• Bahas Ranperda Transportasi Darat , Komisi III DPRD Agam Konsultasi Organda dan PO



    AGAM – Jika Komisi II tengah membahas Ranperda Inisiatif tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan UMKM, maka Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam saat ini membahas Ranperda inisiatif tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.
    Ketua Komisi III DPRD Agam Ais Bakri, Senin (25/9) mengatakan, Komisi III telah melakukan rapat kerja untuk membahas ranperda inisiatif tersebut pada Jumat (22/9) dan Sabtu (23/9) di Hotel Nikita Bukittinggi. Komisi III sengaja mengundang stakeholder terkait seperti beberapa perwakilan PO, Organda dan  Kanwil Kemenkumham yang diwakili Yeninel Ikhwan SH, MH dan Boby Musliadi SH, MH dalam rangka penyusunan naskah akademik.
    Ketua Komisi III DPRD Agam Ais Bakri melalui Humas DPRD Agam, Hasneril mengatakan, rapat tersebut memfokuskan pada penyelenggaraan transportasi, karena itu sangat urgen. Komisi III juga meminta masukan dari perwakilan PO dan organda untuk penyempurnaan draf Ranperda dimaksud.
    “Ranperda diharapkan bisa selesai secepatnya, karena ini salah satu langkah untuk meningkatkan PAD, seperti masalah parkir, terminal, serta tempat uji kendaraan. Selama ini, semuanya tidak terurus sehingga PAD di Agam tidak maksimal,” katanya.
    Dalam Ranperda juga perlu diatur tentang pindah PO ke PO yang lain. Karena menurutnya selama ini, hal tersebut tidak diatur di Dinas Perhubungan setempat.
    “Ini akan merugikan kepada pengusaha dan juga pemasukan pada Pemerintah Daerah. Harus ada regulasi yang jelas mengaturnya terhadap angkutan kota yang masuk ke wilayah Agam. Tidak ada mengurus izin padahal angdes masuk kota harus membayar, ini kan tidak fair,” ujarnya.
    Ketua Komisi III Ais Bakri bersama anggota komisi yang hadir, yakni Aderia, Rudwan Suhaili, Erdinal, Rizki Abdillah fadhal, Doddi dan Bulqaini sepakat Ranperda Inisiatif Komisi III tentang penyelenggaraan transportasi bisa difokuskan pembahasannya dan  dituntaskan dalam tahun ini. “Dalam penyusunan naskah akademik sangat dibutuhkan inventarisasi permasalahan oleh DPRD, Pemda dan masyarakat,” pungkasnya. (*)