Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ September 2017 ~ Sorot Sumatera

DPRD dan Pemkab Agam Tanda Tangani APBD-P 2017

PARIWARA DPRD KABUPATEN AGAM 
AGAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rapat Paripurna Pendapat akhir fraksi dan kesepakatan Bersama atas Ranperda tentang  APBD-P Tahun 2017 pada hari Kamis 28 September 2017 jam 11.00 wib di aula Bappeda Agam. Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Agam Marga Indra Putra S.Pd.,hadir wakil ketua Suharman dan seluruh anggota DPRD Agam.serta  sekretaris dprd Ir.H.Jetson beserta jajarannya.

Di Acara Paripurna tersebut turut hadir dari Pemerintah daerah dihadiri  wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria,Sekda Drra Pariprna tersebut seluruh perwakilan fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dan Kesepakatan Bersama atas Ranperda tentang APBD-P tahun 2017 yang s.H.Martias Wanto, asisten II Isman Imran,dan kepala-kepala OPD ,BUMN,BUMD dan Insan Pers / wartawan.

Dalamacadisampaikan oleh Fauzi dari  fraksi Demokrat ,dari fraksi Golkar/PBB disampaikan Anton.SH.,dari fraksi PKS disampaikan Syafruddin.SS.,dari fraksi disampaikan  Partai PAN,dari fraksi PPP  disampaikan Zulham Efendi,dari fraksi Hanura Nasdem disampaikan oleh Tos Helmadi dan dari fraksi Gerindra disampaikan Gusdanur Dt Itam hingga akhir acara Paripurna Tersebut Berjalan Lancar.

Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, mendukung pencanangan gerakan nagari madani yang dilakukan pemerintah setempat dalam mewujudkan kehidupan beragama dan beradat pada 82 nagari di daerah itu.

"Dengan pencanangan itu maka kemadanian itu telah diaktifkan mulai dari tingkat nagari," katanya di Lubukbasung.Dengan telah dicanangkan nagari madani, maka nagari madani itu akan terbetuk secara otomatis.
Karena dalam menghidupkan aura madani harus dilakukan dari tingkat nagari dan selama ini program madani hanya secara global di tingkat kabupaten.Untuk itu, seluruh komponen mulai dari tokoh adat, tokoh agama, wali nagari, bundo kanduang dan generasi muda mendukung ini agar nagari madani itu hadir ditengah masyarakat.

Sementara Walinagari Koto Malintang, Naziruddin, siap mendukung agar gerakan nagari madani itu terwujud.Selama ini, tambahnya, Pemerintah Nagari Koto Malintang telah melakukan program subuh berjamaah.

Dalam mewujudkan program itu, jemaah yang hadir saat Shalat Subuh itu diberi bantuan satu bibit pohon alpokat, mangga dan lainnya."Untuk tingkat pelajar kita beri uang sebesar Rp10 ribu per anak. Ini untuk menyukseskan kegiatan itu," katanya. (*)
 





Share:

DPRD Agam Jadi Contoh DPRD Ngawi Buat Perda Pariwisata

Lubukbasung, sorotsumatera.com - DPRD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, belajar membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah dan kawasan peruntukan industri ke Agam, Sumatera Barat.

Ketua Pansus III DPRD Ngawi, Siswanto di Lubukbasung, Selasa menyebutkan, kedatangan rombongan yang berjumlah 27 orang tersebut dalam rangka mempelajari tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah dan kawasan peruntukan industri di Agam.

"Salah satu jadi pertimbangan kami memilih Agam, karena sama-sama daerah agraris yang sebagian besar daerah pertanian dan Ngawi mencoba untuk mengembangkan pariwisata," katanya.

Dari sisi pariwisata, Ngawi juga memiliki Waduk Pondok dan Waduk Sanggiran. Sementara di Agam juga memiliki Danau Maninjau.

