persen. Sementara Indonesia mampu menyumbang hingga 22 persen, di bawah Korea Selatan (29%), China (27%), dan Jerman (23%). Namun, Indonesia melampaui perolehan Meksiko (19%) dan Jepang (19%). Sedangkan, negara-negara dengan kontribusi sektor industrinya di bawah rata-rata 17 persen, antara lain India, Italia, Spanyol, Amerika Srikat, Rusia, Brasil, Perancis, Kanada dan Inggris.

UNIDO juga mengemukakan, Indonesia termasuk dari 4 negara Asia yang memiliki nilai tambah sektor manufakturnya tertinggi di dunia. “Jadi, kita bersama China, Jepang, dan India,” imbuh Airlangga. Nilai tambah industri nasional meningkat hingga USD34 miliar, dari tahun 2014 yang mencapai USD202,82 miliar dan saat ini menjadi USD236,69 miliar.

Menperin menjelaskan, dalam upaya menggenjot industrialisasi, pihaknya memfasilitasi pembangunan kawasan industri terutama di luar Jawa. Langkah ini juga mendorong terwujudnya Indonesia sentris, yakni pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

“Seperti kawasan industri di Sei Mangkei, saat ini sudah ada industrinya dan akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan industri hilir berbasis aluminium. Kemudian, kawasan industri di Dumai untuk hilirisasi CPO, serta di Morowali yang sekarang telah mampu memproduksi stainless steel dan produk turunannya,” paparnya.

Airlangga menambahkan, di tengah era revolusi industri 4.0, Indonesia sudah siap memasuki melalui implementasi peta jalan Making Indonesia. Ini sebagai strategi dan arah yang jelas dalam meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global. Aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Target itu bisa tercapai, dengan didorong peningkatan produktivitas dua kali dan anggaran untuk riset sebesar dua persen,” ujarnya. Untuk itu, guna mendongkrak daya saing, Kementerian Perindustrian juga mendukung penerapan kebijakan substitusi impor dan pendalaman struktur industri.

Bahkan, Menperin memastikan, perkembangan era digital saat ini membuka peluang bagi industri kecil dan menengah (IKM). Misalnya, keberadaan e-commerce tidak akan menggeser pasar tradisional, justru keduanya saling melengkapi. “Menurut saya, terjadi new opportunity. Antara online dan offline saling mengisi, bukan membunuh," ucapnya.

Airlangga mencontohkan, seorang pedagang lemper di Bogor mampu meningkatkan pendapatan setelahmengembangkan bisnisnya ke pasar digital. “Seorang ibu di Bogor, jualan lemper biasanya 100 per hariyang dibuat sendiri. Namun, dengan terus promosi di sosmed, dia saat ini mampu membuat 1000lemper sehari. Kami melihat, rata-rata IKM yang berjualan di e-commerce, pendapatannya bisa mencapaiRp50 juta setahun,” sebutnya.(**)
Share:

Kemenperin Suplai 157 SDM Kompeten Industri TPT


sorotsumatera.com 

Jakarta- Kementerian Perindustrian melalui salah satu unit pendidikan vokasinya, Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil (AK Tekstil) Surakarta mencetak lulusan sebanyak 157 orang pada tahun 2018. Mereka yang memiliki kompetensi di bidangnya, sebagian besar telah terserap kerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelum wisuda.


“Seluruh lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di AK Tekstil Solotahun ini sudahditerima bekerja di 10 perusahan tekstil. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara AK Tekstil Solo dengan para industri tekstil,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar pada acara Wisuda AK Tekstil Solo Tahun 2018, Sabtu (24/11).


AK Tekstil Solo telah meluluskan angkatan pertamanya pada tahun 2015 sebanyak 102 orang, serta untuk angkatan kedua (2016) dan ketiga (2017), jumlah lulusan mencapai 400 orang. “Pendidikan di AK Tekstil Solo merupakan Program Diploma II, terdiri dari tiga program studi, yaitu Teknik Pembuatan Benang, Teknik Pembuatan Kain Tenun, dan Teknik Pembuatan Garmen,” tutur Haris.


Metode pembelajaran yang dijalankan di AK Tekstil Solo mengadopsi konsep dual system dari Jerman, yang setiap semester selama kurun 2,5 bulan menerapkan pembelajaran teori dan praktik di kampus, serta dilanjutkan 2,5 bulan untuk praktik kerja di perusahaan.


“AK Tekstil Solo ini merupakan pilot project pengembangan pendidikan vokasi yang mengadopsi konsep dual system dari Jerman, yaitu mengintegrasikan pendidikan di kampus dan di industri sehingga lulusan yang dihasilkan benar-benar siap kerja,” paparnya.


Bahkan, dalam rangka menyiapkan penyediaan sumber daya manusia (SDM) industri TPT yang terampil di era digital, AK Tekstil Solo juga melakukan redesign kurikulum terkait dengan implementasi industri 4.0. “Pengembangan program studi yang dilakukan, antara lain penelitian terapan yang terkait dengan fuctional textile dan pengembangan on line learning,” imbuhnya.


Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri tekstil dan pakaian ditetapkan sebagai satu dari lima sektor manufaktur yang akan menjadi pionir dalam memasuki era revolusi industri 4.0 di Tanah Air. Sebab, industri TPT selama ini berperan penting dalam memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional. Maka itu dipilih dan diprioritaskan pengembangannya agar lebih berdaya saing global.


“Industri TPT memiliki peranan strategis, karena produk yangdihasilkan mulai dari bahan baku (seperti serat) sampai dengan barang konsumsi (pakaian jadi danbarang jadi), mempunyai keterkaitan baik antar industri maupun sektor ekonomi lainnya,” jelas Haris.


Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III tahun 2018, industri tekstil dan pakaian tumbuh sebesar 10,17 persen. Kinerja gemilang ini tertinggi di kelompok sektor manufaktur dan mampu melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,15 persen di periode yang sama.


Hingga saat ini, industri TPT di dalam negeri telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,58 juta orang atau 21,2 persen dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Selanjutnya, sektor padat karya berorientasi ekspor ini temasuk penghasil devisa negara yang cukup besar melalui nilai ekspor mencapai USD6,48 miliar pada triwulan II-2018.


Selain melalui lulusan AK Tekstil Solo, Kemenperin juga mencetak SDM industri TPT yang kompeten melalui Politeknik STTT Bandung.Tahun ini, Politeknik STTT Bandung telah mewisuda lulusannya sebanyak 369 orang.


Mereka terdiri dari 286 orang lulusan Program Diploma IV atau Sarjana Terapan serta 83 orang lulusan Program Diploma I hasil kerja sama dengan Asosiasi dan perusahaan industri tekstil. “Sebanyak 70 persen lulusan sudah terserap kerja di industri, sebelum waktu tiga bulan wisuda. Kami berharap, dalam waktu 3-6 bulan ke depan, seluruh lulusannya sudah bekerja atau melanjutkan program pendidikan tingkat yang tinggi,” ungkap Haris.


