Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 05/11/17 ~ Sorot Sumatera

Himpaudi Diharapkan Dapat Menjalankan Tugas Menaungi Lembaga Paud

Lima Puluh Kota,SS-Himpaudi diharapkan dapat menjalankan tugas  dan fungsi organisasi yang mampu menaungi lembaga Paud khususnya para pendidik Paud.“Selamat saya ucapkan kepada pengurus yang baru saja dilantik, satu yang penting dalam sebuah organisasi yaitu program, tidak usah banyak cukup Satu (1) tapi dapat telaksana dengan baik, kata Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi dalam arahannya.


Lakukan koordinasi dengan dinas terkait agar anak-anak betul pintar dan hafal Hafis Al-Quran karena di sini sudah ada Kampung Penghafal Al-Quran di kecamatan Harau dan kecamatan Guguak, kata Irfendi Arbi.


Pelantikan Ketua dan Pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia ( HIMPAUDI ) Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Istri Gubernur Sumatera Barat, Hj Nevi Zuairina Irwan Prayitno sebagai Ketua Wilayah Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Kadis Pendidikan, Pengawas TK, Penilik PAUD, Pengurus IGTKI PGRI dan Pengurus Cababg HIMPAUDI se Kabupaten Lima Puluh Kota, yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten di Gonjong Limo Rumah Dinas Bupati Labuah Silang Payakumbuh, Selasa (9/5).


Kepengurusan HIMPAUDI Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Ketua Ny.Monalisa Irfendi Arbi dan Wakil Ketua serta Pengurus yang terdiri dari Ketua bidang dan anggota yang tergabung dari berbagai Instansi.


Dalam sambutannya,Ketua HIMPAUDI Kabupaten Lima Puluh Kota, Monalisa Irfendi Arbi, mengharapkan peran serta dan fungsi dapat kita jalankan. Dalam waktu dekat akan melaksanakan Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak JUjur (Gernas Manjur) serentak tanggal 20 Mei.


Menjadikan HIMPAUDI Organisasi yang mampu menaungi lembaga Paud kedepannya khususnys para Pendidik Paud, saling bahu membahu dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan organisasi, ucap Monalisa Irfendi Arbi.


"Kami mengajak seluruh pengurus bersama pemerintah daerah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan berdaya saing,baik peserta didiknya maupun pendidik dan tenaga kependidikan," ungkap Monalisa.


Sementara itu, Ketua Wilayah HIMPAUDI Wilayah Hj.Nevi Zuairina Irwan prayitno mengharapkan agar pengurus dapat menjalankan tugas pokok dalam mensosialisasikan, melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi, menampung dan memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan serta memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. (Bayu)
Share:

Purna Praja IPDN Gelombang II Studi Lapangan Pelatihan Dasar CPNS

Lima Puluh Kota,SS-Pemeritah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima 40 Peserta Studi Lapangan Pelatihan Dasar CPNS Purna Praja IPDN gelombang II tahun 2017.“Pemerintahan yang efektif dan efisien perlu dukungan aparatur yang bermental positif dan professional”, menjalankan tugas dan fungsi (Tupoksi), memiliki inovasi dan kreatifitas serta etos kerja yang tinggi, kata Bupati Lima Puluh Kota, Irfendi Arbi, saat menerima Peserta Studi Lapangan Pelatihan Dasar CPNS Purna Praja IPDN gelombang II tahun 2017 di Aula Kesehatan Payakumbuh, Selasa (9/5).“Dari sekarang pasang niat kerja, mulai dari datang bikin catatan ,detik per detik, jam per jam sehingga semua dapat terukur kinerjanya, ada Outcome, "kata Irfendi Arbi.


Irfendi Arbi menyampaikan rasa bangga, atas dipilihnya Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi pelatihan dasar CPNS Golongan III Purna Praja IPDN. Pelatihan dasar ini merupakan bagian dari pembelajaran yang diharapkan mampu menambah kemampuan dan pengalaman para Purna Praja, sebut Irfendi.

"Untuk jadi pengayom masyarakat, bukanlah hal yang sulit. Kuncinya tergantung pada kemauan dari diri kita masing masing. Kalau kita mau jadi pelayan, maka kita akan bisa melayani masyarakat," ungkap Irfendi Arbi dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Pusdiklat Regional Bukittinggi, dalam hal ini diwakili Sarjayadi,SS beserta Narator, para OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sementara itu, Sarjayadi,SS mengatakan, Para purna praja IPDN tersebut akan melaksanakan studi lapangan selama 72 hari. Mereka berasal dari sejumlah daerah, Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat. Nantinya mereka akan ditempatkan disejumlah SOPD, guna mengimplementasikan ilmu yang didapat selama pendidikan.

