Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 02/05/17 ~ Sorot Sumatera

Wahyu : Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Padang Wajib Ditempati

   PADANG, SS- Sehubungan telah selesainya Rumah Dinas Sekretaris daerah(Setda) Kota Padang di Jalan Ratulangi akhir Desember 2016, yang akan ditetapkan status penggunaannya sebagai Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Padang, yang dianggarkan di APBD 2015 sekitar Rp 1 miliar lebih, namun dikabarkan Rumah Dinas tersebut tidak jadi dimanfaatkan Ketua DPRD Padang.

    Rumah Dinas Setdako yang direhab dengan dana sekitar Rp 1 miliar lebih tersebut rencananya akan diperuntukan menjadi kantor bagi Perusahaan Daerah (Perusda), yakni PT Padang Sejahtera Mandiri (PSM) oleh Pemko Padang.

    Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra dengan tegas mengatakan seorang Ketua DPRD wajib menempati rumah dinas yang sudah disiapkan, karena itu adalah perlakuan untuk Ketua DPRD yang telah diatur melalaui UU No. 23 tahun 2014. Kalau tidak ditempati otomatis Ketua DPRD tidak boleh menerima anggaran perumahan yang telah diperuntukan kepada Ketua DPRD


    "Ketua DPRD Padang wajib untuk menempati rumah itu, kalau tidak maka dia akan bersengketa dengan APBD yang telah diperuntukan untuk itu. Sebelumnya sudah ada DED, ada konsultan kemudian dianggarkan di APBD 2015, " tegas Wahyu, Sabtu(21/1) pada media ini ketika dihubungi melalui selulernya.


    Lebihlanjut kata Wahyu, sekarang ini ada pula surat dari Pemko Padang meminta rumah Dinas Ketua DPRD Padang untuk diserahkan dan digunakan sebagai kantor Perumda PSM yang baru saja dibentuk. Ini cerita bohong namanya dan salah sekali jangan sampai SKPD merugikan Walikota Padang Mahyeldi, " ujar Wahyu.


    Ia juga menegaskan, apabila Walikota ingin mengambil alih rumah dinas terebut tidak boleh, apalagi diperuntukan untuk Perumda. Sebelumnya saya sudah bertemu dengan Direksi Perusda PSM, saya sarankan mereka untuk memakai rumah dinas Pemko yang tidak dimanfaatkan sekarang, jangan itu yang mereka minta sebagai tempat bagi Perumda, belum apa-apa sudah begitu. Pemko kan bisa saja sewa gedung lain, " pungkasnya.


    Tidak ada alasan, saya hanya mengingatkan agar Ketua DPRD Kota Padang untuk menempati rumah dinas. Karena sebelumnya saya sudah melakukan cek kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disana mereka mengatakan bahwa yang dilakukan tidak boleh, kalau tidak nantinya Setwan DPRD Padang akan terkena sanksi.

    Kecuali belum disiapkan tidak apa-apa, namu rumah itu sudah disiapkan untuk ketua DPRD jauh-jauh hari, jadi tidak boleh jika tak ditempati, apalagi memakai anggaran pada APBD 2015.


    "Saya juga menyarankan serta  ingatkan saudara Walikota Padang jangan mau seperti itu, karena ini tahun politik. Juga pada  SKPD jangan dikorbankan Walikota dalam hal ini, " tutupnya.(M7).

Share:

DPRD Sijunjung Setujui RAPBD Tahun 2017 Jadi Perda

SIJUNJUNG-DPRD Kabupaten Sijunjung menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 jadi Perda.

Dalam RAPBD yang sudah ditetapkan jadi Perda, pendapatan Rp945.288.373.615 dan belanja Rp982.434.393.615. Defisit Rp37.146.020.000, akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan.

Penerimaan dan persetujuan itu terungkap dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Demokrat, Nurani Nasional, Partai Bulan Bintang, Golkar, Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Sijunjung, Rabu (30/11), di gedung dewan.

Pendapat akhir itu disampaikan sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; Darmawan, SH, juru bicara Fraksi Demokrat, Bakri; SH, ketua Fraksi Nurani Nasional; Junaidi, sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang H. Daswanto, SE, juru bicara Fraksi Golkar; Elva Endayani, juru bicara Fraksi Amanat Nasional; Sunardi dan ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H. Hendri Susanto, LC.

Rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Walbardi, dihadiri Bupati Sijunjung H. Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo, unsur Forkopimda, Sekdakab Drs. A.T. Rohendi, MM, pejabat teras Pemkab, Sekwan Em Yasri, SE, MM, kepala SKPD, kepala instansi vertikal, kepala BUMN, kepala BUMD, kepala bagian, wakil dan anggota DPRD serta camat se-Kabupaten Sijunjung.

Selain menyetujui RAPBD ditetapkan jadi Perda, ketujuh Fraksi DPRD juga menyampaikan berbagai masukan, saran dan harapan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sijunjung yang bermuara kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Memperhatikan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016, terutama pembangunan fisik yang dianggarkan pada APBD awal tahun anggaran 2016, beberapa SKPD terkesan agak terlambat dalam mengeksekusinya.

“Karena itu, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengimbau dan menyarankan kepada seluruh SKPD terkait untuk pelaksanaan pembangunan yang berbentuk fisik agar lebih bersungguh-sungguh dalam pengelolaan keuangannya, sehingga tidak terkesan tergesa gesa pelaksanaannya di akhir tahun,” kata sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; Darmawan.

Sementara Fraksi Nurani Nasional sebagaimana disampaikan ketua fraksi tersebut,  Junaidi, berharap ke depan Pemkab Sijunjung membuka lapangan kerja seperti padat karya serta melakukan terobosan baru terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tidak jauh beda dengan Fraksi Nurani Nasional, sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang; Daswanto juga memberi masukan tentang potensi PAD yang harus dioptimalkan penerimaannya.

Meski bukan termasuk pendapatan yang strategis, namun PBB P2 dan BPHTB tetap merupakan potensi PAD yang harus dioptimalkan penerimaannya. Artinya, Pemda tetap melakukan pengukuran yang akurat dalam penganggaran dan mengevaluasi penyebab jika realisasi tidak mencapai terget yang dianggarkan, kata Daswanto.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera lewat ketuanya; Hendri Susanto mengingatkan Pemda Sijunjung selaku eksekutor dalam membelanjakan APBD dan semua yang hadir dalam rapat paripurna, agar selalu menjaga niat dan meningkatkan keikhlasan setiap saat.

Karena apa pun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik pertanian, pendidikan, kesehatan, pertambangan dan keamanan mau pun sektor lain, adalah mata rantai ibadah yang diharapkan tidak putus hingga ajal datang.

Dalam penyampaian pendapat akhir itu, untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sijunjung yang lebih baik, juga memberi masukan dan saran kepada Pemda, Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya; Bakri, Fraksi Golkar dengan juru bicara; Elva Endayani dan Fraksi Amanat Nasional melalui juru bicaranya; Sunardi.

Penetapan RAPBD 2017 jadi Perda, ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan DPRD dengan Pemkab Sijunjung oleh wakil ketua DPRD Walbardi dan Bupati Yuswir Arifin setelah konsep nota persetujuan dibacakan oleh Sekwan; Em Yasri serta disetujui oleh dewan dan kepala SKPD yang mengikuti rapat paripurna.(Nas)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.