Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 05/14/17 ~ Sorot Sumatera

Diskominfo Dan Balai Wartawan Studi Koperatif ke pemko Pekanbaru

Payakumbuh-Ss–Wartawan diberbagai media terbitan sumbar yang tergabung dalam Balai Wartawan Luak Limopuluah, bersama Diskominfo kota Payakumbuh, studi koperatif ke pemko Pekanbaru. Di pekanbaru, rombongan langsung diterima Diskominfo kota Pekanbaru dan langsung dibawa ke ruang pertemuan media centre Balaikota Pekanbaru dan tamu dari kota Batiah ini juga disambut ketua Forum Wartawan Pekanbaru (Fortaru), Rabu (9/5). Rombongan yang berjumlah 72 orang itu dimpimpin langsung Kadis Kominfo kota Payakumbuh, Elvi Jaya ST dan Balai Wartawan Luak Limo Puluah dipimpin Mardjohan.


Dalam suasana yang penuh kehangatan ini, Elvi Jaya, mengatakan, “sengaja hari ini kami bersilaturrahmi dengan jajaran Diskominfo dan Protokoler Pekanbaru, bagaimana kita melihat hubungan antara Diskominfo dengan Media di kota Pekanbaru ini, saat ini peranan media masa dalam aspek pembangunan sangatlah dibutuhkan. Karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah, menjalin sinergisitas dengan media untuk terus menggali potensi informasi demi tercapainya pembangunan daerah kedepan yang lebih baik, ”kata Elvi Jaya di ruang media centre pemko Pekanbaru.


Studi kooperatif yang kita gelar ini tentunya tidak hanya melihat program pembangunan yang telah berhasil diraih kota Pekanbaru, namun kami ingin belajar bagaimana pemerintah kota Pekanbaru membangun sinergisitas dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media sebagai pewarta informasi ke tengah-tengah masyarakat, sebut Elvi Jaya.


Kedatangan tamu dari kota Batiah ini diapresiasi Kadis Kominfo kota Pekanbaru, Firmansyah Eka Putra, mengatakan, “Bak gayung disambut kata dijawab, selamat datang di kota Pekanbaru, disini saya akan memperkenalkan kota Pekanbaru, karena tak kenal maka tak sayang, kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota Firdaus MT dan Wakil Walikota Ayat Cahyadi yang juga terpilih saat pilkada serentak kemarin, sama persis nasib beliau dengan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi ST. MT, ”tuturnya.


Dijelaskan Firmansyah, “kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi dengan luas 632 kilometer persegi. Saat diberlakukan MEA pintu gerbang masuknya adalah kota Pekanbaru. Propinsi Riau tekenal akan sumber daya alamnya yang menghasilkan minyak, tetapi kota Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi tidak memiliki potensi menghasilkan minyak. Jadi, PAD yang diperoleh kota ini adalah dari 3 sektor yaitu, perdagangan, jasa dan industri, ”katanya.


Untuk mengembangkan kota ini sesuai dengan visi Walikota Pekanbaru, “terwujudnya Pekanbaru sebagai  kota Metropolitan yang madani dan memanfaatkan kondisi sosial kemasyarakatan yang agamis. Dan misi kita adalah mewujudkan kota pekan baru sebagai smart city atau kota pintar dengan tata kelola yang modern dan madani, lebih murah dan lebih baik serta pelayanan publik dengan mempergunakan semua teknologi yang ada, ” jelasnya.


Dalam mewujudkan kota Pekanbaru yang smart city ini, Diskomnifo berada di garda terdepan, ujung tombak dalam percepatan perkembangan kota pekanbaru kedepan. Semua pengembangan harus berbasis IT, seperti menciptakan budaya digital terhadap masyarakat, informasi publik dengan media, pelayanan yang terkait dengan telekomunikasi dan infrastruktur pelayanan telekomunikasi.


Anggaran kominfo kota Pekanbaru tidak begitu besar untuk bermitra dengan media, untuk itu kami berpikir bagaimana melakukan verifikasi anggaran yang sudah mengecil ini. Sesuai dengan Kepres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, pengadaan barang / jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlu menetapkan peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, jelas Firmansyah.


