Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ April 2018 ~ Sorot Sumatera

Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, Pimpin Paripurna Berikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati 2017

PARIWARA DPRD KABUPATEN AGAM

Agam-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna Istimewa tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam tahun 2017, di Aula Utama DPRD Agam, Jum'at (27/4/2018). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra , didampingi Wakil Ketua Lazuardi Erman, Suharman,  Taslim dan seluruh anggota Dprd  Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Anggota DPRD Agam, Sekretaris DPRD Indra, serta Kepala OPD. Kepala BUMN,BUMD dan awak media

Rekomendasi DPRD Agam terhadap LKPJ Bupati 2017 itu disampaikan oleh juru bicara DPRD Helmon. Ia menyampaikan DPRD Agam telah melakukan pembahasan sebagai salah satu wujud dari fungsi pengawasan dalam tata pemerintahan daerah, maka DPRD memberikan catatan penting berupa rekomendasi atas LKPJ Bupati Agam 2017. 

"Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, untuk itu DPRD Agam memberikan beberapa catatan seperti, meningkatkan penerimaan pemungutan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah melihat berapa potensi yang ada. Selain itu pajak hotel dan restoran penerimaan pajaknya belum optimal dibandingkan dengan potensi PAD 2017. Hal itu perlu kita carikan solusinya sehingga terpungut secara optimal. Untuk itu upaya tersebut antara lain dengan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak," kata Helmon.

Ia menambahkan, bertitik tolak dari realisasi pendapatan tahun 2017, terlihat bahwa target kinerja pendapatan pada APBD tahun 2017 terlalu kecil, kemudian kondisi di lapangan sudah banyak perubahan-perubahan data kepemilikan maupun status lahan dari objek pajak. 


"Untuk itu, pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 supaya diperbaharui. Kami menilai perlu peningkatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan inovasi dan program kegiatan dengan dukungan pembiayaan seperti halnya pendapatan PBB-P2 dan BPHTB," ungkapnya.


Sedangkan belanja daerah, Helmon menyampaikan, secara umum kegiatan pada OPD dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana yang bersumber dari bantuan keuangan povinsi. 

"Hal ini dapat dimaklumi karena keterlambatan regulasi dari pemerintah provinsi, sehingga DPRD dapat menerima penjelasan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah daerah dengan catatan kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga pencapaian target RPJMD terealisasi dengan baik," kata Helmon lebih lanjut. 
R
Sementara itu, untuk pembiayaan daerah pada tahun 2017, dikatakannya, DPRD Kabupaten Agam dapat menerima dan memahami capaian sembilan priogram prioritas. Meski begitu ia mengatakan perlu ditingkatkan lagi capaiannya agar dapat tercapai secara keseluruhan dengan baik.

Ia menambahkan untuk mewujudkan kualitas sumber daya yang cerdas, sehat beriman, dan berkarakter DPRD Agam merekomendasikan agar lebih ditingkatkan lagi, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama melalui kementrian PAN-RB untuk penambahan aparatur untuk bidang yang dibutuhkan.

“Untuk prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, kami menekankan agar data kependudukan utamanya data peduduk miskin dapat disajikan dengan baik sehingga data pengatasan kemiskinan dapat ditargetkan pencapaiannya dimasa yang akan datang,” jelasnya.

Pada prioritas pengembangan pariwisata unggulan DPRD Agam menekankan agar Pemda lebih serius dalam pengelolaan pariwisata sehingga akan meningkatkan dan lebih profesional lagi dengan  melakukan pengembangan terhadap objek-objek wisata yang ada. 

Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Agam atas kerjasama dan dukungan terhadap pemda pelaksanaan pengelolaan pemerintahan.

"Dengan banyaknya rekomendasi ini, tentu banyak juga manfaatnya dalam meningkatkan kinerja kita besama dalam pembangunan Kabupaten Agam lebih baik kedepannya," ujar Wakil Bupati Agam tersebut.(rel) 


Share:

DPRD Padang Sangat Menyayangkan Aturan Perwako Nomor 11 Tahun 2018

Suara Parlemen-Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa tetap mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk membatalkan atau merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 11 tahun 2018 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

"Kami tetap mendesak perwako tersebut dibatalkan atau direvisi. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berjuang untuk itu," tegas pria yang akrab disapa Esa ini.

Bahkan, kata Esa, ia bersama fraksinya tetap meminta Perwako Nomor 11 tahun 2018 yang dianggap mengebiri bantuan sosial kepada masyarakat tersebut untuk dibatalkan. Ia selama ini mendesak agar DPRD Padang mengeluarkan surat rekomendasi pembatalan.

"Cuma saya tidak tahu, karena ada pimpinan yang bilang tidak usah mengeluarkan rekomendasi, tetapi cukup pembicaraan pimpinan dengan pemko. Sekda memang mengatakan akan memperbaiki, tetapi bagian mana yang diperbaiki, belum kelihatan bagi kita," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini. 

"Selain itu yang menjadi pertanyaan, kenapa perwako tersebut lebih dahulu dikeluarkan, sedangkan Perda nya saja belum lahir," pungkasnya. 

Sementara Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan mengenai Perwako Nomor 11 Tahun 2018 yang di terbitkan 24 Januari 2018 oleh Walikota 
 jelang beliau cuti kemaren itu memang dari DPRD Padang sangat menyayangkan karena dengan aturan Perwako tersebut dinilai terjadi pemangkasan anggaran luar biasa pada kategori besaran anggaran pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

"Tapi apa yang kita harapkan agar  Perwako ini untuk ditinjau ulang kembali sudah disampaikan kepada Sekda dan saat ini kan masih belum ada finalisasinya, " kata Elly ketika dikonfirmasi media ini, Jum'at (27/4) melalui selulernya.

Elly mengatakan, sebab dari Sekda sendiri tentunya akan menyampaikan hal ini pada Walikota dalam mengambil kebijakan untuk merubahnya.Sementara walikota kan sekarang lagi cuti, sehingga dalam mengambil kebijakan tidak bisa dilakukan oleh Pjs Walikota saat ini, dan ini tentu menunggu hingga bulan Juni atau Juli  nanti,"  ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikan, kita akan buat agenda untuk duduk bersama lagi guna membahas persoalan mengenai Perwako Nomor 11 Tahun 2018 ini. Intinya untuk merubah atau mengambil kebijakan harus kita lakukan melalui rapat. Harus duduk bersama antara eksekutif dan legislatif, " ungkap Kader Gerindra ini.
Share:

Anggota DPRD Padang Aprianto, Minta Ketua RT lakukan data ulang Pada Masyarakat

Suara Parlemen-Adanya program dari Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 11 tahun 2018 terkait bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu memang sangat bagus sekali. Namun untuk realisasinya ada aturan dimana bantuan hanya bagi keluarga yang sebelumnya telah pernah menerima bantuan dari pemerintah dan masuk dalam database di Dinas Sosial Kota Padang. 

Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Padang, Aprianto menyampaikan harus dilakukan verifikasi ulang mengenai data untuk bantuan keluarga kurang mampu ini. Dimana sesuai dengan Perwako No.11 Tahun 2018, disana ada beberapa item untuk bantuan sosial yakni seperti bantuan modal usaha bagi keluarga tidak mampu dan bantuan pendidikan.

Menurutnya, data yang ada saat ini sudah tidak Valid lagi, kenapa demikian?, karena data yang ada saat ini di Kelurahan maupun Dinas Sosial adalah data lama, sementara kondisi saat ini tentunya sudah pasti ada perubahan.

"Ada keluarga yang bisa dikatakan sudah mampu masih saja menerima bantuan, sementara masih banyak keluarga yang betul betul membutuhkan bantuan sama sekali tidak pernah menikmati bantuan, " ujar kader PDI Perjuangan ini saat dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (26/4) malam.

Lebihlanjut disampaikan, seharusnya untuk penerima bantuan ini harus benar-benar keluarga tak mampu sesuai kondisi saat ini.  Harus di data ulang lagi, jangan bantuan itu hanya bagi keluarga yang sudah pernah medapatkan kartu bantuan yang dahulu saja, bisa jadi saat ini kehidupan mereka sudah membaik. 

Aprianto menegaskan, selaku wakil rakyat dia tidak ingin masyarakat di Dapil nya yang betul-betul membutuhkan bantuan karena memang keluarga kurang mampu, namun dengan adanya aturan ini mereka tidak mendapatkan apa sebenarnya yang pantas mereka dapatkan. Jangan dengan adanya aturan itu akan menjadi ketimpangan sosial ditengah masyarakat. 

"Selain itu ia juga menekankan,  bagi keluarga yang belum masuk data di Dinas Sosial, sementara memang keluarga tidak mampu, Aprianto mengatakan itu merupakan tanggung jawabnya setiap RT untuk lakukan data ulang dan harus didampingi pihak Kelurahan maupun dinas terkait agar tidak terjadi kong kalikong dalam melakukan pendataan nantinya," katanya. 

Dimana dalam hal ini harusnya sekali enam bulan atau minimal satu tahun sekali harus dilakukan verifikasi data warga kurang mampu ini disetiap kelurahan. Tugas RT nanti memberikan data terbaru ke pihak Kelurahan setempat dan pihak Kelurahan ke dinas sosial. Sehingga setiap kelurahan mempunyai data valid terbaru. 

Saya ingatkan, ini adalah bantuan bagi mereka yang benar benar adalah keluarga tak mampu, jangan main - main untuk realisasinya. Sebab dalam realisasinya nanti memang diusulkan melalui pokir dewan. Jadi saya tidak ingin warga di Dapil saya yang betul-betul membutuhkan bantuan menjadi kecewa nantinya.

"Bantuan itu direalisasikan melalui pokir dewan yang disalurkan bagi keluarga tidak mampu. Alangkah bahagianya ketika nanti pokir ini bisa dinikmati oleh keluarga yang benar benar tidak mampu, itu adalah  kepuasan bathin tersendiri," ungkap Kader PDI Perjuangan ini.
Share:

Pemkab Dharmasraya Gelar BIMTEK Penyusunan JRA

Dharmasraya, - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah, bertempat di Auditorium Dharmasraya, Rabu (25/04). Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Majuni Susi, itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan.

Panitia Penyelenggara Acara, Sutan Jarisman, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya untuk memenuhi amanat Undang-undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip.

"Bimtek ini dimaksudkan sebagai wahana koordinasi seluruh OPD dalam merumuskan kebijakan penyusutan Arsip yang diselenggarakan. Serta melatih pencipta Arsip OPD agar mampu menentukan masa hidup dan nilai guna arsip," paparnya.

Sementara itu, Wabup dalam sambutan dan arahannya menyampaikan, saat ini masih terdapat pemahaman bahwa arsip yang masih sesekali digunakan dianggap masih aktif dan arsip yang sudah tidak digunakan lagi disebut inaktif. Akibat dari keterbatasan pemahaman terhadap arsip maka terjadi penumpukan arsip yang berada di setiap bidang sebagai pencipta arsip, bahkan membuat penuh ruang kerja.

"Untuk itu kepada seluruh OPD agar segera dapat menyusun dan membuat Jadwal Retensi Arsip per urusan pemerintahan daerah yang dijalankannya, sehingga dapat dikelompokkan mana arsip yang akan dimusnahkan dan mana arsip yang bernilai permanen untuk dijadikan arsip statis yang selanjutnya dapat disimpan di Depo Arsip Kabupaten Dharmasraya," tegas wabup.

Adapun, kegiatan ini diikuti oleh 52 peserta yang terdiri dari Sekretaris OPD dan pejabat yang membidangi urusan pemerintahan yang akan disusun retensi arsipnya. Kegiatan ini dimoderatori langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Drs. Irsyad, MM
Share:

Anggota DPRD Kota Padang,Pertanyakan Bantuan Ke Aceh

Suara Parleme-DPRD Kota Padang mencecar Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Epi Santoso terkait penyaluran bantuan zakat pada hearing Komisi IV DPRD Kota Padang  dengan (Baznas), Senin, 23 April 2018. 

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Ketua Komisi IV, Maidestal Hari Mahesa, Jumadi, Iswandi Muchtar dan anggota dewan lainnya.

Sementara Epi Santoso didampingi beberapa orang pimpinan Baznas lainnya. Padahal, beberapa kali hearing sebelumnya, Epi Santoso selalu diwakili bawahannya. 
Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mengaku heran, jika kepengurusan Baznas belum ada ditangan pengurus Baznas, maka gaji atau honor yang mereka terima selama ini tentulah ilegal. 

Bahkan, Wakil Ketua DPRD Padang Padang, Wahyu Iramana Putra meminta pengurus Baznas Kota Padang memperlihatkan SK kepengurusannya. 

Sebab, dari awal Wahyu melihat Epi Santoso memaparkan program dan jawabannya tanpa pembuktian surat-surat otentik yang seharusnya diperlihatkan kepada anggota Komisi IV DPRD Kota Padang.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso menjelaskan informasi miring yang beredar di tengah-tengah masyarakat, diantaranya terkait pendistribusian zakat yang ditenggarai tak tepat sasaran. 

"Saya juga mempertanyakan masalah pemberhentian pegawai Baznas yang sewenang-wenang tanpa penjelasan," pungkas Esa.

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar, Jumadi meminta Epi Santoso menjelaskan bantuan Baznas Kota Padang ke luar Kota Padang, misalnya bantuan untuk memperbaiki rumah korban gempa di Aceh. 

"Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara di Kota Padang sendiri banyak yang mengharapkan bantuan dari Baznas Kota Padang," cecar Jumadi. 

