Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ August 2017 ~ Sorot Sumatera

DPRD Kabupaten Agam, menyetujui Ranperda tentang Hak Keuangan, dan Administratif Pimpinan


WabupAgamSahkanSatuPerda
Agam- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , serta Anggota DPRD menjadi Perda, dalam Sidang Paripurna DPRD, di aula Bappeda Agam, Jum'at (25/8).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Lazurdi Erman tersebut,  dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam Suharman, dan Taslim  serta anggota, Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria, Dt. Tumangguang Putiah, Plt Sekda Agam Yosefriawan, dan kepala OPD.

Pengesahkan Perda tersebut, ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria, Dt. Tumangguang Putiah, Wakil Ketua DPRD Agam Lazurdi Erman, Suharman, dan Taslim.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria, mengatakan, lahirnya Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD tersebut merupakan wujud dari peran dan fungsi DPRD Agam dalam memenuhi kebutuhan daerah.

"Walau beberapa waktu terakhir telah muncul beberapa Ranperda Inisiatif DPRD, namun, untuk masa datang kita mengharapkan produktifitas peraturan daerah inisiatif DPRD dapat lebih banyak lagi," ujarnya.

Dikatakannya, Ranperda tersebut sudah dapat disetujui menjadi Perda, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keberadaan Perda dimaksud.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPRD Agam serta anggota atas kerjasamanya, sehingga Ranperda itu disetujui menjadi Perda," ujar wabup lagi.
Share:

DPRD Agam Sahkan Perda Hak Keuangan

AGAM – Setelah melalui proses yang panjang, mulai pembahasan sampai dengan mendengarkan pandangan akhir fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam akhirnya mengesahkan Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam dalam sidang paripurna, Jumat (25/8) di aula Bappeda setempat.
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Agam, Lazuardi Erman dan dihadiri unsur pimpinan Suharman, Taslim dan anggota DPRD, serta Sekretaris DPRD Agam Ir.Jetson,MT beserta jajaran. Sementara, dari Pemkab Agam diwakili oleh Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Yosefriawan, Kepala OPD, BUMN/BUMD dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Agam, Lazuardi Erman mengatakan, perda tersebut merupakan tindak lanjut dari PP nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dikatakan, dengan adanya kenaikan ini, DPRD Agam kedepan bisa lebih aktif dan loyalitas dalam bekerja kepada masyarakat sebagai wakil di parlemen. “Ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD selanjutnya ditetapkan dalam peraturan daerah,”jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria menyebutkan, peraturan pemerintah yang mengatur soal hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Agam tersebut akan berlaku 3 bulan sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.
“Prinsipnya pemerintah menyetujui, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, merujuk ke Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, take home pay yang diterima para wakil rakyat naik hingga dua kali lipat dari angka yang diterima saat ini. Kenaikan bervariatif.
Keseluruhan itu sudah termasuk tunjangan representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.(*)
Share:

Wabup Agam Beri Jawaban atas Pandangan Fraksi Terkait Perubahan Perda Retribusi Jasa Usaha


AGAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna, Senin (21/8) di aula Kantor Bappeda setempat. Rapat paripurna dilakukan dengan agenda jawaban Bupati Agam atas Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda perubahan Perda  No 2 Tahun 2012  tentang Perubahan Retribusi  Jasa Usaha yang dibacakan oleh Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, dihadiri seluruh Anggota DPRD Agam, Sekretaris DPRD Jetson, Plt. Sekda Agam Yosefriawan, asisten II Isman Imran, Kepala BPN Agam dan Kepala OPD di jajaran Pemerintah daerah Kabupaten Agam.
Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria mengatakan, berkaitan dengan pandangan umum fraksi-fraksi sebagaimana telah disampaikan pada Jumat (18/8) lalu, Pemkab Agam telah menanggapi atas tanggapan dan pertanyaan serta saran yang telah disampaikan oleh segenap fraksi. Dikatakan, sehubungan dengan pandangan umum fraksi-fraksi tentang objek restribusi jasa usaha laboratorium lingkungan, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke UPT Laboratorium Kota Pariaman dan Kota Padang.
“DLH Agam memiliki kesamaan operasional dengan UPT Laboratorium dimaksud,” pungkasnya(*)
Share:

DPRD Agam-Kemenkumham Kerja Sama Penyusunan Naskah Ranperda Inisiatif Dewan


Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra didampingi Wakil Ketua DPRD Agam Taslim (kanan), Sekretaris DPRD Agam Jetson dan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumbar, Dwi Prasetyo Santoso, menandatangani kerja sama antara Sekretariat DPRD Agam dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham di Padang, 
Lubukbasung, Jetnews - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar untuk pembuatan naskah akademik rancangan peraturan dearah (Ranperda) inisiatif dewan setempat.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris DPRD Agam Jetson dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Dwi Prasetyo Santoso, diketahui Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra dan Wakil Ketua Taslim di kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumbar di Padang, Selasa (15/8).

Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra mengatakan pihaknya mendukung kerja sama yang dilakukan Sekretariat DPRD Agam dengan Kementerian Hukum dan HAM, agar naskah akademik yang dilahirkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena disusun berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara filosofis, sosioligis dan yuridis.

Saat ini ada tiga ranperda inisiatif DPRD Agam yang sedang disusun seperti ranperda tentang pembinaan dan pengawasan pembangunan nagari, ranperda tentang pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan, dan ranperda tentang lembaga pemasyarakatan nagari dan lembaga adat nagari.

"Kami melihat bahwa tim perancang ketiga ranperda telah melakukan kajian sampai ke bawah, termasuk menghimpun berbagai peraturan yang ada di Kabupaten Agam," katanya.

Ia berharap tiga ranperda yang akan dilahirkan dari kerja sama ini dapat memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat, dalam menjawab kebutuhan daerah atas regulasi agar dapat diimplementasikan nantinya.

Ke depan, pihaknya berharap kerja sama ini berlanjut untuk penyusunan Ranperda inisiatif DPRD lainnya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah melakukan kerja sama," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Dwi Prasetyo Santoso, berharap kerja sama yang dijalin ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa.

"Kepercayaan yang telah diberikan Sekretariat DPRD Agam merupakan wujud kebersamaan," katanya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan tiga Ranperda itu tidak hanya berbicara pada ranah normatif, namun juga mengacu pada sosialogis secara empiris atau secara nyata tentang keberadaan Perda itu menjadi solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
"Ini sebagai pertanggungjawaban akademis yang menyangkut alasan-alasan teoritas pembentukan Perda," katanya.

Naskah akademik ini merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainya terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan.

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM sebagai intansi vertikal memiliki tugas untuk memfasilitasi penyusunan naskah akademik khusus memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

"Saat ini telah berjalan baik dengan Pemprov Sumbar dan Pemkab Agam," katanya. (*)
(sumber : antara sumbar )

Share:

Wakil Ketua DPRD Agam Apresiasi Kinerja PDAM



AGAM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Lazuardi Erman, SH, memberi apresiasi terhadap kinerja PDAM setempat.
Lazuardi Erman melalui Humas DPRD Agam, Hasneril, SE saat ditemui padangmedia.com di gedung DPRD setempat, Kamis (17/8) mengatakan, ia mengapresiasi kinerja PDAM Agam karena pasokan air di gedung DPRD sudah mulai lancar tak ada kendala. Sebelumnya, pasokan air sering macet di gedung tersebut.
Lazuardi Erman juga mengatakan, sudah hampir 15 tahun tinggal di Kompleks Perumnas Talago Permai Lubuk Basung, jarang sekali air PDAM hidup di siang hari. Setelah PDAM Agam dipimpin Endri Melson saat ini, pasokan air sudah mulai lancar dan aktifitas warga di siang haripun seperti mencuci sudah mulai terlihat.
“Kami berharap kepada Direktur PDAM yang baru ini agar memperhatikan pasokan air ke rumah pelanggan di kecamatan-kecamatan lain. Jangan berfokus di Lubuk Basung saja,” ujarnya.
DPRD Agam yakin di bawah pimpinan Endri Melson, ke depan PDAM Agam akan lebih baik lagi dari sebelumnya dan pastinya bisa menghasilkan PAD bagi daerah.(*)
Share:

Rapat Paripurna DPRD Agam ,APBD – P Agam Alami Peningkatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,82 persen atau Rp25,25 miliar menjadi Rp1,46 triliun dari APBD sebelumnya Rp1,39 triliun.