Untuk itu kami adakan verifikasi dan seleksi media karena keterbatasan anggaran, karena media ini termasuk belanja barang dan jasa yang mesti melalui mekanisme pengadaan. Idealnya kita ingin bekerjasama dengan semua media di kota Pekanbaru tetapi dengan anggaran yang terbatas, tidak memungkinkan kita melakukan kerjasama dengan semua media. Untuk itu kita lakukan seleksi, sehingga nanti media yang lulus seleksi ini adalah media yang beruntung. Hal ini bukan berarti mereka yang lulus seleksi ini lebih baik daripada yang tidak lulus seleksi. Seleksi adalah penyesuaian terhadap anggaran yang terbatas, tuturnya.


“Untuk itu, pemko Pekanbaru melalui Diskominfo kota Pekanbaru, mempunyai kewajiban dengan melakukan pembinaan verifikasi terhadap jurnalistik media yang professional dan salah satu mitra strategis pemerintah mewujudkan pembangunan adalah media, karena kita butuh peran serta dan partisispasi masyarakat dalam mendukung program – program pemerintah melalui media, ”terang Firmansyah.

Kunjungan Diskominfo kota Payakumbuh dan Balai Wartawan Luak Limo Puluah diakhiri dengan pertukaran cendramata dengan Diskominfo kota Pekanbaru. (Bayu)
Share:

M. Khadafi : Perlunya Evaluasi Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kedepan KPU Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Payakumbuh,Ss-Pemilihan langsung di Payakumbuh berlangsung tertib. "Metode pemilihan langsung di Indonesia secara umum menjadi contoh oleh banyak negara, dengan penduduk yang sedemikian besar, Indonesia mampu melangsungkan pemilihan langsung dengan baik", demikian ungkap Ketua KPU Payakumbuh, Muhammad Khadafi, saat membuka secara resmi Gelaran Panel Diskusi Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yang dilakaanakan di Aula Balai Inseminasi Buatan(BIB), Jl Pahlawan, ex Dinas Peternakan Sumbar, kelurahan Ibuh, Kamis (11/5).


Evaluasi ini menampilkan paparan evaluasi dari Walikota Payakumbuh yang diwakili Kepala Kesbangpol, Sovita Yenuris, SH, wakil ketua DPRD Payakumbuh, Wilman Singkuan, lalu paparan Polresta Payakumbuh yang disampaikan Wakapolres, selanjutnya diakhiri perwakilan dari KPU Propinsi Sumbar, Mufti Sardi dan perwakilan Polresta Payakumbuh.


 Peserta ini terdiri atas unsur perwakilan dari 10 partai yang ada di Payakumbuh, termasuk para tokoh masyarakat, Banwaslu Payakumbuh pun ikut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu yang sukses digelar. 


 Selaku Ketua KPU Payakumbuh, M. Khadafi, memaparkan agar peserta dapat berperan aktif memberikan masukan dan evaluasi, karena hasil evaluasi ini akan dibawa ke KPU RI agar menjadi perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah yang akan datang, katanya.


 Secara ringkas, Khadafi mengilustrasikan terkait evaluasi ini, “contohnya atas kegiatan kampanye yang lalu, pemilihan tahun 2015 lalu dirasakan semaraknya pesta demokrasi kurang meriah, salah satu faktornya karena alat-alat peraga hanya disediakan oleh penyelenggaran saja (KPU), hasil evaluasi tersebut merubah kebijakan dimana pada tahun 2017 diperbaiki bahwa alat peraga kampanye selain disediakan oleh KPU, peserta atau kontestan juga diperbolehkan menyiapkan alat peraga kampanye. Dampak perubahan ini juga dirasakan semakin semaraknya pesta demokrasi di daerah dan nilai positifnya sebuah pesta rakyat pun dirasakan. Namun tetap juga memunculkan permasalahan dengan kebijakan tersebut, seperti tumpukan sampah alat peraga pasca kampanye juga semakin banyak. "inilah perlunya evaluasi tersebut, mari kita sama-sama evaluasi untuk hal yang terbaik kedepannya dalam penyelenggaraan pemilu, ”sebut Khadafi. 


 Sementara itu, Wakapolres kota Payakumbuh, mengatakan, “sangat disayangkan karena masih adanya konvoi-konvoi kendaraan dalam kampanye, potensi mempengaruhi pemilih dengan kelompok-kelompok yang memakai atribut paslon di lokasi pemilihan cukup mengganggu dan ini harus diperhatikan oleh penyelenggara (KPU), selanjutnya kepada Panwaslu diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengawasi jalannya proses pemilihan yang lalu. Namun disisi lain, secara keseluruhan Polresta memandang bahwa proses pilkada Payakumbuh sudah berlangsung dengan baik, ” sebutnya.