Sedangkan, untuk memenuhi tenaga kerja industri TPT tingkat operator, Kemenperin menyelenggarakan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja). Pada tahun 2017, program tersebut diikuti 7.764 peserta dan untuk tahun ini sudah menembus hingga 11.200 orang.(**)
Share:

Manufaktur Berdaya Saing Tinggi, Pemerintah Fokus Perkuat Industrialisasi


sorotsumatera.com 

Jakarta- Pemerintah tetap fokus memacu industrialisasi di dalam negeri karena membawa dampak ganda yang positif bagi perekonomian nasional. Efek itu antara lain peningkatan pada nilai tambah bahan baku dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta mendongkrak penerimaan devisa dari ekspor, pajak dan cukai.

“Oleh karena itu, pemerintah saat ini bertekad menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama untuk sektor industri. Langkah strategis yang sudah dilakukan, antara lain melalui paket-paket kebijakan ekonomi, insentif dan kemudahan izin usaha,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Minggu (25/11).

Ngakan menegaskan, upaya tersebut diyakini dapat mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional yang inklusif dan berkualitas. Hal ini membuat pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi, yang menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi berbasis manufaktur.

“Sehingga ekonomi kita lebih produktif dan memberikan multiplier effect yang lebih luas,” tandasnya. Maka itu, Kemenperin konsisten menjalankan program hilirisasi industri, dengan upaya pengembangan industri pengolahan nonmigas yang menitikberatkan pada pendekatan rantai pasok agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global.

“Pengembangan industri manufaktur nonmigas diprioritaskan pada sektor yang berbasis sumber daya alam dan menyerap lapangan kerja yang banyak,” imbuh Ngakan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III tahun 2018, industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam struktur produk domestik bruto (PDB) nasional dengan porsi mencapai 19,66 persen.

“Kontribusi itu cukup besar, sehingga Indonesia masuk dalam jajaran elit dunia sebagai negara industri,” ungkapnya. Menurut laporan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia menempati peringkat ke-9 dunia sebagai negara penghasil nilai tambah terbesar dari sektor industri.

Selain itu, dilihat dari persentase kontribusi industri, Indonesia juga masuk dalam jajaran 4 besar dunia. “Apabila dinilai dari indeks daya saing global, yang saat ini diperkenalkan metode baru dengan indikator penerapan revolusi industri 4.0, peringkat Indonesia naik dari posisi 47 pada tahun 2017 menjadi level ke-45 di 2018,” paparnya.

Sedangkan, hasil survei Nikkei dan IHS Markit menujukkan bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Oktober 2018 berada di level 50,5 atau masih tergolong dalam tingkat ekspansif. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga teratas di ASEAN. Posisi Indonesia lebih baik dari Malaysia (49,2), Thailand (48,9), Myanmar (48,0) dan Singapura (43,3).

Adapun tiga sektor manufaktur yang mampu melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen di triwulan III-2018, yakni industri tekstil dan pakaian yang tumbuh mencapai 10,17 persen, industri makanan dan minuman berada di level 8,10 persen, serta industri alat angkutan tembus 5,37 persen.

“Tiga sektor tersebut yang juga menjadi pilihan di dalam Making Indonesia 4.0 sebagai pionir dalam penerapan industri 4.0 di Indonesia, selain industri kimia dan industri elektronika” tuturnya. Ngakan menyatakan, pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi dan arah yang jelas dalam kesiapan memasuki dan menerapkan industri 4.0 di Tanah Air.

“Aspirasi besarnya adalah Indonesia ditargetkan menjadi bagian 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030,” ujarnya. Target itu bisa tercapai karena didorong dari peningkatan kembali nett ekspor 10 persen kepada PDB, peningkatan produktivitas hingga dua kali lipat, dan terciptanya 10 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030.

Kemenperin mencatat, investasi di sektor industri manufaktur selama empat tahun belakangan ini tumbuh signifikan. Pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun, naik mencapai Rp274,09 triliun di 2017. Sementara, semester I tahun 2018, investasi manufaktur sudah menembus Rp121,56 triliun dengan total jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 17,92 juta orang.

Selanjutnya, pada periode tahun 2014-2017, telah tejadi penambahan populasi industri besar dan sedang, dari tahun 2014 sebanyak 25.094 unit usaha menjadi 30.992 unit usaha sehingga tumbuh 5.898 unit usaha. Sedangkan, di sektor industri kecil juga mengalami penambahan, dari tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usaha menjadi 4,49 juta unit usaha di 2017. Artinya, tumbuh hingga 970 ribu industri kecil selama empat tahun belakangan ini.(*)
Share:

Industri Berperan Penting Serap Bahan Baku dan Tenaga Kerja Lokal


sorotsumatera.com 

Jakarta- Kementerian Perindustrian konsisten mendorong jalannya program hilirisasi sektor manufaktur di dalam negeri. Salah satu yang mendapat prioritas dalam pengembangannya adalah sektor berbasis sumber daya alam, seperti industri makanan dan minuman.

“Pemerintah masih fokus untuk memperkuat industrialisasi, karena dinilai penting memberi efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dan penyerapan tenaga kerja lokal, serta penerimaan devisa dari ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika mengunjungi PT. Great Giant Pineapple di Lampung Tengah, Jumat (23/11).

PT GGP merupakan perusahaan penghasil produk nanas dalam kaleng ketiga terbesar di dunia. Bahkan, menjadi terbesar di dunia dalam hal produksi yang terintegrasi dengan lahan pertanian nanas milik sendiri.

“Ini salah satu industri yang berbasis ekspor dan semua bahan bakunya dari lokal. Industri hortikultura ini harus terus didorong karena dapat meningkatkan nilai tambah tinggi dan menyerap tenaga kerja besar. Industri ini yang juga mempunyai daya saing kuat,” papar Menperin.

PT GGP saat ini memiliki kapasitas produksi nanas dalam kaleng sebesar 200.000 ton per tahun, dengan nilai investasi sudah mencapai Rp500 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang. PT. GGP juga telah menerapkan manajemen zero waste production dan membentuk ekosistem rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir di seluruh rantai nilai usahanya.

Produk yang dihasilkan PT GGP meliputi nanas dalam kaleng, jus serta konsentrat nanas yang telah dipasarkan ke lebih dari 60 negara tujuan ekspor. “Kami mendapat laporan, nilai ekspornya sudah menembus hingga USD300 juta per tahun,” imbuhnya.

Menperin juga memberikan apresiasi kepada PT GGP karena melakukan pengembangan lahan pertanian yang mencapai 33 ribu hektare untuk mendukung bahan baku yang digunakan di pabrik Terbanggi, Lampung Tengah. “Sehingga bahan baku lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah untuk pasar ekspor,” jelasnya.

Guna memacu daya saingnya, PT GGP telah mendapatkan fasilitas subkontrak kawasan berikat yang baru diberikan pertama kali oleh pemerintah. Diharapkan fasilitas ini mampu menekan faktor biaya produksi menjadi lebih efisien sehingga mendorong peningkatan hasil panen kelompok tani utamanya produk pisang segar di Kabupaten Tanggamus, Lampung Timur.

“Petani jadi subkontrak kami. Mereka bisa menikmati kualitas pupuk dari kami tanpa membayar biaya depot,” ujar Direktur Marketing PT GGP Yosep Lay. Menurutnya, setiap hari, perusahaan panen nanas sebanyak 1800-2000 ton per hari. “Setiap hari harus ekspor sekitar 40 kontainer,” imbuhnya.