Saat ini, Agam sudah memiliki Perda tentang pengelolaan pariwisata. Untuk itu, sebutnya DPRD Ngawi melakukan studi banding ke Agam dalam menyusun perda tersebut.

Selama ini, perhatian pemerintah hanya pada bidang pertanian. Setelah dilihat, potensi pariwisata bisa di kembangkan di Ngawi dan bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan adanya perda tersebut, bisa menambah PAD Ngawi karena selama ini PAD dari pariwisata hanya sekitar 20 persen dari total PAD sebesar Rp316 miliar, ujarnya.

"Pada tahun ini APBD Ngawi sekitar Rp2,4 triliun," kata anggota fraksi PKS.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Agam, Jetson yang menyambut kunjungan tersebut menyebutkan dalam mengembangkan pariwisata harus memberdayakan potensi masyarakat lokal, karena mereka yang lebih mengerti dalam mengelola pariwisata di daerah mereka dari pada pemerintah kabupaten.

"Berikan kewenangan kepada kepala desa karena mereka yang mengerti tentang potensi wilayah mereka," ujarnya.

Dalam pengembangan wisata tidak begitu sulit, apabila dikembalikan kepada desa atau nagari karena mereka memiliki dana desa dalam membangun pariwisata, tambahnya.

Sementara kabupaten hanya mengawasi dan mengendalikan kalau ada hal-hal sifatnya yang lebih luas efeknya. Nagari boleh membuang peraturan nagari tentang tarif masuk ke objek wisata itu, tetapi daerah harus memberikan batasan.

Boleh saja mereka berkreasi, tapi tetap dalam koridor yang ada mengingat setiap nagari memiliki aturan tersendiri," katanya. (*)
Share:

DPRD Kabupaten Agam Sepakati APBD-P 2017


AGAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rapat Paripurna Pendapat akhir fraksi dan kesepakatan Bersama atas Ranperda tentang  APBD-P Tahun 2017 pada hari Kamis 28 September 2017 jam 11.00 wib di aula Bappeda Agam. Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Agam Marga Indra Putra S.Pd.,hadir wakil ketua Suharman dan seluruh anggota dprd Agam.serta sekretaris dprd Ir.H.Jetson beserta jajarannya.
Di Acara Paripurna tersebut turut hadir dari Pemerintah daerah dihadiri  wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria,Sekda Drs.H.Martias Wanto, asisten II Isman Imran,dan kepala-kepala OPD ,BUMN,BUMD dan Insan Pers / wartawan.

Dalam acara Pariprna tersebut seluruh perwakilan fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi dan 
Kesepakatan Bersama atas Ranperda tentang APBD-P tahun 2017 yang disampaikan oleh Fauzi dari  fraksi Demokrat ,dari fraksi Golkar/PBB disampaikan Anton.SH.,dari fraksi PKS disampaikan Syafruddin.SS.,dari fraksi disampaikan  Partai PAN,dari fraksi PPP  disampaikan Zulham Efendi,dari fraksi Hanura Nasdem disampaikan oleh Tos Helmadi dan dari fraksi Gerindra disampaikan Gusdanur Dt Itam hingga akhir acara Paripurna Tersebut Berjalan Lancar.(hms/ril/nanang)

Share:

Bahas Ranperda Transportasi Darat , Komisi III DPRD Agam Konsultasi Organda dan PO



