Hari Ulan Tahun Ke 176, Maju Untuk Daera Limapuluh Kota

LIPSUS DPRD KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

KABUPATEN Lima Puluh Kota merupakan satu dari sembilan belas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 3.354,30 Km² . Kabupaten Lima Puluh kota terdiri dari 13 Kecamatan, 79 Nagari, dan 401 Jorong.Letak dan Kondisi Geografis  Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang utama dijalur darat dengan provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0º25’28,71’’ LU - 0º22’14,52’’ LS dan 100º15’44,10’’ BT - 100º50’47,80’’ BT. 



Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.Secara administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau.  

 Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya,  Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, baik di sektor pariwisata dengan kondisi alam yang indah maupun dari sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan, sehingga bisa jadi supplier bagi provinsi tetangga.   Dengan luas areal lahan pertanian dan perkebunan yang mencapai lebih dari 60.000 ha, dengan akses yang tidak sulit untuk dijangkau, maka akan sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran.

Memperingati hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke-176, ibaratkan melihat kaca spion , melihat kebelakang untuk maju kedepan. Seminar dan diskusi serta berbagai referensi telah dikumpulkan untuk menetapkan hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota didapatkan  secara konsep pemerintahan Lima Puluh Kota telah ada sebelum penjajah masuk ke daerah ini, namun sejak zaman Belanda secara yuridis baru ditemukan dengan nama Afdelling Lima Puluh Kota ,dan  Luhak Lima Puluh Kota di awal Kemerdekaan serta Kabupaten Lima Puluh Kota yang sekarang.  Ditetapkannya pada tanggal 13 April 1841 hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota , merupakan tanggal  dikeluarkannya Besluit No 1 tentang reorganisasi pemerintahan Sumatra’s Westkust yang  isi besluit tersebut tersebut membentuk 9 Afdeelingen, salah satu nama Afdeelingen tersebut adalah Afdeeling Lima Puluh Kota.

Pembentukan Afdeeling Lima Puluh Kota pada tanggal 13 April 1841 yang wilayahnya meliputi : Lima Puluh Kota, Halaban, Lintau, Buo, Koto Tujuah, dan XIII Kota merupakan titik awal dimulainya administrasi pemerintahan , yang kemudian mengalami beberapakali reorganisasi.Reorganisasi kedua dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1865 dimana Afdeeling Lima Puluh Kota dengan ibukotanya Payakumbuh, terdiri dari dua Districten /Onderafdeelingen, yaitu: Payakumbuh (ibu kota Payakumbuh) dan Puar Datar (ibukota Suliki). Reorganisasi ketiga untuk Lima Puluh Kota dilakukan pada tanggal 1 Januari 1905 dalam Staatsblad van Nederlandsch –Indie No 418 dijelaskan bahwa Afdeeling Lima Puluh Kota terdiri dari 3 Onderafdeeling, yaitu : Payakumbuh, Puar Datar dan Mahat dan Boven Kampar.


Afdeling Lima Puluh Kota ini berlanjut pada zaman jepang dengan nama Lima Puluh Kota Bun, dan berlanjut pada awal kemerdekaan tanggal 8 Oktober 1945 dengan nama Luhak Lima Puluh Kota, dan kemudian terjadi beberapa kali pemekaran, pada tahun 1948, dan pemisahan Bangkinang pada tahun 1956, serta pemekaran dengan pembentukan Kota Payakumbuh pada Desember 1970.
Berdasarkan sidang paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota maka ditetapkanlah , Peraturan Daerah Nomor 11 Tentang Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 26 November 2008.

Harapan dari Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt,Bandaro rajo,SH dari Fraksi Golkar. Dimana peringatan hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota ini telah berjalan  selama 9 tahun yang dimulai sejak tahun 2009 lalu, Peringatan hari jadi Kabupaten yang ke-176 ini, mari kita jadikan momentum untuk bangkit bersama memajukan masyarakat Limapuluh Kota yang sejahtera." Tahun 2017 ini, adalah tahun ke-2 dari RPJMD Limapuluh Kota dan peletakan kerangka kebijakan untuk tahun ke-3 RPJMD Limapuluh Kota.


