Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 08/16/17 ~ Sorot Sumatera

Rapat Paripurna DPRD Agam ,APBD – P Agam Alami Peningkatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,82 persen atau Rp25,25 miliar menjadi Rp1,46 triliun dari APBD sebelumnya Rp1,39 triliun.


Image result for rapat pari purna dprd agam
"Peningkatan ini di antaranya berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp63,11 miliar, dari semula sebesar Rp101,03 miliar naik menjadi Rp164,15 miliar," Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria pada rapat paripurna penyampaian nota penjelasan tentang rencana kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Agam di Aula Bappeda setempat, Rabu (9/8).
Ia menguraikan penambahan lainnya dari pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp21,22 miliar dari angka semula sebesar Rp50,94 miliar, atau naik menjadi Rp87,42 miliar.

Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp4,86 miliar dari angka semula Rp131,19 miliar, naik menjadi Rp136,61 miliar.

"Peningkatan ini berasal dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2016, penerimaan bantuan keuangan dari Pemprov Sumbar, dan lainnya," katanya.

Untuk belanja daerah, tambahnya, meningkat sebesar Rp46,72 miliar dari semula Rp1,48 triliun, naik menjadi Rp1,50 triliun.

Belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp7,79 miliar yang semula Rp892,28 miliar menjadi Rp871,67 miliar, dan belanja langsung meningkat sebesar Rp54,51 miliar yang semula Rp563,91 miliar menjadi Rp632,95 miliar.

Dari uraian ini kata dia, tergambar bahwa struktur APBD perubahan 2017 belum seimbang, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp8,9 miliar.

"Konsekuensi langsung dari kekurangan itu akan berkurangnya belanja langsung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," katanya.

Rencana KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2017 ini disusun memperhatikan isu-isu strategis terbaru dan perubahan kondisi serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD selama enam bulan berjalan.

Juga didasarkan atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang ditetapkan sebelumnya, efisiensi pada beberapa kegiatan dan menunda kegiatan yang tidak mungkin selesai dilaksanakan sampai akhir tahun.

Sementara itu, Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra mengatakan, dengan telah selesainya nota penjelasan ini maka tahapan rencana kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2017 telah selesai.

"Dalam waktu dekat akan kita tandatangani APBD perubahan 2017," katanya.

Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, Wakil Ketua DPRD Agam Taslim, anggota DPRD Agam dan kepala OPD.(hms)
Share:

Anggota DPRD Agam Dukung Tambahan Alkes di RSUD Lubuk Basung

AGAM – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, mendukung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung untuk membeli alat kesehatan (alkes) dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien yang berobat.
“Kita mendukung RSUD Lubuk Basung untuk membeli alat kesehatan karena laporan yang kami dapat alat kesehatan di rumah sakit itu sudah berusia sekitar 30 tahun,” kata anggota DPRD Agam, Masrizal, SH kepada padangmedia.com di Lubuk Basung belum lama ini.
Dengan kondisi alat seperti itu, kata Masrizal, pasien tidak terlayani dengan maksimal sehingga mereka dirujuk ke rumah sakit lain.
Menurut Politisi Partai PKS itu, apabila alat kesehatan dilengkapi dan diperbaharui, maka tidak ada lagi pasien yang dirujuk. Sementara, anggota DPRD lainnya, Helmon Dt. Hitam menambahkan, dengan lengkapnya alat kesehatan maka dapat menambah pendapatan rumah sakit itu.
“Pemerintah harus mencarikan dana untuk pengadaan alat kesehatan ini dan setelah alat lengkap baru membangun fisiknya,” ungkap politisi Partai Hanura itu.
Sebelumnya, Direktur RSUD Lubuk Basung, Nurmalis mengakui bahwa alat kesehatan di rumah sakit sudah berusia 30 tahun dan ada yang rusak.
“Alat kesehatan ini dibeli semenjak RSUD itu didirikan dan tidak ada peremajaan,” katanya.
Untuk membeli alat kesehatan ini, RSUD Lubuk Basung membutuhkan dana sebesar Rp54 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan alat ronsen, Ultrasonografi (USG), alat operasi mata, alat pencuci darah, telingga dan lainnya.(*)
Share:

