Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ July 2018 ~ Sorot Sumatera

DPRD Kota Padang Bahas KUA - PPAS Tahun 2019

padang- Sembilan fraksi di DPRD Kota Padang akhirnya dapat menyetujui KUA - PPAS Tahun 2019. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta PP Nomor 58 Tahun 2005 dibahas dan disepakati bersamacantara Pemda dan DPRD dan dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama.

Demikian penyampaian Koordinator ketiga pansus DPRD Kota Padang, Asrizal dihadapan peserta rapat paripurna DPRD Kota Padang yang dihadiri secara fisik sebanyak 30 orang dari 45 anggota dewan dengan acara tentang LKPD Tahun 2017 dan KUA - PPAS Tahun 2019, Senin (30/7).

Berdasarkan pointers hasil pembahasan dan rekomendasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 oleh panitia khusus I (Pendapatan dan Pembiayaan), panitia khusus II (Belanja Langsung ) dan panitia khusus III (Belanja Tidak Langsung) DPRD Kota Padang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme peraturan tata tertib DPRD Kota Padang.

Menurut Asrizal, laporan LKPD disusun dan disampaikan untuk mendeskripsikan kegiatan pembahasannya oleh Pansus DPRD Kota Padang sesuai bidang tugas dan wewenangnya. Berdasarkan hasil rapat internal, rapat kerja dan dengan mempertimbangkan hasil kunjungan kerja atau konsultasi serta rapat gabungan pansus.

Tujuannya, kata wakil rakyat dari PAN ini sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Kota Padang guna perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depannya dan instrumen LKPD akuntabilitas bahwa pansus DPRD telah melaksanakan kegiatan pembahasan LKPD Tahun 2017 dengan baik.

Berdasarkan laporan gabungan pansus yang dibacakan Ilham Maulana, pansus I tentang pendapatan dan pembiayaan merekomendasikan bahwa baru dua OPD yang mencapai target dari sebelas OPD penghasil PAD.

Kedua OPD dimaksud yaitu Bapenda dan Dinas Lingkungan Hidup. Secara keseluruhan PAD Kota Padang ditargetkan sebesar Rp.800 Miliar atau naik sekitar 37,11 % bila dibandingkan dengan APBD Kota Padang Tahun 2018 sebesar Rp.601,248 miliar.

Sementara untuk belanja daerah terkait belanja tidak langsung terdapat peningkatan dibanding APBD Tahun 2018. Disisi lain, realisasi belanja tidak langsung pada APBD Tahun 2017 terjadi penurunan yang disebabkan adanya ASN yang memasuki masa pensiun.

Belanja langsung ada peningkatan sekitar 6,42 %, bila dibandingkan dengan tahun 2018, diharapkan belanja langsung ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
Sebelumnya pada rapat paripurna DPRD Kota Padang hari Senin, 2 Juli 2018 disampaikan Nota Penyampaian LKPD Tahun 2017 sekaligus ditetapkan 3 pansus berdasarkan Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018.

Mahyeldi menyebutkan, ada lima poin yang dilaporkan ke BPK RI Perwakilan Sumbar.  Lima poin itu adalah Laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang itu meliputi, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Poin selanjutnya, hasil akhir review LKPD oleh Inspektorat, pernyataan tanggung jawab kepada daerah atas LKPD, rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang tahun 2017.

“LKPD ini juga dilengkapi dengan rancangan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017,” sebut Mahyeldi.

Mahyeldi menyatakan siap menunggu kedatangan tim BPK RI Provinsi Sumbar untuk melakukan pemeriksaan LKPD tahun 2017. “Terima kasih, kami siap menunggu,” kata Mahyeldi.(*)
Share:

Anggota DPRD Padang, Helmi Moesim Dikenal Dengan Masyarakat

Padang-Sosok Helmi Moesim politisi yang akrab disapa Ai, sangat dikenal dikalangan masyarakat merupakan sosok yang low profile dan mudah bergaul ditengah masyarakat.

Selain itu, dikalangan partai politik, Ia juga dikenal orang yang kritis terhadap pemerintah apabila melihat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi ditengah masyarakat.

Sesuai dengan bidangnya di komisi III DPRD Kota Padang, Ia dapat membuktikannya dengan sering melakukan tinjau lapangan menjaring aspirasi masyarakat terutama dalam hal pembangunan Kota Padang.

Dan dikalangan rekan-rekan media, Ia juga selalu meluangkan waktu menerima sekecil apapun informasi dengan langsung turun kelapangan.

"Sebagai orang yang dipercaya mewakili kepentingan masyarakat di DPRD Padang, Ia siap pasang badan dan menyuarakan apapun bentuk ketimpangan yang terjadi oleh kebijakan Pemerintah Kota Padang,".

Tentunya, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya di DPRD Padang, ucap Helmi Moesim saat diskusi santai bersama rekan-rekan Ikatan Kekeluargaan Wartawan (IKW) di kawasan Gor Haji Agus Salim beberapa saat lalu.

Terlepas dari stigma positif terhadap dirinya ditengah masyarakat, Helmi Moesim hanya menjawab, bahwa apa yang diperbuatnya bukanlah semata-mata untuk pencitraan dan kepentingan partai atau dirinya. Tetapi hanya semata, "untuk kepentingan masyarakat dan kebaikan pembangunan Kota Padang,".

Sebagai kader partai yang dipercaya mewakili suara masyarakat, Ia berharap mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kesehatan dan kekuatan kepada dirinya untuk selalu berbuat dan bisa memperjungan kepentingan masyarakat, harapnya.(*)
Share:

Bupati Kunjungi JCH Asal Dharmasraya di Asrama Haji Padang

Dharmasraya- Dalam kesempatan agenda kerja di Kota Padang, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyempatkan diri mengunjungi Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Dharmasraya di Asrama Haji Padang, Ahad (30/07) malam. Para jamaah ini akan segera bertolak ke tanah suci bersama jamaah asal Pariaman dalam kelompok terbang 13.

Pada kesempatan itu, bupati juga menemui beberapa jamaah calon haji yang sedang sakit. Bupati tampak memberikan semangat dan motivasi kepada para jamaah untuk lekas sembuh dan tetap menjaga kesehatan selama berada di tanah suci nantinya. Sehingga dapat melaksanakan setiap rangkaian ibadah dengan khusuk.

Selain itu, bupati juga berpesan kepada para jamaah untuk tetap menjaga kekompakan dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji.

