Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 04/30/17 ~ Sorot Sumatera

Karang Taruna Kejora 85 Gelar Open Road Race Dengan Total Hadiah Rp 50 Juta

Payakumbuh,SS-Mendengar Karang Taruna Kejora 85 kelurahan Bulakan Balai Kandi gelar ajang Open Road Race Championship di sirkuit terminal Koto Nan Ompek Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Minggu 30 April 2017, ratusan pembalap Sumbar, Riau dan Jambi serbu sekretariat road race Payakumbuh, mendaftarkan diri sebagai pembalap yang akan ikut berlomba, Sabtu (29/4).


Romi Afriandi wakil ketua panitia Kejora 85 Open Road Race, mengatakan, “Road Race ini kita selenggarakan lebih besar dan meriah , kita juga menargetkan ada peserta yang berasal dari Sumatera Barat, " katanya.


Lanjut, kejuaraan Road Race ini diselenggarakan Minggu 30 April 2017 di Sirkuit Terminal Koto Nan Ompek kelurahan Bulakan Balai Kandi kota Payakumbuh dan ada 15 kelas yang akan di perlombakan dengan total hadiah Rp 50 juta. Dan jika peserta kelas kurang dari 15 orang, pendaftaran dikembalikan setelah brifing, ” tutur Romi.


“Road race yang akan kita selenggarakan ini sebagai bentuk kepedulian untuk memajukan kegiatan olahraga Road Race di Sumatera Barat atas dukungan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Barat, " pungkas Romi.


Kegiatan ini terbuka untuk umum dengan ketentuan memiliki SIM C dan telah memiliki Kartu Izin Star (KIS) yang dikeluarkan oleh PP IMI atau Pengda IMI setempat dan masih berlaku pada saat perlombaan, sesuai dengan jenis kategorinya, jelas Romi.


Sementara itu, Mukhrizal Ketua Karang Taruna Kejora 85 kelurahan Bulakan Balai Kandi mengatakan,  “kegiatan ini juga merupakan wadah bagi pecinta balap motor dan juga sebagai peran Karang Taruna Kejora 85 membangun generasi muda, " tutur Mukhrizal.


Terpisah, Wulan Denura Anggota DPRD kota Payakumbuh mengatakan via selulernya, “Saya juga resah dengan maraknya balapan liar yang kerap menjadi keluhan masyarakat kota Payakumbuh, dengan adanya agenda kejuaraan daerah Road Race kali ini agar para pembalap liar yang kerap adu gas pol di jalan umum agar berprestasilah di sirkuit yang resmi,"jelas Wulan Denura.


“Kita juga jadikan kejuaraan ini sebagai pembelajaran kepada para anak muda yang kerap terlibat balap liar, sehingga mereka terpacu dengan adanya kejuaraan ini mereka bisa mengikuti apa yang telah dibuat para pembalap, karena jalan raya bukanlah tempat balapan," tutur Wulan. (Bayu)

Share:

Tiga Perda Disetujui Dan Disahkan DPRD Kota Payakumbuh

Payakumbuh,SS-Setelah melalui sejumlah tahapan dan pembahasan yang cukup panjang, akhirnya 3 (tiga) buah peraturan daerah (perda) baru saja disetujui dan disahkan DPRD kota Payakumbuh. Melalui rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Gedung DPRD, Kamis (27/4).


Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD YB. Dt. Parmato Alam dan  anggota dan Forkopimda itu berjalan dengan hikmat. Sementara Walikota Payakumbuh Riza Falepi hadir berserta seluruh jajaran diantaranya Sekretaris Daerah Benni Warlis, Asisten II Amriul, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, ninik mamak, alim ulama dan undangan lainya.


Ketiga ranperda yang digagas oleh sejumlah OPD teknis tersebut adalah tentang penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan barang milik daerah, dan ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 19 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.


Dalam sambutannya Walikota Riza Falepi mengatakan, dengan adanya tiga buah perda baru ini tentunya dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
“Dengan telah disetujuinya 3 buah Ranperda tersebut menjadi Perda diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah serta tugas perbantuan. Serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dan memperoleh kepastian hukum,” harap Riza Falepi.


