Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ November 2017 ~ Sorot Sumatera

DPRD Agam, Sampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda RAPBD TA. 2018

 PARIWARA DPRD AGAM 


Sorot Sumatera-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam Mengadakan Rapat Paripurna acara tersebut di Pimpin Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra,S.Pd., dalam acara Paripurna itu nampak hadir wakil ketua Lazuardi Erman SH.,Suharman,anggota DPRD , Sekretaris DPRD Indra Dt Baradai  beserta jajaran.

Paripurna itu adalah untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda RAPBD TA. 2018 yang akan disampaikan oleh masing-masing fraksi di Dewan Pewrwakilan Rakyat Daerah(DPRD) di Agam.

Paripurna penyampaian Pendapat Akhir  Fraksi terhadap Ranperda RAPBD TA. 2018 berlangsung aman dan tenang, acara tersebut yang di adakan pada hari Senin 27 Nopember 2017 jam 22.30  wib di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam,dalam acara ini di hadiri oleh Wakil Bupati Agam Trindra Farhan Satria,  Sekretaris Daerah Drs.Martias Wanto ,asisten I Yosefriawan,asisten II Isman Imran dan  kepala  OPD,Kabag, Kabid ,kepala BUMN,BUMD dan  wartawan media cetak dan online .

Wakil Bupati Agam Trindra Farhan Satria  dalam Sambutannya mengatakan dalam penyusunan anggaran pendapat dan belanja daerah tahun 2018 sangat lebih memprioritaskan anggaran untuk membiayai program -program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021,program Kegiatan sesuai kebijakan nasional dan Propinsi Sumatera Barat.harapan kita kondisi  keuangan negara pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

Selama dalam proses penetapan Rancangan APBD tahun Anggaran 2018 terjadi perbedaan pandangan merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab kita untuk menghasilkan APBD Tahun 2018 yang berdaya guna dan berhasil guna,dan  pelaksanaan  APBD 2018 ini berjalan lancar sesuai dengan perencanaan.

Rancangan Pendapatan Daera (Ranperda) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dan pemerintah Kabuapten Agam,persetujuan itu ditandatangani oleh ketua  DPRD Agam Marga Indra Putra,S.Pd  dan Pemerintah Kabupaten Agam yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Agam Trindra Farhan Satria .

Acara Paripurna tersebut dipimpim langsung olaek ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam  Marga Indra Putra,S.Pd  dan semua unsur pimpina Dprd Agam dan Wakjil Bupati Agam Trindra Farhan Satria.

Dalam Sambutan Wakil Bupati Trindra Farhan Satria mengatakan proses yang dilalui menyusunan dan pembahasan APBD 2018 memang terasa berat dengan anggaran yang sangat terbatas baik pendapatan asli Daerah (PAD) maupun suntikan dana dari pemerintah pusat yang sangat menurun. “disisi lain kebutuhan di kabupaten kita cenderung meningkat,”kata Wakil Bupati Trindra Farhan Satria.

Dalam acara pendatangani nota kesepakatan ini dibacakan oleh sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Agam Indra mengatakan, DPRD agam dan pemerintah Agam secara resmi telah melakukan pembahasan Ranperda Kabupaten Agam 2017 tentang APBD Kabupaten Agam tahun anggaran 2018 dan telah dibahas melalui tingkat bembicaraan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Agam Menyetujui penetapan Ranperda Menjadi Perda dan memperhatikan semua yang disampai oleh fraksi-fraksi pendapat akhir Fraksi.(A/hms)


Share:

Fraksi Golkar Harapkan Pemkab Konsisten Dalam Pengerjaan Fisik


                                                                
Lubuk Basung, SorotSumatera.com — Fraksi Golkar PBB DPRD Kabupaten Agam meminta kepada Pemkab untuk konsisten dalam melaksanakan pengerjaan fisik pada tahun 2018. Tidak hanya itu, Fraksi tersebut juga meminta untuk konsisten dalam pengadaan barang dan jasa atau belanja modal.
“Selain itu juga konsisten dalam melaksanakan pembayaran hak-hak keuangan yang ada dalam belanja tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku,” kata juru bicara Fraksi Golkar PBB, Arman J Piliang, dalam rapat peripurna mengenai Ranperda APBD 2018, di Aula DPRD Agam, Senin (27/11).
Menurutnya, hal itu dilakukan agar terhindar dari pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat fleksibel dikerenakan serapan anggaran yang rendah atau terlambat.
Fraksi Golkar PBB juga menyarankan kepada Pemkab Agam agar melakukan koordinasi atas beberapa hal yang masih terdapat perbedaan pendapat terhadap aturan dalam penyusunan APBD 2018 ini.
“Kami juga meminta kepada Pemkab.Agam untuk meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak patut baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal itu guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari KKN,” ujarnya.(*)