Image result for rapat pari purna dprd agam
"Peningkatan ini di antaranya berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp63,11 miliar, dari semula sebesar Rp101,03 miliar naik menjadi Rp164,15 miliar," Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria pada rapat paripurna penyampaian nota penjelasan tentang rencana kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Agam di Aula Bappeda setempat, Rabu (9/8).
Ia menguraikan penambahan lainnya dari pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp21,22 miliar dari angka semula sebesar Rp50,94 miliar, atau naik menjadi Rp87,42 miliar.

Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp4,86 miliar dari angka semula Rp131,19 miliar, naik menjadi Rp136,61 miliar.

"Peningkatan ini berasal dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2016, penerimaan bantuan keuangan dari Pemprov Sumbar, dan lainnya," katanya.

Untuk belanja daerah, tambahnya, meningkat sebesar Rp46,72 miliar dari semula Rp1,48 triliun, naik menjadi Rp1,50 triliun.

Belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp7,79 miliar yang semula Rp892,28 miliar menjadi Rp871,67 miliar, dan belanja langsung meningkat sebesar Rp54,51 miliar yang semula Rp563,91 miliar menjadi Rp632,95 miliar.

Dari uraian ini kata dia, tergambar bahwa struktur APBD perubahan 2017 belum seimbang, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp8,9 miliar.

"Konsekuensi langsung dari kekurangan itu akan berkurangnya belanja langsung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," katanya.

Rencana KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2017 ini disusun memperhatikan isu-isu strategis terbaru dan perubahan kondisi serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD selama enam bulan berjalan.

Juga didasarkan atas perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang ditetapkan sebelumnya, efisiensi pada beberapa kegiatan dan menunda kegiatan yang tidak mungkin selesai dilaksanakan sampai akhir tahun.

Sementara itu, Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra mengatakan, dengan telah selesainya nota penjelasan ini maka tahapan rencana kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2017 telah selesai.

"Dalam waktu dekat akan kita tandatangani APBD perubahan 2017," katanya.

Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, Wakil Ketua DPRD Agam Taslim, anggota DPRD Agam dan kepala OPD.(hms)
Share:

Anggota DPRD Agam Dukung Tambahan Alkes di RSUD Lubuk Basung

AGAM – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, mendukung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung untuk membeli alat kesehatan (alkes) dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien yang berobat.
“Kita mendukung RSUD Lubuk Basung untuk membeli alat kesehatan karena laporan yang kami dapat alat kesehatan di rumah sakit itu sudah berusia sekitar 30 tahun,” kata anggota DPRD Agam, Masrizal, SH kepada padangmedia.com di Lubuk Basung belum lama ini.
Dengan kondisi alat seperti itu, kata Masrizal, pasien tidak terlayani dengan maksimal sehingga mereka dirujuk ke rumah sakit lain.
Menurut Politisi Partai PKS itu, apabila alat kesehatan dilengkapi dan diperbaharui, maka tidak ada lagi pasien yang dirujuk. Sementara, anggota DPRD lainnya, Helmon Dt. Hitam menambahkan, dengan lengkapnya alat kesehatan maka dapat menambah pendapatan rumah sakit itu.
“Pemerintah harus mencarikan dana untuk pengadaan alat kesehatan ini dan setelah alat lengkap baru membangun fisiknya,” ungkap politisi Partai Hanura itu.
Sebelumnya, Direktur RSUD Lubuk Basung, Nurmalis mengakui bahwa alat kesehatan di rumah sakit sudah berusia 30 tahun dan ada yang rusak.
“Alat kesehatan ini dibeli semenjak RSUD itu didirikan dan tidak ada peremajaan,” katanya.
Untuk membeli alat kesehatan ini, RSUD Lubuk Basung membutuhkan dana sebesar Rp54 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan alat ronsen, Ultrasonografi (USG), alat operasi mata, alat pencuci darah, telingga dan lainnya.(*)
Share:

DPRD Agam Fasilitasikan Naskah Akademik Tiga Ranperda Inisiatif

dprd agam1AGAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Marga Indra Putra, SPd menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat  tentang Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Agam.
Penandatangan kerjasama dilaksanakan di Kantor Hukum Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Selasa (15/8) di Kota Padang. Penandatangan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Dwi Prasetyo Santoso SH, MH dengan Sekretaris DPRD Agam Ir.Jetson, MT dan diketahui pimpinan DPRD Agam .
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, SPd, Wakil Ketua Taslim,SAg, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Dwi Prasetyo Santoso SH MH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Drs. Suparmo SH.MH, Kepala Bidang Hukum Febriandi SH.MM, beserta  jajarannya dan Sekretaris DPRD Agam Ir. Jetson MT, beserta jajaran dan juga Humas DPRD Agam, Hasneril, SE.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Dwi Prasetyo Santoso SH.MH, mengatakan, dalam pembentukan Peraturan Daerah kita tidak hanya berbicara pada ranah normatif, namun juga pada lapangan sosialogis yang secara empiris atau secara nyata keberadaan peraturan daerah dan menjadi solusi atas permasalahan serta kebutuhan  hukum masyarakat.
Sebagai pertanggungjawaban akademik yang menyangkut alasan-alasan teoritas urgensi pembentukan peraturan daerah dan sebagai bentuk komitmen DPRD Kabupaten Agam dalam menghasilkan peraturan daerah yang baik bagi masyarakat Agam, untuk itulah disusun Naskah Akademik beberapa Rancangan peraturan daerah Kabupaten Agam pada tahun 2017.
Dwi Prasetyo Santoso juga mengatakan, Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu Rancang Undang-Undang.
“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal di wilayah yang memiliki tugas di antaranya fasilitasi penyusunan naskah akademik, khususnya fasilitasi pembentukan produk hukum daerah saat ini telah berjalan dengan baik. Baik itu dengan pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” jelasnya.
Kepercayaan yang telah yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Agam pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wujud komitmen bersama. Adapun Naskah Akademik yang difasilitasi, di antaranya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan tentang pembinaan dan pengawasan Pembangunan Nagari, Naskah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas umum dan Penomoran Bangunan dan Naskah akademik tentang Lembaga Kemasyarakat Nagari dan Lembaga Adat Nagari.“Kita berharap kerjasama ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa dan memajukan kesejahteraan umum,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, SPd merasa bersyukur dengan adanya kegiatan itu bisa sekaligus bersilaturahmi dengan jajaran Kanwil Hukum dan Ham Sumatera Barat.
Pihaknya sangat mendukung kerjasama antara Sekretariat DPRD dengan Kanwil Hukum dan HAM  Provinsi Sumatera Barat sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Ia yakin Naskah Akademik yang dilahirkan dapat dipertanggungjawakan secara ilmiah karena disusun berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara filosofis, sosialogis dan yuridis.
DPRD Agam melihat bahwa tim perancang ketiga Ranperda telah dilakukan kajian sampai ke bawah, termasuk dengan menghimpun berbagai peraturan yang ada di Kabupaten Agam sesuai kebutuhan, sehingga NA yang disusun sebagai dasar penyusunan 3 Ranperda inisiatif Komisi I.
Marga Indra berharap ke depan tiga Perda yang akan dilahirkan dari perjanjian kerjasama itu dapat memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat untuk menjawab kebutuhan daerah atas regulasi sehingga dapat diimplementasikan serta memudahkan pengawasan dan pemantauan oleh Pemerintah Daerah. Ia juga berharap ke depan kerjasama bisa berlanjut untuk Ranperda inisiatif DPRD lainnya.
“Saya sangat mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini serta telah memfasilitasi kegiatan hari ini,” pungkasnya.
Sementara itu, menurut Plt. Sekretaris DPRD Agam, Ir. Jetson melalui Humas DPRD Agam, Hasneril, SE, jalinan kerjasama Sekretariat DPRD Agam dengan Kanwil Kemenhum dan HAM merupakan salah satu tahapan penting yang sejak lama disiapkan.
“Hal ini penting untuk melahirkan produk hukum daerah, khususnya perda inisiatif dewan yang lengkap dan memiliki dasar dan dalil regulasi yang lengkap,” ucap Hasneril.
Menurut Hasneril, hal itu merupakan kerjasama Sekretariat DPRD Agam yang direspon positif jajaran Kanwil Kemenhum dan HAM Sumbar, sehingga perjanjian kerjasama bisa direalisasikan. (*)
Share:

DPRD Agam Dukung Beli Alkes RSUD Lubuk Basung


Lubukbasung, - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Agam, mendukung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubukbasung, untuk membeli alat kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien yang berobat.