Lay menambahkan, ekspor buah segar PT. GGP merambah negara-negara di Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia dengan jumlah total sekitar 4.000 kontainer tiap tahunnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Abdul Rochim menyampaikan, berdasarkan hasil kinerja PT GGP tersebut, memberikan harapan besar untuk masa mendatang bahwa industri makanan dan minuman nasional akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sektor industri makanan dan minuman di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah dan permintaan domestik yang besar,” terangnya. Apalagi industri makanan dan minuman merupakan satu dari lima sektor yang terpilih menjadi pionir dalam penerapan idnustri 4.0 di Tanah Air sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

Industri makanan dan minuman mampu menunjukkan kinerja yang gemilang, dengan pertumbuhan sebesar 9,74 persen pada periode Januari-September tahun 2018.Capaian itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,17 persen di periode yang sama. Selain itu, berkontribusi sebesar 35,73 persen terhadap PDB industri nonmigas.

Selanjutnya, pada semester I tahun 2018, investasi untuk PMDN sektor industri makanan mencapai Rp20,1 triliun dan industri minuman sebesar Rp1,3 triliun. Sedangkan, nilai investasi PMA sektor industri makanan mencapai USD498,07 juta dan sektor industri minuman sebesar USD62,52 Juta.(*)
Share:

Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru untuk Menjadi Negara Maju


sorotsumatera.com 

Jakarta- Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Sebab, saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk.

“Maka itu, agar Indonesia menjadi negara maju, pemerintah terus memacu pertumbuhan wirausaha termasuk industri kecil dan menengah (IKM), sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di era digital,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Pesta Retail Nasionaldi ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/11) malam.

Meskipun rasio wirausaha di Indonesia sudah melampaui standar internasional, yakni sebesar 2 persen, Indonesa perlu menggenjot lagi untuk mengejar capaian negara tetangga. Misalnya, Singapura saat ini sudah mencapai angka 7 persen, sedangkan Malaysia berada di level 5 persen. Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha nasional mencapai 8,06 juta jiwa.

Menperin menjelaskan, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, pihaknya telah menggagas platform e-commerce bertajuk e-Smart IKM. Ini sebagai salah satu upaya strategis pemerintah guna membangun sistem database IKM yang diintegrasikan melalui beberapa marketplace yang sudah ada di Indonesia.

“Revolusi industri 4.0 memang sesuatu tantangan yang harus kita persiapkan dengan matang, misalnya melalui program pengembangan IKM berbasis digital,” ungkapnya. Sejak diluncurkan pada Januari 2017, peserta yang telah mengikuti e-Smart IKM lebih dari 4.000 pelaku usaha dengan total omzet sudah mencapai Rp1,3 miliar.

Di samping itu, pemerintah juga menggulirkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Ini merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

“Laku Pandai juga salah satu platform digital untuk jualan tanpa barang kelihatan, seperti voucher pulsa telepon atau listrik. Ini bisa menambah profit pelaku usaha kita,” imbuhnya. Menperin juga memberikan apresiasi kepada PT HM Sampoerna yang telah bekerja keras untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia melalui program Sampoerna Retail Community (SRC).

”Dengan pengembangan platform digital, maka SRC juga tidak perlu takut untuk berkompetisi dengan pasar modern atau mini market. Kemampuan bersaing yang sudah dimiliki, harus terus dikembangkan. Ternyata dengan pemanfaatan teknologi digital, ada yang omzetnya sampai naik 8 kali lipat,” paparnya. Hingga kini, SRC telah mencakup 90 ribu peritel dari 34 provinsi dan 480 kabupatan/kota di Indonesia.

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan industri ritel pada kuartal I tahun 2018 mencapai 7-7,5 persen dan berkontribusi hingga 60 persen untuk perekonomian nasional. Peritel yang berbasis UKM ini juga memberi dampak terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitarnya, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja.

Pemberdayaan IKM rokok

Menperin menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan UKM, di antaranya melalui pembatalan pemberlakuan PMK No.146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berakibat harga rokok tidak jadi naik.

“Kita sadari bersama bahwa rokok merupakan sumber utama omzet para pedagang UKM, sehingga pembatalan kenaikan cukai ini dapat mempertahankan pendapatan para peritel,” tuturnya.

Kementerian Perindustrian mencatat, industri pengolahan hasil tembakau mempunyai peranan penting dalam peningkatanekonomi negara. Bahkan, sesuai Perpres No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, industri hasil tembakau termasuk salah satu sektor yang dikembangkan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dalam hal penyerapan tenaga kerja, penerimaan dan kesehatan.

“Industri hasil tembakau yang bersumber pada kearifan lokal telah mampu bersaing dan bertahan menjadi industri dalam negeri yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa melalui penyerapan tenaga kerja dan kontribusi kepada pendapatan negara melalui cukai,” ujar Airlangga.

Pada tahun 2017, penerimaan cukai dari sektor industri hasil tembakau mencapai Rp147,7 triliun, meningkat 7,1 persen dibanding tahun 2016 sebesar Rp.137,9 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2016, nilai ekspor rokok menembus USD784 juta, meningkat menjaadi USD866 juta di 2017.

”Sektor ini juga telah mempekerjakan sebanyak 7 juta petani. Industri yang dimulai dari rokok kretek ini telah berabad-abad umurnya. Sektor ini asli berkembang dari bumi pertiwi Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah juga memutuskan untuk merelaksasi industri rokok dari Daftar Negatif Investasi ( DNI), yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi ke-XVI. Kebijakan ini dilakukan, salah satunya untuk membantu tumbuhnya sektor IKM pengolahan tembakau.

“Terkait industri rokok, jumlah industrinya terus turun. Salah satu alasannya adalah sektor IKM-nya tidak tumbuh, karena dia harus bermitra dengan yang besar,” jelas Menperin. Oleh karena itu, untuk mendorong industri rokok berskala kecil dan menengah dapat tumbuh dan berkembang, pemerintah mengeluarkan industri rokok dari DNI dan tidak lagi mewajibkan bermitra dengan industri besar.

Dalam DNI yang telah direvisi, industri rokok kretek, rokok putih, dan rokok lainnya masuk dalam kategori sektor yang terbuka untuk penanaman modal dalam negeri maupun asing. “Artinya, tak hanya investor asing yang bisa masuk ke industri ini, tetapi juga bisa oleh investor dalam negeri,” jelasnya.

Airlangga pun menilai, selama ini industri rokok skala kecil dan menengah sebenarnya sudah mampu menghasilkan produksi yang relatif baik. Misalnya dalam klasifikasi, industri rokok dikatakan kecil jika produksinya sekitar 300-500 juta batang rokok.

“Tetapi kalau 500 juta batang bagi industri rokok, skalanya tidak kecil juga. Kalau 500 juta batang itu satu batangnya Rp1.000, dia sudah dapat Rp500 miliar. Jadi kalau harus bermitra lagi dengan industri yang sudah di atas 50 miliar batang, itu kan menghambat industri kecilnya tidak bisa tumbuh," ujarnya.(*)
Share:

Menperin: Penerapan SNI di Sektor Industri Sudah Semakin Tinggi


sorotsumatera.com 

Jakarta- Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor industri manufaktur sudah semakin tinggi. Hal ini tercermin dari meningkatknya jumlah SNI yang diterapkan baik secara sukarela maupun wajib, serta konsumen juga sudah semakin jeli dan cerdas dalam memilih produk yang berkualitas.