Menjawab pertanyaan anggota dewan, Epi Santoso mengatakan, Baznas Kota Padang tahun 2017 mendapat penghargaan khusus dari Kementerian Agama sebagai Baznas terbaik di Indonesia. Kemudian untuk tahun 2017 sampai tahun 2018 ditunjuk sebagai rujukan dalam pengelolaan zakat untuk wilayah Sumatera. 

"Akibatnya, kami banyak menerima kunjungan-kunjungan Baznas kabupaten dan kota lainnya," ungkapnya bangga.

Mengenai bantuan ke Aceh, Epi Santoso menjelaskan, dananya bukan bersumber dari dana zakat, tetapi program khusus dan atas intruksi Baznas Pusat untuk menggalang kerjasama bantuan kabupaten/kota. Sama dengan intruksi penggalangan bantuan untuk Syiria dan Palestina.

Namun, Maidestal Hari Mahesa meminta Epi Santoso surat-surat otentik terkait instruksi Baznas Pusat tersebut. Sebab, jika benar itu instruksi Baznas Pusat, tentu ada surat-surat otentiknya. 

“Mohon tunjukan surat-surat tersebut kepada kami agar masyarakat Kota Padang merasa puas dengan informasi ini," cakapnya.

Mengenai surat otentik yang diminta anggota dewan, Epi Santoso berjanji akan memperlihatkannya pada pertemuan berikutnya.
Share:

Sosialisasi Pemilu, KPU Dharmasraya adakan kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya

Dharmasraya, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya melaksanakan kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya, di Halaman Sekretariat KPU, Sabtu (21/04). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj.Sekda Dharmasraya, Adlisman.

Menurut Ketua KPU Dharmasraya, Yanuk Sri Mulyani, kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka menyongsong satu tahun Pemilu Serentak 2019 itu dilaksanakan secara serentak oleh seluruh KPU se Indonesia.

"Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait segala informasi tentang pelaksanaan pemilu 2019 mendatang. Serta sebagai sarana untuk mengajak masyarakat agar turut berpatisipasi dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemilu," tukas Yanuk.

Kata Yanuk, pada tahun 2014 yang lalu partisipasi masyarakat dalam memilih mencapai 80,95%. "Dengan adanya Sosialisasi melalui pagelaran seni dan budaya ini, kita harap partisipasi pemilih di Kabupaten Dharmasraya bisa lebih meningkat lagi," tukuk Yanuk.

Sementara itu, Sekda, dalam sambutannya menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat bisa tahu dan paham sekaitan dengan proses dan tahapan pemilu.

"Kegiatan ini juga kita harapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar pemilu yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih nantinya," pungkas Sekda.
Share:

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dharmasraya Menggelar Intermediate Training (Latihan Kader II)

Dharmasraya- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Dharmasraya menggelar Intermediate Training (Latihan Kader II), di Auditorium Dharmasraya, Selasa (24/04).

LK II yang diikuti oleh 35 kader HMI ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H.Amrizal Dt Rajo Medan. Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Dharmasraya, Deniansyah Sayuti, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Wabup dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan, sebut Wabup, kegiatan ini dapat melahirkan kader-kader yang mampu berpikir kritis dan bersikap sensitif dalam menjawab tantangan zaman ke depan.

"Tidak hanya itu, HMI juga kita harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah serta memberikan citra positif di tengah-tengah masyarakat," pungkas wabup.

Adapun, menurut Ketua Panitia Pelaksana,

Rahmad Ramli, kegiatan LK II HMI ini akan dilaksanakan dari tanggal 24 April hingga 1 Mei 2018.
Share:

DPRD Kota Padang Adakan Seminar Tentang Pengawasan Keberhasilan Pilkada Kota Padang

Suara Parlemen-DPRD Kota Padang mengadakan seminar dan lokakarya tentang efektifitas pengawasan menentukan keberhasilan Pilkada Kota Padang Tahun 2018. Seminar dilaksanakan di Hotel Emersia Batusangkar, mulai tanggal 23 sampai dengan 28 April 2018.

Demikian penjelasan Kabag Administrasi Sekretariat DPRD Kota Padang, Yuska Librafortunan selaku PPTK pada wartawan lewat ponsel.

Keberhasilan dan kegagalan pilkada seringkali ditentukan banyak faktor dan aktor. Diharapkan badan pengawasan pemilu (Bawaslu) hendaknya menjadi leading sector yang mensinergikan seluruh potensi daerah dalam mewujudkan efektifitas pengawasan menentukan keberhasilan Pilkada Kota Padang Tahun 2018.

Menurutnya, kegiatan tersebut mengacu pada penjelasan tersebut, Bawaslu mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

Kekuatan dan kelemahan atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya  komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

Yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi atau paksaan dan iming-iming atau bujukan, jabatan, barang, dan uang atau money politics, jelasnya.

Keterbatasan kewenangan Bawaslu dapat dilihat dari keterbatasannya mulai dari menerima laporan sampai dengan meneruskan kepada pihak yang berwenang. Keterbatasan kewenangan inilah yang membuat proses penegakan hukum pemilu khususnya penindakan di bidang tindak pidana pemilu dirasakan oleh berbagai pihak masih sangat kurang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. 

Tentunya akan sangat berbeda bila Bawaslu diberi kewenangan secara utuh dalam penanganan dan menindakan pelanggaran pidana politik (pidana pemilu) yang dimulai dari temuan pelanggaran/ penerimaan laporan pelanggaran, penyidikan, dan penuntutan hingga pada penetapan hukuman. 

Mengenai penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik, kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada memberikan rekomendasi, dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya, yakni penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani dalam sistem peradilan pidana. 

Rekomendasi pelanggaran administrasi disampaikan ke KPU, dan rekomendasi pelanggaran kode etik disampaikan ke DKPP. Dalam pelaksanaan kewenangan ini, hasil pengawasan pemilu selama kurun waktu 2010-2014 telah menunjukkan peran aktifnya pengawasan. 

Hal itu ditandai oleh banyaknya rekomendasi yang disampaikan Bawaslu kepada KPU dan DKPP dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Kerangka Kelembagaan Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. 

Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu.
Share:

Pemkab Dharmasraya Gelar Rakor TPID

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I yang diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Perekenomian dan SDA Setdakab Dharmasraya, di Auditorium, Senin (23/04).

Rakor ini turut dihadiri oleh Pj. Sekda Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, selaku Ketua Harian TPID Dharmasraya. Kemudian Kepala Divisi Advisori dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII Sumatera Barat, Bimo Epiyanto, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Barat, Heri Nofriadi, Kepala BPS, Kepala Perbankan, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Dharmasraya.

Kepala Bagian Administrasi Perekenomian dan SDA Setdakab Dharmasraya, Novendri, mengatakan, kegiatan ini mempunyai tujuan koordinasi antara Pemkab Dharmasraya dengan stakeholder dalam pengendalian inflasi daerah untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil.

