Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 12/01/16 ~ Sorot Sumatera

APBD 2017 Kota Padang Disahkan DPRD

PADANG - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang 2017 telah telah disahkan, Rabu (30/11). Dalam penetapannya, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,158 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,32 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra juru bicara Badan Anggaran DPRD Padang dalam paripurna tersebut mengatakan pada pendapatan daerah terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan dibanding APBD 2016, yang hanya Rp2 triliun. Atau terjadi peningkatan mencapai Rp157,8 miliar.

Dikatakan pendapatan itu terdiri dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. "Untuk PAD sendiri direncanakan sebesar Rp490,9 miliar atau mengalami kenaikan Rp13,9 miliar dari APBD 2016.Kemudian di sektor belanja, dijelaskan terjadi penurunan sekitar Rp25,25 miliar dari Rp2,345 triliun menjadi Rp2,320 triliun, " katanya.

Sementara Ketua Fraksi Golkar Jumadi mengingatkan dengan terjadinya peningkatan pendapatan khususnya PAD, dia meminta agar SKPD yang memiliki tupoksi untuk pendapatan asli daerah (PAD) untuk bekerja sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

"SKPD terkait harus jujur menggarap semua potensi yang ada secara efektif, menekan tingkat kebocoran secara maksimal, sehingga apa yang disepakati dapat terealisasi secara maksimal," ujarnya.

Kemudian seiring bertambahnya volume kendaraan baik roda empat maupun roda dua, tentunya sangat berdampak terhadap peningkatan potensi kebutuhan perparkiran. Ini salah satu potensi yang masih memerlukan inovasi dalam penggarapan secara serius adalah bidang perparkiran.

"Menurutnya, karena potensi ini tidak tergarap secara serius maka selalu saja muncul berbagai polemik dalam melaksanakan pengaturan perparkiran di semua kawasan di Kota Padang. Fraksi Golkar meminta walikota agar melakukan audit secara profesional terhadap semua kerjasama dan kontrak parkir yang ada di seluruh Kota Padang untuk meminimalisasi kebocoran," pungkasnya.

Lebihlanjut dikatakan, selain parkir, pendapatan yang juga mengalami pertumbuhan yang lamban adalah pajak hotel. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak hotel, hiburan dan restoran, diminta walikota Padang perlu melakukan evaluasi terhadap potensi besarnya pajak, menerapkan secara maksimal penarikan pajak secara online," katanya.

Disamping itu, dia juga mengingatkan bagi wajib pajak yang masih terutang agar dilakukan tindakan tegas dan nyata, seperti menutup atau mencabut izin usaha. Karena selama ini penarikan pajak hotel, hiburan dan restoran tidak serta merta dibebankan kepada pengusaha, tetapi dibayarkan oleh pengunjung," ungkapnya.(baim).
Share:

Porprov Sumbar,Solok Selatan Dulang 119 Medali

SOLOK SELATAN-Solok Selatan (Solsel) ciptakan sejarah dalam pencapaian gemilang bidang olahraga. Sebuah pencapaian bersejarah yang dicatatkan para pejuang olahraga Solsel ketika pelaksanaan ajang olahraga bergengsi tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), atau Pekan Olahraga Provinsi Sumbar ke-XIV (Porprov Sumbar) di Kota Padang.

Kali ini, Solsel mampu mendulang perolehan sebanyak 119 medali yang berada diperingkat 11 dari 19 kabupaten/kota. Artinya, secara urutan klasemen, Solsel berhasil mempecundangi 8 kabupaten/kota lainnya.

Bahkan, dari perolehan sementara, telah mampu bertengger diposisi ketiga walau akhirnya hingga usai pertandingan harus puas diposisi 11. Dari total perolehan medali hingga akhir pertandingan, Solsel mempersembahkan raihan 30 Emas, 31 Perak dan 58 Perunggu.

“Pencapaian ini membuktikan Solsel bisa bangkit dan bersaing sebagai kompetitor olahraga oleh daerah lain kedepannya. Hal inilah yang menjadikan catatan sejarah olahraga bagi Solsel. Persentase meningkat tajam 280 persen dibanding Porpov 2014,” kata Ketua KONI Solsel, Mario Syahjohan, Rabu (30/11/2016).