"Selamatjalan danselamatmenunaikan ibadah haji bapak dan ibu. Semogaselamathingga kembali lagi ke tanah air dan mendapatkan haji yang mabrur," pungkas bupati.(hms/tbs)
Share:

Wabup Buka Acara Advokasi dan Sosialisasi Kampanye MR

Dharmasraya- Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan membuka acara Advokasi dan Sosialisasi Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella (MR) di Kabupaten Dharmasraya, Senin (30/07). Acara yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Dharmasraya itu diikuti oleh lintas sektor diantaranya dari kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos P3APPKB, Kemenag, TP PKK, Forum Kabupaten Dharmasraya Sehat, pihak RSUD, Camat, dan Kepala Puskesmas se Dharmasraya.

Wabup dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah positif dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang vaksin MR.

"Dari pertemuan ini, diharapkan kampanye MR yang menjadi program pemerintah ini betul-betul sampai ke masyarakat. Untuk itu, kepada semua peserta saya minta untuk mengikuti dengan baik kegiatan ini. Mari bersama-sama kita sukseskan kampanye MR ini intuk melindungi masyarakat Dharmasraya dari bahaya campak dan Rubella," ujar wabup.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah, Syafruddin, dalam sambutannya menjelaskan, kampanye MR adalah suatu kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutus transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun.

"Dari pertemuan ini kita berharap semua peserta dapat memahami tentang kebijakan dan situasi program imunisasi di Kabupaten Dharmasraya. Serta memahami tentang pelaksanaan Kampanye MR dan bagaimana pula pandangan Islam terhadap program imunisasi," ujar Syafrudin.

Adapun, ada beberapa materi yang disampaikan dalam acara ini. Diantaranya Kebijakan Program Imunisasi MR oleh Kepala Dinas Kesehatan, Rahmadian, Pentingnya Imunisasi dan Permasalahan KIPI oleh Dokter Spesialis Anak, Testimoni tentang Kejadian CRS, Pandangan Islam tentang Program Imunisasi dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab.(hms/tbs)
Share:

Peringatan HAN di Dharmasraya Berlangsung Meriah dan Semarak

Dharmasraya-  Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kabupaten Dharmasraya berlangsung meriah dan semarak, di Auditorium Kabupaten Dharmasraya, Senin (30/07). Beragam kreativitas anak dan berbagai lomba antar siswa ditampilkan dalam acara yang mengusung tema Anak Indonesia Anak GENIUS (Gesit, Empati, Berani, Unggul dan Sehat) tersebut. Acara yang akan berlangsung selama dua hari itu juga tampak semakin ramai dengan diselenggarakannya Jambore PAUD tingkat Kabupaten Dharmasraya.

Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan, saat membuka secara resmi acara itu menyampaikan, peringatan HAN dimaknai sebagai kepedulian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam pengasuhan yang berkualitas.

"Momentum peringatan HAN ini diharapkan dapat menggugah dan meningkatkan kepedulian setiap individu, orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, akan pentingnya peran, tugas dan kewajiban masing-masing dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak," ujar wabup.

Kepada setiap siswa yang hadir, mulai dari PAUD hingga SMA, Wabup juga berpesan untuk rajin belajar, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama. Sebab akan banyak sekali tantangan yang akan dihadapi pada zaman now ini.

"Kalian adalah generasi emas kami. Kalian akan menggantikan kami dalam mengisi pembangunan bangsa ini. Kalian harus jadi generasi yang GENIUS. Ananda harus tangguh melawan berbagai godaan negatif yang akan merusak cita-cita kalian. Jauhi narkoba, pergaulan bebas dan bahaya laten penggunaan gadget," pesan wabup.

Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Dharmasraya, Ny. Dewi Sutan Riska dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah menggagas dan mendukung terselenggaranya acara ini.

"Hari ini kita memperingati hari anak yg ke 33. Tapi Dharmasraya, mungkin baru kali ini memperingati hari anak. Mudah-mudahan ke depan acara ini dapat menjadi agenda rutin tahunan, dan anak-anak Dharmasraya dapat ikut memperingati hari anak dengan gembira dan berbahagia," harap Dewi.

Adapun, tema Anak Indonesia Anak GENIUS yang diusung dalam acara ini menurut Dewi cukup menarik dan sangat inspiratif. Tema ini juga sejalan dengan visi PAUD yakni "mewujudkan anak usia dini yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, jujur, bertanggung jawab, kreatif, percaya diri dan cinta tanah air menuju terbentuknya insan Indonesia yang cerdas komprehensif."

Tema dan visi ini menurut Dewi, dapat dicapai melalui sinergitas lima komponen yang sangat berperan dalam pendidikan anak usia dini. Yaitu peserta didik, guru, orangtua, Satuan PAUD, serta mitra dan masyarakat.

"Kelima komponen ini bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagaimana mestinya. Antara lain mendidik anak dengan baik, memberikan pelajaran budi pekerti yang mulia, mengajarkan kepada anak segala sesuatu yang memberi manfaat kepada agamanya, tanah airnya dan sumber penghidupannya," tutur Dewi.

Kemudian, sambung Dewi, aspek pendidikan, kesehatan dan gizi sangat menentukan tingkat intelektualitas, kecerdasan dan tumbuh kembang anak. Untuk itu, Dewi juga menghimbau para orang tua untuk dapat memperhatikan gizi makanan anak. Terapkan pola makan yang sehat, bergizi dan berimbang demi terwujudnya kualitas pendidikan anak-anak kita ke depan.

Dan tidak kalah pentingnya, lanjut Dewi, para orang tua juga diharapkan lebih ekstra mengawasi dan juga membatasi anak dalam penggunaan gadget.

"Selamat Hari Anak Nasional, mari kita wujudkan Anak Dharmasraya Anak GENIUS (gesit, empati, berani, unggul dan sehat," tutup Bunda PAUD.