Wilman Singkuan, dari DPRD Payakumbuh secara spesifik menyoroti tentang kampanye dialogis, “kedepannya agar kampanye dialogis juga dikoordinasikan oleh penyelenggara (KPU) bukan datang dari ide Paslon saja. Selanjutnya, masa kampanye pilkada yang kemaren dirasakan terlalu lama, serta kiranya perlu dilakukan uji kompetensi oleh Penyelenggaran dengan baik dan terukur,  ”kata Wilman. 


Mufti Sardi, dari KPU Propinsi, dalam evaluasi ini lebih memberikan catatan terkait ketersediaan anggaran, masalah ini cenderung sulit untuk mendapatkan kesepakatan antara KPU dengan Pemerintah Daerah, selanjutnya juga terkait masalah pembentukan badan ad-hoc, masalah pemutakhiran data pemilih, serta persoalan tingkat partisipasi masyarakat. "Kepada KPU, Jangan takut untuk membuka kesalahan-kesalahan interospeksi diri dalam penyelenggaraan pilkada atau pileg ini, paling tidak inilah yang akan jadi bahan kajian akademis untuk perbaikan penyelenggaraan yang akan datang, ”tegas Mufti. (Bayu) 
Share:

Pedoman Media Siber

"PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER"

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).
Share:

Pemko Lepas Rombongan Penas KTNA XV Ke Banda Aceh

Payakumbuh,Ss-Walikota Payakumbuh Riza Falepi, ST. MT diwakili Asisten II Amriul, lepas 51 orang kontingen petani ke Banda Aceh, di Aula Balaikota lantai III, Rabu (3/5). Rombongan yang terdiri dari petani, pelaku usaha tani, dan instansi terkait ini akan mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (Penas KTNA) XV tahun 2017. Turut hadir dalam pelepasan kontingen tersebut anggota DPRD Kota Payakumbuh Chandra Setipon, Kadis Pertanian Syahril, Sekretaris Dinas Pertanian Antoni Jaya, serta peraih Pelopor Ketahanan Pangan Nasional, Joni Saputra.


Pekan Nasional yang juga berisi gelaran pameran agribisnis ini rencananya bakal dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Acara tiga tahunan ini akan berlangsung selama 6 – 11 Mei 2017 dan akan dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa kota Banda Aceh. Penas kali ini mengusung tema ‘Melalui PENAS Petani dan Nelayan XV 2017 kita mantapkan kelembagaan tani nelaya dan petani hutan sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan menuju kesejahteraan petani nelayan Indonesia’.


“Kepada kontingen, Pemko Payakumbuh berharap agar bisa memaksimalkan kegiatan Penas ini. Dimana, dalam kegiatan tersebut akan ditemui berbagai inovasi, informasi, dan motivasi yang bisa diambil dan diterapkan di Kota Payakumbuh. Sehingga, peningkatan kualitas dan kesejahteraan petani payakumbuh juga bisa dilakukan,” kata Amriul.


Dikatakan, sebagai salah satu kegiatan nasional yang mempertemukan banyak petani, pelaku usaha tani dan instansi yang berkaitan dengan pertanian, tentunya bisa digunakan oleh peserta kontingen untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Nantinya, sepulang dari kegiatan itu, para peserta kontingen bisa berbagi cerita dan pengalaman dengan para petani-petani lain di kota Payakumbuh. “Ilmu dan pengalaman ini bisa diterapkan oleh petani lainnya yang tergabung dalam kelompok tani. Hal ini akan berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian petani,” ujar Amriul.


Disamping itu, menurut Syahril, Kadis Pertanian Payakumbuh, Pekan Nasional ini merupakan forum pertemuan petani-nelayan dan hutan sebagai wadah kegiatan belajar mengajar, tukar menukar informasi dan pengalaman. “Selain itu guna pengembangan kemitraan dan jejaring kerja sama antara para petani-nelayan dan hutan, peneliti, penyuluh, swasta dan pemerintah,” sebut Syahril.


Melalui jalan darat, rombongan sendiri akan bertolak menuju Banda Aceh pada hari Kamis (4/5). “Rombongan akan melintasi Provinsi Riau serta Sumatera Utara. Diperkirakan selama 2 hari di perjalanan. Semoga bisa sampai tepat waktu dan selamat sampai tujuan,” tutup Syahril. (Bayu)

Share:

Payakumbuh, Pemko Sosialisasikan Klinik Berhenti Merokok

Payakumbuh,Ss-Pemko Payakumbuh menggelar presentasi tentang inovasi layanan di gedung Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Selasa (2/5) lalu. Jajaran Pemko Payakumbuh yang mempresentasikan langsung Walikota Payakumbuh Riza Falepi, Kepala Dinas Kesehatan Elzadaswarman, dan Kepala Puskesmas Padang Karambia, Liza Hanafiah. Inovasi Layanan Publik yang dipresentasikan oleh Pemko Payakumbuh adalah Klinik Berhenti Merokok (KBM) yang ada di Puskesmas Padang Karambia. 