“Sehingga menjadi daya dorong bagi industri untuk memproduksi barang yang berkualitas dan terjamin keamanan dan keselamatannya bagi konsumen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menghadiri acara Malam Penganugerahan SNI Award 2018 di Jakarta, Rabu (21/11).

Menperin menjelaskan, jumlah penerapan SNI semakin bertambah secara signifikan baik itu untuk penerapan SNI produk, proses, sistem maupun personel. “Penerapan SNI diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi upaya peningkatan daya saing industri manufaktur nasional di pasar domestik dan ekspor,” tuturnya.

Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian telah memberlakukan sebanyak 105 SNI secara wajib di berbagai sektor industri manufaktur. Sektor tersebut antara lain industri makanan dan minuman, tekstil dan aneka, logam, kimia dasar, kimia hilir, otomotif, serta elektronika.

Oleh karena itu, Menperin memberikan apresiasi kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang telah menyelenggarakan SNI Award. Kegiatan ini dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menstimulasi peningkatan penerapan SNI oleh pelaku usaha maupun organisasi lainnya.  

“SNI Award ini diharapkan produsen, konsumen dan masyarakat umum semakin menghargai aspek mutu, dan memahami perlunya berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan penggunaan SNI sebagai referensi penyediaan dan permintaan pasar,” paparnya.

Melalui SNI Award juga diharapkan para pelaku usaha mampu meningkatkan kinerja perusahaan untuk tumbuh berkembang menjadi institusi yang mampu bertahan dalam persaingan bisnis global, dan meningkatkan brand image sebagai perusahaan yang konsisten dalam menjaga kualitas produknya.

Airlangga menyampaikan, pemerintah fokus untuk meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global, apalagi telah diluncurkan Making Indonesia 4.0. Peta jalan ini sebagai strategi dan arah yang jelas dalam pengembangan industri agar semakin kompetitif. Aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara besar dengan perekonomian terkuat di dunia tahun 2030.

Kepala BSN Bambang Prasetya menyampaikan, pada tahun ini atau penyelenggaraan yang ke-14, SNI Award diberikan kepada 56 organisasi atau perusahaan. Setiap tahun pesertanya terus meningkat. “Di tahun 2018, sebanyak 208 organisasi atau perusahaan yang mendaftar,” ungkapnya.

Dari jumlah tersebut, yang lolos sampai tahap onsite atau kunjungan lapangan sebanyak 71 organisasi atau perusahaan. Pada tahap berikutnya, penilaian dilakukan oleh dewan juri kompeten yang antara lain berasal dari industri, pemerintah, perguruan tinggi, dan pakar manajemen.

“Diharapkan SNI Award dapat menjadi acuan organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja, karena dinilai dari berbagai aspek seperti manajemen dan kepemimpinan, fokus pada pelanggan, pengembangan sumberdaya, pengelolaan atau realisasi produk, serta hasil bisnis,” terangnya.

Politeknik ATK Yogyakarta, salah satu unit pendidikan vokasi di lingkungan Kemenperin, berhasil meraih perak untuk kategori Organisasi Pendidikan Tinggi. “Politeknik ATK Yogyakarta telah ikut serta dalam kegiatan SNI Award sejak tahun 2015. Pada tahun lalu, kami juga memperoleh peringkat perak untuk kategori Perusahaan Menengah Jasa,” ujar Sekjen Kemenperin Haris Munandar yang turut mendampingi Menperin, malam itu.

Haris menegaskan, Kemenperin fokus untuk terus memacu kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor industri manufaktur sesuai implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Peningkatan kualitas tenaga kerja ini untuk mendongkrak produktivitas dan menciptakan inovasi. “Salah satu program vokasi yang telah kami jalankan adalah link and match antara SMK dengan industri,” tandasnya.(*)
Share:

Industri Modifikasi Kendaraan Didorong Terus Berinovasi dan Tembus Ekspor


sorotsumatera.com Jakarta- Kementerian Perindustrian mendorong tumbuhnya industri modifikasi kendaraan yang sarat kreativitas dan produktif, serta memacu berkembangnya usaha komponen dalam negeri. Apalagi, kinerja sektor industri alat angkut semakin menggeliat dan dipersiapkan untuk implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 yang memprioritaskan peningkatan daya saing industri otomotif.

“Para modifikator otomotif yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari jasa industri ini tentunya memerlukan ide, kreasi, skill, pengetahuan dan inovasi dalam melakukan nilai tambah bagi otomotif itu sendiri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika meninjau Indonesia Modification Expo (IMX) 2018 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menperin memandang, perkembangan industri modifikasi otomotif di Tanah Air sangat baik dan sudah mulai ada kolaborasi antara agen pemegang merek dengan para modifikator. “Yang paling penting secara komersial bisa menguntungkan. Jadi, semua hasil kreativitas ini bisa memperoleh pelanggan atau customer, sampai ada yang pesan dari negara lain sehingga bisa dipacu untuk ekspor,” ujarnya.

National Modificator & Aftermarket Association melaporkan, organisasi yang terbentuk sejak tahun 2016 tersebut sudah beranggotakan lebih dari 6.000 anggota. Mereka terdiri dari bengkel modifikasi (modifikator), merek aftermarket, komunitas otomotif, dan pecinta modifikasi dari seluruh Indonesia.

Airlangga berharap, modifikasi kendaraan bermotor dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan keindahan visual atau sekedar fashion semata, namun dapat mendongkrak performa dan efisiensi kendaraan serta nilai tambah bagi industri ini. Bahkan mampu berkontribusi bagi penciptaan terobosan inovasi modifikasi dalam mendukung kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan. 

“Hal tersebut sejalan dengan rencana pemerintah dalam menjalankan program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), yaitu kendaraan dengan emisi karbon rendah untuk mengurangi pemanasan global yang berasal dari emisi CO2 kendaraan bermotor,” paparnya.

Ketika meninjau para peserta IMX 2018, Airlangga terkesima melihat hasil modifikasi Alat Mekanik Multiguna Perdesaan (AMMDES). Salah satu AMMDES yang ditampilkan dengan baluran warna oranye serta penambahan bullbar di bagian depan dan fitur lampu yang sudah menggunakan LED. "AMMDES-nya jadi terlihat very good. Ini bisa menjadi inspirasi sebagai karya anak bangsa," ucapnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto menyampaikan, pihaknya mendorong IMX dapat menjadi kegiatan tahunan, sekaligus menjadi pameran otomotif terbesar di Indonesia yang melengkapi GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show) dan IMOS (Indonesia Motorcycle Show). “Pemerintah menyambut baik IME 2018 karena menjadi ajang inovasi anak negeri dan memberikan nilai tambah untuk ekspor,” tuturnya.

Project Director IMX 2018 Andre Mulyadi mengungkapkan, total transaksi di ajang IMX 2018 yang digelar pada 17-18 November 2018 di Jakarta mencapai Rp3 miliar. “Nilai ini diperoleh dari data yang dirilis masing-masing booth,” terangnya. Pameran ini diikuti 50 merek aftermarket dan lima Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), yakni KIA, Nissan, Datsun, Hyundai, dan Toyota.