Turut hadir dalam kesempatan itu jajaran Pemkab Dharmasraya, jajaran Dinas Pendidikan, Ketua GOW Kabupaten Dharmasraya, Ny. Feby Amrizal, dewan pendidikan, kepala sekolah, Pengurus Himpaudi, Wali Murid dan sejumlah tamu undangan lainnya. (hms/tbs)
Share:

Siswa Dharmasraya Antusias Ikuti Lomba Bintang Sains Padang TV

Dharmasraya- Ribuan siswa SD dan SMP Kabupaten Dharmasraya memadati area Gedung Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Jum'at (27/07). Kehadiran para siswa yang juga turut didampingi para guru ini adalah untuk mengikuti dan menyaksikan Lomba Bintang Sains yang diselenggarakan oleh Padang TV.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Turut pula hadir dalam kesempatan ituDekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Dr. Idris, M.Si, Pemimpin Redaksi Padang TV, Nasrian Bahzein dan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Pemred Padang TV, Nasrian Bahzein mengaku takjub menyaksikan antusias peserta Bintang Sains di Kabupaten Dharmasraya, yang digelar untuk kali ke empat itu. Menurutnya, ini menunjukkan siswa Dharmasraya mempunyai minat yang cukup baik di bidang sains. Apalagi tahun sebelumnya, yang merebut jawara Bintang Sains Padang TV tingkat Sumatera Barat juga adalah siswa Dharmasraya.(hms/tbs)
Share:

Januar dan Elsa Dinobatkan sebagai Uda Uni Dharmasraya Tahun 2018

Dharmasraya- Januar Afrino dan Elsa Putri Andriani dinobatkan sebagai Uda dan Uni Duta Wisata Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018, setelah berhasil menyisihkan 14 pasang finalis lainnya pada malam Grand Final Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Sabtu (28/07) malam.

Di hadapan ribuan penonton dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Januar dan Elsa dipasangkan selempang Uda dan Uni oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Ketua Dekranasda, Ny. Dewi Sutan Riska. Dengan kemenangan ini, Januar dan Elsa akan mewakili Kabupaten Dharmasraya di ajang Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Provinsi Sumatera Barat.

Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan selamat kepada uda dan uni terpilih. Bupati berharap, uda dan uni terpilih betul-betul dapat mengemban tugas untuk mempromosikan pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya ke dunia luar.

"Ajang ini jangan dianggap hanya sebagai acara rutin tahunan dan sekedar seremonial belaka. Tapi bagaimana melalui ajang ini kita menggali potensi diri dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah," tukas bupati.

Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang sudah merancang acara ini dengan begitu apik.

"Semoga bisa terus lebih baik lagi untuk masa yang akan datang," pungkas bupati.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Budparpora, Sutan Hendri, penetapan pemenang Uda dan Uni ini telah melalui sejumlah proses, mulai dari masa karantina, audisi, interview hingga Grand Final pada malam ini.

Dalam penilaian, sebutnya, pihak Disbudparpora juga mendatangkan lima orang juri dari Provinsi Sumatera Barat. "Para juri ini adalah orang-orang profesional dan betul-betul ahli di bidangnya," tandas Sutan Hendri.

Selain Uda dan Uni Duta Wisata, pada malam Grand Final ini juga dipilih uda dan uni untuk sejumlah predikat dan gelar lainnya. Diantaranya Uda dan Uni Wakil I atas nama Saiful Okta Mulia dan Asri Novita Manresday, Uda dan Uni Duta Pendidikan atas nama Nauval Agil Nasher dan Tessa Alqifti, Uda dan Uni Duta Olahraga atas nama Alanda Putra dan Qorry Salsabila, Uda dan Uni Favorit atas nama Dicky Nugraha Winata dan Netri Safya Lara, Uda dan Uni Duta Persahabatan atas nama Jefriadi dan Pefinta Diana Putri, Uda dan Uni Best Talent atas nama Adrial dan Elsa Fadillah Azmi, serta Uda dan Uni Duta Perbankan.

Adapun, turut hadir pada acara malam Grand Final tersebut, Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan, Wakil Ketua DPRD, Ampera Dt Labuan Basa, Pj. Sekda, Adlisman, Ketua GOW, Ny. Febby Amrizal dan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.(hms/tbs)
Share:

Pembangunan Sentra IKM Logam Resmi Dimulai

Dharmasraya, mediaterobos.com- Pembangunan Sentra IKM Logam di Kabupaten Dharmasraya yang berlokasi di Nagari Gunung Medan (depan Pasar Ternak), resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan di lokasi tersebut, Kamis (28/06) siang.

Turut hadir dalam kesempatan itu Pj. Sekda Dharmasraya, Adlisman, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Asben Hendri, Kasubid Perencanaan Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah II Kementerian Perindustrian RI, Syahresmita, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskumperdag) Kabupaten Dharmasraya, Zubrizal dan sejumlah Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Bupati menyampaikan, Sentra IKM Logam ini dibangun dengan Dana Alokasi Khusus Kementerian Perindustrian tahun 2018 senilai Rp 20,8 milyar. Tujuan pembangunan Sentra IKM Logam ini adalah sebagai pusat pengembangan desain dan teknologi alsintan serta peralatan logam lainnya.

"Sehingga untuk perbaikan dan pembuatan logam lainnya nanti dapat dilakukan disini. Dan ini juga dapat menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) bagi operator mesin atau tempat magang bagi siswa SMK perbengkelan," ujar bupati.

Dari Detail Enginering Desain (DED) yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian RI melalui konsultan perencana, sebut bupati, total pembangunan Sentra IKM Logam ini memerlukan biaya lebih kurang Rp 48,8 milyar. Sementara dana yang tersedia baru Rp 20,8 milyar. Maka dari itu bupati berharap, pihak Kementerian Perindustrian dapat kembali mengucurkan dana DAK tahun 2019 untuk kelanjutan pembangunan Sentra IKM Logam ini nantinya.

Di akhir sambutannya, bupati juga meminta semua pihak yang terlibat untuk saling bersinergi, agar pembangunan Sentra IKM Logam ini terwujud sesuai harapan. Bupati juga mengingatkan kontraktor pelaksana agar menuntaskan pembangunan Sentra IKM Logam ini sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

"Dan kepada camat, wali nagari dan juga masyarakat sekitar, mari kita dukung bersama pembangunan Sentra IKM Logam ini agar berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan," pungkas bupati.(*)
Share:

DPRD Kota Bandar Lampung Kunjungi DPRD Kota Padang

Padang- DPRD Kota Padang kedatangan tamu dari DPRD Kota Bandar Lampung yang study banding tentang Ranperda Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Jauhary.

Rombongan diterima oleh Kabag Risalah dan Persidangan, Desmon Danus diruang Konsultasi DPRD Kota Padang, Jum'at (27/7). 

Dijelaskan Desmon, Kota Padang belum memiliki Ranperda tentang Pemberdayaan Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat Dalam Hidup Bernagari di Kota Padang. Direncanakan bulan Agustus depan diajukan raperda dimaksud dan diharapkan nantinya pelestarian adat di daerah ini dapat lebih terjaga untuk generasi berikutnya.

"Perda tentang pelestarian adat istiadat ini sesuai dengan undang-undang yang mengakui semua adat istiadat yang masih hidup, dan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerahnya, terkait pelestarian adat tersebut," kata Desmon.