"Kita mendukung RSUD Lubukbasung untuk membeli alat kesehatan karena laporan yang kami dapat alat kesehatan di rumah sakit itu sudah berusia sekitar 30 tahun," kata anggota DPRD Agam Fauzi di Lubukbasung.

Dengan kondisi alat seperti ini, maka pasien tidak terlayani dengan maksimal sehingga mereka dirujuk ke rumah sakit lain.

Namun apabila alat kesehatan dilengkapi dan diperbaharui, maka tidak ada lagi pasien yang dirujuk.

Sementara anggota DPRD lainnya, Noveri Edios menambahkan, dengan lengkapnya alat kesehatan maka dapat menambah pendapatan rumah sakit itu.

"Pemerintah harus mencarikan dana untuk pengadaan alat kesehatan ini dan setelah alat ini lengkap baru membangun fisiknya," tambahnya.

Direktur RSUD Lubukbasung, Nurmalis, mengakui bahwa alat kesehatan di rumah sakit sudah berusia 30 tahun dan ada yang rusak.

"Alat kesehatan ini dibeli semenjak RSUD itu didirikan dan tidak ada peremajaan," katanya.

Untuk membeli alat kesehatan ini, RSUD Lubukbasung membutuhkan dana sebesar Rp54 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan alat ronsen, Ultrasonografi (USG), alat operasi mata, alat pencuci darah, telingga dan lainnya.

Pada anggaran perubahan 2017, RSUD Lubukbasung menganggarkan dana sekitar Rp1,7 miliar untuk pengadaan alat ronsen dan USG pada anggaran perubahan RSUD Lubukbasung 2017, karena sistim keuangan RSUD tersebut berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga bisa melakukan pengadaan alat kesehatan sesuai kebutuhan, setelah mendapat izin dari kepala daerah.

"Pengadaan ini akan kita lakukan menjelang akhir 2017 dan berharap beberapa tahun kedepan seluruh alat kesehatan sudah lenkap dengan kondisi baru," katanya.

Saat ini, RSUD Lubukbasung memiliki dokter spesialis sebanyak 21 orang, dokter umum sebanyak sembilan orang, bidan sebanyak 25 orang dan perawat sebanyak 96 orang. (*)
Share:

Asisten III Didi Aryadi, "Resmikan Seminar dan Workshop Rumah Aman Gempa,"

Padang-Seminar dan workshop teknologi PPBM untuk konstruksi rumah aman gempa bagi masyarakat jasa konstruksi di Sumatera Barat.Asisiten IIII, Didi Aryadi mewakili Walikota Padang meresmikan seminar dan workshop, tentang rumah aman gempa bagi masyarakat, Kamis (10/8). di Gedung pertemuan Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang.

Didi katakan Padang kota besar yang padat penduduknya tentu bagaimana cara kita dapat memberikan  keyakinan, tingkatkan kewaspadaan untuk menghadapi berbagai bencana alam, baik Gempa Bumi, Banjir, tanah longsor dan sebagainya.Apalagi Kota Padang salah satu kota terletak di daerah yang rawan bencana gempa bumi, jelas di sini kita minta seluruh warga selalu siaga dan waspada,  terutama kali warga  yang akan buat bangunan sudah bisa di rencanakan menggunakan teknologi PPBM, ujar Didi.

Semoga teknologi PPBM yang di seminarkan ini dapat membantu membuat konstruksi rumah aman gempa bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau dan murah.Selanjut Ketua Pelaksana seminar dan Workshop Alber menjelaskan bahwa terjadi gempa bumi selama ini banyak korban berjatuhan di sebabkan bangunan  di buat sebagian besar kontruksinya tak tahan getaran gempa.

Alber dalam wawancara langsung dengan pers katakan saat ini kita sangat perlu memviralkan serta memseminarkan teknologi PPBM untuk konstruksi rumah ramah gempa bagi masyarakat  jasa konstruksi di Sumatera Barat, ujarnya.