Share:

DPRD Agam : F-Gerindra Sarankan Peningkatan Kualitas Infrastruktur


 

Lubuk Basung, SorotSumatera.com — Fraksi Gerindra DPRD Agam menyarankan agar kualitas pembangunan infrastruktur dapat terus ditingkatkan sehingga dapat berdaya guna dalam jangka waktu yang panjang.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Erdinal, dalam rapat paripurna mengenai Anggarang Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 di aula DPRD Agam, Senin (27/11).
“Kami menyarankan agar kualitas pembangunan infrastruktur dapat terus ditingkatkan sehingga dapat berdaya guna dalam jangka waktu yang panjang sesuai dengan keinginan bersama. Hal ini berdasarkan pada distribusi APBD 2018 sesuai dengan target dalam RPJMD 2016-2021 yang mengutamakan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra mengharapkan agar peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah dan guru di Kebupaten Agam juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah, serta penganggaran tunjangan guru honorer.
“Dengan cukup besarnya belanja bantuan keuangan kepada nagari, diharapkan kapasitas Wali Nagari serta perangkatnya juga ditingkatkan, sehingga berdampak langsung untuk kemajuan nagari dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (*)
(sumber : kaba12.com)
Share:

DPRD Agam : Atur Anggaran Yang Sesuai Untuk Program Unggulan


Lubuk Basung, SorotSumatera.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Agam mengingatkan agar program prioritas Pemerintah Daerah untuk tahun 2018 mestilah mendapat porsi anggaran yang jelas.
Juru bicara Fraksi PKS, Masrizal, dalam sidang paripurna mengenai Ranperda APBD tahun 2018 di Aula DPRD Agam, Senin (27/11),  mengatakan bahwa program prioritas Pemda untuk tahun 2018 ini baik berupa program gelora palembayan, save maninjau, gerakkan nagari madani dan lainnya mesti mendapat porsi anggaran yang jelas untuk mencapai target program tersebut.
Sementara itu, Fraksi PKS juga mengingatkan akan pentingnya keterkaitan antara program dengan kegiatan setiap OPD. Hal itu sesuai dengan capaian pada sasaran dan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen RENSTRA masing-masing OPD dan RPJMD.
“Sehingga secara kolektif APBD 2018 merupakan upaya untuk menuntaskan target kinerja RPJMD yang mana pada 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2016-2021,” jelas Masrizal.
Selain itu, Fraksi PKS menyarankan untuk meneliti seluruh program yang akan didanai oleh APBD 2018. Hal itu perlu dilakukan agar benar-benar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan prinsip dan petunjuk pembahasan APBD 2018.
“Kami juga menyarankan agar Pemda dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan 2018, dan menjadikan berbagai evaluasi pada tahun 2017 menjadi perbaikan pada tahun selanjutnya, ”ujarnya.(*)
Share:

DPRD Agam : F-Demokrat Ingatkan Prinsip Anggaran


Hal itu disampaikan oleh juru bicara fraksi Demokrat Fauzi dalam rapat paripurna ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, di aula DPRD Agam, Senin (27/11).
“Artinya berkeadilan yang kami maksud tidak harus sama banyak, akan tetapi betul memperhatikan kebutuhan kecamatan itu sendiri, seperti contoh satu kecamatan mendapat alokasi anggaran berkisar Rp. 43 miliar lebih, sementara di kecamatan lain mendapatkan alokasi anggaran Rp. 1 miliar lebih, tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip APBD 2018,” ungkap Fauzi.
Selain itu Fraksi Demokrat juga mengingatkan pemerintah untuk menghimpun pendapatan daerah sesuai dengan target yang telah disepakati serta melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
“Kami berharap dalam penggunaan anggaran yang nantinya ditetapkan, betul-betul memperhatikan mutu program pembangunan sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat diwujudkan,” harapnya.(*)
(sumber : Kaba12.com )
Share:

DPRD Agam Dan Pemkab Agam Setujui Rancangan Perda APBD Tahun 2018


Agam, SorotSumatera.com – Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Agam, Tahun Anggaran 2018, resmi dibacakan oleh Bupati Agam, yang disampaikan oleh  Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria di Aula DPRD Agam setempat (27/11) yang disaksikan oleh seluruh jajaran DPRD Agam.
Bahkan juga saat itu langsung telah disetujui oleh ke dua belah Pihak dari Pemkab Agam dan DPRD Agam dengan Penandatangan, persetujuan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Agam tahun 2018.
Penandatanganan tersebut, di tandatangani oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman, Suharman dan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam di tandatangani oleh Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria dan disaksikan oleh Sekwan DPRD Agam Indra Dt. Badarai serta para tamu undangan.
Rapat Paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, didampingi Wakil Ketua DPRD Agam, Lazuardi Erman. SH, Suharman, Taslim. S. Ag, Sekwan, Indra Dt. Badarai, beserta anggota DPRD Agam, jajaran sekretariat DPRD, Sekda Martias Wanto, Staf Ahli, Asisten, kepala dinas, kepala Badan, kepala Bagian, Camat, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN, BUMD serta dari forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupten Agam.
Dalam penyampaian tersebut, dijelaskan bahwa setelah melalui beberapa tahapan pembahasan sesuai dengan mekanisme penyusunan Rancangan Perda, Sementara itu, DPRD Agam telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Agam tahun 2018.
Hal itu berdasarkan proses yang dilalui, sangat sungguh terasa berat, karena masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun transfer dana dari pemerintah pusat yang cendrung menurun. Pada sisi lain, tuntutan kebutuhan alokasi anggaran semakin meningkat terutama untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Ujar wabup.
Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 ini, kita lebih memprioritaskan anggaran untuk membiayai program-program prioritas yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, serta program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Barat
” Kita berharap kondisi keuangan Negara pada tahun berikutnya menjadi lebih baik, sehingga program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam RPJMD dapat direalisasikan,” sambung wabup lagi.
Lebih jauh disampaikan, selama berlangsungnya proses pembahasan mulai dari awal sampai dengan penetapan Rancanagan APBD Tahun Anggaran 2018 ini, mungkin terdapat perbedaan pandangan sehingga belum dapat memenuhi keinginan kita semua
” Namun kami yakin, bahwa terjadinya perbedaan pandangan tersebut merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab kita untuk menghasilkan APBD Tahun 2018 yang betul-betul berdaya guna dan berhasil guna,” ulasnya.
Disampaikan juga dengan semangat kebersamaan, saling pengertian dan tanggung jawab terhadap amanah yang dipikul serta atas izin Allah SWT menjadi kekuatan bagi bersama dalam menetapkan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018. Diaharapkan pada APBD tahun berikutnya atau dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah lainnya akan dapat diwujudkan
” Berharap untuk masa yang akan datang proses perencanaan dan pelaksanaan APBD akan dapat terus kita tingkatkan baik dari aspek manajemen maupun aspek administratif. dan Diminta juga kepada Seluruh kepala satuan kerja Perangkat Daerah agar segera mempercepat semua Proses Administrasi, sehingga APBD Tahun 2018 ini dapat direalisasikan pada saat memasuki tahun 2018, Tambah Wabup (*)
Share:

Pelantikan Pengurus SMSI Sumbar



 Sehingga, media siber itu bisa berkontribusi membangun bangsa ini dengan keberadaban tinggi sekaligus jadi tempat pekerja pers menyandarkan hidupnya.
“Dewan Pers mencatat, ada lebih dari 43 ribu media siber di Indonesia. Sebagian besar, (mohon maaf) itu abal-abal, didirikan tanpa mematuhi kode etik dan standar industri pers lainnya,” ungkap Teguh Santosa, saat melantik Pengurus SMSI Sumbar di Padang, Kamis (23/11/2017).
SMSI Sumbar ini diketuai Syahrial Aziz dari tabloidbijak.com. Sekretaris diemban Novermal Yuska dan bendahara, Tafrizal Chaniago .
SorotSumatera.com, Padang - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Teguh Santosa menegaskan, lembaga ini didirikan untuk membantu pemilik media siber, agar jadi profesional baik dari sisi keredaksian maupun usaha.
Kepengurusan ini dilengkapi lima orang ketua bidang serta satu orang wakil sekretaris dan bendahara serta 7 seksi.Dikatakan Teguh, SMSI Sumbar ini merupakan yang keempat dilantik di Indonesia. SMSI ini sudah berdiri di 27 provinsi dengan lebih dari 1.000 anggota perusahaan pers.

 “Profile perusahaan yang adai di SMSI ini ada macam-macam, tapi ada niat untuk jadi profesional. Namun, niat ini tak bisa di mulut. Harus merujuk aturan Dewan Pers,” terang Teguh.

