Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ February 2018 ~ Sorot Sumatera

Dharmasraya Dikunjungi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat


Dharmasraya Dikunjungi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Dharmasraya - Komisi Informasi (KI)Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi pemeringkatan PPID tahun 2018 di Kabupaten Dharmasraya, Selasa (27/02). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Auditorium Dharmasraya dan diikuti oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi) Utama dan PPID Pembantu se Kabupaten Dharmasraya.
Komisioner KI Provinsi Sumatera Barat, Syamsurizal, yang memimpin tim ini dalam kesempatan itu menyebutkan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kepatuhan badan publik di Kabupaten Dharmasraya dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Dalam waktu dekat, direncanakan bulan Maret, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat akan melakukan penilaian terhadap PPID di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Hasil monev ini nantinya dapat menjadi bahan persiapan bagi PPID Kabupaten Dharmasraya untuk menghadapi penilaian yang akan dilaksanakan," ujar Syamsurizal.
Sementara itu, Plt Sekda Kabupaten Dharmasraya, Leli Arni, saat membuka secara resmi kegiatan itu menyampaikan, diberlakukannya Undang-undang KIP menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan keterbukaan informasi.
"Maka dari itu, kita harus mampu memahami dengan baik implementasi Undang-undang KIP ini. Mana informasi yang patut dipublikasikan, mana yang tidak, kita harus paham betul klasifikasinya," ujar Leli.
Maka dari itu, Leli berharap, kehadiran tim dari KI Provinsi Sumatera Barat betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh PPID untuk menggali segala informasi tentang implementasi Undang-undang KIP ini. Dengan harapan, ke depan Dharmasraya menjadi salah satu kabupaten terbaik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan diskusi dan tanya jawab antara tim dari KI Provinsi Sumatera Barat dan PPID Utama dan PPID Pembantu, yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Humas Setda Dharmasraya, Arwinta, selaku Ketua PPID Utama Kabupaten Dharmasraya.(***)
Share:

DPRD Agam Gelar Rapat Paripurna Nota Bupati Agam Ranperda Tentang Radio SAM FM

Lubukbasung —DPRD Agam gelar rapat paripurna penyampaian nota Bupati Agam mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) Radio Suara Agam Maimbau (SAM) FM, di aula I DPRD Agam, Senin (19/02).

Rapat dipimpin wakil ketua DPRD Agam, Suharman, dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Forkopimda  Plus, kepala BPN , kepala OPD, kepala bagian, kepala BUMN, BUMD dan wartawan . Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, menyampaikan program pembangunan tidak akan dapat diketahui dan tidak mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi apabila mereka tidak mendapat informasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah.
“Sangat diperlukan media elektronik yang bisa menjadi sumber informasi utama dan dapat diandalkan untuk menginformasikan program-program pembangunan kepada masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke pelosok daerah,” ujarnya.
Wabup menyebut, dipilihnya radio sebagai media komunikasi dan informasi oleh pemda dilandasi oleh pertimbangan kemampuan daerah terutama dibidang anggaran, sumberdaya dan teknis opersaional. Radio juga mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya seperti surat kabar, buku, televisi, dan media informasi lain.
Ditambahkan, keuntungan radio bagi komunikan (orang yang menerima informasi) bersifat santai, bisa dinikmati sambil makan, tidur-tiduran, bekerja, bahkan mengemudi kendaraan.

Siaran radio tidak menuntut masyarakat memiliki kemampuan membaca maupun melihat, melainkan hanya kemampuan untuk mendengarkan.
“Karena jangkauan Radio SAM FM masih terbatas hanya mampu menjangkau Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, IV Nagari, dan sebagian Tanjung Raya. Namun, ini dapat kita atasi dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana ataupun kerjasama dengan lembaga penyiaran publik yang telah ada. Selain itu, juga bisa dengan cara mendirikan menara relay pada beberapa lokasi, sehingga siaran Radio SAM FM dapat menjangkau wilayah Agam seluruhnya,” jelas wabup.
Share:

DPRD Kota Padang,Tugas Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Baru Sudah Menunnggu

Suara Parlemen,Sorotsumatera.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang,menerima nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemko Padang dalam sidang paripurna di laksanakan digedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50, Padang Timur Kota Padang , Senin(26/2)

Dalam kesempatan itu Pjs Wali Kota Padang, Alwis menyebutkan tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor Tiga tahun 2014 tentang perindustrian dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan pembangunan industri kota.
"Hal itu mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional serta kebijakan industri nasional," jelasnya.
     
Penyusunan ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, jelasnya dimaksudkan untuk menyelaraskan pembangunan industri Kota Padang dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi 

Di samping, itu juga harus memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, kesinambungan, daya dukung lingkungan, potensi penyediaan tenaga kerja dan peruntukan lahan untuk industri.
"Serta sekaligus mensinergikan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan industri yang sistematis, konsisten dan berkesinambungan, "katanya.
     
Dengan adanya ranperda tersebut, katanya diharapkan pengembangan industri akan semakin terarah di mana daerah akan menetapkan kawasan-kawasan industri dan dapat memaksimalkan sumber daya, peningkatan sarana dan prasarana.
     
"Dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan pelaku usaha dan lainnya serta tersedianya lapangan pekerjaan," tambahnya.
     
Kemudian, ranperda ketentuan umum Perpajakan Daerah bertujuan untuk penguatan regulasi terhadap administrasi perpajakan daerah dalam upaya memaksimalkan pendapatan.
     
Hal itu, katanya karena masih terdapat kesulitan daerah terkait teknis pemungutan pajak dan masih terdapat interpretasi seperti penetapan wajib pajak dan hal lainnya sehingga perlu diakomodasi dengan adanya ranperda ini.
     
"Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat," paparnya. 
     