AGAM – Jika Komisi II tengah membahas Ranperda Inisiatif tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan UMKM, maka Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam saat ini membahas Ranperda inisiatif tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.
Ketua Komisi III DPRD Agam Ais Bakri, Senin (25/9) mengatakan, Komisi III telah melakukan rapat kerja untuk membahas ranperda inisiatif tersebut pada Jumat (22/9) dan Sabtu (23/9) di Hotel Nikita Bukittinggi. Komisi III sengaja mengundang stakeholder terkait seperti beberapa perwakilan PO, Organda dan  Kanwil Kemenkumham yang diwakili Yeninel Ikhwan SH, MH dan Boby Musliadi SH, MH dalam rangka penyusunan naskah akademik.
Ketua Komisi III DPRD Agam Ais Bakri melalui Humas DPRD Agam, Hasneril mengatakan, rapat tersebut memfokuskan pada penyelenggaraan transportasi, karena itu sangat urgen. Komisi III juga meminta masukan dari perwakilan PO dan organda untuk penyempurnaan draf Ranperda dimaksud.
“Ranperda diharapkan bisa selesai secepatnya, karena ini salah satu langkah untuk meningkatkan PAD, seperti masalah parkir, terminal, serta tempat uji kendaraan. Selama ini, semuanya tidak terurus sehingga PAD di Agam tidak maksimal,” katanya.
Dalam Ranperda juga perlu diatur tentang pindah PO ke PO yang lain. Karena menurutnya selama ini, hal tersebut tidak diatur di Dinas Perhubungan setempat.
“Ini akan merugikan kepada pengusaha dan juga pemasukan pada Pemerintah Daerah. Harus ada regulasi yang jelas mengaturnya terhadap angkutan kota yang masuk ke wilayah Agam. Tidak ada mengurus izin padahal angdes masuk kota harus membayar, ini kan tidak fair,” ujarnya.
Ketua Komisi III Ais Bakri bersama anggota komisi yang hadir, yakni Aderia, Rudwan Suhaili, Erdinal, Rizki Abdillah fadhal, Doddi dan Bulqaini sepakat Ranperda Inisiatif Komisi III tentang penyelenggaraan transportasi bisa difokuskan pembahasannya dan  dituntaskan dalam tahun ini. “Dalam penyusunan naskah akademik sangat dibutuhkan inventarisasi permasalahan oleh DPRD, Pemda dan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Share:

DPRD Agam Siapkan Ranperda Inisiatif Perlindungan UMKM

AGAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam melalui Komisi II memantapkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdyaaan Perlindungan dan Pembinaan (PPP) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Agam, Zulham Effendi mengatakan, Ranperda tersebut merupakan Ranperda usul prakarsa atau inisiatif DPRD dalam rangka memberikan perlindungan dan pembinaan kepada pelaku UMKM di daerah itu.
“Pemerintah harus memberikan perlindungan dan melakukan pembinaan untuk pemberdayaan UMKM. Ranperda ini bertujuan untuk memberikan payung hukum terhadap kewajiban pemerintah tersebut,” katanya, di sela-sela rapat internal Komisi II dalam rangka memantapkan draft Ranperda usul prakarsa tersebut, Sabtu (23/9).
enurutnya, selama ini perhatian terhadap UMKM terutama dalam memberikan perlindungan dan pembinaan seperti terlupakan. Hal itu terutama disebabkan belum ada payung hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan dan pembinaan dimaksud.
Rapat internal Komisi II tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II Jondra Marjaya didampingi Wakil Ketua Zulham Efendi, Sekretaris Komisi Zul Ikhsan dan dihadiri seluruh anggota Komisi II.
“Rapat internal Komisi II ini digelar dalam rangka pemantapan draft Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang PPP UMKM,” terang Ketua Komisi II Jondra Marjaya.
Dia menambahkan, setelah melakukan pemantapan di internal komisi, nantinya juga akan melakukan penyempurnaan dengan mendengarkan masukan dari pihak terkait. Rencananya, Komisi II akan menggelar rapat dengar pendapat dengan forum UMKM di setiap kecamatan untuk menyempurnakan draft tersebut, sebelum dibawa ke rapat paripurna. (*)
Share:

Anggota DPRD Hadiri RTRW Untuk Pembangunan Kabupaten Agam

RTRWSangatStrategiUntukPembangunanKabupatenAgam
Agam.-Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten sangat strategis bagi pembangunan kabupaten Agam. Oleh karenanya, perlu segera disusun dan ditetapkan agar menjadi pedoman semua pihak.