Ia mengatakan adat istiadat di setiap daerah merupakan akar dari kebudayaan di Indonesia, sehingga kelestariannya harus terjaga.

Adanya perda tentang pelestarian adat istiadat tersebut, merupakan bagian penting untuk mempertahankan kebudayaan didaerah tersebut, apalagi menurut Koordinator Sekretariat Bapemperda Kota Padang juga tidak memiliki peraturan daerah terkait pemerintahan nagari, sehingga harus ada satu perda yang dapat menjaga kelestarian adat.

Dengan adanya perda tersebut maka nantinya setiap lembaga adat, pemuka adat, dan sebagainya, akan lebih berperan dalam pembangunan daerah itu, sebab setiap kebijakan pemerintah daerah juga akan melibatkan pihak-pihak ada terkait.

Sebagaimana diketahui daerah ini memiliki Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan sebagainya. Dengan disahkannya perda tersebut nanti, Kota Padang akan memiliki payung hukum untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, meski perda tersebut bertujuan untuk menjaga adat istiadat, namun Desmon menjelaskan bahwa perda itu bukan dalam bentuk mengembalikan sistem pemerintahan kepada sistem nagari yang ada di Minangkabau, namun hanya sebatas untuk pelestarian keberdaan kebudayaan.

"Perda ini hanya untuk memberdayakan hidup bernagari didalam pemerintahan Kota Padang", jelas Desmon pada rombongan DPRD Kota Bandar Lampung.

Adat dalam nagari adalah suatu sistem. Antara adat dan nagari terdapat hubungan yang saling mengikat satu sama lain. Aplikasi adat dalam nagari merupakan ajang aktualisasi diri bagi masyarakat dalam nagari itu sendiri. 

Karena itu pelestarian adat istiadat dan budaya dalam nagari merupakan tanggung jawab bersama. Hal itu disampaikan Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya dalam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Tata Kelola Desa Berbasis Adat dan Budaya, urainya. (*)
Share:

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Mengaku Belum Terima Surat Anggota Dewan Yang Bersangkutan

Padang- Pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019, beberapa anggota DPRD Kota Padang mengambil pilihan pindah partai dan mencalonkan diri di partai baru tersebut. 

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku belum menerima maupun menandatangani surat pengunduran diri anggota dewan yang bersangkutan.

Sesuai dengan peraturan, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan menyampaikan persyaratan administrasi tersebut melalui partai barunya. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Padang Sawati pada wartawan melalui seluler.

Dijelaskannya  sisa waktu perbaikan berkas bakal calon anggota dewan berakhir pada 31 Juli mendatang. Menurut aturan setiap anggota dewan yang ingin kembali mencaleg dari partai lain untuk pileg 2019 mendatang, salah satu persyaratan yang harus dilengkapi adalah mengajukan surat pengunduran diri.

Menurut mekanisme yang berlaku, setelah persyaratan administrasi lengkap maka partai yang bersangkutan mendaftarkan para calegnya ke KPU sambil membawa dan menyerahkan berkas paling lambat tanggal 31 Juli.

" Karena belum ada yang mengajukan surat pengunduran diri maka DPRD Kota Padang belum bisa menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan untuk dikeluarkan rekomendasi", jelas Ketua DPRD Kota Padang.

Anggota DPRD Kota Padang yang pindah partai diantaranya Zaharman dari Hanura pindah ke PKS, Osman Ayub dari Hanura pindah ke Partai NasDem, dan Nila Kartika dari PPP pindah ke Partai Demokrat. Ada juga Yendril dari Hanura mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui PKB.

Menurut Ketua Partai Hanura Kota Padang, Elvi Amri telah mendengar perihal pindah partai ketiga anggotanya tersebut. Dia juga mendengar kabar bahwa ketiganya sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Pimpinan DPRD Kota Padang. Namun hingga saat ini partai dan fraksi belum menerima tembusan surat pengunduran diri yang bersangkutan.

Mengenai status Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Padang, Nila Kartika, anggota Fraksi PPP DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa menegaskan akan segera mengusulkan penggantinya. 

"Dia kan udah nyaleg di Partai Demokrat, jadi secara otomatis dia bukan lagi kader PPP dan harus segera kita usulkan penggantinya," ujar pria yang akrab disapa Esa ini. 

Ketua DPC PPP Kota Padang ini mengatakan, pengganti Nila Kartika yang diusulkan adalah Zubardi Koto. Proses ke arah itu sudah dilakukan. 

Esa juga menegaskan, anggota DPRD Kota Padang yang pindah caleg ke partai lain, secara otomatis dia harus mengundurkan diri sebagai anggota dewan. Etikanya yang bersangkutan harus mengundurkan diri.

"Kalau dia masih mengikuti kegiatan kedewanan, maka uang yang dia terima itu haram dan bisa menjadi temuan BPK RI nantinya," pungkasnya.(*)
Share:

DPRD Kabupaten Inderagiri Hilir Berkunjung ke DPRD Kota Padang

Padang- Rombongan DPRD Kabupaten Inderagiri Hilir dipimpin oleh Wakil Ketuanya, Ferryandi dan diterima oleh Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Padang, Desmon Danus.

Dijelaskan Desmon Danus tentang pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun 2017,  telah memenuhi aspek kepatutan dan kewajaran.

“Bahkan telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat,” jelasnya dihadapan tamu dari Inderagiri Hilir di ruang kerja Ketua DPRD Kota Padang, Kamis (26/7).

Laporan pembahasan raperda tersebut juga telah melalui pembahasan dengan pemerintah daerah melalui OPD-OPD terkait.

Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, telah dilakukan studi banding dengan daerah di provinsi lain dan terakhir akan dilakukan finalisasi melalui rapat pleno namun belum tuntas hingga kini. 

Belakangan para wakil rakyat sibuk dengan agenda  caleg yang sedang berproses di KPU Kota Padang. Diharapkan dalam waktu dekat pembahasan tersebut bisa dituntaskan dan kegiatan Pemko Padang berjalan sebagaimana mestinya, jelas Desmon.(*)
Share:

Bupati Tinjau Layanan Kesehatan di Puskesmas Sungai Rumbai

Dharmasraya- Guna melihat secara langsung pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kamis (26/07) pagi, meninjau pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Rumbai.