Sementara itu, Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan DPRD setempat akan segera membahas ranperda tersebut, sehingga nantinya perda yang dihasilkan memang adalah peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.
     
Sidang paripurna dengan agenda penyampaian tiga ranperda oleh Pemko Padang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Didampingi Wakil Ketua Muhidi, Wahyu Iramana Putra, Sekwan Syahrul, dihadiri oleh 25 orang anggota dewan setempat, Pjs Wali Kota Padang, kepala OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lainnya (*)
Share:

Wakil Ketua DPRD Kampar mengunjungi DPRD Agam


Lubukbasung — Wakil Ketua DPRD Kampar, Ir. H. Sahidin bersama rombongan mengunjungi DPRD Agam, Jum’at (23/02).
Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan sekaligus berbagi informasi terkait dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pasca diterapkannya e-planning.
Rombongan Wakil Ketua DPRD Kampar diterima oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Agam Boy Vetris, Kabag Hukum dan Persidangan Desnawati dan Kabag Anggaran Nasrial, di ruang Kabag Umum, serta turut hadir Humas DPRD Agam.
Pada kesempatan itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Agam, Boy Vetris menyampaikan permintaan maaf dari pimpinan DPRD Agam karena pada waktu yang sama sedang melaksanakan tugas diluar kantor, begitu juga Sekretaris Dprd Agam pada hari juga sedang tidak ditempat karena ada acara Bintek bersama kepala OPD lainnya.
Sementara itu, Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Agam, Desnawati, menjelaskan tentang pelaksanaan pokir melalui e-planning yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017.
“Di kabupaten Agam, pokir dikawal mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan Forum OPD. Dalam tahapan perencanaan telah diatur dalam Peraturan Bupati No 65 tahun 2017 tentang kalender pokok pemerintah daerah tahun 2018,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kampar, Ir. H. Sahidin, menyampaikan rasa puasnya dengan informasi yang dipaparkan oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Agam, Kabag Hukum dan persidangan serta Kabag Anggaran, karena telah memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan pokok-pokok pikiran.
“Kami merasa cukup puas dengan infomasi yang disampaikan, sudah terjawab rasanya apa yang selama ini menjadi keraguan bagi Anggota DPRD Kampar, ”ungkap Wakil Ketua DPRD Kampar tersebut.


Ia juga mengatakan keraguan bagi anggota DPRD Kampar saat ini adalah tentang pelaksanaan dan prosedur pokir, karena di kabupaten tersebut pengawalan pokir belum sampai ke forum OPD.
Share:

DPRD Kota Padang,Segera Bahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah

Suara Parlemen,Sorotsumatera.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang,menerima nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemko Padang dalam sidang paripurna di laksanakan digedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50, Padang Timur Kota Padang , Senin(26/2)

Dalam kesempatan itu Pjs Wali Kota Padang, Alwis menyebutkan tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor Tiga tahun 2014 tentang perindustrian dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan pembangunan industri kota.
"Hal itu mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional serta kebijakan industri nasional," jelasnya.
     
Penyusunan ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, jelasnya dimaksudkan untuk menyelaraskan pembangunan industri Kota Padang dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi 

Di samping, itu juga harus memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, kesinambungan, daya dukung lingkungan, potensi penyediaan tenaga kerja dan peruntukan lahan untuk industri.
"Serta sekaligus mensinergikan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan industri yang sistematis, konsisten dan berkesinambungan, "katanya.
     
Dengan adanya ranperda tersebut, katanya diharapkan pengembangan industri akan semakin terarah di mana daerah akan menetapkan kawasan-kawasan industri dan dapat memaksimalkan sumber daya, peningkatan sarana dan prasarana.
     
"Dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan pelaku usaha dan lainnya serta tersedianya lapangan pekerjaan," tambahnya.
     
Kemudian, ranperda ketentuan umum Perpajakan Daerah bertujuan untuk penguatan regulasi terhadap administrasi perpajakan daerah dalam upaya memaksimalkan pendapatan.
     
Hal itu, katanya karena masih terdapat kesulitan daerah terkait teknis pemungutan pajak dan masih terdapat interpretasi seperti penetapan wajib pajak dan hal lainnya sehingga perlu diakomodasi dengan adanya ranperda ini.
     
"Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat," paparnya. 
     
Sementara itu, Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan DPRD setempat akan segera membahas ranperda tersebut, sehingga nantinya perda yang dihasilkan memang adalah peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.
     
Sidang paripurna dengan agenda penyampaian tiga ranperda oleh Pemko Padang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Didampingi Wakil Ketua Muhidi, Wahyu Iramana Putra, Sekwan Syahrul, dihadiri oleh 25 orang anggota dewan setempat, Pjs Wali Kota Padang, kepala OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lainnya (*)
Share:

Ketua DPRD Kota Padang,Saat ini Kita Menuju Pesta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Suara parlemen,Sorotsumatera-Masih banyak persoalan harus dibenahi di Kota Padang, salah satunya persoalan banjir yang  masih menjadi tugas pembangunan fisik yang belum jelas solusinya untuk Kota Padang. Secara fisik, Kota Padang masih sering mengalami banjir. Ini akibat pembangunan drainase yang masih tidak tepat.


