Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 01/11/17 ~ Sorot Sumatera

Sekda Kota Padang Buka Sosialisasi SIRUP

PADANG,TEROBOS-Bagian Layanan Pengadaan Setdako Padang mengadakan Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Versi 2 dengan diikuti admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Pemko Padang di Ruangan CAT BKD, Selasa (10/1).

Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel sewaktu membuka sosialisasi tersebut menyampaikan, para admin RUP di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memahami aturan-aturan dalam SIRUP tersebut.

"Semua kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh OPD itu harus lancar. Sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang terjangkau, berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan. Baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat," ujar Asnel.

Menurut Asnel, sosialisasi SIRUP ini penting dilakukan, mengingat RUP yang dibuat masing-masing OPD menjadi acuan dalam proses pengadaan barang/jasa. Sebab apabila ada ketidaksesuaian dari data yang dientry admin RUP dan paket pekerjaan yang akan diproses atau dilelang, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Dan ketidakpahaman admin RUP dalam pemaketan pekerjaan akan menjadi salah satu penyebab perbedaan dari nama pekerjaan yang dibuat. Apatah lagi adanya pergantian admin akibat mutasi pejabat atau staf karena perubahan OPD di 2017 ini setidaknya sedikit memberikan gangguan.

"Semoga semua admin RUP akan paham setelah mengikuti Sosialisasi SIRUP versi 2 yang memiliki perubahan konten dan fitur ini. Baik tentang pelaksanaan entry RUP, pemaketan pekerjaan dan pentingnya RUP dalam setiap pengadaan barang/jasa. Sehingga dengan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak ada lagi permasalahan ketidaksesuaian nama kegiatan dan pekerjaan pada aplikasi SIRUP dengan paket pekerjaan yang dilelang," imbuhnya.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdako Padang, Yoga Natasha Amin juga menyebutkan, Sosialisasi SIRUP tersebut dilaksanakan mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. Perpres tersebut menjelaskan bahwasanya seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya (KLDI) harus mengentrykan RUP barang/jasanya melalui aplikasi SIRUP berbasis web di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Semuanya itu memang sudah harus selesai dan sudah harus diumumkan sebenarnya Januari 2017 ini.

"Kita tidak mau terlambat untuk menyosialisasikan ini karena semuanya juga sudah diatur oleh Aplikasi SIRUP versi 2. Semoga setelah sosialisasi ini seluruh admin RUP akan paham dan bisa langsung mengentrykan RUP OPD-nya masing-masing dengan benar,” harap Yoga yang didampingi Kasubag Layanan Pengadaan, Malvi Hendri.

Dalam sosialisasi yang dilaksanakan selama dua tahap, Selasa dan Rabu (10-11/1) ini, panitia menghadirkan beberapa orang nara sumber. Diantaranya Kepala Inspektorat Kota Padang, Andri Yulika menjelaskan terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), lalu dari LPSE Sumbar dan Bagian Layanan Pengadaan yang memberikan pemahaman tentang kebijakan pengadaan barang/jasa. Diberitakan Impian News.com. (tf/dv)

Share:

Warag Surau Pasia berharap Pemkab Bangun Kembali Baronjong

PESSEL,TEROBOS-Warga Kampung Surau Pasia Lubuk Nyiur, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas berharap pada Pemkab Pessel kembali membangun baronjong pengaman tebing yang jebol diterjang banjir beberapa hari lalu.

"Kini, nagari tersebut terancam terpotong oleh arus sungai, dimana sungai akan mengalir ke lokasi lama," ungkap Walinagari IV Koto Mudiek, Syafran Tamsa kemarin.

Dikatakan, bencana banjir menyisakan duka bagi warga. Selain merendam rumah, ruas jalan, bencana ini juga merusak pondasi jembatan dan baronjong sepanjang 50 meter.

