Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ DPRD Kabupaten Agam Gelar Paripurna Ranperda BUMNag Jawaban Bupati ~ Sorot Sumatera

DPRD Kabupaten Agam Gelar Paripurna Ranperda BUMNag Jawaban Bupati

Agam,sorotsumatera.com- DPRD Agam  mengelar Rapat  Paripurna Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Ranperda Badan Usaha Milik Nagari.
Rapat Paripurna Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Ranperda Badan Usaha Milik Nagari yang di Sampaikan oleh Sekretaris Daerah Drs.H.Martias Wanto yang mewakili Bupati Agam pada hari Senin di aula Utama gedung DPRD Agam 9 Oktober 2017.
Rapat Paripurna yang di pimpin oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra.S.Pd.,hadir Wakil Ketua Suharman,Taslim.S.Ag.,dan anggota Dprd Agam Serta jajaran Sekretariat Dprd. Rapat paripurna juga di hadiri oleh Forkopimda Agam,Kepala-Kepala OPD,Camat Se  Agam ,Pimpinan BUMN,BUMD,PWI,LSM.

Nota Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Nagari yang di sampaikan Oleh Sekretaris Daerah Drs.H.Martias Wanto 

Pemerintah daerah sependapat dengan pandangan Fraksi PKS agar pengkajian terhadap ekonomi ,Sosial dan  budaya masyarakat untuk pendirian BUMNag dilakukan oleh sebuah Tim yang ditetapkan oleh Walinagari,struktur organisasinya diatur dengan Perbup.
Pertanyaan dari Fraksi Demokrat bentuk organisasi badan usaha BUMNag  dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,BUMNag dibentuk oleh Pemerintah  Nagari untuk mendayagunakan segala potensi Sumber daya Alam dan Sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari,BUMNag secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas ,CV,atau Koperasi.

Jawaban atas pandangan umum fraksi partai Golkar  Plus PBB tentang pengelolaan BUMNag dapat terlaksana secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan pendampingan oleh Pemerintah daerah dapat dijelaskan sesuai rumusan pasal 62 Rancangan peraturan Daerah ini perangkat daerah yang membidangi pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMNag.
Pertanyaan dan pendapat dari Partai Nasdem Hanura  untuk pembinaan dan pengawasan BUMNag Pemerintah daerah melalui Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari telah melakukan upaya-upaya seperti Sosialisasi mengenai pendirian BUMNag serta memfasilitasi penyusunan peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag dan masih banyak lagi upaya yang telah dilakukan.

Partai Persatuan Pembangunan memberi  dukungan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan BUMNag atas dukungan tersebut pemerintah daerah mengucapkan terima kasih.

Pendapat pandangan umum  partai PAN dan Partai  Gerindra juga dijawab secara detail serta diiringi dengan permohonan maaf jika ada yang kurang berkenan atau penjelasan yang belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diinginkan. (hms/nng).
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.