Kedatangan Bupati yang turut didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Ny. Dewi Sutan Riska pada kesempatan itu disambut langsung oleh Kepala Puskesmas dan tenaga medis yang bertugas. Sesampainya di puskesmas, bupati terlihat meninjau sejumlah ruang pelayanan dan berdialog dengan para petugas medis yang ada.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Juara I dalam lomba Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terbanyak tingkat Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Bupati juga berpesan kepada seluruh pegawai Puskesmas untuk senantiasa mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.(hms/tbs)
Share:

SMP IT Al Munawwaroh Diresmikan Bupati Sutan Riska

Dharmasraya- Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, meresmikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Al Munawwaroh yang berada di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar, Kamis (26/07).

Pada kesempatan itu bupati menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas berdirinya SMP IT Al Munawwaroh di Nagari Koto Laweh. Ini menunjukkan adanya kepedulian banyak pihak terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

"Saya berharap, keberadaan SMP IT Al Munawwaroh dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Dharmasraya," ujar bupati.

Apalagi, sambung bupati, sebagai sekolah yang memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama, dari SMP IT Al Munawwaroh diharapkan akan lahir generasi-generasi yang tidak hanya terampil dan cerdas di bidang akademik, namun juga berkarakter dan berakhlakul karimah.

Sebagai sekolah baru, sambung bupati, SMP IT Al Munawwaroh mungkin masih terbatas dari segi fasilitas. Namun demikian, bupati berharap hal ini tidak menjadi penghalang bagi SMP IT Al Munawwaroh untuk dapat mensejajarkan diri dengan sekolah-sekolah lain yang sudah lebih dulu ada.

"Justru, jadikan keterbatasan itu sebagai penyemangat bagi kita untuk berjuang menjadi lebih baik. Untuk menjadi besar itu memang butuh tantangan dan ujian. Semoga SMP IT Al Munawwaroh mampu berkembang dan maju, serta menjadi salah satu sekolah kebanggaan di Dharmasraya," pungkas bupati.

Pada kesempatan itu, bupati secara pribadi juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk SMP IT Al Munawwaroh.(hms/tbs)
Share:

Imam Mahfuri Resmi Dikukuhkan Sebagai Camat Asam Jujuhan

Dharmasraya-  Imam Mahfuri yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Camat Asam Jujuhan resmi dikukuhkan sebagai Pj. Camat Asam Jujuhan oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kamis (26/07), di GPU Kecamatan Asam Jujuhan. Sebelumnya, Imam Mahfuri sudah dilantik bersama dengan 135 pejabat administrator lainnya di Auditorium Dharmasraya pada Selasa (24/07) lalu.

Acara pengukuhan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan segenap komponen masyarakat Kecamatan Asam Jujuhan.

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan selamat kepada Imam Mahfuri atas jabatan baru yang diembannya. Bupati berharap, sebagai camat, Imam Mahfuri mampu memimpin dan mengendalikan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

"Selain itu, camat juga diharapkan mampu meningkatkan peranan pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terdepan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang semakin hari dirasakan semakin berat," ujar bupati.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan Asam Jujuhan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Ny. Dewi Sutan Riska.

Kepada Ketua TP PKK Kecamatan Asam Jujuhan yang baru, Ny. Dewi Sutan Riska meminta untuk terus membina para kader, kelompok-kelompok dasawisma dan tentunya TP PKK Nagari yang ada di kecamatan. Kemudian, Ketua TP PKK Kecamatan Asam Jujuhan juga diminta untuk segera menyusun program kerja dan melaksanakan 10 program pokok PKK sesuai program kerja yang telah ditentukan.

"Mari terus berikan semangat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui gerakan PKK," pesan Ny.(hms/tbs)
Share:

BUMNag Koto Laweh Kelola Potensi Wisata

Dharmasraya- Usai meresmikan SMP IT Al Munawwaroh di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar, Kamis (26/07), Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan juga menyempatkan diri meninjau Wisata Air Gunung Sari yang ada di nagari setempat.

Wisata Air Gunung Sari ini merupakan embung nagari yang disulap menjadi lokasi wisata dan menjadi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang dikelola oleh Pemerintah Nagari Koto Laweh di bawah kepemimpinan Rahman. Dengan dukungan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, saat ini pemerintah nagari setempat terus berupaya mengembangkan lokasi ini untuk menjadi destinasi wisata nagari.

Saat ini, di lokasi Wisata Gunung Sari tersebut sudah tersedia beberapa wahana air yang dapat dinikmati oleh para pengunjung.

Bupati dalam kesempatan itu mengaku bangga melihat hasil kegiatan-kegiatan dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Koto Laweh, salah satunya dengan keberadaan Wisata Air Gunung Sari ini sebagai salah satu badan usaha milik nagari.

"Kita memang patut berterima kasih kepada pemerintah pusat, karena program dana desa yang digulirkan memang nyata mampu mendorong pembangunan di nagari. Tinggal lagi bagaimana pemerintah nagari mengoptimalkan pemanfaatannya dengan potensi yang ada, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati.

Bupati berharap, disamping mendorong pengembangan wisata, keberadaan Wisata Air Gunung Sari juga dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan asli nagari.

"Jika BUMNag yang ada berhasil dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Nagari Koto Laweh akan mampu menjadi nagari yang mandiri secara ekonomi," tandas bupati.(hms/tbs)
Share:

Bumnag Koto Laweh Kelola Potensi Wisata

Dharmasraya, mediaterobos.com- Usai meresmikan SMP IT Al Munawwaroh di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar, Kamis (26/07), Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan juga menyempatkan diri meninjau Wisata Air Gunung Sari yang ada di nagari setempat.

Wisata Air Gunung Sari ini merupakan embung nagari yang disulap menjadi lokasi wisata dan menjadi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang dikelola oleh Pemerintah Nagari Koto Laweh di bawah kepemimpinan Rahman. Dengan dukungan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, saat ini pemerintah nagari setempat terus berupaya mengembangkan lokasi ini untuk menjadi destinasi wisata nagari.

Saat ini, di lokasi Wisata Gunung Sari tersebut sudah tersedia beberapa wahana air yang dapat dinikmati oleh para pengunjung.

Bupati dalam kesempatan itu mengaku bangga melihat hasil kegiatan-kegiatan dana desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Koto Laweh, salah satunya dengan keberadaan Wisata Air Gunung Sari ini sebagai salah satu badan usaha milik nagari.

"Kita memang patut berterima kasih kepada pemerintah pusat, karena program dana desa yang digulirkan memang nyata mampu mendorong pembangunan di nagari. Tinggal lagi bagaimana pemerintah nagari mengoptimalkan pemanfaatannya dengan potensi yang ada, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati.

Bupati berharap, disamping mendorong pengembangan wisata, keberadaan Wisata Air Gunung Sari juga dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan asli nagari.