Di antara aturan Dewan Pers terhadap sebuah perusahaan pers yakni harus berbadan hukum, penanggungjawab di ruang redaksi harus berkompetensi utama, perusahaan harus jelas lokasi usahanya, penghormatan pada pedoman penyiaran media siber dan lainnya.

“SMSI harus membantu budaya bisnis media siber, budaya di ruang redaksi dan lainnya, karena kita harus terus berlomba dengan media abal-abal untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Teguh mengingatkan jajaran SMSI Sumbar.

Teguh pun menceritakan hasil pertemuannya dengan organisasi media sedunia di Seoul, Korea Selatan.  Di pertemuan itu, terangnya, ada tiga poin penting yang dibahas yakni bergesernya platform media dari konvensional (kertas) ke siber. “Ada kegagapan dari pelaku usaha media dari pergeseran platform ini,” ungkap Teguh.

Selain itu, pertemuan itu juga merumuskan, bahwa inovasi jadi kata kunci keberlangsungan hidup media di erah teknologi informasi. Kemudian, terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap karya jurnalistik.

“Fenomena penurunan kepercayaan publik ini terjadi di dunia, tak hanya di Indonesia,” terang Teguh. “Karya jurnalistik yang dikerjakan dengan standar etika dan disiplin ketat lainnya, ternyata tidak lagi dipercaya publik di tengah gempuran berita hoax yang tersebar secara massif melalui platform media sosial,” tambahnya.
Sementara, Ketua SMSI Sumbar, Syahrial Aziz dalam sambutannya mengharapkan saran dan kritik seluruh elemen masyarakat di Sumbar. “SMSI yang merupakan tempat berhimpunnya para pemilik media siber di Ranah Minang ini bertekad untuk membangun pers yang bermartabat,” terangnya.
 
Ketua Pelaksana Pelantikan sekaligus seminar nasional Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai di Sumatera Barat, Tantangan dan Peluang, Aguswanto melaporkan, kegiatan ini terlaksana berkat dukungan penuh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero dibantu sumbangan lembaga lainnya seperti PT Semen Padang, Bank Nagari, PDAM Padang dan Pemprov Sumbar.

“Kami dari SMSI berharap, kerjasama ini tidak sebatas kegiatan ini saja. Karena, SMSI ini merupakan tempat berhimpunnya pemilik media yang melaksanakan bisnis di bidang informasi.

Minimal, kerjasama ini berupa kartu anggota SMSI yang sekaligus kartu Brizzi, kartu non tunai dari BRI,” ungkap Aguswanto yang peluang ini juga diamini Teguh Santosa. (*)
Share:

Bebalap Indonesia Rahi Kemenangan Dengan Dramatis

Sorot Sumatera-Pembalap Indonesia dari tim KFC Cycling Team-Muhammad Imam Arifin kembali meraih kemenangan kedua pada etape 7 Tour de Singkarak 2017, setelah meraih hasil yang gemilang pada etape 6 kemarin.

Pada balapan hari ini, Imam meraih kemenangan yang dramatis. Ia berhasil merebut keberuntungan dari Robert Muller yang memimpin saat 73 pembalap memasuki Kota Padangpanjang.
Robert Muller yang merupakan raja balapan sprint tampak mengayuh sepedanya dari jarak 500 meter sebelum finish, awalnya ia sangat yakin bakal menyentuh garis pertama kali.

Merasa akan menang, Robert melakukan selebrasi dengan mengangkat tangannya ke udara di jarak 1 meter sebelum garis finish.Namun ternyata pembalap asal Jerman yang memperkuat tim Embrace The World Cycling tersebut kecolongan. Imam datang dari belakang menyusul dirinya dan sekaligus mengakhiri balapan sebagai pemenang dengan catatan waktu 2 jam 56 menit 34 detik.
Terkejut dengan kedatangan Imam, Robert kemudian tertunduk memegang kepalanya dan harus ikhas sebagai pemenang yang kedua, dengan selisih waktu 0,01 detik.Kendati demikian, Robert masih menjadi pembalap yang terbaik di tanjakan dengan peraihan 72 poin. Sedangkan Imam berada di posisi kedua dengan raihan 55 poin untuk klasemen pembalap terbaik saat sprint.(*)
Share:

Etape 7 Tour de Singkarak, Jerman juara 1 Muhammad Imam Arifin

Sorot Sumatera-Juara 2 Robert Muller dari klub ETW Embrace the World Cycling Jerman, juara 1 Muhammad Imam Arifin dari KFC Cycling Team Indonesia, dan juara 3 Matej Drinovec dari PCS Team Procyclingstats.com berpose di upacara penyerahan medali etape 7 Tour de Singkarak 2017 dari Limapuluh Kota-Padang Panjang sepanjang 112 km.