Pameran modifikasi terbesar di Indonesia itu dimeriahkan oleh puluhan mobil dengan berbagai aliran modifikasi serta sederet produk aftermarket. “Amerika Serikat dan Jepang, juga negara besar lainnya, punya expo modifikasi sendiri. Dan kini Indonesia untuk pertama kalinya memiliki IMX. Terima kasih banyak atas dukungan dari semua pihak karena turut menyukseskan acara ini," paparnya.(**)
Share:

Kemenperin Dongkrak IKM Naik Kelas di Era Digital


sorotsumatera.com 

jakarta- Kementerian Perindustrian terus memacu industri kecil dan menengah (IKM) untuk naik kelas, yakni dengan pemanfaatan teknologi terkini sehingga dapat lebih mendongkrak pendapatannya. Misalnya, mengajak bergabung dalam program e-Smart IKM yang bertujuan meningkatkan akses pasarnya melalui fasilitas internet marketing.

“Di era ekonomi digital, salah satu langkah strategis yang perlu didorong untuk IKM adalah kemudahan access to market. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika mengunjungi IKM tenun Dayang Songket di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, akhir pekan lalu.

Menperin menjelaskan, di era revolusi industri 4.0, IKM tidak harus punya toko atau berjualan di mal. Saat ini, mereka bisa masuk ke e-commerce platform dan produknya dijual lewat distribusi network. “Ini untuk empowerment IKM ke depannya, karena kunci industri 4.0 adalah peningkatan produktivitas,” tuturnya.

Airlangga memberikan apresiasi kepada para pelaku IKM nasional yang sudah bisa menembus pasar ekspor karena produk yang dihasilkannya beragam dan berkualitas. Contohnya IKM Dayang Songket yang rajin mempromosikan kain songket khas Sambas ke berbagai pameran di luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang dan Belgia.

“IKM ini sudah pernah dapat penghargaan Upakarti dari Kemenperin. Kualitasnya semakin bagus. Kami akan terus dorong IKM seperti ini ditingkatkan, yang bisa kompetitif di pasar internasional,” ungkap Menperin.

Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan, pihaknya gencar mengajak pelaku IKM di dalam negeri agar bisa terlibat di dalam program e-Smart IKM. Hingga Oktober 2018, peserta yang telah mengikuti e-Smart IKM sebanyak 4.000 pelaku usaha dengan total omzet sudah mencapai Rp1,3 miliar.

“Kemenperin menggagas platform e-commerce bertajuk e-Smart IKM ini sebagai upaya pemerintah membangun sistem database IKM yang diintegrasikan melalui beberapa marketplace yang sudah ada di Indonesia,” paparnya.

Menurut Gati, program e-Smart IKM yang diluncurkan sejak tahun 2017 telah dilaksanakan di 22 provinsi dengan melibatkan lima lembaga, yaitu Bank Indonesia, BNI, Google, idEA serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu menggandeng pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

“Program e-Smart IKM juga telah bekerja sama dengan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia,” sebut Gati. Adapun sembilan komoditas yang tengah difokuskan pengembangannya di dalam skema program e-Smart IKM, yakni makanan dan minuman, logam, perhiasan, herbal, kosmetik, fashion, kerajinan, furnitur, dan industri kreatif lainnya.

Imthi Hani atau akrab disapa Dayang, pemilik IKM tenun Dayang Songket ini menyampaikan, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah khususnya Kemenperin yang telah aktif mendukung pengembangan IKM tenun. Dia berharap, dengan adanya program e-Smart IKM yang diinisiasi oleh Kemenperin, dapat memacu produktivitas dan kualitas produknya.

“Produk unggulan kami adalah kain tenun khas Sambas. Selain itu, kami juga menghasilkan sarung bantal kursi, syal, baju, sandal wanita, kopiah, sajadah, tas wanita, dompet, dan sarung HP dari kain songket Sambas. Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah dapat menjamin ketersediaan bahan bakunya agar kami dapat terus berproduksi,” tandasnya.(**)
Share:

Pacu Investasi Industri Lebih Masif, Pemerintah Relaksasi DNI


sorotsumatera.com 

Jakarta- Pemerintah terus berupaya meningkatkan nilai investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Investasi, khususnya di sektor industri, menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dampak yang paling penting dari penambahan investasi adalah pembukaan lapangan kerja baru. Untuk itu, pemerintah memacu investasi industri lebih masif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (19/11).

Kementerian Perindustrian mencatat, investasi di sektor industri manufaktur selama empat tahun belakangan ini tumbuh signifikan. Pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun, naik mencapai Rp274,09 triliun di 2017. Sementara, semester I tahun 2018, investasi manufaktur sudah menembus Rp121,56 triliun dengan total jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 17,92 juta orang.

Menurut Menperin, efek investasi juga bisa mendapat pengalaman praktik terbaik dari negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia. “Jadi, kita akan mendapat manfaat dari transfer teknologi, peningkatan pengetahuan dan keahlian tenaga kerja, serta perluasan jaringan usaha,” tuturnya.

Selama ini, dalam rangka meningkatkan investasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan seperti pemberian fasililas insentif berupa tax allowance, tax holiday, dan bea masuk ditanggung pemerintah. Selain itu penerapan Online Single Submission (OSS).

“Berbagai kebijakan strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan investor serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di dalam negeri,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, instrumen lain yang digulirkan pemerintah untuk mengatur investasi adalah menetapkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini memuat sektor usaha mana saja yang tertutup sepenuhnya bagi investasi dan sektor usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

“DNI harus mencerminkan keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan kepentingan nasional, sehingga DNI harus bersifat dinamis atau selalu mengikuti perkembangan dan kondisi ekonomi nasional serta mempertimbangkan kondisi bisnis dari sektor usaha,” paparnya.

Beberapa hari lalu, pemerintah mengumumkan kebijakan relaksasi DNI yang merevisi Perpres No. 44 Tahun 2016 sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Relaksasi DNI ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi, sehingga kebijakan tersebut lebih ke arah promotif.

“Selain itu, Paket Kebijakan Ekonomi XVI juga dapat memperluas peluang kemitraan dengan UMKM dan koperasi agar skala usahanya lebih besar,” imbuhnya.

Di sektor manufaktur, beberapa bidang usaha yang dibuka untuk investasi adalah industri pencetakan kain dan industri rajut, industri crumb rubber, industri kopra, kecap, pengolahan susu, susu kental manis, industri barang dari kayu, industri minyak atsiri, serta industri paku, mur dan baut.

Menperin menegaskan, usulan relaksasi dilakukan dengan alasan yang kuat. Contohnya, penghapusan bidang usaha industri pengolahan crumb rubber dari regulasi DNI. Hal ini dilakukan karena selama tahun 2012-2016 penambahan industri tersebut hanya bertambah satu unit saja, dari 201 perusahaan menjadi 202 perusahaan.

“Jadi, relaksaasi DNI ini terbuka untuk PMA dan PMDN, kemudian ada yang khusus untuk UMKM dan ada juga yang asing dibatasi. Yang dibuka karena tidak ada investasi dalam tiga tahun terakhir atau investasi tidak signifikan,” terangnya.