Untuk mencapai Program dan Kegiatan yang telah ditargetkan , yang terpenting adalah meningkatkan komunikasi  baik antara lembaga Legislatif dan Eksekutif, maupun antar pimpinan, komunikasi bukan mencari salah atau benar tetapi sebuah komunikasi efektif yang mencari persamaan solusi terhadap berbagai masalah daerah seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan berbagai persoalan bencana yang melanda daerah Limapuluh Kota. Apabila komunikasi berjalan dengan baik maka sinergi pembangunan akan tercipta dengan baik pula, sehingga akan berdampak  terhadap roda pembangunan , karena masing-masing kita mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing serta kedepannya program dan visi misi daerah akan lebih mudah dicapai,"  ujar Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo SH.

“Di tahun 2017 ini, dengan formulasi baru Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tentu kita perlu mensinkronkan kembali rentang komunikasi, koordinasi dan pengawasan terkait fungsi pemerintah dan DPRD itu sendiri, agar semua program dan kegiatan dapat  dicapai dengan strategi dan kebijakan yang kita buat bersama yang pengawasan secara politik dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada di DPRD Limapuluh Kota ” tukuk Safaruddin Dt.Bandaro Rajo ,SH  dari Fraksi Golkar.


Kita mengharapkan peringatan hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke-176 untuk dijadikan sebagai momentum dalam mempererat hubungan silaturahmi dan perekat persatuan untuk bangkit bersama dalam upaya memajukan dan mensejahterakan  masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota.Lima Puluh Kota kita kenal dengan masyarakatnya “yang ramah tamah dan setia, aianyo janiah, ikannyo jinak, sayaknyo landai “ artinya masyarakat Limapuluh Kota telah dikenal dengan masyarakat yang ramah tamah persuasif yang tidak suka pertengkaran dan suka menerima tamu. “ ulas Safaruddin Dt.Bandaro Rajo.SH.



Memperingati hari jadi ke-176 di tahun 2017, merupakan kesempatan untuk refleksi dan evaluasi kemajuan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD (2016-2021), tahun 2016 telah berlalu sekarang tahun ke-2 dari RPJMD Limapuluh Kota, apa yang telah diperbuat dan kegiatan apa yang akan digenjot untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.


“Kunci pokok keberhasilan suatu pembangunan terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia, semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat pencapaian pembangunan daerah tersebut. Sedangkan tujuan atau target yang ingin
dicapai dalam pembangunan adalah terjadinya perubahan-perubahan kearah peningkatan    Sumber Daya Manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia dapat dilihat dari gambaran kualitas fisik dan non-fisik dimana di dalamnya termasuk karakter atau menurut kearifan lokal daerah adalah kualitas moral spiritual. Kualitas fisik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kondisi yang baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan.” ujar Deni Asra, S.Si Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota  dan Koordinator Komisi I.


Lebih lanjut dijelaskan “ Untuk menjawab persoalan diatas perlu dilakukan suatu program dan terobosan baru melalui revolusi mental dan reformasi birokrasi  sebagaimana yang telah menjadi prioritas dalam RPJMD 2016-2021.  Terkait dengan pemenuhan harapan kualitas  sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Jika kita lihat dari nota penyampaian LKPJ Bupati tahun 2016 ,  IPM Limapuluh Kota pada tahun 2016 adalah sebesar 67,65 % meningkat dari  66,78 % di tahun 2015. IPM itu sendiri merupakan komposit dari beberapa komponen yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per-kapita . Dari komponen tersebut dapat diketahui bahwa dua komponen sangat terkait dengan pendidikan, dan yang lainnya terkait dengan kesehatan dan ekonomi. 