Pernyataan itu  disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Isman Imran, mewakili bupati Agam saat membuka konsultasi publik penyusunan RTRW  Agam tahun 2010-2030, di Hotel Nuansa Maninjau, Kamis (14/9) .

"RTRW kabupaten yang kita susun ini harus sinergi dengan RTRW provinsi dan pusat, sehingga kebijakan,  strategi yang termuat dalam RTRW  sesuai dengan arahan dari pusat dan provinsi, "ujar Isman Imran.

Menurutnya, salah satu misi RPJMD Kabupaten Agam sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang melaksanakan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan yang  sesuai amanat UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Lebih lanjut, mantan Kepala Bappeda Agam itu menjelaskan, pada dasarnya ada dua komponen pokok dalam dokumen RTRW yaitu pengaturan tentang wujud struktur ruang dan wujud pola ruang. Struktur ruang terkait dengan susunan pusat pemukiman dan jaringan prasarana dan saarana sebagai pendukung kegiatan masyarakat. Sedangkan pola ruang terkait dengan distribusi peruntukan ruang seperti fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Karena rentang waktunya sampai 20 tahun, kata Isman, maka RTRW ini endingnya harus mampu melihat ke depan serta lebih penting lagi mampu mengantisipasi isu-isu strategis di masa depan seperti potensi krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan termasuk krisis moral di tengah masyarakat. Sebab indikasi dari berbagi krisis tersebut sudah mulai terasa saat ini, dengan tidak melupakan kondisi daerah perbatasan.

Dalam acara ini yang dihadiri dari anggota DPRD, unsur OPD terkait, camat se-Agam, walinagari se-Agam, LSM dan tokoh masyarakat, Isman meminta semua pihak memberikan masukan yang konstruktif sehingga dokumen RTRW yang ada akan semakin lengkap dan berkualitas sehingga bisa cepat di perda-kan. "Memang masih ada beberapa poin yang harus kita sempurnakan dalam draf RTRW ini, meski demikian draf yang disusun tim hampir memadai," kata Isman.(*)
Share:

Rapat Paripurna DPRD Agam :Wabup Agam Sampaikan Nota Jawaban Perubahan ABPD 2017


WabupAgamSampaikanNotaJawabanPerubahanABPD2017
Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria Dt. Tumangguang Putiah, menyampaikan nota keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, setelah disepakatinya kebijakan umum perubahan APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2017, pada 18 Agustus 2017 lalu.

Nota keuangan dimaksud disampaikan wabup dalam rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, dibuka Ketua DPRD diwakili Wakil Ketua Lazuardi Erman, didampingi Wakil Ketua Suharman dan Taslim, dihadiri Asisten Sekretariat Agam seta kepala OPD, dan anggota DPRD.

Pada kesempatan itu wabup mengungkapkan, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemrintah daerah untuyk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi, yang bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satuan kerja perangkat daerah.

"Ada tiga alasan dilakukan perubahan APBD, pertama penyesuaian atas penerimaan daerah, baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan. Kedua menyikapi regulasi baru dari pemerintah pusat dan provinsi. Ketiga adanya kebutuhan tambahan anggaran yang mendesak dibeberapa perangkat daerah. Ini berimplikasi terhadap penyesuaian pengeluaran daerah, baik belanja maupun pengeluaran pembiayaan," terang wabup.

Dikatakan wabup, terkait dengan perubahan pendapatan daerah, dilakukan dengan dasar evaluasi, atas pencapaian target yang sudah ditetapkan, serta adanya kebijakan dari pemerintah pusat, dan provinsi, antara lain kebijakan pemerintah pengurangan DAU sebesar 1,76 persen atau Rp14.545.659.000, penerimaan bantuan khusus pemerintah provinsi sebesar Rp4.782.000.000, serta tambahan pendapatan yang bersasal dari bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar RpRp2.257.776.587, dan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp81.216.125, serta dana BOS Rp61.116.200.000, yang mana sejak 2017 merupakan bagian dari APBD, mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawaban.

