• Pendapatan Anggota DPRD Naik 2 kali Lipat

    Harus Tingkatkan Kinerja dan Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
    Image result for rapat pari purna dprd agam
    Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diajukan wakil rakyat di DPRD Agam pada 31 Juli 2017 lalu telah disahkan. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk seluruh  anggota dewan.

    Alokasi Rp 3,5 miliar tersebut disepakati dalam APPD Perubahan (APBD-P) 2017 yang diketok palu, Kamis (28/9). Dengan anggaran itu, para anggota dewan di Agam bakal mendapat gaji dan tunjangan sekitar Rp 20-25 juta sebulan. “Ya, ada alokasi sekitar Rp 3,5 miliar untuk memenuhi ketentuan Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Agam dalam APBD-P tahun ini,” kata Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman ketika dihubungi Padang Ekspres, kemarin.
    Suharman enggan berkomentar lebih jauh rincian pagu anggaran mana saja yang mengalami kenaikan. “Semoga dengan ketentuan terbaru ini para anggota dewan dapat meningkatkan kinerjanya memperjuangkan aspirasi masyarakat,” harapnya.
    Legislatif dan eksekutif sepakat menyebut ketentuan Perda Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ini bukan semata lahir tanpa dasar.
    Menurutnya, Perda ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, atau Peraturan Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
    “Penetapan besaran tunjangan komunikasi, reses dan standar biaya perjalanan dinas nantinya akan diatur lebih rinci melalui Perbup (peraturan bupati) yang saat ini tim sedang mempersiapkan drafnya,” kata Sekretaris KabupatenAgam, Martias Wanto, kemarin.
    Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Agam, Hendri G menyebutkan, dengan adanya Perda ini, maka pendapatan anggota dewan di Agam naik hampir seratus persen. “Kenaikan dari sebelumnya hampir mencapai seratus persen. Tunjangan yang naik itu di antaranya tunjangan reses, komunikasi dan pengganti mobil dinas. Karena tidak semua anggota dewan memiliki mobil dinas, maka dalam Perda itu diberikan kenaikan tunjangan transportasi,” beber Hendri. (*)