Dikatakan Walikota, dengan diperdakannya tentang penyelenggaraan pendidikan diharapkan pula penyelenggaraan pendidikan di kota Payakumbuh semakin lebih baik dan lebih maju untuk masa mendatang.


“Sehingga fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai di kota Payakumbuh,” kata Riza.

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien perlu tata kelola yang baik pula, sebagaimana dikatakan Walikota, bahwa pengelolalaan barang milik daerah adalah upaya yang sungguh-sungguh sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada.


“Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsi, kepastian hukum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dengan ruang lingkupnya dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemafaatan, pengamanan dan pemeliharaan, hingga pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan serta pengendalian.


Pada prinsipnya perda Pengelolaan Barang Milik daerah ini dapat terlaksana lebih efektif serta amanat peraturan perundang-undangan yang lainnya telah dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh,” ungkap Walikota.


Sedangkan perda tentang perubahan retribusi jasa umum, dikatakan Walikota adalah dalam upaya menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.


“Ranperda tentang perubahan restribusi jasa umum adalah dalam rangka penyesuaian tarif dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Riza.


Dipenghujung sambutannya, Walikota Riza Falepi mengucapkan apresiasi atas  disetujuinya ranperda ini menjadi perda kepada DPRD kota Payakumbuh.


“Izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam proses melahirkan perda tersebut,” sebut Riza. (Bayu)

Share:

Dengan Membabat Gratifikasi Korupsi Akan Tumbang

Payakumbuh,SS–Korupsi adalah kejahatan luar biasa, makanya harus diberantas dengan cara yang luar biasa. Sedikitnya terdapat 30 delik korupsi. Gratifikasi adalah salah satunya. Bahkan jika korupsi diibaratkan sebuah pohon, gratifikasi merupakan akarnya. Dengan membabat abis akarnya, diharapkan pohon korupsi akan tumbang. Dengan memberantas gratifikasi, diharapkan 29 delik korupsi lainnya bisa hilang.


Demikian penjelasan Uding Juharudin dari Tim Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber dalam acara sosialisasi pencegahan dan pengendalian Gratifikasi di Aula Lantai 3 Balaikota Payakumbuh, Bukik Sibaluik, Jumat (28/4). Kegiatan bertajuk “Mari Budayakan Sikap Anti Gratifikasi” itu diikuti oleh seluruh jajaran Pemko Payakumbuh, mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten 1,2,3 Setdako, Staf Ahli, Kepala perangkat daerah beserta sekretaris, Kabag, Camat, Kepala ULP, dan seluruh tim Unit Pengendalian Gratifikasi kota Payakumbuh.


Walikota Payakumbuh, Riza Falepi, yang membuka acara tersebut menaruh harapan besar, pemahaman tentang korupsi dan gratifikasi yang diberikan KPK itu dapat diserap dengan baik dan diimplementasikan oleh seluruh peserta. Apalagi, tambah Riza, dititik-titik yang rawan dengan tindakan gratifikasi harus kita bangun budaya anti gratifikasi tersebut.


“Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. Makanya, kita harus memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai aturan. Kita harus mengetahui dan mematuhi standar aturan dan arahan dari pemerintah pusat. Dengarkan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Serap ilmunya. Serap wejangan-wejangannya. Sehingga, kedepan, tampak hasilnya, terjadi perubahan-perubahan,” ujarnya.


Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tidak semua gratifikasi menjadi hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Dalam batasan nilai tertentu, dan dalam kondisi khusus terdapat batasan nilai wajar gratifikasi yang dapat diterima sehingga tidak perlu dilaporkan kepada KPK. Seperti hadiah dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, khitanan, dan semacamnya, dengan batasan paling banyak satu Juta Rupiah.