"Jika BUMNag yang ada berhasil dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Nagari Koto Laweh akan mampu menjadi nagari yang mandiri secara ekonomi," tandas bupati.(*)
Share:

Bupati Lantik 136 Pejabat Eselon III dan IV

Dharmasraya- Gerbong mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali bergulir. Selasa (24/07), sebanyak 136 pejabat eselon III dan IV dirombak dan digeser dalam rangka penyegaran dan optimalisasi kinerja aparatur.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, usai melantik dan mengambil sumpah 136 pejabat tersebut di Aula Kantor Bupati menyampaikan, mutasi dan rotasi jabatan di pemerintahan adalah hal yang biasa dalam upaya memenuhi kebutuhan organisasi, serta mempercepat pelayanan.

Sebagai aparatur pimpinan terbawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, bupati meminta pejabat yang baru saja dilantik untuk dapat selalu menjaga kedisiplinan dan menjadi contoh tauladan di lingkungan masing-masing, serta menjadi motor penggerak pembaharuan ke arah yang lebih baik.

"Selamatbekerja mengemban tugas baru yang dipercayakan. Penuhi kompetensi jabatan yang diamanahkan, serta pelajari tugas pokok saudara dengan baik," tegas bupati.

Acara pelantikan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan, Pj. Sekda, Adlisman, dan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.(hms/tbs)
Share:

Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Mirza Agus Beri Ceramah Wawasan Kebangsaan

Sumbar,mediaterobos.com-Komandan Korem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Mirza Agus, memberikan Ceramah Umum Wawasan Kebangsaan kepada ratusan pelajar Dharmasraya, bertempat di Auditorium Kabupaten Dharmasraya, Rabu (25/07). Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Forkopimda itu juga turut diikuti oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan pondok pesantren.

Pada kesempatan itu Mirza menyampaikan, perkembangan paham radikalisme dan terorisme yang semakin marak saat ini menjadi ancaman serius bagi bangsa. "Dan ini adalah musuh nyata yang harus kita perangi bersama," ujar Mirza.

Paham radikal dan terorisme, sebut Mirza, saat ini semakin mudah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Teknologi yang terus berkembang menjadikan dunia tanpa batas, yang semakin memudahkan radikalisme dan terorisme menyusup masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan, yang terutama sekali menyasar para generasi muda. Jika ini tidak dicegah dan ditanggulangi, Maka hal ini akan menjadi ancaman besar bagi keutuhan NKRI.

"Kemajuan teknologi harus kita ikuti, namun juga barengi dengan peningkatan wawasan keagamaan dan kebangsaan agar dapat menangkis paham radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan pancasila sebagai ideologi negara kita," pesan Mirza kepada generasi muda.

Tidak hanya itu, Mirza juga mengajak segenap komponen masyarakat untuk saling bersinergi dalam mencegah tumbuh kembangnya radikalisme dan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Bupati Sutan Riska dalam kesempatan yang sama menyampaikan terimakasih kepada Danrem yang sudah memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan bagi generasi muda Dharmasraya. Menurutnya, wawasan kebangsaan bagi generasi muda sangat penting agar dapat mencegah paham radikalisme dan terorisme.

"Kurangnya wawasan kebangsaan merupakan sebab berkembangnya paham radikalisme dan terorisme. Dan kegiatan hari ini tentu saja menjadi salah satu langkah bagi kita untuk mencegah paham radikalisme agar tidak berkembang di masyarakat," tandas bupati. (***)
Share:

PKB Kembali Iswandi Anggota DPRD Kota Padang

Padang- Iswandi, anggota DPRD Kota Padang kembali di pinang oleh PKB mau bersedia dicalonkan daerah pemilihan Pauh Kuranji. Fokus di dunia pendidikan dan setiap Senin selalu jadi inspektur upacara.

Melalui kunjungan di sekolah-sekolah, wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mendapat berbagai masukan. Bahkan ada kepala sekolah yang mengajukan proposal untuk pembangunan sekolahnya untuk pembuatan gerbang dan pagar sekolah. Padahal kondisi belajar siswanya sangat memiriskan karena punya meja dan kursi berlobang-lobang.

"Bagaimana para siswa mau menulis dengan baik jika kondisi mejanya bolong-bolong. Saya menyarankan pada Kepsek tersebut agar menukar proposalnya supaya pengajuan anggaran untuk sekolah itu tepat sasaran ",ujar Iswandi, Senin (23/7).

Sejak dilantik tahun 2014 Iswandi selalu duduk  di Komisi IV DPRD Kota Padang, komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan. Selain itu Iswandi juga merasa sesuai dengan latar belakang pendidikannya di IKIP Padang (sekarang UNP).

Penyebaran guru tidak semestinya. Bertumpuk di pusat sekolah. Sarana dan prasarana kurang di pinggir kota. Permendikbud tentang zonasi tidak akan terselenggara dengan baik jika persyaratan untuk itu tidak terakomodir sebagai mana mestinya.

Sapras akan diperjuangkan melalui APBD lewat DAK. Dinas Pendidikan harus mendata jumlah guru dan penyebaran. Seharusnya guru mengajar dekat domisilinya agar kinerjanya maksimal.(*)
Share:

Hibah dan Bansos APBD 2019, Pemkab Dharmasraya Bakal Alokasikan untuk Rumah Gadang dan Jompo

Dharmasraya- Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan membuka secara resmi Sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bertempat di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (23/07). Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Pj. Sekda, Adlisman, para Asisten dan segenap Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Sosialisasi ini, sebut bupati, ditujukan agar semua pihak terkait mengetahui bagaimana proses penganggaran dana Hibah dan Bansos yang menggunakan APBD Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Untuk itu saya minta, semua peserta dapat mengikuti dengan baik kegiatan ini, serta memahami dengan seksama tentang pemberian dana hibah dan bansos ini untuk kesempurnaan penyusunan APBD tahun 2019," ujar bupati.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sendiri, sebut bupati, berecana mengalokasikan dana Hibah untuk pembangunan Rumah Gadang serta Bantuan Sosial untuk orang tua/jompo kurang mampu pada APBD 2019 mendatang. Urusan kegiatan ini, lanjutnya, merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi salah satu pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Namun demikian, rencana kegiatan tersebut akan tercantum dalam RAPBD 2019 apabila SKPD selaku tim evaluasi terhadap usulan dan wali nagari sebagai fasilitator usulan tersebut dapat menjalankan fungsinya, sehingga penganggaran hibah ini sesuai dengan Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang penyusunan APBD 2019 yang menyatakan bahwa usulan kegiatan hibah dituangkan dalam keputusan kepala daerah yang menjadi dasar pencatuman pada KUA dan PPAS dalam bentuk by Name by Address," tandas bupati.(hms/tbs)
Share:

Rombongan DPRD Kabupaten Kampar Kunjungi DPRD Kota Padang

Padang- Rombongan DPRD Kabupaten Kampar diterima oleh Kabag Administrasi DPRD Kota Padang, Yuska Librafortunan, Selasa (22/7).