Jadi, kami siap memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mendisain bangunan yang akan di bangun warga nantinya khususnya Kota Padang dan Sumbar pada umumnya.

Peserta yang mengikuti seminar dan workshop terdiri dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan dari unsur pemerintah, ujar Alber. (tf/ril).
Share:

BPOM Musnahkan Makanan dan Obat Ilegal Senilai Rp. 1,8 Milyar Lebih di Padang

Padang-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemusnahan obat dan makanan ilegal senilai lebih dari Rp. 1,8 milyar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, Jumat (11/8/2017). Pemusnahan tersebut didahului dengan pembakaran secara simbolis oleh Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito bersama Walikota Padang diwakili Sekda Asnel serta perwakilan lembaga terkait lainnya.

Kepala BPOM menyebut, produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengawasan BB POM di Padang.  Produk tersebut terdiri dari 860 item jenis obat, 50 item pangan, 745 item kosmetik, 519 item obat tradisional serta barang bukti titipan Kejaksaan yang sudah berkekuatan hukum.

"Seluruh barang bukti yang dimusnahkan sudah mendapatkan ketetapan pemusnahan dari Pengadilan Negeri setempat," kata Penny.

Dalam upaya pemberantasan peredaran produk ilegal tersebut, menurut Penny, BPOM bersama BB POM terus melakukan pengawasan secara komprehensif. Pengawasan meliputi 'pre-market' evaluation dan 'past-market control' secara rutin di seluruh Indonesia.

"Selain pengawasan, BPOM juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat pelaku UMKM agar memperoleh izin edar (MD) dari BPOM," ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kota Padang Asnel mengatakan, Pemko Padang selaku memberikan dukungan terhadap BPOM dan BB POM dalam pengawasan dan pemberantasan penyalahgunaan obat dan keberadaan produk ilegal.

"Pemko Padang terus mendukung BPOM dan BBPOM dalam pengawasan dan pemberantasan (produk ilegal) di Padang," kata Asnel.

Pada kesempatan ini Kepala BB POM Padang Zulkifli  menyebutkan, sepanjang tahun 2016 telah dilakukan penindakan secara pro-justitia atas 24 perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan melalui beberapakali operasi. Semua perkara tersebut terdiri atas 11 perkara terkait obat ilegal, 7 perkara terkait obat tradisional ilegal dan 5 perkara terkait kosmetik ilegal serta 1 perkara terkait pangan ilegal.

"Kita telah melakukan operasi dan penindakan. Dari 2016 ada 24 perkara terkait obat dan makanan ilegal," tukasnya.(tf/du/ril)
Share:

Mahyeldi Uji Coba mobil kebersihan penyapu sampah

Padang-Andi Amir Lurah Gunuang Panggilun relawan kebersihan.Jika dicermati tema hari lingkungan hidup tahun 2017 " menyatu dengan alam " sungguh pantas upaya yang dilakukan pemerintah kota Padang dalam meraih penghargaan piala Adipura dibidang kebersihan, tidak itu saja, kota Padang juga dapat penghargaan 6 sekolah Adiwiyata Mandiri.

Ini menunjukan bahwa pengelolaan kebersihan dan lingkungan dilaksanakan secara terstruktur dan masif, telah menjadi budaya dan partisipasi warga sebagai nilai utama terhadap alam dan lingkungan hidup.

Makanya Pemerintah kota Padang seluruh Aparatur Sipil Negara ( ASN ) menjadi relawan kebersihan, tujuannya adalah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagai mana hidup bersih.

Hal ini dikatakan Walikota Padang H.Mahyeldi Dt.Marajo ketika memberikan arahan pada upacara Hari Lingkungan Hidup tahun2017 tingkat kota Padang di Gor H.Agus Salim rabu 9 Agustus 2017.

Turut hadir wakil walikota Ir.H.Emzalmi, Forkompinda kota Padang. (tf/yz/ril).
Share:

Seluruh ASN Kota Padang Jadi Relawan Kebersihan

Padang-Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padang didaulat menjadi relawan kebersihan.  Ini langsung dicanangkan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo pada upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat kota di pelataran parkir GOR H. Agus Salim, Rabu (9/8/2017).