Saat ini kita menuju pesta demokrasi. Masyarakat diharapkan mau mensukseskan pemilihan kepala daerah untuk menentukan nasib pembangunan Kota Padang lima tahun mendatang. Walikota serta Wakil Walikota terpilih untuk periode selanjutnya, diharapkan persoalan banjir ini menjadi PR sebagai salah satu fokus pembangunan di Kota Padang

" Ini jadi PR Walikota selanjutnya, terkait pembangunan fisik serta secara sosial masih ada tugas-tugas lain yang menanti turun tangan Walikota dan Wakil walikota Padang terpilih nantinya," ujar Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, Senin(26/2)

Elly Thrisyanti mengimbau pada seluruh masyarakat kota padang agar dalam pemilihan kepala daerah 2018 yang digelar pada Juni mendatang agar tidak golput. Pilih pemimpin daerah sesuai hati nurani. Pilihan saat ini menentukan bagaimana nasib Kota Padang lima tahun ke depan, karena saat ini, kemiskinan masih ada di Kota Padang. Income per kapita juga perlu ditingkatan,” kata Elly.

Selain itu pasangan calon harus berkampanye sportif, jujur, dan mampu menarik hati masyarakat. Rebutlah hati masyarakat dengan menampilkan program-program prorakyat untuk pembangunan Kota Padang, agar tujuan pembangunan yang lebih baik disegala bidang dapat tercapai,” harap Elly.

Menurutnya, jika pasangan calon menyampaikan program yang menarik hati masyarakat, masyarakat akan punya harapan dan memiliki animo tinggi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Semoga tahun ini bisa naik dari periode dulu. Dulu kan di bawah 60 persen. Jika masyarakat tahu secara utuh perihal apa yang akan dilakukan kepala daerah nanti, tentu masyarakat berani memilih dan diharapkan partisipasi masyarakat lebih dari pemilihan sebelumnya.

Selaku Ketua DPRD Kota Padang, Elly juga menegaskan, harapan kita agar para calon tidak sekedar menyampaikan janji-janji muluk pada masyarakat. Apa program yang disampaikan benar-benar program yang akan dijalankan saat terpilih nanti.

Dan mesti jadi perhatian kita bersama masih banyak pelosok Kota Padang yang belum tersentuh tangan pemerintah. Misalnya di daerah Selatan seperti Bungus Teluk Kabung, Koto Tangah Pasia Jambak, dan lainnya masih banyak yang perlu diperhatikan. Terkait potesi wisata, tidak daerah pantai Padang saja yang perlu digarap, daerah lainnya  juga punya potensi pariwisata luar biasa,” ungkap Elly. (*)
Share:

Penilaian LAKIP Tahun 2017, Dharmasraya Bertekad Raih Predikat BB


Penilaian LAKIP Tahun 2017, Dharmasraya Bertekad Raih Predikat BB

Dharmasraya -- Setelah mendapat predikat B dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertekad untuk menaikkan peringkat LAKIP ini menjadi BB untuk penilaian tahun 2017. Tekad ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama antara Perangkat Daerah dengan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (26/02).
"Tahun 2016 kita dapat predikat B. Untuk LAKIP tahun 2017 harus lebih baik lagi, minimal BB," tegas bupati didampingi Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, usai penandatangan komitmen bersama dalam upaya mencapai nilai LAKIP yang lebih baik untuk tahun 2017.
Maka dari itu, bupati menekankan kepada seluruh OPD untuk komit dengan pernyataan komitmen yang telah dibuat. "Kepala perangkat daerah beserta jajaran agar melakukan pembenahan LAKIP, karena kepala perangkat daerah harus siap untuk mempresentasikan di depan Tim Penilai LAKIP dari MENPAN-RB," imbuh bupati menekankan.
Selain itu, sebagai upaya untuk mewujudkan tekad dalam peningkatan nilai LAKIP ini, dalam kesempatan yang sama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Bagian Organisasi juga melaksanakan sosialisasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh bupati ini diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat beserta seluruh pejabat/staf yang menangani akuntabilitas kinerja di masing-masing perangkat daerah.
Ada dua materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini, yakni tentang penyelarasan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah oleh Tim SAKIP Kabupaten Dharmasraya, serta tentang penyusunan perjanjian kinerja dan cascading oleh Tim SAKIP Kabupaten Dharmasraya.
"Selain sebagai upaya untuk mendapatkan laporan kinerja instansi pemerintah yang lebih baik, sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk persiapan coaching clinic dan penyusunan cascading dengan MENPAN-RP yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2018 mendatang," ujar Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Endang Purwaningsih.
Untuk itu, tim penyusun laporan kinerja di masing-masing instansi diminta agar melakukan penyempurnaan LAKIP tahun 2017 dan diselesaikan sesuai schedule serta tahapan-tahapan yang telah dibuat.(***)
Share:

Bupati : Percepat Proses Tender Proyek Pembangunan


Bupati : Percepat Proses Tender Proyek Pembangunan

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mewarning seluruh perangkat daerah untuk tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun. Untuk itu, bupati meminta seluruh proses tender proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 ini, agar dipercepat.
Instruksi ini disampaikan secara tegas oleh bupati dalam kesempatan membuka Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (26/02).
"Sebentar lagi bulan Februari sudah mau habis, tender-tender untuk proyek pembangunan, terutama sekali yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, agar dipercepat. Jangan sampai banyak pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun," tegas bupati.
Menurut bupati, pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun selalu saja menjadi persoalan.
"Ini harus diperbaiki. Masa dari tahun ke tahun permasalahannya itu ke itu saja. Akhir Desember semestinya semua pekerjaan sudah harus selesai," tegas bupati lagi.(***)
Share:

DPRD dan Walikota Padang Bahas Rancangan Tiga Ranperda


Suara Parlemen,Sorotsumatera.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang,menerima nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemko Padang dalam sidang paripurna di laksanakan digedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50, Padang Timur Kota Padang , Senin(26/2)


Dalam kesempatan itu Pjs Wali Kota Padang, Alwis menyebutkan tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor Tiga tahun 2014 tentang perindustrian dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan pembangunan industri kota.
"Hal itu mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional serta kebijakan industri nasional," jelasnya.
     