Tindakan tepat yang harus dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara saat berhadapan dengan pemberian gratifikasi adalah menolakya. Jika pada kondisi tertentu pegawai negeri atau penyelenggara tidak dapat menolaknya, misalkan demi menjaga hubungan baik dengan pemberi, maka pegawai negeri atau penyelenggara  negara wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. (Bayu)    
Share:

Payakumbuh, Akuntabilitas Kinerja Sangat Penting Daripada Absen

Payakumbuh,SS–Menteri PANRB Asman Abnur menegaskan, kedepan Indonesia tidak lagi membutuhkan pegawai ASN yang datang hanya karena takut dengan absen, tanpa kinerja yang jelas. Sebab akuntabilitas kinerja sangat penting. "Alhamdullilah Payakumbuh mendapat B. Artinya sudah mulai melakaksanakan akuntabilitas yang terukur" ujar Menteri saat temu ramah (audiensi) dengan Walikota dan ASN Pemkot Payakumbuh, Sabtu (29/4).


Menteri membandingkan dengan perusahaan swasta. Rahmat Gobel, karyawannya 40 ribu orang. Tak satupun yg keliaran saat jam kerja. Adakah PNS yg keluaran saat jam kerja. "Kalau cara kerja ASN seperti swasta, saya yakin Indonesia akan maju," ujarnya.


Dengan nilai B, dan ditargetkan raih nilai A, maka semua program efisien dan efektif. Mengutip Presiden, Menteri mengatakan ada proyek pembangunan waduk, tapi irigasinya tidak ada. "Berarti program tidak nyambung, akuntabilitas kinerjanya  rendah," imbuh Asman.


Menteri menyarankan agar Payakumbuh membuat program prioritas, dan tidak perlu banyak-banyak. Misalnya fokus ke pertanian, maka dinas lain juga ikut mendukung. Hilangkan ego sektoral. "Di Banyuwangi, yang mendapat nilai A, tidak ada istilah anggaran SKPD," tegas Menteri. seraya menambahkan agar ASN menilik jiwa hospitality dan entrepreneurship.


Menteri mengapresiasi Kota Payakumbuh yang sudah meraih nilai B, dan ada inovasi yang masuk Top 99 inovasi pelayanan publik 2017.


Dalam kesempatan itu, Walikota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan ada  PTSP  yang memberikan pelayanan cepat, di bawah tiga jam dan pernah mendapat penghargaan tingkat nasional kategori kota kecil. "Besok Selasa kami juga akan ke Kementerian PANRB untuk presentasi invasi dari salah satu Puskesmas yang masuk Top 99," sebut Riza.(Bayu)

Share:

Kementerian PAN-RB Lakukan Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah

Payakumbuh,SS–Kunjungan Menpan yang mengikutsertakan Staf Ahli Menpan, Shadiq Pasadigoe dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Guspardi Gaus, disambut Walikota Payakumbuh, H. Riza Falepi, Sekretaris Daerah Benni Warlis, Asisten I, II, III, seluruh pimpinan OPD serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Riza Falepi mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menpan beserta rombongannya ke Payakumbuh.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri yang telah bersedia hadir dan berkunjung ke Payakumbuh,” sambut Walikota Riza.
Selanjutnya Walikota menyampaikan bahwa Payakumbuh adalah kota yang saat ini terus berbenah dan berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam berjalannya waktu Payakumbuh terus berbenah dalam berbagai aspek, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Hal itu saat ini, terbukti dengan diraihnya predikat B atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kota Payakumbuh, pada tahun 2016 lalu," sebut Walikota.

Dan untuk selanjutnya kami ingin meraih prestasi lebih baik lagi. “Kami berharap tahun ini dan seterusnya dapat meraih predikat A, untuk itu kami mohon petunjuk dari Bapak Menteri tentang kiat bagaimana  kami dapat meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat Kota Payakumbuh," harap Wako Riza

Sementara itu, Menpan Asman Abnur dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan publik, efisiensi penggunaan anggaran, efektifitas penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penerapan sistim e-Government untuk mendukung kinerja pemerintahan.

Menurut Menpan, ASN tidak lagi dilayani oleh masyarakat namun sebaliknya. “ASN adalah pelayan bagi masyarakat, tidak zamannya lagi ASN itu dilayani masyarakat dan bersikap arogan.

ASN nantinya adalah motor dan sekaligus orang yang menentukan maju atau tidaknya bangsa ini. Untuk itu penempatan ASN harus sesuai dengan keahlian dan kemampuannya serta memiliki kinerja yang baik.