TDS71 :  Pebalap KFC Cycling Team Indonesia berpose pada acara perkenalan di etape 7 Tour de Singkarak 2017 dari Limapuluh Kota-Padang Panjang sepanjang 112 km.

TDS72 / TDS74 :  Pebalap berpacu melalui Lembah Harau di etape 7 Tour de Singkarak 2017 dari Limapuluh Kota-Padang Panjang sepanjang 112 km.

TDS75 / TDS76 :  Pebalap berpacu melalui Kelok 9 di etape 7 Tour de Singkarak 2017 dari Limapuluh Kota-Padang Panjang sepanjang 112 km.

TDS77 :  Pebalap KFC Cycling Team Indonesia, Jamal Hibatullah memimpin rekan-rekannya berpacu di etape 7 Tour de Singkarak 2017 dari Limapuluh Kota-Padang Panjang sepanjang 112 km.

TDS73 / TDS78 :  Pebalap Muhammad Imam Arifin dari KFC Cycling Team Indonesia (jersey warna hitam) berpacu etape 7 Tour de Singkarak 2017 dari Limapuluh Kota-Padang Panjang sepanjang 112 km.

TDS79 :  Pebalap Muhammad Imam Arifin dari KFC Cycling Team Indonesia (jersey warna hitam) berpacu melawan Robert Muller dari klub ETW Embrace the World Cycling Jerman menuju garis finish di etape 7 Tour de Singkarak 2017 dari Limapuluh Kota-Padang Panjang sepanjang 112 km.(*)
Share:

Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Jadi TujuanKunjungan Kerja Komisi II DPRD Agam

anggota komisi dua Dprd Agam dalam kunjungan kerja di Kecamatan IV Koto (24/10) lalu
Agam, Jetnews- Komisi II DPRD Agam mengadakan Kunjungan Kerja Ke Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam (24/10) lalu yang di pimpin oleh wakil ketua Komisi II Dprd Agam Zul Ikhsan ,Walinagari Balingka Armen.S.Pdi beserta perangkat Nagari menyambut kedatangan  rombongan Komisi II DPRD Agam yang dipimpin oleh wakil ketua Komisi II  Zul Ikhsan beserta anggota Komisi Djasli,Syafruddin, Gusdanur Dt Itam,dan Anton.SH.,pendamping Komisi Sri Nelfia dan Eni morita.

Dalam sambutan walinagari Balingka mengatakan objek wisata taman raya balingka ini sangat butuh investor ,dan butuh untuk pembenahan dalam pengembangan kawasan wisata serta pemeliharaan yang cukup,Walinagari sangat berharap kepada Komisi terutama anggaran terhadap jalan pertanian untuk menuju kawasan wisata sekaligus dapat menghidupkan  jalan pertanian di Balingka yang umumnya petani kentang.

Anton.SH anggota Komisi II Dprd Agam  yang juga dari daerah pemilihan Balingka mengatakan "Komisi II akan mendorong kepada Pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memperhatikan  kawasan wisata yang ada di Agam  yaitu  di Nagari Balingka  dan ini perlu proses dan kajian yang mendalam Komisi II akan berusaha mendorong pada pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Agam dan juga permasalahan jalan usaha tani juga akan dibawa ke dalam rapat kerja dengan OPD terkait   ,kita sangat berharap perkembangan wisata di Balingka ini cepat berkembang seperti kawasan wiaata lainnya ,karena permasalahan Pariwisata adalah tugasnya Komisi IV kita akan bicarakan dilintas Komisi dalam waktu dekat  ,dengan adanya pariwisata Balingka ini  akan  menambah lancarnya perekonomin pada masyarakan sekitarnya"melalui humas Dprd Agam Hasneril (hms/nng)
Share:

Sekwan Agam Pelajari Sistem E-Notulen DPRD Surakarta


                                                               