"Perubahan penerimaan pembiayaan disebabkan tidak tercapainya realisasi Silpa, dan penerimaan kembali piutang. Pada awal 2017 APBD kita perkirakan penerimaan pembiayaan berjumlah Rp66.201.636.347, yang bersumber Silpa 2016, dan penerimaan piutang berupa penerimaan penundaan DAU 2016," katanya.

Setelah dilakukan perhitungan pelaksanaan APBD 2016, Silpa murni pada tahun itu dalam arti kata yang dapat digunakan untuk belanja 2017, sebesar Rp38.782.638.319.06 yang semula diperkirakan berjumlah Rp43.712.899.838, sehingga dari penerimaan Silpa mengalami defisit sebesar Rp4.930.261.519.94. Hasil perhitungan pelaksanan APBD 2016, Silpa berjumlah Rp87.423.962.241.80, namun Rp48.641.323.922.74 diantaranya merupakan sisa kas yang sudah diarahkan penggunaannya, seperti sisa dana tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, JKN  dan Kas di BLUD, sehingga tidak bisa digunakan untuk belanja lainnya.

Sedangkan penerimaan piutang dari penundaan DAU 2016, yang semula diperkirakan diterima 2017 sebesar Rp22.488.736.509, namun yang diterima akhir 2016, dan merupakan bagian dari Silpa murni 2016 berjumlah Rp38.782.638.319.06. Artinya, 2016 yang murni sisa anggaran belanja 2016 sebesar Rp16.293.901.810.06, yaitu selisih Silpa murni dikurangi penerimaan dari penundaan DAU.

Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan tambahan anggaran belanja yang disikapi dalam APBD 2017 yaitu, untuk pemenuhan penghasilan PTT dan kontrak, perencanaan kegiatan fisik 2018, tambahan anggaran untuk keperluan MTQ tingkat provinsi, tambahan kekurangan honor guru MDA/MDW, kekurangan anggraan untuk pembayaran rekening listrik pemerintah daerah dan pengadaan alat kesehatan paru di RSUD.

Implikasi dari perubahan tersebut, merupakan berubahnya komposisi perubahan APBD 2017. Di mana pendapatan semula diperkirakan Rp1.391.702.397.840.00, namun untuk rancangan perubahan APBD 2017 naik 0,87 persen atau Rp12.165.099.498.00 yang menjadi Rp1.403.867.497.338. Belanja sebelumnya diperkirakan Rp1.457.904.034.187.00 dan naik 1,69 persen atau Rp24.687.425.393.00 menjadi Rp1.482.591.459.580.00. Pembiayaan sebelumnya diperkirakan Rp66.201.636.347.00 naik 18,92 persen menjadi Rp87.423.962.241.80.
Share:

DPRD Agam sepakati Dua Perda Kabupaten Agam


DuaPerdaAgamDisepakati
Agam- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Ranperda tentang Perubahan Ke-dua Atas Perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum menjadi Perda.

Kesepakatan itu dinyatakan dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Agam, dan ditandatangani Ketua DPRD diwakili Wakil Ketua Lazuardi Erman, Suharman, Taslim, dan Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria, Dt. Tumangguang Putiah, dihadiri Asisten Setda Agam, Kepala OPD dan Anggota DPRD.

Pada kesempatan itu, wabup menyebutkan, rapat paripurna DPRD kali ini merupakan agenda terakhir dalam siklus, dan mekanisme pembahasan ranperda, tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2012, tentang retribusi jasa usaha, dan ranperda Kabupaten Agam tentang perubahan kedua atas perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum.