Sementara itu, bupati dalam sambutan dan arahannya mengatakan, inflasi menjadi faktor penting dalam perekonomian. Apabila inflasi tidak terkendali, maka dapat membuat kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu.

"Oleh karena itu keberadaan TPID diharapkan dapat memantau sedini mungkin ancaman meningkatnya inflasi daerah dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Keberadaan TPID ini menjadi penting dan efektif karena daerah menyumbang 60 persen dari faktor penyebab inflasi," tukas bupati.

Bupati juga berharap, seluruh peserta Rakor TPID agar dapat memanfaatkan kesempatan dan waktu yang tersedia, sekaligus menjalin kerjasama yang lebih baik dan berbagi ilmu serta pengalaman, agar Kabupaten Dharmasraya senantiasa dapat menjaga stabilitas harga sembako agar upaya peningkatan kesejahteraan dapat dicapai.
Share:

Bupati Dharmasraya Tinjau Pelaksanaan UNBK Tingkat SMP Di Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya,- Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, M.Yusuf dan Kepala Dinas Pendidikan, Marius, meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di Kabupaten Dharmasraya, Senin (23/04).

Dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh bupati di beberapa sekolah, pelaksanaan UNBK berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan.

Pada kesempatan itu, bupati juga tampak memberikan motivasi dan semangat kepada siswa yang akan melaksanakan ujian.

Selain itu, guna mendukung kelancaran pelaksanaan UNBK, bupati juga memberikan instruksi kepada Wali Nagari untuk melakukan koordinasi dengan pihak PLN untuk tidak melakukan pemadaman listrik selama proses ujian berlangsung.
Share:

DPRD Kota Padang Adakan Rapat Dengan Bazda Kota Padang

Suara Parlemen-Komisi IV DPRD Padang, dipimpin Maidestal Hari Mahesa mengadakan rapat dengar pendapat dengan Baznas Kota Padang laksanakan pertemuan di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (23/4).

Ketua Komisi IV yang akrab dipanggil Esa ini mempertanyakan SK pada Epi Santoso karena ia salah satu pengurus partai politik di Kota Padang. Sementara dalam UUD sudah mengatur bahwa pengurus partai tidak diperbolehkan menjabat suatu pimpinan lembaga tertinggi.

Sementara Walikota menunjuk dan meng-SK-kan-Epi Santoso sebagai pimpinan dan jelas menyalahi aturan namanya, terang Esa.

Dalam pertemuan Komisi IV DPRD Padang  dipimpin Ketuanya, Maidestal Hari Mahesa. Esa mempertanyakan soal Surat Keputusan Kepengurusan Baznas Kota Padang oleh Walikota Padang. Selain itu Ketua DPC PPP Kota Padang ini juga menanyakan program kerja dari Baznas dan pemecatan pegawai Baznas, tanpa konfirmasi kepada mereka.

Kemudian Esa menyoalkan program yang ada seperti penyaluran zakat kepada siapa saja, modal usaha ke kelompok mana saja dan persoalan lainnya. Ini disinggung karena sudah banyak laporan masyarakat terkait lembaga ini tidak sesuai dengan aturan.

Sementara Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, Epi Santoso menyampaikan SK Kepengurusan pimpinan Baznas saat ini keberadaannya ada di Kesra Kota Padang. Tentu jika Komisi IV DPRD menerima menunggu nanti akan kita serahkan. 

Epi Santoso mengaku hanya bekerja tentu ada SK dan sesuai aturan dari Pusat. Jika tidak ada SK bagaimana kita bergerak.

Epi Santoso menjelaskan tentang siapa penerima zakat dan modal usaha yaitu masyarakat yang berhak menerimanya.

Pihaknya tidak pernah menyalurkan zakat kepada warga yang serba ada, namun hanya menyalurkan kepada fakir, miskin, amil, fi sabilillah dan lain sebagainya. Tentang pemecatan pegawai Baznas tanpa sepengatahuan mereka itu tidak benar informasinya, jelas Epi.

" Jika mereka tidak salah, kenapa pegawai kita berhentikan, " ujar Epi kepada wartawan usai pertemuan di DPRD. Epi Santoso menerangkan, pegawai yang dipecat beberapa waktu lalu ialah karyawan yang menggunakan dana Baznas tanpa pemberitahuan dan izin. 

Menurut Epi Santoso, sesuai aturan, karyawan yang melakukan hal itu bisa diberhentikan. Kemudian tentang voucher belanja bagi warga pada bulan suci ramadhan nanti, saat ini belum bisa dipastikan, sebab jumlah anggaran yang ada tidak cukup dalam penyalurannya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa tidak puas dengan jawaban pimpinan Baznas, sebab data yang diberikan belum akurat dan pertemuan bersama Baznas akhirnya diundur pada Senin (30/4) nanti.
Share:

HJK Pessel Ke 70 Tahun Meriah,pertama kalinya Diadakan di Objek Wisata Pantai Carocok

PARIRAWA HUT KABUPATEN PESISIR SELATAN KE-70


Painan-Pantai Carocok Painan jadi Pilihan untuk menyambut HUT ke-Tujuh Puluh Tahun (70) Kabupaten Pesisir Selatan Yang dilaksanakan Rapat Paripurna    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk  Minggu (15/04) 

Paripurna yang berlangsung meriah itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putra dan dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Dirjen Penyedian Perumahan Kementerian PUPR, Ir Khalawi, Komisaris Utama BRI Pusat, Andrinof Chaniago, Bupati Pessel, Hendrajoni, Wakil Bupati, Rusma Yul Anwar, anggota DPRD kabupaten dan anggota DPRD provinsi, Forkopimda, tokoh perantau, pemuka masyarakat, niniak mamak dan sejumlah undangan lainnya.

Bupati Pessel, Hendrajoni mengatakan, bahwa Hari Jadi Kabupaten Pessel merupakan momentum sejarah daerah untuk memberi semangat dalam meningkatkan pembangunan disegala sektor. m
enurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD selama ini berjalan dengan baik, hal itu terbukti dengan banyaknya kesepakatan yang direalisasikan dalam program kegiatan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas
"Alhamdulillah, peringatan Hari Jadi Kabupaten (HJK) merupakan sejarah bagi kita semua. Sebab, pertama kalinya digelar Paripurna  di Objek Wisata Pantai Carocok," sebutnya dengan bangga. Bupati mengatakan, hal itu bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat bisa bersama-sama memperingati Hari Jadi Kabupaten, sekaligus menyaksikan dan ikut memeriahkan hari bersejarah tersebut.
"Peringatan Hari Jadi Kabupaten juga bertujuan untuk evaluasi tentang sejauhmana penyelenggaraan pemerintaha

Din, pembangunan dan ekonomi, serta pelayanan terhadap masyarakat selama ini," ucapnya.katakan Bupati, untuk melihat keberhasilan kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dapat diketahui melalui capaian indikator makro pembangunan daerah. Hal itu sesuai dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017, dimana terdapat beberapa indikator makro pembangunan di Pesisir Selatan yang menunjukkan kecenderungan positif.

"Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 5,3 persen yang menempatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Dan kondisi ini memberikan iklim yang positif dalam pembangunan daerah serta membuka peluang investasi dan lapangan usaha di Pessel selama tahun 2017," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, PDRB perkapita juga mengalami peningkatan dari 9,8 juta rupiah menjadi 10,7 juta rupiah atau naik sekitar 7,7 persen. Menurut Bupati, hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM), lanjut Bupati, angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan. Indikator lain yang juga dapat dilihat adalah turunnya jumlah penduduk miskin dari 35.860 jiwa menjadi 35.052 jiwa atau dari 7,9 persen menjadi 7,79 persen.

Sementara itu, juga terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 11,69 persen menjadi 5,95 persen di tahun 2017. Peningkatan capaian indikator makro pembangunan tersebut menunjukkan bahwa geliat pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Jadi, hal ini terwujud berkat sinergi pemerintah daerah dengan berbagai pihak, yakni masyarakat, pihak swasta, Forkopimda dan anggota DPRD sebagai representasi masyarakat Pessel," sebutnya.

Ditambahkannya, keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah pusat. Hasil evaluasi tersebut merupakan prestasi bagi daerah dan menjadi kebanggaan masyarakatnya. Menurutnya, Pessel juga mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai anugerah tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

"Disisi lain, pemerintah daerah juga berhasil memperoleh nilai SAKIP B dari sebelumnya CC. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Artinya pemerintah daerah sudah mulai efektif dan efisien dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi dan tatakelola keuangan daerah," jelas Bupati.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit pada kesempatan itu, sangat mengapresiasi Pemkab Pessel yang telah melakukan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Kegiatan pembangunan dilaksanakan selama ini telah memperlihatkan hasil dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

"Pembangunan yang dilaksanakan itu betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat, khususnya untuk peningkatan ekonomi seperti pembangunan sarana dan prasarana pasar modren pada masing-masing kecamatan, jalan, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya," ungkapnya.

Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmato Putra dalam pidatonya menyampaikan, bahwa HJK merupakan suatu momentum penting hari bersatunya masyarakat Pessel. Memperingati Hari Jadi Kabupaten kata dia, tak sekadar menggelar sebuah pesta saja, namun lebih kepada memaknai bagaimana upaya meningkatkan semangat dan kepedulian pemerintah daerah dalam melayani rakyatnya.

"Kita harapkan melalui hari jadi Pessel yang ke 70, hendaknya bisa dinilai apa saja yang sudah dicapai daerah untuk masyarakatnya. Kemudian melakukan evaluasi kedepan untuk perubahan kearah yang lebih baik lagi," sebutnya.(*)


Share:

Wabup Apresiasi Kegiatan Kesehatan Gratis

Dharmasraya, - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Dharmasraya berikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat Kecaman Sembilan Koto. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke-110 itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H.Amrizal Dt Rajo Medan.

Turut hadir dalam kegiatan HBDI yang diinisiasi oleh IDI Kabupaten Dharmasraya ini Ketua IDI wilayah Sumatera Barat, dr. Pom Harry Satria, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr. Hj Merry Yuliesday, Kepala OPD Kabupaten Dharmasraya, Camat, Wali Nagari se Kecamatan Sembilan Koto dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan yang melibatkan total 80 dokter yang tergabung dalam IDI, dibantu petugas medis dari RSUD Sungai Dareh dan Puskesmas serta Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya itu dalam kegiatannya di Kecamatan Sembilan Koto kali ini melayani tujuh pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat.

Tujuh pelayanan medik spesialistik itu meliputi pelayanan penyakit dalam, pelayanan anak, bedah, kebidanan , pemeriksaan mata, paru, saraf serta pelayanan umum lainnya.

Selain tujuh pelayanan medik spesialistik, dalam kegiatan yang dipusatkan di SDN 06 Sembilan Koto juga dilaksanakan kegiatan lainya, seperti sunatan masal, donor darah, penyuluhan kesehatan, senam peregangan dan rekap data penduduk oleh Dinas Dukcapil serta berbagai kegiatan pemerintah daerah lainnya.

Wakil Bupati Dharmasraya, H.Amrizal Dt Rajo Medan, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kegiatan HBDI ke-110 tersebut. Menurutnya, kegiatan yang dipadukan dengan kegiatan Germas serta sejumlah program pemerintah lainnya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Kegitan ini sangat membantu, diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat semaksimal mungkin. Terimakasih kepada IDI dan semua pihak yang ikut menyukseskan kegiatan ini. Saya berharap para dokter dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas dan tulus," kata Wabup saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan HBDI ke-110 , Sabtu, (21/04).

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Sumbar, dr Pom Harry Satria yang turut memberi sambutan dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupten Dharmasraya dan masyarakat Kecamatan Sembilan Koto atas dukungan serta partisipasinya dalam kegiatan HBDI ke-110 di Kabupaten Dharmasraya.

Terpisah, Ketua Pelaksana Peringatan HBDI ke-110 Kabupaten Dharmasraya, dr. Icuk Ilhamsyah Sp.B didampingi Sekretaris dr. Fahriza mengatakan kegiatan HBDI di Kecamatan Sembilan Koto saat sekarang merupakan rangkaian dari peringatan HBDI ke-110, yang mana salah kegiatan utamanya nanti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat disabilitas.

"Untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat disabilitas akan dilaksanakan serentak nanti tanggal 03 Mei 2018," terang Fahriza.

Lebih jauh dijelaskanya, puncak dari

rangkaian kegiatan HBDI ke-110 ini akan dilaksanakan di Kota Padang tanggal 30 Mei 2018 dengan agenda acara seminar dan diskusi terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat disabilitas. Sebelumnya akan ada acara buka bersama masyarakat disabilitas yang dijadwalkan 20 Mei 2018.
Share:

TP PKK Dharmasraya Menghadiri Acara Seremonial Pembukaan Taman Terpadu Ramah ANak

Dharmasraya, - Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya Ny. Dewi Sutan Riska meninjau sekaligus menghadiri acara seremonial pembukaan Taman Terpadu Ramah Anak Ambun Suri di Jorong Pulau Punjung Nagari IV Koto Pulau Punjung pada (21/04).

Turut Hadir pada kesempatan ini Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, Sekcam Pulau Punjung, serta ibu - ibu tim penggerak Pkk Kecamatan Pulau punjung.

Dalam sambutannya, Ibu Dewi Sutan Riska menyampaikan Apresiasi yang sangat baik kepada Wali Nagari IV koto Pulau Punjung David Iskan, karena baru dikenagarian ini lah ide dari Ketua TP PKK Dharmasraya Ny. Dewi Sutan Riska ini dapat direalisasikan. Ibu Dewi Sutan Riska juga mengungkapkan keprihatinan nya terhadap perkembangan permainan anak - anak sekarang. Saat ini anak - anak sudah banyak yang tertipu oleh teknologi Gadget bahkan mungkin sekarang anak - anak sudah banyak yang melupakan permainan tradisional seperti permainan congkak dan karet gelang.