Kepala Dinas Kesehatan Elzadaswarman, mengatkan, KBM sudah mulai berjalan sejak tahun 2015 lalu. Klinik ini buka setiap hari Selasa dan Kamis pada jam pelayanan Puskesmas. ”KBM menjadi solusi terbaik bagi para perokok yang sulit berhenti. Di tahun 2017 saja, sudah 16 orang yang  berhasil diterapi untuk berhenti merokok. Semoga saja layanan inovatif Kota Payakumbuh ini dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi puskesmas lainnya di Indonesia,”ujar Elzadaswarman.



Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017 merupakan kompetisi yang digelar oleh Kemenpan-RB yang sudah berlangsung sejak 2014 lalu. Kompetisi ini sebagai wujud dari program One Agency One Innovation yang mewajibkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) untuk menciptakan minimal satu inovasi setiap tahun.



Sebelumnya, Menteri PAN-RB Asman Abnur yang berkunjung ke Payakumbuh Sabtu lalu (29/4) mengatakan, pada Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun ini diikuti 20 kementerian, 3 lembaga, 21 provinsi, 34 kabupaten, 15 kota, 2 BUMN dan 4 BUMD. Dari jumlah peserta tersebut, tercatat 3.054 inovasi pelayanan publik yang terdaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik).
Share:

SMA N1 Payakumbuh Kembali Rahi Kejayaan

Payakumbuh,Ss-Setelah kosong atau absen pada tahun 2016 menjadi terbaik di tingkat nasional, sebagai anggota Paskibraka (Penggerek bendera merah putih di istana.Red). Kini, kejayaan itu kembali diraih kota Payakumbuh lewat Ivan Aulya Kusuma, siswa SMA negeri 1 Payakumbuh.

“Lolosnya Ivan Aulya Kusuma ke tingkat nasional tahun 2017 ini, setelah pihak dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar menyatakan, kemaren sore Kamis (11/5), Ivan Aulya Kusuma bersama Laras Gita Salsabil dari kabupaten Tanah Datar berhak melaju ke tingkat nasional, “ujar Plt Kadis Pendidikan H.A. Agustion didampingi Kasi Pendidikan Formal dan Non Informal Syamrizal diruang kerjanya, Jum’at (12/5).

Dijelaskan Agustion, pada tahun 2015 lalu, kota Payakumbuh, hanya sampai ke tingkat Propinsi. Padahal sebelumnya, tahun 2015, kota Payakumbuh juga mendapat tiket ke tingkat nasional, lewat anak kita bernama Zainal Aziz, juga dari siswa SMA Negeri 1 Payakumbuh.

Kini, kejayaan kota Payakumbuh khususnya bidang Paskibraka yang pernah diukir siswa-siswa kita itu, kembali berkibar kepermukaan. Semua itu, berkat seriusnya PPTK, pelatih, pembina dan pengurus Purna Paskibra Indonesia (PPI), serta dukungan moral dari seluruh elemen masyarakat.

Rencana kedua calon anggota Paskibraka dari Sumatera Barat ini, bertolah ke Jakarta, diperkirakan tanggal 27 Mei. Saat ini, mereka sedang mempersiapkan berkas dan data-data ke dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi.

Sebelum anak kita lolos ke tingkat nasional, panitia menyeleksi 6 orang putra-putri se Sumatera Barat, terdiri Ival Aulya Kusuma (Payakumbuh), Muhammad Nistahul Huda (Kota Padang), Willi Akbar Ulhak (kabupaten Agam), Dea Ainul Fadila (kota Bukittinggi), Fitria Elnawati (Pariaman) dan Laras Gita Salsabila (Tanah Datar). Ke enam siswa itu dilatih selama 20 hari.

“Harapan kita kepada Ivan Aulya Kusuma, agar tetap menjadi terbaik dan dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih diharapan Presisden RI Jokowi, sama dengan kakaknya Zainal Aziz, ketika itu Zainal Aziz ditunjuk sebagai pembentang tingkat nasional, karena sebagai pembentang adalah tempat tertinggi di Paskibraka. Kemudian, kedua mereka dapat menjaga kesehatannya, “harap A.H. Agustion.