"Sebagaimana telah disampaikan dalam nota penjelasan sebelumnya, bahwa yang menjadi dasar dari perubahan Perda Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2012 adalah belum terakomodir objek retribusi pemakaian jasa pengujian laboratorium lingkungan, sehingga retribusi jasa pengujian laboratorium belum dapat dipungut, dan belum masuk menjadi struktur PAD," katanya.

Dalam penetapan tarif pemakaian jasa pengujian laboratorium, telah mempertimbangklan bahan dan sumber daya yang digunakan. Untuk pemulihan biaya, diperlukan dukungan pamakai hasil pengujian laboratorium dengan penetapan tarif yang adil dan seimbang.
Demikian juga dengan landasan pembentukan ranperda tentang perubahan kedua, atas Perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum, yang merupakan tindak lanjut surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 551.6/542/Dishubkominfo Sb/2016, atas Penyerahan Pelaksanaan Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota.

Pengujian berkala pertama kendaraan bermotor, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengujian berkala kendaraan bermotor. Selama ini, pengujian berkala pertama dilaksanakan pemprov, sementara kabupaten/kota hanya melaksnakaan uji berkala kedua, dan seterusnya.

"Dengan hal dimaksud, setiap tahunnya Agam memperoleh PAD cukup besar yaitu, 2014 sebesar Rp387.472.200, 2015 sebesar Rp392.841.300, 2016 sebesar Rp426.507.000. Dan diharapkan dengan dilaksanakan pelayanan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor, dapat meningkatkan PAD dibanding pengujian kendaraan bermotor sebesar 2 persen tiap tahunnya," ujar wabup berharap.

Secara bertahap, Pemkab Agam akan melengkapi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, mulai dari gedung pengujian, peralatan uji mekanis dan peningkatan kualitas, serta kuantitas kompetensi pengujian kendaraan bermotor.

Menurut wabup, dengan ditetapkannya dua perda tersebut, akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan disisi pendapatan retribusi pengujian berkala, dan menjadi salah satu sumber PAD di Agam. Pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti pelaksanan perda tersebut dengan melahirkan beberapa perbup sebagai aturan pelaksanaannya.
Share:

DPRD Agam Menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2018

Lubukbasung, sorotsumatera.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bersama pemerintah setempat menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018.

Penandatanganan itu dilakukan Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, tiga Wakil DPRD Agam atas nama Lazuardi Erman, Suharman dan Taslim, di Lubukbasung, Jumat.

"Penandatanganan nota kesepakatan itu setelah dilakukan pembahasan bersama mitra terkait beberapa waktu lalu," kata Wakil Ketua DPRD Agam, Lazuardi Erman setelah paripurna nota persetujuan bersama terkait KUA-PPAS APBD 2017 di Lubukbasung.

Penyusunan dokumen rancangan KUA-PPAS APBD merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam satu tahun yang akan datang.

Ini berdasarkanpertimbangan dan evaluasi tahun lalu dan anggaran yang sedang berjalan.

Sementara itu, Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria menambahkan, KUA PPAS APBD 2018 yang telah disepakati ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun rencana APBD tahun anggaran 2018.

"Sesuai dengan aturan, prioritas plafon anggaran sementara tahun 2018 masih berpedoman pada pagu tahun anggaran 2017 dan akan mengalami perubahan sesuai dengan kapastian alokasi dana perimbangan dari pemerintah nantinya," katanya.

Dari plafon anggaran sementara, tambahnya penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,34 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp49,46 miliar atau sebesar 3,55 persen dibandingkan pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,46 triliun.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 2,69 persen dari sebelumnya sebesar Rp101,34 miliar menjadi Rp103,75 miliar.

Dana perimbangan turun sebesar 3,88 persen dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp1,15 triliun menjadi Rp1,11 triliun.

"Penurunan ini karena pada tahun anggaran 2017 kita menerima kekurangan pembayaran dana alokasi umum tahun anggaran 2016," katanya. (*)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.