Penyusunan ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, jelasnya dimaksudkan untuk menyelaraskan pembangunan industri Kota Padang dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi 

Di samping, itu juga harus memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, kesinambungan, daya dukung lingkungan, potensi penyediaan tenaga kerja dan peruntukan lahan untuk industri.
"Serta sekaligus mensinergikan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan industri yang sistematis, konsisten dan berkesinambungan, "katanya.
     
Dengan adanya ranperda tersebut, katanya diharapkan pengembangan industri akan semakin terarah di mana daerah akan menetapkan kawasan-kawasan industri dan dapat memaksimalkan sumber daya, peningkatan sarana dan prasarana.
     
"Dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan pelaku usaha dan lainnya serta tersedianya lapangan pekerjaan," tambahnya.
     
Kemudian, ranperda ketentuan umum Perpajakan Daerah bertujuan untuk penguatan regulasi terhadap administrasi perpajakan daerah dalam upaya memaksimalkan pendapatan.
     
Hal itu, katanya karena masih terdapat kesulitan daerah terkait teknis pemungutan pajak dan masih terdapat interpretasi seperti penetapan wajib pajak dan hal lainnya sehingga perlu diakomodasi dengan adanya ranperda ini.
     
"Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat," paparnya. 
     
Sementara itu, Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan DPRD setempat akan segera membahas ranperda tersebut, sehingga nantinya perda yang dihasilkan memang adalah peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.(*)
     
Share:

DPRD Kota Padang Terima Tiga Rancangangan Peraturan Daerah

Suara Parlemen,Sorotsumatera.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang,menerima nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemko Padang dalam sidang paripurna di laksanakan digedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50, Padang Timur Kota Padang , Senin(26/2)

Dalam kesempatan itu Pjs Wali Kota Padang, Alwis menyebutkan tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor Tiga tahun 2014 tentang perindustrian dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan pembangunan industri kota.
"Hal itu mengacu pada rancangan induk pembangunan industri nasional serta kebijakan industri nasional," jelasnya.
     
Penyusunan ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038, jelasnya dimaksudkan untuk menyelaraskan pembangunan industri Kota Padang dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri provinsi 

Di samping, itu juga harus memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, kesinambungan, daya dukung lingkungan, potensi penyediaan tenaga kerja dan peruntukan lahan untuk industri.
"Serta sekaligus mensinergikan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan industri yang sistematis, konsisten dan berkesinambungan, "katanya.
     
Dengan adanya ranperda tersebut, katanya diharapkan pengembangan industri akan semakin terarah di mana daerah akan menetapkan kawasan-kawasan industri dan dapat memaksimalkan sumber daya, peningkatan sarana dan prasarana.
     
"Dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan pelaku usaha dan lainnya serta tersedianya lapangan pekerjaan," tambahnya.
     
Kemudian, ranperda ketentuan umum Perpajakan Daerah bertujuan untuk penguatan regulasi terhadap administrasi perpajakan daerah dalam upaya memaksimalkan pendapatan.
     
Hal itu, katanya karena masih terdapat kesulitan daerah terkait teknis pemungutan pajak dan masih terdapat interpretasi seperti penetapan wajib pajak dan hal lainnya sehingga perlu diakomodasi dengan adanya ranperda ini.
     
"Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di masyarakat," paparnya. 
     
Sementara itu, Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan DPRD setempat akan segera membahas ranperda tersebut, sehingga nantinya perda yang dihasilkan memang adalah peraturan yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.(*)
   
Share:

Kesebelasan Porjab Keluar Sebagai Jawara dalam Turnamen Nagari Sikabau Cup


Kesebelasan Porjab Keluar Sebagai Jawara dalam Turnamen Nagari Sikabau Cup

Dharmasraya - Turnamen sepakbola Nagari Sikabau Cup 2018 resmi ditutup, Senin (26/02). Kesebelasan Porjab Blok D Sitiung 2 keluar sebagai jawara setelah berhasil menumbangkan kesebelasan Padang Laweh di babak final lewat adu finalti.
Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, saat menutup secara resmi turnamen tersebut mengucapkan selamat kepada para pemenang. Ia berharap, turnamen ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengukur kemampuan dalam bermain sepakbola. Serta menjadi pengalaman untuk meningkatkan prestasi di masa yang akan datang.
Selain itu, wabup juga menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah sukses menyelenggarakan turnamen Nagari Sikabau Cup ini. Menurut wabup, turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menyalurka bakat dan potensi para generasi muda dalam cabang olahraga sepakbola.
"Kita berharap turnamen ini dapat melahirkan pesepakbola yang handal dan dapat berkiprah di klub-klub yang lebih besar," ujar wabup.
Sementara itu, menurut Panitia Nagari Sikabau Cup, Agus, turnamen ini diikuti oleh 32 klub bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Dharmasraya, yang pertandingannya sudah dimulai sejak 22 Januari lalu.(***)
Share:

Sidak ke SMPN 1 Pulau Punjung, Bupati "Dicegat" Sejumlah Siswa


Sidak ke SMPN 1 Pulau Punjung, Bupati "Dicegat" Sejumlah Siswa

Dharmasraya- Maksud hati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 1 Pulau Punjung, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan malah dicegat oleh sejumlah siswa di sekolah tersebut, Senin (26/02) siang. Sekelompok siswa ini mendadak melontari bupati dengan sejumlah pertanyaan sembari membawa alat tulis dan menggunakan HP sebagai alat perekam.
Rupanya mereka adalah siswa peserta ekstrakurikuler Jurnalistik di SMPN 1 Pulau Punjung, yang sedang melakukan praktek jurnalistik. Pada kesempatan itu, para siswa terlihat mewawancara bupati tentang beberapa hal untuk kepentigan konten media mereka.
Usai diwawancara para siswa, bupati mengaku senang melihat siswa SMPN 1 Pulau Punjung yang sudah diperkenalkan dengan jurnalistik. Menurutnya, pengetahuan tentang jurnalistik sangat penting dan berharga di era kemajuan teknologi dan informasi, sebagai tameng bagi anak-anak dalam menghadapi HOAX.
"Dengan mengenal jurnalistik, anak-anak akan tahu bagaimana cara mendapat informasi yang benar, dan seperti apa media yang kredibel. Media yang benar berpegang teguh pada kaidah jurnalistik dan wartawannya patuh pada kode etik jurnalistik. Semoga ekskul ini menjadi langkah awal dalam mengedukasi masyarakat dalam menghindari HOAX," pungkas bupati.(***)
Share:

Sekretaris DPRD Agam gelar rapat khusus dengan seluruh unsur sekretariat dewan

Agam  — Sekretaris DPRD Agam gelar rapat khusus dengan seluruh unsur sekretariat dewan, Senin, (26/2) di ruang rapat DPRD Agam.
Sekretaris DPRD Agam Indra Dt Baradai didampingi Kabag Umum Boy Vetris dan Kasubag terkait dengan mengumpul seluruh pegawai PTT, pegawai kontrak dan tenaga harian lepas (THL).

Sekretaris DPRD Agam Indra Dt. Baradai melalui Hasneril, Kasubag Humas DPRD Agam mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh pengawai non PNS dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2017 dan berharap pada tahun 2018 ada peningkatan kinerja terutama dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap anggota dewan dan masyarakat.
Sekretaris DPRD Agam Indra Dt. Baradai, meminta kepada seluruh pegawai PTT, kontrak dan THL untuk menjalankan program pemerintah kabupaten Agam, karena tahun 2018 adalah tahun “Aku Peduli”.
Program aku peduli Pemkab. Agam sepenuhnya untuk mendorong dan membangun kepedulian seluruh elemen yang ada terhadap berbagai hal, terutama pada bidang tugas yang dimiliki.
Dilain pihak, Boy Vetris, Kabag Umum Sekretariat Dewan, berharap seluruh pegawai PTT, kontrak dan THL untuk peduli baik itu disiplin berpakaian, peduli dengan lingkungan dan peduli disegala lini yang harus ditanamkan pada diri masing-masing ,
” tidak taat aturan untuk tahun 2018 ini tidak bisa lagi ,biasanya masuk terserahnya saja pada tahun 2018 semua PTT, kontrak dan THL harus mengisi absen masuk dengan pinjer prin begitu juga jam pulang semua telah ada aturan, itu harus dipatuhi bersama, ” tegas Boy Vetris.
Rapat khusus juga membahas berbagai hal terkait dengan kegiatan dan upaya memacu optimalisasi pelayanan untuk berbagai pihak
Share:

Evaluasi Kerja, Sekwan DPRD Agam Selengarakan Rapat Staf

Agam- Sekretaris DPRD Agam Indra Dt Baradai yang di dampingi oleh Kabag Umum Boy Vetris dan Kasubag terkait mengumpul seluruh pegawai PTT,Kontrak dan THL, Sekwan melalui humas Dprd Agam  mengatakan bahwa sengaja mengumpulkan seluruh pengawai yang tidak PNS ini dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja mereka ditahun 2017 ini dan berharap pada tahun 2018  mereka bisa meningkatkan kinerja.

Sekretaris Dprd Agam Indra meminta kepada seluruh Pegawai PTT,Kontrak dan THL untuk menjalankan program pemerintah Kabupaten Agam bahwa tahun 2018 adalah Aku Peduli.

Kabag umum meminta kepada seluruh pegawai PTT,Kontrak dan THL untuk peduli baik itu disiplin berpakaian,peduli dengan lingkungan dan peduli disegala lini ini harus ditanamkan pada diri masing-masing , biasanya tidak taat aturan untuk tahun 2018 ini tidak bisa lagi ,biasanya masuk terserahnya saja pada tahun 2018 semua PTT,Kontrak dan THL harus mengisi absen masuk dengan Pinjer prin begitu juga jam pulang semua telah ada aturan.(*)
Share:

Wabup Hadiri Wisuda Tahfizh Angkatan ke III Rumah Tahfizh Al Fatihah


Wabup Hadiri Wisuda Tahfizh Angkatan ke III Rumah Tahfizh Al Fatihah

Dharmasraya - Wakil Bupati Dharmasraya,Amrizal Dt Rajo Medan, menghadiri acara Wisuda Tahfizh Angkatan ke III Rumah Tahfizh Al Fatihah Dharmasraya, di Jorong Lambau Pulau Punjung, Sabtu (24/02). Wisuda ini diikuti oleh 49 santri penghafal qur'an dari berbagai tingkatan.
Dalam kesempatan itu, wabup menyampaikan apresiasinya kepada Rumah Tahfizh Al Fatihah Dharmasraya yang sudah menunjukkan eksistensiya dalam mencetak generasi penghafal qur'an di Dharmasraya.
Menurut wabup, pengaruh globalisasi saat ini telah menyebabkan terjadinya kemerosotan moral generasi. Itulah kenapa, sambungnya, anak-anak perlu dididik dengan landasan keimanan yang kuat. Salah satunya dengan cara mendekatkan anak-anak dengan al qur'an.
"Saya bangga, Rumah Tahfizh Al Fatihah Dharmasraya punya semangat yang kuat untuk mencetak generasi-generasi pencinta qur'an di Dharmasraya. Mudah-mudahan ke depan, Rumah Tahfizh Al Fatihah Dharmasraya semakin maju dan berkembang, dan mencetak lebih banyak lagi generasi penghafal qur'an di Dharmasraya," ujar wabup.
Sementara itu, Ketua Panitia Wisuda Tahfizh Angkata ke III Rumah Tahfizh Al Fatihah, Irfan Rahman, dalam kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada Wakil Bupati yang sudah berkenan hadir dalam acara Wisuda Tahfizh Angkatan ke III Rumah Tahfizh AL Fatihah Dharmasraya untuk ke dua kalinya.
Adapun, sambungnya, wisuda tahfizh kali ini mengusung tema "Bersama Rumah Tahfizh Alfatihah Dharmasraya Kita Tumbuhkan Generasi Pencinta Al Qur'an".
"Untuk mewujudkan hal ini, kami berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai program untuk membesarkan rumah-rumah tahfidz, agar semakin banyak lahir generasi penghafal qur'an di Dharmasraya," pugkasnya.(***)
Share:

Bank Nagari,Gelar Gerakan 2000 Hafizh Quran di Sumatera Barat

PARIWARA BANK NAGARI

Padang,sorotsumatera.com-Bank Pembangunan daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari menggelar Press Conference Gerakan 2000 Hafizh Quran di Sumatera Barat, dengan menggandeng duta Al QuranIndonesia (DQI), dan Transmar Padang meluncurkan gerakan itu di kantor pusat jalan Pemuda no 21 Padang.

Kegiatan ini didukung dan menghadirkan Chairul Tanjung, Sandiaga Uno, Irwan Prayitno, Mahyeldi Ansharullah, Sekdaprov, ACT, Sutjahja Nugroho (FIF Astra), Darwisman (OJK), Bank Indonesia, Satria (GM Carefour), Ahmad Permana (dirut Bank Muamalat) dan undangan lainnya.

Tujuan Gerakan Hafizh 2000 Quran adalah untuk mencetak generasi muda yang Qurani dan berkualitas. Kegiatan awal dimulainya gerakan 2000 Tahfiz Quran di Sumatera Barat, adalah untuk menciptakan generani muda yang Qurani. Program ini terselenggara atas kerjasama Bank Nagari dengan Duta Quran Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Utama Bank Nagari  Dedy Ihsan, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hendri. Juga hadir Ustad Farrel M. Rizky dari Duta Quran Indonesia  bersama Penasehat DQI  Sandiaga Uno yang juga Wakil dari Walikota Jakarta  serta Satria Hamid dari Transmar, Dalam hal ini Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari  merupakan pelaksana  program.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno
sangat mengapresiasi diadakannya gerakan 2000 Hafiz Quran 2018 yang diselenggarakan oleh Bank Nagari dan Yayasan Duta Quran Indonesia di Kota Padang, Sabtu, (20/1/2018)

"Kami sangat mengapresiasi gerakan 2000 hafizh di Kota Padang, Provinsi Sumbar mempunyai visi Sumbar sejahtera dan madani, sedangkan madani adalah penjelasan dari masyarakat yang beradab dari nilai-nilai Quran," ungkap Irwan.

Lebih lanjut, Irwan menjelaskan bahwa anjuran membaca Quran bagi masyarakat Sumbar yang mayoritas beragama Islam terkadang dinilai oleh sebagian pihak tidak demokrasi, begitu juga dengan pemberlakuan Perda Syariah yang dianggap intoleran.

"Bahkan Sumbar untuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) masuk kategori buruk, namun kita harus menyadarinya bahwa indikator demokrasi tergantung kepada masyarakat kalau masyarakat suka dengan anjuran membaca Quran dan Perda Syariah itu bukan berarti Sumbar tidak demokrasi malahan yang tidak demokrasi tersebut ketika ada penolakan-penolakan dari daerah,"ujarnya.

Direktur Utama Bank Nagar, Dedi Ihsan  gerakan ini adalah pengembangan  dari program 100 Hafizh Quran di Tanah Datar  yang digagas UUS Bank Nagari tahun 2016 . Kami berfikir bagaimana kalau program hafizh yang tadinya hanya terkosentrasi pada daerah Tanah Datar lebih luas lagi untuk kop Sumatera Barat. 

Direktur Utama Bank Nagar, Dedi Ihsan menyebutkan bahwa Bank Nagari akan menerima guru tahfiz tanpa tes untuk ditempatkan di Sekolah Tahfizh nantinya. Dengan menghafal Alquran, lanjutnya manusia akan dijaga dari fitnah dan lebih semangat serta lebih bersyukur menjalani kehidupan.

"Kalau mau bahagia ya kita semua harus ramai-ramai baca Alquran karena Alquran menawarkan solusi atas semua masalah," ujar Irwan.

Kemudian ia menyebutkan pada 2017, gerakan seperti ini juga sudah dimulai dan menghasilkan 1.000 hafiz Alquran. Tahun lalu kegiatan ini kita laksanakan di Kabupaten Tanah Datar, katanya.

Untuk pendanaannya, ujar dia akan diatur oleh Bank Nagari dan juga Duta Quran Indonesia, kemudian juga PT Trans Retail Indonesia turut ambil bagain dalam pendanaan ini.

Direktur Utama Bank Nagari, Dedi Ikhsan mengatakan saat ini pihaknya telah membuka sebanyak 2.000 rekening untuk hafiz tersebut semua bantuan akan masuk ke rekening tersebut. Ada rekening penampungan dan akan dikoordinasi dengan pihak Duta Quran Indonesia bagaimana metode pengirimannya, ujarnya.