Para Purna Praja akan merumuskan sejumlah solusi, terhadap suatu masalah yang dirangkum dalam sebuah makalah untuk dipresentasikan di sekolah mereka nantinya. Hasil makalah tersebut, diharapkan jadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai calon pemimpin birokrasi.

Dikatakan Sarjayadi,SS, tak cukup hanya pandai dalam ilmu pengetahuan, purna praja IPDN diharapkan bisa berpandai-pandai dalam lingkungan kerja pemerintahan maupun dalam bermasyarakat. "Sepandai-pandai kita sekolah, mendapatkan gelar yang paling tinggi sekalipun, kalau jiwanya tak ada jiwa melayani maka jangan bermimpi jadi abdi masyarakat," sebutnya.

Kepada pimpinan SOPD yang ditunjuk sebagai tempat studi lapangan, Sarjayadi,SS meminta, agar dapat mementori dan membimbing para Purna Praja selama studi lapangan. "Saya pesankan, kiranya bantu adik-adik kita dalam melaksanakan studi lapangan, "tuturnya. (Bayu)
Share:

Petani Gambir Tewas Mengenaskan Disambar Petir

Limapuluh Kota,SS-Wali nagari Manggilang, kecamatan Pangkalan Koto, kabupaten Lima Puluh Kota H. Rabaini, menyebutkan, salah seorang warganya di jorong Lubuk Jantan bernama Basrul Rahim (31), tewas mengenaskan, akibat disambar petir, Rabu (3/5) lalu sekitar pukul 16.30 WIB.

Hal tersebut disampaikan Rabaini kepada SS di Payakumbuh, Senin (8/5), peristiwa bencana petir itu, telah disampaikan kepada bupati Lima Puluh Kota Cq kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BBPD) secara tertulis dengan surat bernomor 300/90/Pem-Mgl/2017 tanggal 04 Mei 2017.

Dijelaskan Rabaini, pagi harinya sebagaimana biasa, korban berangkat bekerja membersihkan atau menyiang kebun gambir, diperkirakan korban disambar petir waktu perjalanan pulang, karena pada jam tersebut hujan turun dengan intensitas cukup tinggi.

Pada saat itu petir dan gemuruh sangat kuat dan menggetarkan. Curiga dengan petir sangat kuat dan korban belum juga pulang kerumah. Sedangkan istri dan dua orang anaknya mulai cemas, belasan warga mulai berinisiatif menyusul korban ke kebun dan selanjutnya melakukan evakuasi.

Ternyata, korban ditemukan warga dalam kondisi gosong dan dapat dipastikan disambar petir. Melihat kondisi korban sudah menghitam, istri korban bernama Loly Asra (29) dan 2 orang anaknya bernama Zhifana Lethicia Rahim (8) dan Michel Ghaisani Rahim (4) menangis histeris di lokasi.

“Atas terjadinya peristiwa bencana petir itu, dan melihat keluarga yang ditinggalkannya merupakan warga tidak mampu, besar harapan kita kepada dermawan, Baznas dan donator lainnya untuk dapat kiranya membantu keluarga korban, utama kepada pemerintah daerah, “harap Wali nagari setempat. (Bayu)
Share:

DPRD Kota Padang Paripurnakan Tiga Ranperda

PARIWARA DPRD KOTA PADANG

PADANG –Dewan Perwakilan Rakyat Daerag( DPRD)Kota Padang, tetapkan  tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna di gedung DPRD Padang Jalan Sawahan No.50 Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Jum’at 5 Mei 2017.


Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra didampingi Ketua DPRD Padang Erisman, Sekwan Ali Basar dengan dihadiri Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, kepala OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lainnya.

Wahyu Iramana Putra dalam paripurna itu mengatakan bahwa tiga ranperda inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda tersebut telah melalui pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Padang dan pemerintah setempat yang telah difasilitasi gubernur Sumateta Barat.


Tiga Ranperda inisiatif yang ditetapkan menjadi Perda itu adalah Perda Pelayanan Publik Nomor 9 Tahun 2017, Perda Keamanan Pangan Nomor 10 Tahun 2017, dan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) Nomor 11 Tahun 2017.“Alhamdulillah, ketiga Ranperda inisiatif DPRD ini dapat ditetapkan menjadi  Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang,” kata Wahyu.