Terpisah, bendahara PPI kota Payakumbuh, Wulan Denura, menyebutkan, dengan kembalinya nama kota Payakumbuh berkibar di tingkat nasional, khusus dibidang Paskibraka, tentu membuat semua warga menjadi bangga. Sebab, untuk melaju ke tingkat nasional, banyak hal dan rintangan dihadapi siswa.

Dengan keluarnya nama Ivan Aulya Kusuma yang berpasangan dengan Laras Gita Salsabila sebagai calon PPI, ini sangat luar biasa. Kami doakan semoga keduanya sukses dan dapat menjaga nama baik daerah. Diharapkan kepada adik-adiak selama dikarantina mengikuti latihan lebih serius lagi.
                                         
“Payakumbuh dan Tanahdatar luar biasa, Insyaallah dan Alhamdulillah adik kita Ivan Auliya Kusuma, calon PPI kota Payakumbuh berangkat ke tingkat nasional berpasangan dengan Laras dari Batusangkar... Selamat buat para pembina, pelatih dan pengurus PPI, “ujar PPI kota Payakumbuh tahun 2004  itu. (Bayu)
Share:

Limapuluh Kota, BPBD Sosialisasikan Pengurangan Resiko Bencana

Limapuluh Kota,Ss-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lima Puluh Kota, terus berbenah diri terhadap Penanggulangan Bencana (PB), dengan mendirikan Kelompok Siaga Bencana (KSB), serta melakukan pencanangan Sekolah Tangguh Bencana (STB), “Siap Untuk Selamat”.

“Saat ini, Lima Puluh Kota telah memiliki 1050 orang anggota KSB terdiri dari 35 nagari. Di tahun 2017 ini, upaya BPBD meminta kepada seluruh nagari yang belum mendaftarkan nama calon anggota KSB untuk segera mengirimkan daftar namanya, “ujar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lima Puluh Kota Nasriyanto kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jum’at (12/5).

Nasriyanto didampingi Sekretaris Nur Akmal dan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) Hendri Yoni, menjelaskan, pada hari Rabu (10/5), kemarin, bertempat di halaman SMPN 4 Ampalu,  BPBD telah melakukan pembentukan dan pengukuhan KSB, nagari Ampalu, kecamatan Lareh Sago Halaban.

Dengan telah dikukuhkan KSB nagari Ampalu, tentunya anggota KSB sudah bertambah. Usai pengukuhan KSB Ampalu, hari ini Jum’at (12/5), Wali nagari Galugua, kecamatan Kapur IX juga telah mengantarkan anggota KSBnya. Kita upayakan di tahun 2017 ini seluruh nagari sudah membentuk KSB. Finalnya akan berjumlah 2.370 orang anggota.

Pada kesempatan itu, juga dilaksakan sosialisasi pengurangan resiko bencana serta pencanagan STB. Kemudian, jadwal yang belum ditentukan, hal yang sama juga akan dilaksanakan di nagari Mungka, kecamatan Mungka, bertempat di kantor Wali nagari setempat.

Tujuan didirikan KSB disetiap nagari ini, untuk menjadi tim yang paling awal memberi pertolongan kepada warga saat terjadi bencana. Sedangkan, mulai dibentuknya STB, karena anak dan remaja merupakan kelompok paling rentan beresiko tinggi terkena dampak bencana, maupun masalah kesehatan, baik secara fisik maupun psikologi.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain wilayah tempat tinggalnya yang rawan bencana maupun kurangnya pengetahuan, ketrampilan, dan kesadaran untuk mengurangi resiko. STB, sebagai anggota remaja PMI mempunyai peran dan peluang mempengaruhi kelompok sebayanya, baik di sekolah maupun luar sekolah.

Ditambahkan Hendri Yoni, melalui pendekatan pendidikan remaja sebaya, anak dan remaja akan bersama-sama bertukar informasi, menemukan masalah, merancang dan membuat kesepakatan solusi melalui kegiatan dan perilaku pengurangan resiko.

“Perilaku positif yang diawali sejak dini, akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup di masa mendatang dan memberikan pengaruh kepada perilaku positif orang dewasa.
Untuk menunjang hal tersebut, maka perlu dibentuk KSB dan STB dalam hal memahami pentingnya membangun ketahanan anak dan remaja terhadap pengurangan resiko, “ujar Hendri Yoni. (Bayu)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.