Airlangga mengemukakan, dalam relaksasi DNI ini, tidak ada kewajiban dalam membangun industri harus bekerja sama dengan perusahaan lainnya di bidang yang sama. “Jadi ini kami lepaskan. Kemudian beberapa yang baru kami berikan untuk UMKM juga di industri rumput laut. Untuk indusri rumput laut sepenuhnya dalam negeri, kecuali untuk hilir karagenan,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Menperin, skema dari UMKM dan kemitraan juga bisa dalam bentuk kontrak, suplai bahan baku atau bisa kegiatan inti plasma, serta pola kemitraan lainnya. “Tetapi tidak mengikat bahwa kemitraan ini bentuknya ada kalau untuk di pertanian, misalnya kepemilikan jumlah tertentu,” ungkapnya.

Tumbuhkan populasi industri

Menperin pun menyampaikan, peningkatan investasi mendorong pertumbuhan populasi industri. Pada periode tahun 2014-2017,telah tejadi penambahan populasi industri besar dan sedang, dari tahun 2014 sebanyak 25.094 unitusaha menjadi 30.992 unit usaha sehingga tumbuh 5.898 unit usaha.

Sedangkan, di sektor industri kecil juga mengalami penambahan, dari tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usahamenjadi 4,49 juta unit usaha di 2017. Artinya, tumbuh hingga 970 ribu industri kecil selama empat tahun belakanganini.

“Oleh karena itu, melalui kebijakan relaksasi DNI, diperlukan investasi baru agar dapat menghasilkan produk olahan lain yang bernilai tambah tinggi,” tegasnya. Airlangga menyebutkan, industri pencetakan kain dan industri kain rajutan dikeluarkan dari DNI karena permintaan kain cetak mencapai 236 ribu ton per tahun tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang hanya mampu menyuplai 169 ribu ton per tahun, sehingga impor kain cetak terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

“Untuk menekan impor kain cetak tersebut maka industri pencetakan kain perlu untuk didorong peningkatan investasinya. Di samping itu kebutuhan nilai investasi untuk industri pencetakan kain relatif besar mencapai Rp100 miliar yang tidak masuk dalam klasifikasi UMKM,” paparnya.

Guna mendorong peningkatan investasi pada sektor industri tersebut, pemerintah juga memasukan industri pencetakan kain dan industri kain rajut ke dalam industri yang dapat memanfaatkan fasilitas tax allowance. Fasilitas tax allowance ini diberikan kepada industri sedang besar, dengan demikian bidang usaha tersebut diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang.

Dalam revisi DNI ini, pemerintah tetap menjaga sejumlah bidang usaha untuk melindungi pelaku usaha UMKM. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dicadangkan untuk UMKM serta koperasi di antaranya adalah industri tempe, tahu dan makanan dari kedelai, industri gula merah, industri batik tulis, industri bordir, industri pengasapan karet, dan sebagainya.

“Pemerintah juga telah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kemitraan dengan UMKM serta koperasi, sehingga investasi asing bisa masuk berinvestasi dan memberikan dampak positif dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi,” tuturnya.

Menperin menambahkan, total bidang usaha yang telah dikeluarkan dari DNI mencapai 87 bidang usaha termasuk kebijakan pemerintah sebelumnya lewat Perpres No.44 Tahun 2016. “Pemerintah berharap, kebijakan relaksasi ini dapat berhasil meningkatkan investasi terlebih jika dipadukan dengan kebijakan dan instrumen fiskal lain seperti tax allowance dan tax holiday,” imbuhnya.

Saat ini, terdapat penambahan dua sektor untuk fasilitas tax holiday yaitu industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan serta sektor ekonomi digital. Pemerintah juga memasukan sektor utama komponen komputer dan sektor komponen utama smartphone untuk masuk ke sektor komponen utama peralatan elektronika/telematika yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday.

“Perluasan pemberian tax holiday dilakukan dengan penambahan jumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Jumlah KBLI yang ditambahkan mencapai 70 KBLI sehingga total KBLI yang mendapat tax holiday sebanyak 169 KBLI dengan jumlah total sektor sebanyak 18 sektor,” pungkasnya.(*)
Share:

Kemenperin Bertekad Tumbuhkan Industri Pengolahan Karet Remah


sorotsumatera.com

Jakarta- Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan crumb rubber (karet remah). Oleh karena itu, melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang telah dikeluarkan pemerintah, dengan salah satu poinnya adalah merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk industri crumb rubber diharapkan dapat menumbuhkembangkan sektor tersebut di dalam negeri.

“Selama periode tahun 2012-2016, hanya ada penambahan satu perusahaan saja di industri pengolahan crumb rubber. Maka itu, kami review khusus untuk UMKM, ada yang kita buka dan ada yang melibatkan asing terbatas,” kata Menteri Perindutrian Airlangga Hartarto ketika mengunjungi pabrik karet PT New Kalbar Processors (NKP) di KabupatenKubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (17/11).

Menperin menjelaskan, guna mendorong pertumbuhan populasi industri tersebut, perlu membutuhkan investasi dari luar. “Untuk sektor crumb rubber ini sudah ada investor yang berminat untuk mengisi kekosongan tersebut,” ujarnya.

Menurut Airlangga, dahulu pemerintah menggunakan terminologi kemitraan, namun hasil akhirnya tidak jelas. “Maka itu, semua yang menggunakan sistem kemitraan diangkat. Sekarang semua diperjelas peruntukannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menperin mengungkapkan, industri ban karet di dalam negeri ingin terus melakukan ekspansi. Namun, lantaran turunnya harga crumb rubber, maka produksi ban menjadi terbatas. “Sementara untuk industri synthetic rubber tetap berekspansi. Sehingga ada ketidakcocokan dalam hal ini. Saat ini, bahan baku tersedia, sekarang utilisasinya sekitar 60 persen,” tuturnya.

Pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk meningkatkan permintaaan komoditas karet. Misalnya dengan menindaklanjuti ide penggunaan karet pada infrastruktur aspal. Anjloknya harga karet terjadi sejak tahun 2011.

“Untuk meningkatkan permintaan karet, pemerintah telah memberikan investasi untuk membuat percobaan dengan mencampurkannya bersama aspal. Kami juga menginstruksikan kepada asosiasi untuk segera difinalisasikan persiapannya. Kemudian yang kedua yaitu mendorong untuk replanting (penanaman kembali) melalui pajak ekspor,” paparnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara, yang turut mendampingi Menperin menyampaikan, litbang penggunaan karet pada aspal tersebut sudah diteliti oleh Kemenperin dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Diharapkan dengan penggunaan karet pada campuran aspal, berdampak positif untuk mengurangi importasi,” ujarnya.

Hal lain yang dibahas pada kunjungan kerja tersebut adalah produktivitas tanaman karet yang relatif rendah jika dibandingkan dengan Malaysia atau Thailand. Produktivitas tanaman karet Indonesia sebesar 900 Kg – 1,2 ton per hektare, sedangkan produktivitas negara tetangga bisa mencapai 1,5-2 ton per hektare.