Dalam penyampaiannya, Ketua Panitia Khusus I (Pansus) Osman Ayub yang membahas tentang Perda Pelayanan Publik dalam sidang paripurna itu mengatakan, tujuan penetapan perda adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesional serta kemampuan dalam memegang etika birokrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.



Ranperda tersebut, kata Osman Ayub, telah berdasarkan kajian yang dilakukan serta telah memenuhi landasan filosofis dan yuridis sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 sehingga layak untuk ditetapkan. “Dengan harapan pemerintah daerah dapat berperan penting dalam menyosialisasikan pelaksanaan Perda Pelayanan Publik ini,” katanya.

Sementara, Ketua Panitia Khusus II (Pansus) Elly Thrisyanti yang membahas tentang Perda Keamanan Pangan menyampaikan, DPRD Kota Padang sangat peduli dengan bagaimana makanan yang sampai ke masyarakat bisa terjamin kesehatannya sejak proses pengolahan sampai tersajikan. Untuk itulah Ranperda tersebut diajukan hingga menjadi Perda.“Dalam Perda Keamanan Pangan ini ditegaskan bahwa legalitas halal memang harus dan perlu dimiliki oleh produk pangan. Keamanan pangan harus dipastikan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan hingga penyajiannya,” ujarnya.


Hal tersebut dikarenakan dari BPOM RI, Kemenkes serta BPOM MUI telah menetapkan regulasi – regulasi yang harus dipakai. Targetnya adalah menciptakan makanan yang diolah dan dijual di tengah masyarakat umum sudah sesuai dengan regulasi, Peraturan Pemerintah (PP) serta UU yang berlaku.“Tujuan akhirnya adalah menciptakan semua produk makanan kemasan dari industri rumah tangga tersebut sehat dan aman sampai ke tangan konsumen,” kata Elly.

Sementara, dari Pansus III tentang Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang disampaikan Helmi Moesim selaku Ketua Pansus menyampaikan, sudah saatnya Kota Padang memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan  penyediaan minimal 30 persen lahan perumahan untuk dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ini juga bakal menjadi syarat mutlak bagi pengurusan Izin Men­dirikan Bangun (IMB) maupun izin gangguan.


“Perda ini dibuat agar semua pihak, pe­merintah, masyarakat, pihak pe­ngembang dan pihak terkait lainnya bisa lebih konsen dalam menjaga keasrian ling­kungan agar tetap memiliki banyak ruang terbuka hijau. Selama ini, tidak ada regulasi yang dibuat oleh dae­rah, makanya pengembang jarang yang mengacuhkan  persoalan penghijauan. Jika lingkungan ada kawasan RTH, pastinya dapat mendukung program hidup bersih dan sehat di Kota Padang,” katanya.


Sementara itu, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, dengan disahkannya perda tersebut, Kota Padang memiliki panduan untuk Pelayanan Publik, Keamanan Pangan, dan RTH. Dari ketiga Perda itu nantinya akan ditindaklanjuti melalui Peraturan Walikota (Perwako) dalam pelaksanaan ketiga Perda tersebut.


“Dengan tindaklanjut melalui Perwako, maka Perda akan dapat diimplementasikan dan dioperasionalkan di tengah masyarakat. Dengan adanya Perda Pelayanan Publik, akan lebih memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan profesional dan berkualitas yang juga akan diimplementasikan melalui setiap perangkat daerah,” ujarnya.

Untuk keamanan pangan, kata Wako, tidak hanya tentang ketersediaan pangan saja, tetapi bagaimana menjaga pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan pangan yang aman dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat.

Sedangkan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), di dalamnya di atur area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam UU No. 26 Tahun 2007, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasanya ditetapkan paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.

Sementara Kota Padang sebagai sebuah ibu kota Provinsi Sumatra Barat juga mengalami masalah akan kurangnya RTH. RTH publik di Kota Padang berada di antara rentang 15 hingga 20 persen RTH saja. Hal itu tentu membuat Kota Padang rawan terjadinya bencana banjir dan membuat keseimbangan ekosistem di kawasan Kota Padang terganggu. “Untuk itu, implementasi dari Perda RTH ini memang perlu bersama kita wujudkan,” tutup Walikota. (PM)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.