Dijelaskan dengan gamblang oleh Yuska Librafortunan bahwa pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Atas pertimbangan tersebut, pada tanggal 12 April 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota (tautan: PP Nomor 12 Tahun 2018).

Dalam PP ini disebutkan, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda; b. anggaran; dan c. pengawasan.

Fungsi Pembentukan Perda

Menurut PP ini, program pembentukan Perda (Peraturan Daerah) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

“Rancangan Perda yang berasal dari DPRD  dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) yang dikoordinasikan oleh Bapemperda,” bunyi Pasal 6 ayat (1) PP ini.

Rancangan Perda yang telah disetujui oleh paripurna DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, menurut PP ini, dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

“Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II,” bunyi Pasal 9 ayat (2) PP ini.

Disebutkan dalam PP ini, dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Sementara dalam hal rancangan Perda tersebut tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, menurut PP ini, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

PP ini juga menegaskan, rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

“Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama,” bunyi Pasal 10 ayat (6) PP ini.

Sedangkan rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, menurut PP ini, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna, dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya,” bunyi Pasal 12 PP ini.

Fungsi Anggaran

PP ini menegaskan, fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD, menurut PP ini, dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah,” bunyi Pasal 17 ayat (3) PP ini.

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagamana dimaksud, menurut PP ini, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan.(*)
Share:

Pemkab Dharmasraya Gelar Silaturrahim di Lokasi Candi Padang Roco

Dharmasraya- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar acara silaturrahim dengan masyarakat se Dharmasraya, Jum'at (20/07). Acara yang dipusatkan di lokasi wisata Candi Padang Roco Nagari Siguntur ini turut dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh pemekaran Dharmasraya, tokoh agama, ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan, sebagai inisiator terlaksananya acara ini dalam sambutannya menyampaikan, acara ini ia inisiasi karena ingin mengajak masyarakat untuk kembali mengingat dan mengenang sejarah Kabupaten Dharmasraya.

"Sebagaimana kita tahu, Kabupaten Dharmasraya hari ini adalah jejak peninggalan Kerajaan Dharmasraya di masa lalu. Dari sejumlah penelitian yang pernah dilakukan, keberadaan Candi Padang Roco ini menjadi salah satu bukti, bahwa dahulunya wilayah ini pernah dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Malayu. Ini adalah sejarah besar daerah kita, aset berharga yang Dharmasraya punya, yang tidak boleh kita abai dan lupa," ujar Wabup.

Maka dari itu, melalui kegiatan silaturrahim ini, Wabup mengajak masyarakat Dharmasraya untuk mengingat dan mengenang kembali sejarah yang ada tersebut.

"Kepada Disbudparbora, saya harap juga dapat memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk pengembangan Candi Padang Roco ini sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Dharmasraya. Minimal, setiap tahun, setiap peringatan HUT Kabupaten Dharmasraya, adakan juga acara disini," tukas wabup.

Sementara itu, Wali Nagari Siguntur, Aswat, dalam kesempatan yang sama menyampaikan terimakasih kepada Wakil Bupati yang sudah menginisiasi acara ini. Menurutnya, acara semacam ini memang sudah lama dinanti-nanti, mengingat tonggak sejarah Dharmasraya berada di Nagari Siguntur.

"Kami berharap, acara hari ini berkelanjutan dan betul-betul membawa dampak bagi pengembangan Candi Padang Roco sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kabupaten Dharmasraya," pungkasnya.

Adapun, sebelum menuju lokasi acara, Wabup juga melaksanakan ibadah sholat Jum'at berjamaah dengan masyarakat setempat. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama, dan diakhiri dengan tausiyah agama.(hms/tbs)
Share:

Bertemu Perantau di Batam, Wabup Paparkan Pembangunan Dharmasraya

Dharmasraya- Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan memenuhi undangan silaturrahim dan halal bihalal dari Ikatan Keluarga Dharmasraya (IKDR) Batam di Caffe Bang Jep Bakar Kota Batam, Ahad (22/07). Dalam kesempatan tersebut, wabup turut didampingi Staf Ahli Bidang Hukum, Masheri Yanda Boy dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Ketua IKDR Batam, Trizaldi Putra, dalam kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada Wakil Bupati dan rombongan yang sudah berkenan menyempatkan diri untuk hadir dalam acara tersebut.

"Semoga melalui pertemuan ini, hubungan antara IKDR Batam dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya semakin baik dan harmonis," ujarnya.

Sementara itu, Wabup dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa senang dan bangganya bisa hadir di tengah-tengah keluarga perantau Dharmasraya yang berdomisili di Kota Batam. Apalagi, dalam kesempatan itu juga turut hadir beberapa anggota DPRD Kota Batam, yang merupakan warga Kabupaten Dharmasraya sendiri. Seperti diantaranya Alex Guspaneldi dan Syukri Farial Caniago. Serta juga hadir Buya Darlispun yang juga akan maju pada Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Wabup mengapresiasi IKDR Batam di bawah komando Trizaldi Putra yang telah menyelenggarakan acara ini. Wabup meyakini, pertemuan-pertemuan semacam ini dapat mempererat hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan perantau Dharmaraya yang berdomisili di Kota Batam.

"Pertemuan silaturrahim ini sangat penting dan strategis. Selain terjalinnya komunikasi antar sesama perantau, ini juga dapat menjadi wadah bagi perantau untuk mengetahui kondisi kampung halaman. Serta sebagai legal standing bagi perantau untuk dapat memberikan dukungan moril pada peningkatan pembangunan di kampung halaman," tukuk Wabup.

Di hadapan para perantau, wabup juga memaparkan sejumlah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastrtuktur dan juga perekonomian masyarakat.

Beberapa diantaranya yang disampaikan wabup pada kesempatan itu adalah telah dilanjutkannya pembangunan RSUD yang sebelumnya sempat terbengkalai selama lebih kurang 5 tahun. Kemudian, akan dibangunnya jembatan pulai, islamic centre, sentra IKM Logam untuk wilayah Sumatera di Dharmasraya, dan sejumlah pembangunan lainnya.