“Berdasarkan hasil diskusi diperoleh ide untuk menerapkan sistem pungutan ekspor seperti yang dilakukan di industri kelapa sawit. Dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk pengembangan industri karet, peremajaan perkebunan, pelatihan serta promosi dan advokasi,” ungkapnya.

Menurut Ngakan, karet alam merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan oleh berbagai macam industri hilir. Oleh karena itu, untuk menarik investasi di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan, pemerintah juga memberikan fasilitas tax holiday. “Upaya ini sejalan dengan program Kemenperin mengenai hilirisasi industri yang bertujuan memperkuat struktur industri dalam negeri,” tegasnya.(**)
Share:

Industri Manufaktur Topang Ekonomi Kepri


sorotsumatera.com 

Jakarta- Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri manufaktur. Untuk itu, pemerintah terus mendorong wilayah tersebut menjadi tujuan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar hingga 36 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri pada triwulan III tahun 2018,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi narasumber seminar nasional bertema "Kebangkitan Ekonomi Batam - Provinsi Kepri untuk Industri Indonesia" di Kota Batam, Jumat (16/11).

Menperin juga mencatat, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III-2018 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp65,19 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp43,68 triliun. Hal ini tidak terlepas dari peran Batam sebagai salah satu pusat kawasan industri.

“Maka itu, kami mengajak kepada para pelaku industri dan investor di Batam untuk tetap optimistis menjalankan usahanya. Pemerintah telah memiliki solusi dan kebijakan strategis untuk menjadikan kawasan Batam semakin kompetitif,” paparnya.

Apalagi, Batam berpeluang menjadi pusat pertumbuhan startup dengan adanya pengembangan Nongsa Digital Park. Upaya ini untuk merealisasikan Batam sebagai innovation hub serta mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Saat leadership retreat di Bali pada Oktober lalu, Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani Bilateral Investment Treaty. Selain potensi investasi Singapura ke Batam akan semakin besar, juga membidik Batam sebagai ‘digital bridge’ Singapura ke Indonesia,” imbuhnya.

Airlangga menambahkan, Indonesia ke depan diyakini bisa menjadi pusat pengembagan ekonomi digital. Kondisi tersebut akan mendukung visi Indonesia menjadi bagian dari 10 negara besar yang memiliki ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. “Kami sedang menghitung, sampai 2030 kita butuh 17 juta tenaga kerja yang punya literasi terhadap ekonomi digital," jelasnya.

Saat ini, industri manufaktur masih menjadi penopang utama perekonomian di Batam, dengan didukung pula sektor perdagangan dan jasa, serta konstruksi. Perlahan namun pasti, industri lain juga mulai berkembang pesat di Batam. Di antaranya industri digital, pariwisata, dan MRO atau industri perawatan pesawat. "Tentunya kami juga fokus pada pengembangan sektor lain, seperti industri galangan kapal (shipyard), offshore, termasuk migas,” tuturnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengaku telah melihat perkembangan positif dari Batam. Pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah di angka 4,25 persen, jauh lebih tinggi dibanding 2017 lalu yang berada di bawah dua persen.

“Dengan tren yang bagus itu, kami berharap agar kebijakan yang ada harus disempurnakan. Begitu juga dengan koordinasi di tingkat daerah dan pusat yang harus berjalan harmonis. Dengan begitu, kawasan strategis seperti Batam dan kawasan industri lain bisa kembali dilirik investor,” ujarnya.(*)
Share:

Kemenperin Incar Pabrik Pintar Jadi Rujukan Implementasi Industri 4.0


sorotsumatera.com 

Jakarta- Kementerian Perindustrian sedang melakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan yang juara di sektornya terutama dalam kesiapan menerapkan teknologi industri 4.0. Hal ini merupakan salah satu tahap implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Upaya strategis tersebut untuk menjadi percontohan sehingga dapat mengajak manufaktur lain melihat manfaat positif dari penerapan industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika melakukan kunjungan kerja di PT Schneider Electric Manufacturing Batam (PT SEMB), Jumat (16/11).

Menperin menjelaskan, industri 4.0 dinilai memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas. “Oleh karena itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan akan terus memfasilitasi kebutuhan riil sektor industri prioritas dalam mengadopsi teknologi industri 4.0 secara optimal,” tegasnya.

Berdasarkan Making Indonesia 4.0, ada lima sektor manufaktur yang akan dijadikan pionir, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektonika. “Kelompok manufaktur ini mampu memberikan kontribusi sebesar 65 persen terhadap total ekspor, kemudian menyumbang 60 persen untuk PDB, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut,” ungkapnya.

Di sektor industri elektronika, PT SEMB ditunjuk oleh Kemenperin sebagai lighthouse implementasi industri 4.0 di Indonesia karena memiliki banyak pengalaman dan kompetensi dalam mendirikan fasilitas smart factory serta journey transformasi digital. “Sebuah lighthouse atau champion akan menjadi role model sekaligus juga mitra dialog pemerintah dalam implementasi industri 4.0 di Indonesia,” imbuhnya.

Untuk itu, Kemenperin bersama PT SEMB menandatangani Nota Kesepahaman tentang pengembangan dan penerapan teknologi industri 4.0 dalam rangka implementasi Making Indonesia 4.0. Tujuannya untuk mengembangkan, meningkatkan keterampilan dan optimalisasi penggunaan teknologi industri 4.0 oleh pelaku industri di Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman itu dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara serta Vice President PT SEMB Gabriel De Tissot, dengan  disaksikan langsung Menperin dan Senior Vice President Global Supply Chain Schneider Electric untuk Asia Timur dan Jepang, Jim Tobojka.

Menurut Airlangga, kolaborasi dengan berbagai mitra yang berkompeten di bidang transformasi digital seperti PT SEMB merupakan bagian dari penguatan kebijakan Kemenperin dalam upaya mempercepat implementasi industri 4.0 di Indonesia. “Tentunya untuk mencapai aspirasi besar Making Indonesia 4.0, yaitu menjadikan Indonesia masuk 10 negara dengan ekonomi terkuat di dunia tahun 2030,” ujarnya.

Ngakan menyampaikan,selama tiga tahun masa Nota Kesepahaman, PT SEMB akan menjadi mitra kerja Kemenperin dalam melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku industry. Selain itu, menjadikan pabrik di Batam sebagai percontohan bagi pelaku industri lain di Indonesia yang ingin belajar dan menyaksikan secara langsung penerapan otomasi.

“Kami juga akan melaksanakan program pelatihan dan pendampingan untuk Manajer Transformasi Industri 4.0.  Mereka ini akan melatih para peserta selama satu minggu terkait berbagai aspek dalam transformasi digital yang nantinya para peserta akan menerima sertifikasi kompetensi atau kelayakan dalam penerapan industri 4.0,” paparnya.

Sementara itu, Gabriel De Tissot mengaku, pihaknya sangat bangga dapat bekerja sama dengan Kemenperin untuk menjadi lighthouse industri 4.0 di Indonesia dan diperhitungkan sebagai salah satu perusahaan terkemuka di wilayah Batam.

“Transformasi digital yang kami hadirkan di seluruh pabrik kami di Batam menggunakan solusi EcoStruxture™ dan aplikasi industri 4.0 lainnya yang memungkinkan pemantauan kinerja operasi kami di setiap bagian,” ungkapnya.