"Saya di rumah juga membantu masyarakat untuk menghafal Quran dengan mendirikan rumah tahfizh bagi masyarakat setempat," katanya. (***)

Share:

Rombongan DPRD Kampar Silahturahmi ke DPRD Agam


Lubukbasung — Wakil Ketua DPRD Kampar, Ir. H. Sahidin bersama rombongan mengunjungi DPRD Agam, Jum’at (23/02).
Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan sekaligus berbagi informasi terkait dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pasca diterapkannya e-planning.
Rombongan Wakil Ketua DPRD Kampar diterima oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Agam Boy Vetris, Kabag Hukum dan Persidangan Desnawati dan Kabag Anggaran Nasrial, di ruang Kabag Umum, serta turut hadir Humas DPRD Agam.
Pada kesempatan itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Agam, Boy Vetris menyampaikan permintaan maaf dari pimpinan DPRD Agam karena pada waktu yang sama sedang melaksanakan tugas diluar kantor, begitu juga Sekretaris Dprd Agam pada hari juga sedang tidak ditempat karena ada acara Bintek bersama kepala OPD lainnya.
Sementara itu, Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Agam, Desnawati, menjelaskan tentang pelaksanaan pokir melalui e-planning yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017.
“Di kabupaten Agam, pokir dikawal mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan Forum OPD. Dalam tahapan perencanaan telah diatur dalam Peraturan Bupati No 65 tahun 2017 tentang kalender pokok pemerintah daerah tahun 2018,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kampar, Ir. H. Sahidin, menyampaikan rasa puasnya dengan informasi yang dipaparkan oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Agam, Kabag Hukum dan persidangan serta Kabag Anggaran, karena telah memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan pokok-pokok pikiran.
“Kami merasa cukup puas dengan infomasi yang disampaikan, sudah terjawab rasanya apa yang selama ini menjadi keraguan bagi Anggota DPRD Kampar, ”ungkap Wakil Ketua DPRD Kampar tersebut.


Ia juga mengatakan keraguan bagi anggota DPRD Kampar saat ini adalah tentang pelaksanaan dan prosedur pokir, karena di kabupaten tersebut pengawalan pokir belum sampai ke forum OPD.
Share:

Anggota DPRD Agam Arman J. Piliang, apresiasi pelantikan kepala SMPN 1 Canduang


 Lubukbasung, —  Anggota DPRD Agam Arman J. Piliang, apresiasi pelantikan kepala SMPN 1 Canduang, Sabtu, (23/2).
Bahkan, Arman J. Piliang menaruh harapan, sosok kepala SMPN 1 Canduang yang baru bisa memacu prestasi sekolah tersebut.
Hal itu disebutkan AJP, panggilan akrab Arman, saat serah terima jabatan kepala SMPN 1 Canduang dari plt.kepala sekolah Jainil Agusmentri.SPd kepada pejabat definitif yang dihadiri Dinas Pendidikan Kebudayaan kabupaten Agam Aslim S.Pd M.Pd

AJP yang hadir sebagai tokoh masyarakat itu, menyampaikan ucapan terimakasih kepada pejabat lama semoga upaya yang sudah dilakukan selama ini dapat ditingkatkan oleh pejabat yang baru terutama sekali didalam bidan pendidikan.
AJP, juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada pimpinan yang baru dimana SMPN 1 Canduang disebutkan sebagai SMP terdepan dan berprestasi di Kabupaten Agam dan berpotensi besar dalam memajukan dan mencerdaskan prestasi didik kedepan.
AJP berharap kedepan harus ada peningkatan terhadap keterbatasan sarana yang ada saat ini seperti ruang kelas baru, dan sarana komputer sehingga dalam pelaksanaan UNBK tidak menumpang lagi ke SMA Ampek Angkek.
” Kami memberi dukungan penuh untuk kemajuan dan prestasi siswa SMPN 1 Canduang karena sekolah tersebut sudah menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas masyarakat, ” sebut Arman J. Piliang.
Share:

jajaran sekretariat DPRD Agam terima panitia persiapan musyawarah daerah Perhiptani Kabupaten Agam,


Lubukbasung — Sekretaris bersama jajaran sekretariat DPRD Agam terima panitia persiapan musyawarah daerah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kabupaten Agam, di ruang kerja sekretaris DPRD agam, Senin, (19/2).
Sekretaris DPRD Agam Indra Dt Baradai  yang di dampingi Kasubag Humas Protokol  Hasneril dalam rangkaian silaturrahmi dalam rangkaian persiapan musyawarah daerah Perhitani Agam sekaligus  meminta masukan dari kalangan DPRD Agam.
Menurut ketua Perhiptani  Agam Aswirzal,SP,  kunjungan itu dalam rangka silaturahmi dengan Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, sekaligus  menyampaikan persiapan musyawarah daerah perhimpunan pertanian Indonesia  Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan tanggal 28 Februari 2018 mendatang.
” Kami bersyukur bisa diterima sekretaris DPRD Agam yang sudah dikenal lama masyarakat dan dekat dengan dengan  para penyuluh petanian kecamatan ,” sebutnya.
Sementara sekretaris DPRD Agam Indra Dt Baradai, memberi apresiasi atas kunjungan silaturrahmi panitia persiapan musyawarah daerah Perhitani Agam tersebut.
Namun,  sekretaris DPRD Agam itu meminta maaf karena saat bersamaan dengan kunjungan panitia musda Perhitani Agam tersebut, ketua DPRD Agam sedang berada di luar daerah.
Indra Dt.Baradai menyebutkan pihaknya akan melaporkan kunjungan dan rencana kegiatan Perhitani Agam  tersebut pada ketua DPRD Agam termasuk harapan kehadiran ketua dewan dalam acara tersebut.
Dilain pihak, sekretaris DPRD Agam itu berharap para penyuluh untuk selalu menjaga kekompakan antara penyuluh dalam melaksanakan pembinaan kepada petani karena keberadaan  penyuluh menjadi ujung tombak dalam menyukseskan berbagai program bidanh pertanian di kabupaten Agam sesuai program Agam menyemai yang digebyar pemerintah beberapa tahun terakhir.
Share:

Pemkab Dharmasraya Gelar Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan LPPD Tahun 2017


Pemkab Dharmasraya Gelar Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan LPPD Tahun 2017

Dharmasraya- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menggelar acara Sosialisasi dan Penjelasan tentang Penyusunan LPPD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2017, bertempat di Aula Kantor Bupati Dharmasraya, Kamis (22/02). Acara yang menghadirkan narasumber dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, dan diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian dan Tim Penyusun LPPD dari masing-masing SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.
Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Asril, menyebutkan, dilaksanakannya kegiatan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis ini adalah agar bagaimana penyusunan LPPD Kabupaten Dharmasraya terus membaik dari tahun ke tahun.
"Dari tahun ke tahun, alhamdulillah nilai LPPD kita terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2015, LPPD kita berada pada peringkat 16, dan di tahun 2016 meningkat ke peringkat 9, di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Harapan bupati dan wakil bupati, posisi ini dapat terus meningkat ke posisi terbaik hendaknya. Untuk itu, dengan adanya kegiatan ini kita berharap apa yang menjadi harapan pimpinan ini dapat kita wujudkan secara bersama," tukuk Asril.
Sementara itu, wabup dalam kesempatan yang sama memita kepada seluruh peserta untuk mengikuti dengan serius kegiatan ini.
"Mudah-mudahan penyusunan LPPD tahun 2017 dapat tersusun dengan baik dan mendapat hasil yang baik pula tentunya. Karena LPPD merupakan alat ukur keberhasilan pemerintah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah," tukas wabup.
Kemudian, wabup juga menekankan kepada seluruh peragkat daerah yang belum lengkap dan ada perbaikan data sesuai dengan IKK yang diminta, agar segera menyampaikan dan melengkapinya. Karena LPPD disusun sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemeritah daerah yang harus disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Barat paling lambat 29 Maret 2018.
Adapun, kegiatan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis ini akan berlangsung selama dua hari, 22-23 Februari.(***)
Share:

HPSN di Dharmasraya Diperingati dengan Tiga Bulan Bersih-bersih Sampah


HPSN di Dharmasraya Diperingati dengan Tiga Bulan Bersih-bersih Sampah

Dharmasraya- Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan di Lapangan Bola Kaki Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak, Rabu (21/02). Sebagai rangkaian peringatan HPSN ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencanangkan agenda Tiga Bulan Bersih-bersih Sampah (TBBS) di seluruh kecamatan, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Erina, Ketua TP PKK Dharmasraya, Ny.Dewi Sutan Riska, dan Ketua GOW Dharmasraya, Ny.Febby Amrizal. Agenda TBBS ini sudah dimulai sejak 21 Januari lalu dan akan berakhir pada 21 April mendatang.
Menurut wabup, agenda ini menjadi jalan pemenuhan tujuan pembangunan pengelolaan sampah sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 yaitu pada tahun 2025 terdapat pengurangan timbulan sampah sebesar 30% atau 20,9 juta ton serta penanganan sampah mencapai 70% atau 49,9 juta ton. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 timbulan sampah di Indonesia terkelola dengan baik dan tidak ada lagi sampah yang tidak tertangani.
"Untuk itu perlu kolaborasi yang kuat guna mewujudkan target yang ditetapkan dalam Perpres tersebut dengan melibatkan semua pemangku kepentingan," tegas wabup.
Implementasi agenda TBBS ini fokus pada kegiatan untuk kebersihan pada lingkungan perkantoran pemerintah dan sarana publik serta lingkungan pemukiman masyarakat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat melalui pola gotong royong.
"Momen kegiatan TBBS ini juga menjadi bagian penting dalam penilaian ADIPURA Kabupaten Dharmasraya," sebut wabup.
Sehubungan dengan hal tersebut, sambung wabup, melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) diharapkan seluruh lintas sektor, seluruh Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan berbagai lapisan masyarakat dapat bergandengan tangan untk mewujudkan pola hidup sehat dan kondisi lingkungan yang bebas dari pencemaran.
"Pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya harus terus kita lakukan. Dengan adanya pencanangan tiga bulan bersih-bersih sampah bukan berarti hanya tiga bulan saja kita harus bersih dari sampah. Tetapi lingkungan tetap harus bersih secara berkelanjutan setiap saat dan kapan saja," tukas wabup.
Tidak hanya itu, dalam rangkaian pelaksanaan HPSN ini wabup juga meminta digelar pelaksanaan gotong royong secara serentak dengan melibatkan masyarakat, ASN, akademisi, LSM pegiat yang bertempat di sarana publik dan sarana pemerintah.
"Kegiatan bersih-bersih sampah ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan," tegas wabup lagi.
Wabup juga berharap, melalui momentum bulan peduli sampah ini, semua masyarakat peduli terhadap sampah, agar tercipta lingkungan bersih dan sehat.
"Namun hal itu hanya tujuan antara saja. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang sehat agar kualitas sumber daya manusianya juga bagus. Kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dengan lingkungan yang bersih, kesehatan juga akan tercapai. Jika masyarakatnya sehat, pasti kualitas sumber dayanya juga meningkat," tandas wabup.
Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan bantuan bibit pohon buah langka (seperti cempedak hutan, petai, jengkol), bibit ikan dari Dinas Pertanian kepada Kepala Jorong dan Wali Nagari Ampalu.
Selain itu, berkaitan dengan peringatan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan penanaman puluhan pohon pelindung, yang merupakan bentuk CSR dari PT.TKA.
Kemudian, pada acara itu juga dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya senam sehat dan penampilan drama. Serta juga ada digelar bazar murah, stand kuliner khas nagari, juga penyediaan layanan pembuatan KTP-EL dan Samsat keliling.(***)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.