Menurut Walikota Mahyeldi, sebagai kota peraih Adipura,  seluruh warga harus memiliki budaya hidup bersih. Budaya hidup bersih ini harus dimulai dari seluruh ASN. Setidaknya, para abdi negara menjadi motor penggerak untuk kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

"Kita ingin membudayakan hidup bersih. Ini dimulai dari ASN.  ASN harus bisa jadi penggerak di lingkungan masing - masing," ujar Wako Mahyeldi.

Dikatakan, sebanyak 14. 000 ASN termasuk walikota dan wakilnya di kota Padang adalah relawan kebersihan. Ini orang - orang terdepan dalam menanamkan karakter bersih kepada warga.  " Sebanyak 14.000 pegawai ternasuk walikota dan wakil adalah  relawan," katanya.

Dengan diraihnya Adipura dan sekolah Adiwiyata, lanjut Mahyeldi, membuktikan pengelolaan kebersihan di Kota Padang sudah dilakukan secara terstruktur dan masif.  Ini bukan saja karena perhatian pemerintah tetapi karena tingginya partisipasi warga dalam mewujudkan kota yang bersih.

"Kebersihan merupakan tanggung jawab semua elemen," tukas Mahyeldi.

Pada kesempatan ini, disamping memasangkan tanda relawan kebersihan kepada perwakilan ASN, Walikota Padang juga meluncurkan 1 unit mobil pembersih jalan. Sejumlah pebghargaan juga diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat penilaian kantor terbersih.

Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Agustus tahun ini, Kota Padang mendapat penghargaan di bidang lingkungan.  Selain Adipura sebagai penghargaan tertinggi bidang kebersihan kategori kota besar , disertai pula dengan penghargaan Adiwiyata yang diterima 6 sekolah. Sekaligus menguatkan Kota Padang sebagai penerima penghargaan terbanyak. (DU/Charlie/Zal/Taf/Joim/ril)
Share:

Anggota DPRD Agam, Muhammad Abrar berharap Dinkes Agam melakukan pengawasan peredaran pil PCC di apotek

Jetnews,Agam - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyatakan pilParacetamol Caffeine Carisoprodol(PCC) tidak beredar di daerah itu, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Kepala Dinas Kesehatan Agam, Indra Rusli didampingi Kepala Seksi Jaminan Kesehatan, Pengobatan Tradisional, Pengawasan Obat dan Makanan, Desmawati di Lubukbasung, Rabu, mengatakan berdasarkan hasil pengawasan peredaran obat yang dilakukan tim dari Dinkes ke 45 apotek di daerah tidak ditemukan peredaran pil PCC di Agam.

"Kita melakukan pengawasan obat dua kali setahun ke 45 apotek dan pengawasan tersebut juga dilakukan oleh BPOM Sumbar. Dari pengawasan itu, tim tidak menemukan pil PCC itu," katanya.

Dinkes setempat telah melarang peredaran pil PCC di pasaran beberapa tahun lalu, sehingga obat tersebut ditarik dari apotek.

"Obat tersebut tidak boleh dipasarkan karena dampak sangat berbahaya bagi warga yang mengkosumsi terlalu banyak," katanya.

Ia menjelaskan pil PCC sebenarnya bukan obat yang mematikan karena hanya mempunyai kandungan paracetamol, kafein dan carisoprodol.
Namun apabila dikonsumsi berlebihan, akan mengalami gangguan kepribadian hingga disorientasi.



"Obat apapun jika menggunakannya secara berlebihan akan berakibat fatal, apalagi menggunakannya dicampur dengan obat-obat yang tidak dengan petunjuk kesehatan," tambahnya.


Untuk itu, apotek diimbau untuk tidak menjual obat yang dianggap keras kepada masyarakat secara bebas.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan masyarakat agar mengkosumsi obat sesuai dengan aturan dokter.

"Jangan mencampur obat dengan sendirinya dan jangan mengkonsumsi secara berlebihan," katanya.

Anggota DPRD Agam, Muhammad Abrar berharap Dinkes Agam melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran pil PCC di apotek agar tidak ada warga Agam menjadi korban.

"Lakukan pengawasan setiap saat di seluruh apotek yang ada dan apabila ditemukan segera ambil tindakan," katanya.
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.