Di akhir sambutannya, wabup juga menghimbau para perantau Dharmasraya dimanapun berada agar dapat memainkan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mampu memberikan peranan positif serta selalu menciptakan suasana kondusif dalam pembangunan.

"Pandai-pandailah dalam menempatkan diri di rantau. Kami yakin masyarakat Dharmasraya mampun berkiprah di berbagai bidang. Membangun diri, kelompok dan pada akhirnya membangun masyarakat di mana kita berdomisili secara keseluruhan. Jadikan tempat merantau sebagai rumah, keluarga dan tempat mengabdi serta berkarya. Namun jangan lupa, tetaplah diingat kampung halaman sebagai sebuah ikatan rasa, cinta akan kampung halaman," pungkas wabup.(hms/tbs)
Share:

Perda Pertanggungjawaban APBD 2017 Ditetapkan

Dharmasraya, mediaterobos.com- Setelah menyampaikan pendapat akhir dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD, Sabtu (21/07) siang, enam fraksi di DPRD Kabupaten Dharmasraya akhirnya resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam kesempatan rapat tersebut menyampaikan terimakasih atas setiap masukan dan saran yang disampaikan oleh pihak DPRD selama proses penetapan Ranperda tesebut berlangsung hingga ditetapkan menjadi Perda pada hari ini. Menurut bupati, setiap pendapat yang disampaikan oleh setiap fraksi memiliki arti dan makna sebagai salah satu evaluasi atas pelaksanaan APBD 2017.

"Sebagaimana pendapat dan pemikiran anggota dewan yang masih menemukan beberapa kelemahan atau kekurangsempurnaan dalam menjalankan APBD sekaligus mengandung harapan agar APBD di masa datang akan lebih baik dalam pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya, sangat kami hargai dan akan kami jadikan bahan evaluasi untuk masa yang akan datan," ujar bupati.

Semua catatan, tanggapan atau saran yang disampaikan oleh anggota DPRD, sambung bupati, akan dijadikan masukan dan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD di masa mendatang.

"Sehingga APBD yang merupakan dokumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat menjadi sarana dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang muaranya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas bupati.
Share:

Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD

Dhrmasraya- Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD ini disampaikan bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jum'at (13/07).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Ampera Dt Labuan Basa itu, bupati menanggapi setiap pertanyaan, masukan serta kritikan yang disampaikan oleh setiap fraksi. Beberapa diantaranya terkait saran dan masukan anggota dewan agar pemerintah daerah mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan mengambil langkah-langkah kongkrit terkait kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih inovatif dan persuasif terhadap penunggak pajak maupun retribusi daerah.

Menanggapi hal ini, bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka optimalisasi pencapaian target PAD. Diantaranya adalah layanan pembayaran PBB P2 melalui mesin ATM dimana pembayaran PBB P2 telah dapat dilakukan pada seluruh mesin ATM milik Bank Nagari. Sehingga memudahkan dalam pembayaran PBB P2 dan wajib pajka tidak perlu lagi mengantri di bank untuk membayar pajak. Inovasi ini, sebut bupati, akan dikembangkan untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang lainnya.

Adapun tindakan persuasif terhadap penunggak pajak daerah maupun retribusi daerah, dijelaskan bupati, pemerintah daerah hanya baru melaksanakan pada PBB P2 dan beberapa objek pajak lain dengan cara mendatangi wajib pajak dan memberikan sanksi terhadap objek pajak penunggak.

"Dalam penagihan pajak kita belum mempunyai tenaga profesional sebagai syarat legal penagihannya seperti tenaga tim penilai, penyidik, dan juru sita yang semua harus bersertifikasi. Namun demikian, saat ini pemerintah daerah telah merencanakan untuk membekali sumber daya aparatur yang ada guna mengikuti pendidikan terhadap profesi tersebut," papar bupati.

Kemudian, terkait pertanyaan anggota dewan tentang keseriusan pemerintah daerah dalam menginventarisasi aset daerah, guna menyelematkan aset-aset yang dimiliki daerah, dijelaskan bupati bahwa pemerintah daerah secara berkala terus melaksanakan inventarisasi aset setiap tahunya, serta melaksanakan sensus barang milik daerah setiap lima tahun sekali.

"Saat ini kami sedang melaksanakan sensus barang milik daerah dengan memperhatikan data perkembanhan aset semenjak sensus yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 lalu. Dengan sensus ini diharapkan diperoleh data konkrit terkait kondisi masing-masing aset daerah," terang bupati.

Bupati juga mengatakan, saat ini pemerintah daerah sedang menyusun perbup tentang pengamanan barang milik daerah. Diharapkan dengan selesainya dan tersosialisasikannya perbup ini nantinya, keseluruhan barang milik daerah Kabupaten Dharmasraya dapat terinventarisir dan terkelola dengan baik.

Kemudian lagi, menyangkut pertanyaan anggota dewan mengenai tingginya SILPA tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp 31 milyar lebih, diuraikan bupati bahwa SILPA tersebut berasal dari tunjangan profesi guru triwuan IV terutang tahun 2017 sebesar Rp 12,3 milyar yang dibayarkan pada bulan Januari 2018. Kemudian sisa dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi bencana yang pekerjaannya dilanjutkan tahun 2018 sebesar Rp 13,2 milyar. Kemudian tunjangan khusus guru sebesar Rp 402 juta merupakan kelebihan pembayaran tunjangan khusus guru tahun 2017 yang akan dikompensasikan oleh pemerintah pusat nantinya pada saat transfer dana tunjangan khusus guru tahun 2018. Serta lanjutan DAK RSUD oada tahun 2018 sebesar Rp 5,6 milyar.

"Dari data tersebut, terlihat bahwa SILPA tahun 2017 bukanlah merupakan penghematan belanja, namun lebih disebabkan karena tertundanya pekerjaan atau pembayaran yang seharusnya menjadi beban di tahun 2017 namun baru dibayarkan pada tahun 2018," jelas bupati.

Di akhir sambutannya, bupati menyampaikan terimakasih kepada seluruh fraksi DPRD yang sudah menyampaikan pandangan umumnya. Menurut bupati, ini menandakan DPRD memiliki semangat yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk kemajuan Kabupaten Dharmasraya.

"Kami menyadari jawaban dan penjelasan ini masih terdapat kekurangtepatan dan kekurangsesuaian dengan maksud dan harapan anggota dewan. Untuk itu kami mohon maaf, mudah-mudahan kekurangan tersebut tidak mengurangi makna atas apa yang telah kami sampaikan," pungkas bupati.(hms/tbs)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.