DPRD Agam Fasilitasikan Naskah Akademik Tiga Ranperda Inisiatif

dprd agam1AGAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Marga Indra Putra, SPd menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat  tentang Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Agam.
Penandatangan kerjasama dilaksanakan di Kantor Hukum Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Selasa (15/8) di Kota Padang. Penandatangan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Dwi Prasetyo Santoso SH, MH dengan Sekretaris DPRD Agam Ir.Jetson, MT dan diketahui pimpinan DPRD Agam .
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, SPd, Wakil Ketua Taslim,SAg, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Dwi Prasetyo Santoso SH MH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Drs. Suparmo SH.MH, Kepala Bidang Hukum Febriandi SH.MM, beserta  jajarannya dan Sekretaris DPRD Agam Ir. Jetson MT, beserta jajaran dan juga Humas DPRD Agam, Hasneril, SE.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Dwi Prasetyo Santoso SH.MH, mengatakan, dalam pembentukan Peraturan Daerah kita tidak hanya berbicara pada ranah normatif, namun juga pada lapangan sosialogis yang secara empiris atau secara nyata keberadaan peraturan daerah dan menjadi solusi atas permasalahan serta kebutuhan  hukum masyarakat.
Sebagai pertanggungjawaban akademik yang menyangkut alasan-alasan teoritas urgensi pembentukan peraturan daerah dan sebagai bentuk komitmen DPRD Kabupaten Agam dalam menghasilkan peraturan daerah yang baik bagi masyarakat Agam, untuk itulah disusun Naskah Akademik beberapa Rancangan peraturan daerah Kabupaten Agam pada tahun 2017.
Dwi Prasetyo Santoso juga mengatakan, Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu Rancang Undang-Undang.
“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal di wilayah yang memiliki tugas di antaranya fasilitasi penyusunan naskah akademik, khususnya fasilitasi pembentukan produk hukum daerah saat ini telah berjalan dengan baik. Baik itu dengan pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” jelasnya.
Kepercayaan yang telah yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Agam pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wujud komitmen bersama. Adapun Naskah Akademik yang difasilitasi, di antaranya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan tentang pembinaan dan pengawasan Pembangunan Nagari, Naskah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas umum dan Penomoran Bangunan dan Naskah akademik tentang Lembaga Kemasyarakat Nagari dan Lembaga Adat Nagari.“Kita berharap kerjasama ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa dan memajukan kesejahteraan umum,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, SPd merasa bersyukur dengan adanya kegiatan itu bisa sekaligus bersilaturahmi dengan jajaran Kanwil Hukum dan Ham Sumatera Barat.
Pihaknya sangat mendukung kerjasama antara Sekretariat DPRD dengan Kanwil Hukum dan HAM  Provinsi Sumatera Barat sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Ia yakin Naskah Akademik yang dilahirkan dapat dipertanggungjawakan secara ilmiah karena disusun berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara filosofis, sosialogis dan yuridis.
DPRD Agam melihat bahwa tim perancang ketiga Ranperda telah dilakukan kajian sampai ke bawah, termasuk dengan menghimpun berbagai peraturan yang ada di Kabupaten Agam sesuai kebutuhan, sehingga NA yang disusun sebagai dasar penyusunan 3 Ranperda inisiatif Komisi I.
Marga Indra berharap ke depan tiga Perda yang akan dilahirkan dari perjanjian kerjasama itu dapat memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat untuk menjawab kebutuhan daerah atas regulasi sehingga dapat diimplementasikan serta memudahkan pengawasan dan pemantauan oleh Pemerintah Daerah. Ia juga berharap ke depan kerjasama bisa berlanjut untuk Ranperda inisiatif DPRD lainnya.
“Saya sangat mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini serta telah memfasilitasi kegiatan hari ini,” pungkasnya.
Sementara itu, menurut Plt. Sekretaris DPRD Agam, Ir. Jetson melalui Humas DPRD Agam, Hasneril, SE, jalinan kerjasama Sekretariat DPRD Agam dengan Kanwil Kemenhum dan HAM merupakan salah satu tahapan penting yang sejak lama disiapkan.
“Hal ini penting untuk melahirkan produk hukum daerah, khususnya perda inisiatif dewan yang lengkap dan memiliki dasar dan dalil regulasi yang lengkap,” ucap Hasneril.
Menurut Hasneril, hal itu merupakan kerjasama Sekretariat DPRD Agam yang direspon positif jajaran Kanwil Kemenhum dan HAM Sumbar, sehingga perjanjian kerjasama bisa direalisasikan. (*)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.