Untuk bangkit  meningkatkan kualitas sumberdaya manusia , harus menyelesaikan permasalahan utama dibidang pendidikan yaitu meningkatkan mutu guru yang professional, dimana guru propesional yang memenuhi indeks pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai saat ini baru sekitar 75 %, sehingga hal ini  cukup berpengaruh terhadap pencapaian IPM bidang pendidikan. Disamping masalah propesionalitas guru masalah lain dibidang pendidikan adalah kondisi sara prasarana pendidikan yang belum memadai, kondisi ruang kelas dan kualitas mobiler yang buruk juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar disamping sarana penunjang lainnya yang belum tersedia dimasingmasing sekolah seperti perpustakaan, ruanpraktek/laboratorium, penempatan guru juga termasuk yang menjadi permasalahan yang mengapung selama ini di bidang pendidikan.  


Disamping itu, untuk meningkatkan SDM adalah meningkatkan derajat kesehatan  yang masih rendah. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat  merupakan masalah pokok bidang kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyebabkan rendahnya Sumber Daya Manusia. Demikian juga halnya kondisi derajat kesehatan masyarakat yang belum menggembirakan, baik kondisi sanitasi, air minum, lingkungan, dan persampahan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada tahun mendatang.   ” Terang Deni Asra politisi muda Gerindra.


Sementara Riko Febrianto,SH Ketua Komisi I DPRD Lima Puluh Kota yang meliputi bidang Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan, mengharapkan dengan memperingati hari jadi Kabupaten limapuluh Kota ke-176  kita dapat melihat realisasi yang telah dikerjakan  dan program apa untuk kedepannya yang dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan Limapulkuh Kota.


“ kita tidak saja melihat besaran dana yang dapat diserap setiap tahun tetapi terhadap indikator kinerja yang harus dicapai juga perlu kita perhatikan, misalnya dalam arah kebijakan RPJMD Limapuluh Kota tertulis menyelenggarakan pendidikan dasar gratis bermutu dan terjangkau , nah perlu kita pertegaskan tahun ke berapa ini dapat terjangkau mengingat target akhir dari RPJMD misalnya pencapaian indikator terhadap : Angka Partipasi Kasar SD 167,40 % sementara pada tahun 2016 baru tercapai  114,27 %, : Angka Partipasi Kasar SLTP 98,59 % sementara pada tahun 2016 baru tercapai 83,89 % dan angka  Indek Pembangunan Manusia (IPM) harus dicapai 72,46 %,  sementara pada tahun 2016 baru tercapai 67,65 %  “ ujar Riko Febriato.


Ditambahkannya “ untuk mempercepat dan agar tercapai indikator kinerja , sehubungan  telah telah dikukuhkannya Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , untuk menjalankan program dan kegiatan perlu ditempatkan seseorang yang sesuai dengan keahlian dan kemanpuannya agar dapat memberikan peningkatan kinerja bagi OPD yang dipimpinnya “ ulas Riko Febrianto dari Fraksi Golkar,


"Selain itu, diharapkan masing-masing OPD yang bermitra dengan Komisi I diminta mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga masyarakat lebih cepat dapat merasakan manfaatnya  . Disamping itu kepada Mitra kerja Komisi I diharapkan agar dapat menjaga komunikasi dua arah yang baik, sehingga tidak memberikan informasi yang salah terhadap segala program dan kegiatan yang telah kita rencanakan bersama untuk mengawal RPJMD pada tahun ke-2 ini" terang Riko Febrianto.


Dengan Koordinator Deni Asra,S,SI Wakil DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Gerindra ,Komisi I dengan susunan sebagai berikut : Riko Febrianto, SH  dari Fraksi Golkar (Ketua), Wirman Dt Pangeran Nan Putiah, SH dari fraksi PPP (Wakil Ketua), Yosrizal Dt Permato Alam dari Fraksi PAN (sekretaris) dan anggota sebagai berikut: Della Ermaifa, S. Psi dari Fraksi Golkar, Wendi Chandra , ST dari Fraksi Demokrat, Yusnir BA dari Fraksi Demokrat, Irdapel Masrizal dari Fraksi Gerindra, H. Ermizal Jalinus, SE dari Fraksi PPP, Hemmy Setiawan dari Fraksi PDIP & PBB , Suriadi dari Fraksi Hanura dan H. Yos Sariadi, S. Ag dari Fraksi PKS &PBB.


OPD yang bermitra  dengan Komisi I, yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan 13 Kecamatan.(*)