Untuk itu Kementerian PAN-RB fokus dalam melakukan perbaikan performance atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” terang Menpan-RB Asman Abnur.

Ditambahkan Asman Abnur maju mundurnya sebuah negara itu sangat ditentukan oleh kinerja dari ASN itu sendiri. “Negara tetangga kita seperti Singapura, Australia, dan Jepang maju karena kinerja ASN mereka sangat baik kinerjanya dan berfikir inovasi.

Untuk itu akuntabilitas sangat penting, makanya setiap OPD itu harus punya program yang jelas dan target yang benar-benar terukur”,ujar Asman Abnur.

Menpan menginformasikan bahwa tahun lalu, ada tiga Kementerian, tiga Provinsi dan dua Kota yang memperoleh predikat A dalam pelayanan publik. Kota Payakumbuh hanya butuh dua langkah lagi, dari predikat B ke BB menuju predikat A, predikat pelayanan publik terbaik di Indonesia.

Selain terkait masalah efisiensi anggaran, Menpan menegaskan agar pemerintah daerah fokus dalam mengelola antara program dan kegiatan. “Dalam melaksanakan program dan kegiatan perlu diperhatikan agar efisiensi anggaran dapat dicapai sehingga kinerja dapat diukur, dan tidak ada lagi program kegiatan yang berjalan tanpa capaian hasil yang jelas.

Dan Saya yakin bila Payakumbuh mampu menciptakan program prioritas dan melaksanakan efesiensi serta serapan anggaran yang jelas dan terukur maka kota ini akan mampu berprestasi dan bersanding dengan kabupaten kota yang meraih predikat A”, jelas Menpan Asman Abnur.

Dipenghujung sambutannya Asman Abnur memberikan selamat kepada Payakumbuh yang berhasil masuk 99 Top Pelayanan Publik Nasional. “Selamat untuk Payakumbuh yang berhasil masuk 99 Top Pelayanan Publik Nasional dan Saya mendoakan Payakumbuh berhasil masuk pula menuju 40 besar Top Pelayanan Publik tahun ini”, pungkas Menpan.

Diakhir acara Walikota Payakumbuh Riza Falepi menyerahkan cenderamata kepada Menteri PAN-RB Asman Abnur dan foto bersama. (Bayu)
Share:

PDAM Kota Padang, 44 Orang Pejabat Dikukuhkan Guna Mengisi SOTK Baru Yang Lebih Kuat

PARIWARA PDAM KOTA PADANG

44 Orang Pejabat Perusahan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Padang kembali melakukan terobosan baru dalam mewujudkan percepatan pelayanan. Sebanyak 44 orang pejabat dilantik dan dikukuhkan guna mengisi SOTK baru yang lebih kuat. Mereka terdiri dari 11 orang kepala bagian, 33 Kasubag.Dari jumlah tersebut sebanyak 50 persen adalah menduduki jabatan yang sama. Sisanya di rolling. Jumlah ini juga termasuk penambahan sub bagian baru yakni  sub bagian Hukum dan Sekretaris Perusahaan (Sekper).

Dirut PDAM Kota Padang, Muswendri didampingi direktur Umum, Hendra Pebrizal mengatakan SOTK baru ini dalam rangka peningkatan kinerja terutama di wilayah yang banyak pelanggannya. Disamping itu juga dalam rangka percepatan pelayanan, pencapaian target pen-dapatan karena masih banyak tunggakan. 


“Dengan adanya tenaga baru ini kita harapkan muncul semangat baru yang lebih besar dalam bekerja. Rata-rata pejabat yang ada di wilayah kita rotasi,” sebut Muswendri dan Hendra. Hadir pula pada pelantikan ini, Dirtek, Andri Satria dan  dewan pengawas.


SOTK baru ini juga dalam rangka mengisi jabatan yang kosong karena ada pejabat yang pensiun. 
Saat ini terang Hendra, pelanggan PDAM Padang sudah mencapai 107.000 pelanggan. Target penambahan pelanggan tahun 2017 ini adalah sebanyak 3.600 pelanggan. (*)

Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.