Dengan diadakannya Taman Terpadu Ramah Anak disingkat TANTRA Ambun Suri ini besar harapan Ibu Dewi Sutan Riska agar bisa mengurangi dampak pengaruh buruk gedget terhadap anak - anak dan agar anak - anak dapat menikmati masa kecil bersama teman - teman sepermainan nya. Acara ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang akan dibawakan oleh TP PKK Kabupaten Dharmasraya pada ajang perlombaan gerakan PKK Provinsi pada 11 mei mendatang pungkas istri orang nomor satu di kabupaten ini.
Share:

ASN Kabupaten Dharmasraya Peringati Isra Miraj Nabi Muhammad Saw

Dharmasraya, - Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Dharmasraya memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasalam, di Mushalla At Tauhid Komplek Kantor Bupati Dharmasraya, Jum'at (20/04).

Kegiatan yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H.Amrizal Dt Rajo Medan, itu diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Rafki Amin, Lc. MA, yang menyampaikan tentang Hikmah Perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad.

Wabup dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada ASN yang menyempatkan diri untuk hadir dalam kesempatan tersebut, meskipun hujan.

Meskipun pelaksanaan peringatan Isra' Mi'raj ini sedikit terlambat, sebut wabup, namun yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa memaknai dan mengambil hikmah yang terkandung dalam peristiwa perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad untuk menjemput perintah sholat.

"Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga keistiqomahan dalam menunaikan ibadah sholat. Sebab sholat adalah tiang agama dan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala," ujar wabup.

Tidak hanya itu, Wabup juga mengajak jajaran ASN untuk senantiasa meramaikan masjid.

"Giatkan sholat berjamaah. Jika mendengar kumandang adzan, agar segala aktivitas ditinggalkan dan segera tunaikan sholat. Hidup ini sebentar, jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kita ini ibarat sedang menunggu antrian dijemput kematian. Maka di sisa-sisa waktu yang masih ada, manfaatkanlah untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Agar ada bekal yang akan kita bawa untuk pulang ke kampung akhirat kelak," pungkas wabup.
Share:

DPRD Kota Padang, Mengundang Ketua Baznas Epi Santoso Untuk Rapat Dengar Pendapat

Suara Parlemen-Kalau merasa tidak ada persoalan dan masalah untuk apa  Ketua Baznas Kota Padang enggan duduk bersama dalam rapat dengar pendapat (hearing,red) dengan Komisi IV DPRD Kota Padang. Selaku suatu badan yang mengelola dana ummat haruslah transparansi dan kooperatif dalam mempertanggung jawaban kinerjanya. 

Untuk itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang untuk kooperatif. Pasalnya, sudah beberapa kali undangan hearing dilayangkan ke yang bersangkutan, selalu diwakilkan ke anak buahnya.

Ia mengatakan, DPRD Kota Padang melalui Komisi IV telah mengundang Ketua Baznas Epi Santoso untuk rapat dengar pendapat (hearing). Pada undangan pertama, diwakili oleh beberapa orang wakil ketua dan kepala bidang.

"Ketika kami tanyakan kepada yang mewakili, bisa apa tidak memberikan keterangan jika ada Komisi IV melahirkan rekomendasi terkait hearing tersebut. Mereka menjawab untuk sifat teknis mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan, banyak yang mereka tentunya tidak bisa sampaikan dalam forum ini. Karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Ketua Baznas," kata Maidestal Hari Mahesa yang akrab disapa Esa ini, Kamis (19 /4) melalui selulernya. 

Makanya, kata politisi muda anggota dewan tiga periode ini, Komisi IV DPRD Kota Padang memutuskan rapat dengar pendapat ditunda sampai Ketua Baznas, Epi Santoso bisa hadir. Waktu hearing pertama itu, perwakilan Baznas menyebut, Epi Santoso berhalangan karena harus pulang kampung menghadiri syukuran orang tuanya berangkat umroh.

"Dan undangan kedua sudah kami sampaikan kepada Baznas, rentang waktu dua minggu. Akan tetapi kembali Baznas menyampaikan Epi Santoso berhalangan hadir karena ikut mendampingi orangtuanya umroh. Dan kini kami sudah kirimkan surat undangan ke tiga kalinya untuk hearing pada Senin tanggal 23 April 2018 depan ," ujarnya.

Kita sama-sama lihat, apakah Ketua Baznas Kota Padang akan kembali mangkir dan mengabaikan undangan DPRD Kota Padang atau "menghormati" undangan wakil rakyat dengan menghadiri hearing yang mengagendakan program kerja Baznas dan laporan masyarakat serta temuan yang ada pada kami. 

Dan tentunya sambung Esa, kami tidak ingin mendengar secara sepihak saja terkait adanya laporan laporan yang kita terima dari masyarakat. Selaku wakil rakyat tentu kita menampung aspirasi masyarakat, namun tidak serta merta langsung menyikapi hal tersebut. "Makanya kita mengundang Ketua Baznas untuk meluruskan nya,"  tegas Esa.

"Jika tidak juga dipenuhi, maka kami layak mempertanyakan, ada apa sebenarnya dengan Ketua Baznas Epi Santoso sehingga tidak kooperatif terhadap Komisi IV DPRD Padang," ketusnya.

Menurut Esa, rasanya buat apa Epi Santoso takut datang untuk hearing bersama Komisi IV, kalau merasa tak ada salah ya mari kita duduk bersama. Selaku anggota dewan yang mempunyai tupoksi control pengawasan hanya ingin menanyakan sejauh mana program yang telah dilakukan pihak Baznas Kota Padang,  bagaimana mengenai bantuan bantuan dari Baznas yang telah terealisasi, serta pengelolaan dana Baznas ini.

"Kami tentunya berharap Ketua Baznas kota Padang lebih kooperatif dan transparansi lah dalam hal ini. Apalagi yang beliau urus adalah dana ummat, sebahagian besar adalah potongan gaji pegawai seKota Padang. Masa kami sebagai DPRD tidak boleh mengetahui tentang pengelolaan dana ummat tersebut.Terus siapa lagi yang akan mengawasi dan boleh mengetahui manajemen Baznas tersebut, " pungkasnya.
Share:

DPRD Kota Padang,Menyangkut KPU Sangat Penting Sosialisasi Pada Masyarakat

Suara Parlemen-Pada 18 April 2018 ini KPU Kota Padang akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang pada 27 Juni 2018. Penetapan itu hasil dari coklit kerja petugas panitia dari pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang telah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) DPT terakhir hasil sinkronisasi dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).