Surakarta, Sorotsumatera.com — Jajaran sekretariat DPRD kabupaten Agam yang diketuai Sekwan Indra melakukan study banding ke DPRD kota Surakarta untuk mempelajari sistem E-Notulen (Voice To Text), Kamis (23/11).
Kedatangan Sekretaris DPRD Agam bersama Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Desnawati, Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Kominfo Agam Joni Indra, serta Kasubag Reza Arasully diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Surakarta yang juga Ketua Asdeksi (Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota Se Indonesia ) Tri Puguh Priyadi,SH.MM., bersama jajarannya.
Sekretaris DPRD Agam Indra mengatakan, DPRD Surakarta telah sukses mempergunakan aplikasi tentang E-Notulen (Voice To Text), program pemanfaatan teknologi dalam menginformasikan kegiatan DPRD.
“E-Notulen mempermudah Notulis dalam menyusun Notulen dan rapat-rapat DPRD, sesuai rencana untuk tahun 2018 Sekretariat DPRD Agam juga akan mempergunakan Aplikasi tentang E-Notulen (Voice To Text),” ujar Indra melalui Pj. Kasubag Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Agam pada KABA12.com, Jumat (24/11).
Indra menjelaskan, selain mempermudah kinerja sekretariat DPRD, aplikasi e-notulen juga sebagai alat kontrol bagi pembicara untuk berbicara secara sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kita juga akan mencoba menerapkan secara bertahap aplikasi lainnya seperti e-simleg, penataan arsip, TV smartphone, simardi, web view dan berbagai aplikasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat dalam meningkatkan kinerja DPRD. Semua itu telah diterapkan di DPRD Surakarta olehsebab itu kita memilih study banding kesini,” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan itu pertemuan tersebut Indra Dt. Baradai mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris DPRD Surakarta Tri Puguh Priyadi beserta jajarannya yang telah memberi informasi, ilmu yang sejelas-jelasnya tentang e-notulen yang juga akan diterapkan di DPRD Agam pada tahun 2018 mendatang.(hms/kb)
Share:

Ketua DPRD Agam Minta Polres Agam Tegasankan Persoalan Penambangan Dibawan Tuo


Agam, Sorotsumatera.com – Mengenai persoalan penambangan Tanah Clay yang sebelumnya pernah beraktifitas di Bawan Tuo, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam kini memasuki babak baru, Sebagaimana dipemberitaan sebelumnya, bahwa dalam melakukan penambangan tersebut, diduga izin Tambangnya masih menuai pro dan kontra bagi masyarakat setempat dan saat ini, permasalahan tersebut terus diproses dan didalami oleh pihak Polres Agam.
Menurut Mardin Dt. Kayo masyarakat yang melaporkan tersebut, warga di sekitar penambangan tersebut merasa dirugikan oleh pihak tambang, terutama sekali mengenai akses jalan menuju ke lokasi tambang menjadi rusak parah. Oleh sebab itu masyarakat melapor ke Polres Agam.
” Sebelumnya pihak tambang telah berjanji kepada masyarakat setempat, kalau jalan yang rusak diakibatkan penambangan tanah clay akan di perbaiki dan diganti rugi. Namun kenyataan hingga kini belum ada kejelasannya”, ungkap juga berapa masyarakat setempat sebelumnya.
Salah satu niniak mamak di Bawan tuo tersebut, yang sebelumnya pernah menyampaikan kalau izin penambangan yang dilakukan, diduga mengantongi izin abu-abu yang dilakukan oleh CV. Citra mandiri dari Pasaman Barat bahkan, hasil penambangannya di duga telah dijual dan di beli oleh PT AMP Plantation Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Mengenai itu, Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, ketika dimintai tanggapannya oleh Palikopost.com, mengenai persoalan Penambangan diduga ilegal yang dilakukan di Bawan Tuo, Kecamatan Ampek Nagari. Ia memaparkan kalau izin penambangan di Agam memang tidak ada, Melainkan mengurus izin ke Provinsi.
” Untuk izin tambang Kabupaten Agam tidak mempunyai kewenangan. Melainkan cuma bisa mengeluar surat Rekomendasi dari Daerah ke Provinsi untuk lebih lanjutnya, dari Dinas Provinsilah yang mengeluarkannya,” jelasnya.
Oleh karena itu Sambung Ketua DPRD, sepanjang kalau memang terbukti nantinya tidak ada mengantongi izin tentu itu Ilegal. Jangan sampai Kasus itu menguap sementara Agam sudah kecolongan.
” Kita meminta sangat kepada pihak Polres Agam untuk melakukan penindakan tegas, kepada bagi yang melakukan penambangan di Agam yang tidak mengantongi Izin Tambang. Kita sangat menginginkan segala permaslahan penambangan yang tidak memiliki izin di Kabupaten Agam agar di berikan tindakan tegas”, Pungkas Ketua DPRD Agam.
Semantara itu, Kapolres Agam AKBP Ferri Suwandi mengatakan yang disampaikannya melalui KBO IPDA Ardian (23/11) diruang kerjanya, bahwa dijelaskannya mengenai izin penambangan di Bawan Tuo, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam tersebut, pihaknya sebelumnya sudah memperiksa dari pihak penambang dari CV Citra mandiri tersebut dan pihak dari PT AMP Plantation.
” Benar Kita sudah panggil yang bersangkutan, sebelumnya, untuk dimintai keterangan mengenai itu”, Kata KBO
Disampaikan juga olehnya, bahwa Polres Agam Sementara ini masih mengundang saksi ahli di bidang Pertambangan dari Dinas Provinsi Sumbar dan terus mendalaminya kasus tersebut.
” Saat ini kami masih mengundang saksi Ahli dari Dinas Provinsi, untuk dimintai penjelasan tentang Izin penambangan. Karena kewenangan izin penambangan berada di tangan Dinas Provinsi”, ucapnya.
Dikatakan Ardian kalau pihaknya komit dengan menindaklanjuti mengenai ini, kalau memang terbukti kita nanti akan melakukan penetapan Tersangka
” Kami akan terus dalami persoalan ini, karena kita pun tidak mau berlama-lama dalam memprosesnya, kalau sudah cukup bukti nanti, kita akan tetapkan Tersangka, untuk dilimpahkan kepada kejaksaan Negeri Agam”, Tambahnya(*)
Share:

Untuk Mudahkan Kebutuhan Masyarakat DPRD Agam Hasilkan 6 Ranperda Inisiatif


                                                               

Lubukbasung, SorotSumatera.com — Enam ranperda inisiatif DPRD Agam telah disepakati dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun anggaran 2018.
Keenam renperda tersebut tersebut yaitunya, ranperda tentang ketertiban umum dan bamus nagari yang diinisiasi Komisi 1 DPRD. Kemudian ranperda tentang pokok-pokok keuangan nagari merupakan inisiatif dari Komisi II DPRD Agam.
Serta ranperda tentang jasa penerangan lampu umum (JPU) dari Komisi III DPRD. Lalu ranperda tentang pelestarian seni dan budaya di salingka ranah Agam dan renperda pengelolaan pariwisata oleh pemerintah dan swasta inisiatif dari Komisi IV DPRD Agam.
Ketua Bapemperda DPRD Agam Irfawaldi mengatakan, ranperda inisiatif dari masing-masing komisi tersebut sebelumnya telah diusulkan dalam rapat kerja bersama badan pembentukan perda (Bapemperda) dengan pemerintahan pada 17-19 November 2017.
Serta telah melalui rapat kerja dengan tim ahli dari Kanwil Hukum dan HAM provinsi Sumbar.
“Sebelumnya ada 8 ranperda inisiatif yang diusulkan DPRD, tiga ranperda inisiatif Komisi I, satu dari komisi II, dua dari komisi III dan dua dari komisi IV.
Namun setelah dilakukan pembahasan oleh Bapemperda disepakati ada enam yang akan dibahas pada 2018 mendatang,” ujarnya.
Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra berharap agar ranperda inisiatif Komisi tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ranperda inisiatif memang kita lihat dari kebutuhan masyarakat dan daerah. Jadi kita berharap ranperda itulah yang nanti sebagai pengaturan dan menjawab terhadap kebutuhan masyarakat dan daerah,” ujarnya pada  usai menutup rapat paripurna di aula sidang DPRD Agam, Selasa (21/11).
Dalam rapat paripurna tersebut terdapat 18 rancangan peraturan daerah yang disepakati dalam propemperda tahun 2018 mendatang. Enam ranperda inisiatif DPRD, tujuh ranperda lanjutan pembahasan pada tahun 2017 dan lima ranperda dari Pemkab. Agam.(hms)
Share:

Penyisihan Bintang Vokalis Qasidah


sorotsumatera.com, Padang ~ Cabang lomba 'Bintang Vokalis' Festival Seni Qasidah di Lapangan Imam Bonjol Padang hampir menyelesaikan babak penyisihan, Rabu (22/11/2017). Lomba untuk kategori anak-anak, remaja dan dewasa akan memasuki babak semi final, besok (Kamis, 23/11/2017).
Sejauh ini, antusias peserta dan penonton cukup tinggi. Peserta menunjukkan semangat lomba yang luar biasa dengan menunjukkan penampilan terbaik. Sedangkan para pendukung dari 32 provinsi semakin 'menggila' dengan sorakan riuh disertai gerak tubuh mengikuti irama.
Lomba di cabang bintang vokalis ini akan dituntaskan hingga malam nanti. Semua peserta, praktis agak berdebar menunggu keputusan dewan juri. (*)
Share:

PATBM Sebagai Gerakan Perlindungan Terhadap Anak


Sorotsumatera.com, Padang ~ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kelurahan di Kota Padang.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemko Padang, Afrizal Khaidir, pada rapat pembentukan PATBM di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Rabu (22/11/2017), mengatakan, PATMB merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
“Setiap gerakan perlindungan anak harus terkoodinir dengan baik dengan melibatkan semua unsur masyarakat,” terang Afrizal.
Afrizal menjelaskan, melalui PATBM persoalan kekerasan terhadap anak bisa dihilangkan serta berkurangnya faktor-faktor penyebab permasalahan dan resiko-resiko kekerasan terhadap anak yang telah atau mungkin terjadi, baik pada anak, keluarga, dan masyarakat.
Ditambahkannya, kegiatan ini telah mendapat dukungan dari banyak kalangan di Kota Padang, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan,dan tokoh penggiat aktivis anak dan keluarga yang ada di sekitar lingkungan kelurahan PTAMB.
“Pemkot Padang berharap, PATBM bisa mengedukasi masyarakat dalam menurunkan angka kekerasan pada anak, dengan cara mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan. Serta, membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga dalam mencegah kekerasan,” tambahnya lagi.
Rapat PATBM tersebut diikuti Camat dan Lurah se-Kota Padang, Fasilitator PATBM, dan Ketua LPM Kelurahan se-Kota Padang. (*)
Share:

DPRD Agam Akan Bahas Rencana 18 Ranperda di Tahun 2018


                                                               
Lubukbasung, Sorotsumatera.com — DPRD dan Pemkab. Agam sepakati 18 ranperda masuk dalam Prorgram Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2018 mendatang.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Agam Indra dalam surat keputusan yang dibacakan pada rapat paripurna di aula sidang utama, Selasa (21/11).
“Setelah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda bersama Pemkab.Agam, maka ditetapkan sebanyak 18 usulan ranperda dalam propemperda 2018 mendatang,” kata Sekwan.
Dijelaskan, 18 rancangan peraturan daerah itu terdiri dari 7 ranperda lanjutan pembahasan pada tahun 2017, 6 ranperda inisiatif DPRD dan 5 ranperda dari Pemkab. Agam.
Terkait dengan hal itu, Asisten III Pemkab. Agam Dafrines mengapresiasi dirancangnya propemperda tahun 2018 sehingga bisa ditetapkan hari ini sebelum ditetapkannya APBD 2018
“Ini membuktikan keseriusan pemerintahan, DPRD bersama Pemkab. Agam untuk menaati aturan. Seluruh ranperda yang ditetapkan itu akan menjadi prioritas rencana peraturan darah yang akan dibahas pada tahun 2018 mendatang,” ujarnya.(*)
Share:

DPRD Agam Paripurnakan Masalah Penanaman Modal


                                                               
Lubukbasung, SorotSumatera.com— DPRD Agam gelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati Agam mengenai rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penanaman modal.
Nota penjelasan bupati itu disampaikan Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria di aula sidang utama DPRD Agam, Kamis (16/11).
Dalam hantarannya, Trinda menyampaikan urgensi dibentuknya kebijakan yang mengatur tentang penanaman modal (investasi) ini. Karena investasi merupakan bagian dari penyelenggaran perekonomian di daerah, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Karena untuk membangun Agam tidak cukup dengan APBD yang terbatas, untuk itu peran investor agar bisa berinvestasi akan memberikan dampak yang baik bagi daerah dan masyarakat,” sebutnya.
Menurutnya, hal dasar yang menjadi hambatan dalam penanaman modal di Agam selama ini yaitu terkait dengan pemakaian lahan masyarakat terutama tanah ulayat.
“Penghambatnya kebanyak berkaitan dengan pemakaian lahan. Kita butuh investasi, investor butuh tempat, sementara ada hambatan dari masyarakat. Untuk itu kita butuh perda ini, untuk bisa menerobos dua sisi yang berlawanan,” sebutnya.
Dikatakan Wabup Agam, dengan adanya perda penanaman modal ini, akan adanya kepastian hukum, “karena semakin tinggi tingkat kepastiannya resiko akan semakin kecil dan terukur,” ulasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Agam Taslim mengatakan akan melakukan pembahasan semaksimal mungkin melalui rapat komisi masing-masing anggota dewan.
“Kita di DPRD berkomitmen agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan maksimal. Nanti masing-masing komisi akan melakukan pembahasan setelah itu akan dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum dari masing-masing fraksi,” ujar Taslim menutup rapat paripurna tersebut.(*)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.