Akibat banjir, ribuan jiwa terisolasi selama satu hari. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Menurutnya, beberapa lokasi di nagarinya menjadi langganan banjir, namun kali ini yang terbesar sejak 6 tahun terakhir.

Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan penanganan pasca banjir. Antara lain, memperbaiki pondasi jembatan yang terban, membangun baronjong sepanjang 50 meter dan meninggikan sejumlah titik ruas jalan yang kerap terendam banjir.

"Kami telah melaporkan berbagai kerusakan infrastruktur akibat banjir kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait. Diharapkan, dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan upaya penanganan, karena kerusakan infrastruktur itu menyangkut kepentingan masyarakat luas," jelasnya. (03)
Share:

Inspektorat Solsel Turun Ke Lapangan Cek Pemanfaatan DD

SOLOK SELATAN,TEROBOS-Inspektorat Solok Selatan (Solsel) memantau dan mengevaluasi pengelolaan Dana Desa (DD) ke semua pemerintahan nagari (pemnag) di kabupaten itu pada akhir tahun ini. Pemantauan itu dilakukan selama 15 hari, yang berakhir pada 27 Desember.

Salah seorang Inspektur Pembantu (Irban) di Inspektorat Solsel, Ahmad Jaya, mengatakan, pemantauan dan pengevaluasian DD itu dalam rangka pengecekan terakhir pemanfaatan dana desa. Hal itu merupakan tugas yang diberikan bupati kepada Inspektorat. Setelah pengecekan itu, Inspektorat melaporkan hasilnya kepada bupati. Dalam memantau dan mengevaluasi DD tersebut, pihaknya mengecek pembangunan di lapangan dan memeriksa administrasi di kantor wali nagari.

“Inspektorat sudah memantau dan mengevaluasi pemanfaatan Dana Desa di 39 nagari di Solok Selatan. Hasilnya, pemanfaatan Dana Desa di semua nagari bisa dikatakan bagus walaupun ada beberapa nagari yang pembangunan fisiknya belum sampai 100 persen. Rata-rata, pembangunan fisik tersebut mencapai 80 persen, dan mereka masih punya waktu untuk melanjutkan pengerjaan sampai 31 Desember. Namun, ada pembangunannya yang mencapai 100 persen, seperti di Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo,” ujar Ahmad di Sangir, Rabu (28/12).

Ia menambahkan, dalam pemantauan dan pengevaluasian itu, Inspektorat Solsel memiliki tiga irban. Ahmad merupakan salah satu irban yang ditugaskan memeriksa 10 nagari yang terdapat di Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir, dan Sangir Balai Janggo.

Sementara itu, Sekretaris Nagari Pemnag Talunan Maju, Hendrik Patriona, menuturkan, pihaknya memanfaatkan DD dengan melihat semua regulasi (aturan) tentang DD. Setelah itu, pihaknya memperhatikan kondisi lapangan yang merupakan sasaran pembangunan dari pemanfaatan DD. Untuk melakukan pembangunan, pihaknya melibatkan masyarakat sehingga pemanfaatan DD maksimal.

“Untuk kepala pekerja sebuah kegiatan, kami ambil dari pegawai wali nagari yang berdomisili di jorong tempat kegiatan itu dilaksanakan. Kami mengambil pegawai wali nagari itu karena dia mengerti aturan penggunaan DD sehingga pemanfaatannya tidak menyeleweng. Kami mengambil pegawai wali nagari yang berdomosili di jorong itu agar ia melaksanakan tugasnya dengan baik karena merasa bahwa pembangunan itu akan dirasakannya sendiri sebagai warga jorong bersangkutan,” tutur Hendrik.

Ia menambahkan, cara-cara seperti itu didapatkan pihaknya dari banyak hal, antara lain dari sosialisasi regulasi pengelolaan DD yang digelar oleh pemerintah daerah, belajar dari evaluasi penggunaan DD di nagari tersebut pada tahun sebelumnya, dan melihat kesalahan nagari lain dalam mengelola DD.(web)

 
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.