Namun dalam hal ini DPRD Kota Padang merasa sangat penting sekali melalukan pertemuan dengan semua pihak tentang pernyataan yang disampaikan Ketua KPU Kota Padang, M.Sawati pada rapat Desk Pilkada Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 di Ruang Abu Bakar Jaar Balaikota Padang, Jumat (13/4) lalu, bahwa tidak ada persoalan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

Kenapa hal ini perlu dilakukan pertemuan secepatnya, agar semua pihak tahu dan agar nantinya tidak terjadi konflik besar dalam pelaksanaan Pilkada. Pasalnya apa yang disampaikan Ketua KPU Padang M.Sawati bahwa tidak ada persoalan tersebut diketahui masih ada permasalahan yang sangat penting yang dapat menimbulkan konflik besar  bahkan bisa menjadi suatu tindak pidana. 

"Ini sudah kita sampaikan sebelumnya pada KPU Padang. Ini sangat memprihatinkan, DPRD Padang selaku pengawasan, kalau tidak di indahkan tentu ada resikonya. Sudah kita ingatkan dari awal karena kita harus menghindari konflik, "tegas Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana didampingi Ketua Komisi I DPRD Padang Azirwan , Sabtu (14/4) usai acara jalan santai sosialisasi KPU kepada sejumlah wartawan. 

Saya mengetahui pernyataan dari KPU Padang tersebut pagi ini. Padahal pada saat rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi I DPRD Padang bersama KPU Padang dan Panwaslu, Senin (19/3) lalu di dapati bahwa untuk Data Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kota Padang tidak sinkron dengan data pemilih pemilu potensial (DP4) yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri.

Dimana terjadi selisih data dimana hasil dari Coklit  KPU Padang sebanyak 536,045 yang akan di tetapkan menjadi DPT sangat jauh terjadi perselisihan dari data DP4 sebanyak 634.197. Jadi ini sudah terjadi selisih sebanyak 98.152, " katanya. 

"Bahkan usai rapat dengar pendapat tersebut langsung dilaksanakan studi banding bersama pihak terkait agar persoalan tersebut bisa dicarikan solusi ke pusat,"  ungkap Wahyu.

Selain itu kita juga memfasilitasi dan dari Dirjen Disdukcapil bersedia menanti dari KPU Padang, tapi malah dari pihak KPU sendiri yang tidak mau. "Malah sampai kemarin dalam rapat  KPU Padang masih bertahan dan bersikukuh dalam hal ini,  pungkasnya. 

Sementara Ketua Komisi I, Azirwan mengatakan, untuk yang punya e-KTP saja di Kota Padang ada sebanyak 589.000, namun malah dari hasil Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) telah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) malah turun lagi menjadi 536,045. Nah itu kan sudah jelas berselisih, malah makin turun lagi. Dari DP4 Disdukcapil Padang yang telah disampaikan ke Kementerian pusat sebanyak 634.197 sementara dari KPU Padang hanya 536,045. Jadi ini sudah terjadi selisih sebanyak 98.152 dan jumlah itu cukup besar. 

Ia juga mengatakan dari studi banding yang kita laksanakan bersama pihak terkait kemarin itu, di daerah yang kita kunjungi DKI Jaya disana kita melihat adanya transparansi, pihak terkait bekerja siang malam, bergerak agar perselisihan data dapat diatasi, bahkan disana menjadi yang terbaik se Indonesia dengan persentase mencapai 70 persen. "Tapi kalau kita melihat dengan caranya KPU Padang saat ini saya menilai kinerja KPU Padang tidak transparansi," katanya.

Selain itu Azirwan juga mengatakan pada, Senin, 16 April 2018, insya allah kita akan mengundang seluruh instansi terkait yakni, Forkopimda, Kesbangpol, Panwaslu,Disdukcapil, KPU Kota Padang, Gakkumdu. "Agar persoalan ini diketahui semua pihak supaya tidak terjadi konflik nantinya dan bagaimana caranya nanti dengan data bagi pemilih yang belum masuk, bagaiman font nya itu harus kita ketahui, "ungkapnya.
Share:

Sekda Hadiri Haflah Akhirussanah Ponpes Miftahul Ulum di Kecamatan Timpeh

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan diwakili oleh Penjabat Sekda, Adlisman, menghadiri Haflah Akhirussanah dan Wisuda Purna Kelas III Madrasah Wustho Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Beringin Sakti Kecamatan Timpeh, Rabu (18/04).

Siswa siswi Kelas III Madrasah Wustho ini diwisuda purnakan langsung oleh pengasuh Ponpes Miftahul Ulum, K.M Syarwan Syarif, dan turut didampingi oleh Camat Timpeh Zulkifli.

Pj.Sekda, Adlisman, dalam kesempatan itu, menyampaikan selamat kepada seluruh santri yang sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang madrasah Wustho.

"Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat bermanfaat. Teruslah belajar, lanjutkan pendidikan. Sebab ke depan, tantangan akan semakin berat, adik-adik harus siap," ujar Adlisman.

Dalam kesempatan itu, Adlisman juga menyampaikan apresiasi pada Ponpes Miftahul Ulum yang terus menunjukkan eksistensinya. Bahkan saat ini Ponpes Miftahul Ulum sudah memiliki gedung baru. Santri-santri yang menempuh pendidikan di ponpes itu pun tidak hanya dari wilayah Dharmasraya saja, namun juga dari kabupaten tetangga.

"Ini menunjukkan keberadaan Ponpes di Kabupaten Dharmasraya semakin menggeliat. Dan ini patut disyukuri, karena keberadaan ponpes juga dapat membantu pemerintah dalam membangun generasi yang berkualitas, yang tidak hanya menguasai pengetahuan umum, namun juga mempunyai pemahaman ilmu agama yang kuat," pungkas Sekda.

Pada kesempatan itu, Sekda juga meresmikan gedung baru Ponpes Miftahul Ulum yang ditandai dengan pemukulan bedug. Dan kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh K. Sigit Sugiarto.
Share:

Puskesmas Sungai Rumbai Wakili Dharmasraya dalam Lomba KB-MKJP

Dharmasraya, - Puskesmas Sungai Rumbai menjadi wakil Kabupaten Dharmasraya dalam lomba pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP) tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh BKKBN.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri langsung penilaian lomba tersebut, sekaligus membuka secara resmi Pencanangan Bhakti IBI KB KES untuk tingkat Kabupaten Dharmasraya, di Puskesmas Sungai Rumbai, Rabu (18/04).

Dalam sambutannya, Bupati berharap Puskesmas Sungai Rumbai dapat menjadi yang terbaik di tingkat Sumatera Barat dan mewakili Sumbar ke tingkat Nasional.

"Kita yakin dan percaya dengan kebersamaan dan kekompakan yang dilakukan oleh Puskesmas Sungai Rumbai akan berhasil menjadi yang terbaik," tukas bupati.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada Puskesmas Sungai Rumbai yang telah memiliki beberapa terobosan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan KB MJKP melalui kegiatan kegiatan yang mampu meningkatkan penggunaan metode MKJP.