Di Batam, PT SEMB mempekerjakan lebih dari 2.900 karyawan di tiga smart factory yang memproduksi beragam produk (contractor, relay, variable speed drives, sensors, circuit breakers, electronic boards) yang didistribusikan tidak hanya untuk pasar dalam negeri, namun juga Eropa, Amerika Utara, China, India dan wilayah Asia Pasifik.

Smart Factory Schneider Electric di Batam adalah bagian dari transformasi digital Schneider Electric secara Global. Sampai hari ini, Schneider Electric telah memiliki enam smart factory di seluruh dunia termasuk di Batam. Smart Factory Schneider Electric lainnya terletak di China, Prancis, Filipina, Amerika Utara dan India.(*)
Share:

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0


sorotsumatera.com 

Jakarta- Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian ini menjadi strategi dan arah yang jelas dalam pengembangan industri nasional yang berdaya saing global.

“Dalam proses penyusunan, sudah dilakukan dua tahun sebelumnya. Peluncuran roadmap diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 4 April lalu. Kami juga melibatkan stakeholder di dalam dan luar negeri, termasuk beberapa konsultan seperti McKinsey dan AT Kearney serta JETRO dan JICA,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (15/11).

Menperin menjelaskan, aspirasi besar dalam Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. “Sasaran itu bisa tercapai, dengan didukung kontribusi ekspor neto 10 persen dari PDB, produktivitas naik dua kali lipat, dan anggaran riset sebesar dua persen dari PDB,” sebutnya.

Pada tahap implementasi peta jalan tersebut, beberapa program prioritas yang telah dilakukan oleh Kemenperin, antara lain perumusan insentif bagi pelaku industri. “Kami telah mengusulkan super deductible tax300 persen bagi perusahaan yang berinvestasi melaksanakan litbang dan insentif untuk investasi pendidikan vokasi. Keduanya termasuk yang terkait dengan teknologi industri 4.0,” paparnya.

Kemenperin juga sedang merumuskan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). Ini merupakan metode asesmen untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan dalam menerapkan teknologi industri 4.0 serta menghasilkan efisiensi dan produktivitas dari penerapan peta jalan tersebut.

Selanjutnya, memfasilitasi platihan untuk mencetak manajer transformasi industri 4.0 dan tenaga ahli teknologi industri 4.0. “Kami juga sudah memfasilitasi bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk masuk dalam program e-Smart IKM serta menjalin kerja sama dengan e-commerce di dalam negeri seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada,” imbuh Menperin.

Langkah lainnya yang tengah dilakukan Kemenperin, yakni penunjukan Lighthouse of Industry 4.0. “Kami memilih perusahaan-perusahaan champion pada masing-masing sektor prioritas sebagai percontohan penerapan teknologi industri 4.0,” tutur Airlangga.

Berdasarkan Making Indonesia 4.0, ada lima sektor manufaktur yang akan dijadikan pionir, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektonika. “Kelompok manufaktur ini mampu memberikan kontribusi sebesar 65 persen terhadap total ekspor, kemudian menyumbang 60 persen untuk PDB, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, upaya yang terpenting juga adalah pembangunan showcase dan pusat inovasi industri 4.0. Hal ini guna mendorong penguatan infrastruktur lembaga litbang Kemenperin terkait teknologi industri 4.0 dan pembangunan fasilitas untuk peningkatan kemampuan SDM industri di era industri 4.0.

Dalam upaya membangun pusat inovasi yang sesuai konsep industri 4.0, Kemenperin berencana untuk menginisiasi pembangunan Pusat Inovasi Makanan dan Minuman (PIMM). Pemilihan ini didasarkan pada besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap ekonomi nasional, dan juga tingkat kesiapan industri makanan dan minuman dalam menerapkan industri 4.0 yang relatif lebih bagus.(**)
Share:

Menperin Lantik Irjen dan 38 Pejabat Eselon II


sorotsumatera.com 

Jakarta- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melantik Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, Setyo menduduki jabatan Kepala Divisi Humas Polri.

“Irjen adalah jabatan yang strategis di lingkungan Kemenperin. Tidak hanya bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan, tetapi juga melakukan pengawalan program dan kegiatan sektor perindustrian,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (15/11).

Menurut Airlangga, pengisian jabatan eselon I atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya itu telah melalui proses seleksi terbuka. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Kami berharap, pengetahuan dan kompetensi dari pengalaman panjang Saudara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama ini dapat semakin mendukung gerak langkah Kemenperin dalam mewujudkan iklim usaha dan kegiatan industri yang kondusif,” paparnya.

Pada saat yang sama, Menperin juga melantik sebanyak 38 pejabat eselon II di lingkungan Kemenperin. Pengisian ini disesuaikan dengan perubahan organisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian.

“Kami optimistis, rotasi dan penyesuaian jabatan ini dapat mengakselerasi program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional dan Making Indonesia 4.0,” imbuhnya.

Di unit kerja Sekretariat Jenderal, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik tersebut, yakni Herman Supriadi sebagai Kepala Biro Perencanaan, Yedi Sabaryadi (Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia), Fauzi Saberan (Kepala Biro Keuangan), Eko S.A. Cahyanto (Kepala Biro Hukum), Setia Utama (Kepala Biro Humas), Dadi Marhadi (Kepala Biro Umum), serta Willem Petrus Riwu (Kepala Pusat Data dan Informasi).

Di Direktorat Jenderal Industri Agro, pejabat yang dilantik meliputi Supriadi sebagai Sekretaris Ditjen Industri Agro, Edy Sutopo (Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan), Enny Ratnaningtyas (Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan), serta Abdul Rochim (Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar).

Untuk pejabat yang dilantik di Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, yaitu Muhammad Khayam sebagai Sekretaris Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Fridy Juwono (Direktur Industri Kimia Hulu), Taufiek Bawazier (Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi), Adie Rochmanto Pandiangan (Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam), serta Muhdori (Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki).

Sementara itu, di Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, pejabat yang dilantik adalah Doddy Rahadi sebagai Sekretaris Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Zakiyudin (Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian), Putu Juli Ardika (Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan), serta R. Janu Suryanto (Direktur Industri Elektronika dan Telematika).

Di Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, pejabat yang dilantik, yakni Eddy Siswanto sebagai Sekretaris Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Sri Yunianti (Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur), E. Ratna Utarianingrum (Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka), serta Endang Suwartini (Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut).

Pejabat yang dilantik di Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, yaitu Restu Yuni Widayati sebagai Sekretaris Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Reni Yanita (Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri), Ignatius Warsito (Direktur Perwilayahan Industri), Dody Widodo (Direktur Akses Industri Internasional), serta Tony T.H. Sinambela (Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional).

Di Inspektorat Jenderal, pejabat yang dilantik, yakni Liliek Widodo sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, Arus Gunawan (Inspektur I), Achmad Rodjih Almanshoer (Inspektur II), serta Pranata (Inspektur III). Sedangkan, di Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, pejabat yang dilantik adalah Yang Yang Setiawan (Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri), serta Teddy Caster Sianturi (Kepala Pusat Industri Hijau).

Selanjutnya, Sony Sulaksono (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika), Yan Sibarang Tandiele (Kepala Pusat Standardisasi Industri), serta Titik Purwati Widowati (Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik).(*)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.