Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 08/08/17 ~ Sorot Sumatera
Padang-Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo ternyata punya langkah jitu untuk mewujudkan daerahnya sebagai kota tanpa kumuh. Mahyeldi bahkan memiliki empat langkah strategis.

Langkah strategis itu dibocorkannya saat berbagi pengalaman di depan Askot dan Fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) se-Sumatera Barat di Kyriad Hotel, Selasa (8/8). Menurut Walikota Padang, empat langkah strategis itu telah tertuang dalam sepuluh program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang.

"Ke semuanya tertuang dalam program unggulan kita," sebutnya di depan ratusan Askot dan Fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Keempat langkah strategis itu yakni peningkatan prasarana permukiman melalui kegiatan betonisasi jalan lingkungan, peningkatan sarana permukiman melalui rehab rumah tidak layak huni, penataan Pantai Padang, serta penataan Pasar Raya.

"Semua yang kita lakukan itu melibatkan masyarakat sekitar," sebut Mahyeldi didampingi Kadis PRKPP Kota Padang Afrizal BR.

Kegiatan betonisasi jalan lingkungan sudah dimulai sejak tahun pertama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Padang. Pada tahun pertama (2014), total jalan lingkungan yang dibetonisasi sepanjang 58,94 kilometer. Kemudian di tahun 2015 sepanjang 101,19 kilometer. Pada tahun 2016 sepanjang 92,25 kilometer. Dan tahun 2017 sepanjang 60 kilometer.

"Total yang sudah dikerjakan yakni 312,38 kilometer," papar Mahyeldi.

Sementara itu peningkatan sarana permukiman melalui rehab rumah tidak layak huni juga dilakukan Walikota Padang. Hal ini dilakukan juga untuk menunjang agar terciptanya kota tanpa kumuh. Mewujudkan itu semua, Pemko Padang melibatkan Baznas, swasta, dan lainnya.

Pada tahun 2014 rumah dibedah sebanyak 560 unit. Pada 2015, total sebanyak 1.302 rumah berhasil dibedah. Kemudian di tahun 2016 sebanyak 1.180 unit. Sedangkan di tahun 2017 sebanyak 1.013 unit.

"Total sudah 4.055 unit rumah kita bedah," terang Mahyeldi.

Kawasan Pantai Padang juga ditata oleh Pemko Padang. Pantai yang dulunya enggan dikunjungi banyak orang kini sudah menjadi primadona.

"Karena saya ustad, saya bersihkan semuanya," ujar Mahyeldi.

Langkah penataan yang dilakukan Pemko Padang dalam menata Pantai Padang tidaklah sesulit yang dibayangkan banyak orang. Walikota Padang terlebih dahulu melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pembinaan sadar wisata. Kemudian merelokasi PKL, membangun infrastruktur, penyediaan petugas kebersihan, dan lainnya.

"Kini Pantai Padang sudah menjadi objek wisata bagi keluarga," tukasnya.

Walikota Padang juga menata Pasar Raya Padang. Kini, pasar tersebut sudah seperti pasar modern. Di Fase juga akan dibangun hotel.

"Semua kita lakukan tanpa menyingkirkan pedagang. Justru kita libatkan," pungkasnya.(tf/ch/ril)
Share:

Rekomendasi DPRD Agam Terkait Hasil Pemeriksaan BPK


Lubukbasung, Jetnews - DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyampaikan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan pemerintah setempat pada 2016 dalam rapat paripurna di gedung DPRD itu, Senin.

Sidang paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Agam, Lazuardi Erman dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, Wakil Ketua DPRD Agam Taslim, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, aanggota DPRD dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

Juru Bicara DPRD Agam, Syaflin di Lubukbasung, Senin, mengatakan rekomendasi yang diberikan itu terdiri dari dua yakni rekomendasi umum dan khusus.

Untuk rekomendasi umum, sebutnya DPRD Agam memberikan apresiasi kepada Pemda atas capaian mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meskipun ada perbaikan yang harus segera ditindak lanjuti.

Lalu, menyarankan kepada bupati untuk menginstruksikan kepada OPD terkait agar segera menyelesaikan sisa tindak lanjut hasil rekomendasi dalam LHP BPK-RI tahun anggaran 2016 sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini WTP dalam menyelenggarakan pemerintahan di tahun kedepan.

Selain itu, meningkatkan pengawasan pemerintah melalui pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas, kuantitas pengawasan dan lainnya.

"Pemkab Agam berkewajiban melaporkan hasil pelaksana tindak lanjut LHP BPK-RI atas laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2016 kepada BPK-RI dan DPRD Agam sesuai dengan ketentuan Permendagri No 13 tahun 2010," katanya.

Sedangkan rekomendasi khusus, tambahnya Pemkab Agam dapat menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum selesainya kasus dan pengalihan rumah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengesahkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, karena revisi Perda tersebut belum disahkan sehingga mengakibatkan hilangnya penerimaan retribusi.

Sementara itu, Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria memberikan apresiasi rekomendasi tersebut dalam kemajuan Agam kedepan.

Rekomendasi itu, katanya, akan ditindak lanjuti secepatnya sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik.

"Kita segera melakukan perbaikan dalam menindaklajuti rekomendasi itu," katanya. (*)
(sumber antara sumbar)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.