"Ini langkah awal untuk menjadi yang terbaik, kita yakin Dharmasraya akan mewakili Sumbar di tingkat Nasional," tandas bupati termuda se Indonesia ini.
Share:

Adlisman S.Sos, M.Si, Resmi Dilantik Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya - Adlisman S.Sos, M.Si, resmi dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, menggantikan Pelaksana Tugas Sekda sebelumnya, Leli Arni S.Pd, M.Si, yang sudah memasuki masa pensiun. Pelantikan ini dilakukan oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di Auditorium Dharmasraya, Selasa (17/04), dan turut disaksikan oleh Forkopimda dan seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Plt Sekda lama, Leli Arni mengucapkan terima kasih pada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

"Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika selama saya bertugas ada yang tidak sesuai pada tempatnya. Teruslah bekerja dan mengabdi demi kemajuan Dharmasraya," tutur Leli.

Sementara itu, Penjabat Sekda yang baru, Adlisman, dalam kesempatan yang sama berharap dukungan dari semua pihak untuk menjalankan amanah tugas yang baru diembannya.

"Setiap kita tentu punya kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu saya berharap dukungan dan masukan dari semua pihak untuk menjalankan amanah tugas ini. Sebab untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah perlu kerjasama dan tim yang solid, agar visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dharamasraya dapat terwujud," ucap Adlisman.

Sementara itu juga, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam kesempatan yang sama mengucapkan terimakasih kepada Plt Sekda lama, Leli Arni, atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas. Dimana selama melaksanakan tugas sebagai Plt Sekda, Leli Arni telah banyak memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

"Semoga jasa yang telah diberikan dapat menjadikan Kabupaten Dharmasraya menjadi lebih baik dan menjadi amal jariyah bagi ibu Leli," tukas bupati.

Kepada Penjabat Sekda yang baru, bupati mengucapkan selamat bertugas dan menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

"Saya berharap penjabat Sekda yang baru dapat menjalankan peran jabatan dengan baik. Bangun sinergitas dan jalin koordinasi di berbagai lini untuk mencapai tujuan organisasi," pungkas bupati.
Share:

DPRD Padang, Gelar Rapat Koordinasi Dengan Penyelenggara Pilkada Kota Padang



Suara Parlemen-Selisih jauh data Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kota Padang dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kembali menjadi perbincangan hangat di DPRD Padang. DPRD Padang melalui Komisi I menggelar rapat koordinasi dengan penyelenggara dan stakeholder terkait Pilkada Padang 2018 di kantor DPRD Padang.
Ketua Komisi I DPRD Padang, Azirwan mengatakan, pihaknya menginginkan kejelasan selisih yang signifikan dari dua data tersebut. Jangan sampai muncul persoalan di kemudian hari, setelah atau saat pilkada digelar. "Salah dalam penetapan daftar pemilih, akan memicu persoalan di kemudian hari. Bagaimana kita bisa menyatukan pendapat terhadap hampir 100 ribu orang yang tidak terakomodir ini," tambah Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra di hadapan para undangan.
Mengawali rapat koordinasi, pihak DPRD pun meminta perwakilan Disdukcapil Padang memaparkan jumlah DP4 yang diserahkan ke Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Padang, Maiyulnita menyebutkan, DP4 yang dikirim berjumlah 634.197 orang. Kemudian dilakukan pencocokan, sebanyak 589.850 orang telah melakukan perekaman e-KTP.
Nah  dari data itu saja, terdapat selisih sekitar 50 ribu lebih dengan DPS yang ditetapkan KPU. Dibandingkan dengan DP4, selisihnya mencapai 98 ribu. "Kalau seribu atau dua ribu mungkin tidak jadi masalah, ini 98 ribu," kata Komisi I DPRD Padang.
KPU Padang menyebutkan, setelah dilakukan pemutakhiran terakhir, tercatat ada 536.045 warga Padang yang masuk DPS. Angka tersebut berkurang dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Sumbar 2015 yang mencapai 548.213 orang. Hasil penetapan DPS Pilkada Padang telah disampaikan dalam rapat pleno yang digelar pada Jumat lalu. Dari total DPS, 262.242 adalah pemilih laki-laki dan 273.803 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada 104 kelurahan dari 11 kecamatan di kota Padang.
Komisioner KPU Padang, Yusrin menyebutkan, hasil pecocokan dan penelitian (coklit) beberapa waktu lalu, jumlah pemilih tercatat sebanyak 584.695 orang. Namun, ada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tapi tidak memenuhi syarat. Seperti belum ada e-KTP, tidak melaporkan pindah ke RW atau RT setempat. Ada juga pemilih yang sudah meninggal maupun pemilih yang diterima sebagai anggota TNI/Polri. "Jumlah DPS 536.045. Hasil ini mungkin bertambah atau berkurang hingga penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap,red)," jelas komisioner lain, Riki Eka Putra sembari menyebut penetapan dilaksanakan Rabu malam.
Tenaga ahli yang diundang pada rapat koordinasi tersebut, M Ali Syahbana mengatakan, proses yang dijalankan KPU sudah berjalan dengan baik. Namun, ada persoalan dalam penyandingan DP4 dan DPT pemilihan sebelumnya (Pilgub Sumbar). Angka berbeda mencapai 98 ribu. Menurutnya, jumlah DPT menjadi isu krusial dalam setiap pemilu. Bahkan, lanjutnya, pintu masuk bagi sangketa pemilu. "Supaya tidak saling tuding, KPU perlu menjelaskan fariabel-fariabel pemutakhiran data," kata M Ali Syahbana.
Bisa jadi, penurunan dan penambahan pemilih karena adanya data ganda, meninggal dunia, tidak memiliki hak suara secara sah, berubah status dan sebagainya. KPU perlu menjelaskan hal tersebut agar semua peserta rapat mengetahui dengan jelas alasan perbedaan setelah dilakukan pemutakhiran data dengan 10 fariabel yang telah diatur.
KPU sendiri tidak menjelaskan secara rinci angka-angka yang menyebabkan berselisihnya jumlah pemilih. Namun, Ketua KPU Padang, M Sawati menegaskan, hasil DPS merupakan hasil lapangan. Pihaknya, dalam hal ini KPU Pusat sudah menggandengkan DP4 dengan DPT Pemilu sebelumnya. DP4 yang diambil KPU per 30 Juni 2017, bukan per Desember 2017.
"Data yang kami tetapkan sudah sesuai dengan hasil lapangan, kalau dibandingkan dengan DP4 sekarang, per 30 Desember, jelas tak sama," ungkapnya.
KPU menambahkan, pihaknya sudah membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang belum terdaftar sebagai DPS.untuk mendaftarkan diri. Bahkan, juga telah disampaikan ke pengurus masjid untuk disampaikan informasi ke jamaah masing-masing.
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.