Ia menyebutkan, sebuah keberhasilan dan kesuksesan tidak bisa dicapai dengan cara yang instan, namun butuh perjuangan dan kerjakeras. Dalam target raihan medali katanya, Koni Solsel hanya 14 medali emas.

“Di luar dugaan, pada Porpov sebelumnya kita hanya memperoleh 8 medali emas yang berada diurutan dua paling bawah. Tapi kini kita bisa bangkit berkat kerjakeras serta dukungan semua pihak terkait terutama Pemkab Solsel dan Wakil Rakyat,” katanya.

Ia meyakini, dua hingga empat tahun ke depan Solsel mampu bersaing dan menciptakan bibit olahraga yang mumpuni.

“Semua berkat tekad, semangat dan kekompakan Atlet, Pelatih, Official, Pengcab serta semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semua pihak terlibat pencapaian ini, bukan hanya bagi KONI Solsel tapi seluruh masyarakat Solsel,” jelasnya.

Semenjak resmi dimekarkan dari Kabupaten Solok pada 2004, kabupaten yang berusia 12 tahun ini telah mengikuti Porprov Sumbar sejak 2006. Mulai Porprov 2006, 2008, 2010, 2012 dan terakhir Porprov ke XIII pada 2014 di Dharmasraya.

Dari lima kali mengikuti Porpov itu, Solsel belum mampu meraih prestasi yang menggembirakan. Nah, Porprov XIV di Kota Padang memberikan hasil yang membanggakan dibanding sebelumnya.

Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman sebelum melepas kontingen Solsel untuk berlaga di Kota Padang telah berpesan, agar Solsel mampu berada diperingkat 12 besar.

“Kita ingin terjadi perubahan di bidang olahraga. Jangan hanya tiap mengikuti ajang Porprov Sumbar, tampil sebagai pelengkap saja yang selalu berada diposisi lima belas ke bawah. Berikan yang terbaik,” harapnya waktu itu.(*)
Share:

Apresiasi dari WTP Murni, Padang Pariaman dapat piagam penghargaan

PARITMALINTANG-Menteri Keuangan yang diwakili Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar Supriyo serahkan piagam penghargaan kepada Bupati Ali Mukhni atas prestasi Opini WTP Murni Tahun 2015 di Ruang Kerja Bupati, di Parit Malintang, Rabu (30/11). 
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 diapresiasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar Kementerian Keuangan Supriyo mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada Bupati Ali Mukhni untuk mengapresiasi kerja keras dan komitmen daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 
“Hari ini, mewakili Ibu Menteri Keuangan, kami serahkan piagam penghargaan kepada Bapak Bupati. Semoga bisa dipertahankan tahun depan” kata Supriyo di Ruang Kerja Bupati, di Parit Malintang, Rabu (30/11). 

Atas prestasi itu, kata Supriyo, berarti Kabupaten Padang Pariaman telah berperan atas akuntabilitas keuangan daerah yang efektif, transparan, akuntabel serta mengutamakan asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2017 sebesar Rp. 51 Milyar. 

“Jika Padang Pariaman bisa pertahankan WTP Murni, maka DID bisa meningkat berkali lipat” ungkap Supriyo yang didampingi Kepala KPPN Padang Hemidon.
Sementara Bupati Ali Mukhni mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan untuk memotivasi jajarannya agar mempertahankan prestasi ditahun mendatang. Penerapan akuntansi berbasis akrual sebagai standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan kepada pengelola keuangan.

Ali Mukhni juga menekankan bahwa penyerahan LPKD tahun depan, Kabupaten Padang Pariaman harus menjadi daerah yang pertama menyerahkannya kepada BPK RI.
“Dari awal tahun, kita sudah menyiapkan rekap laporan per bulan, jadi memudahkan dalam penyampaian laporan keuangan nantinya kepada BPK” kata Alumni Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu. 

Sekda Jonpriadi mengatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual ada tujuh laporan yang mesti disiapkan yaitu laporan realisasi, laporan perubahan saldo, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. 
“Arahan Bapak Bupati, kita siapkan rekap per bulan dari SKPD agar memudahkan diakhir akhir tahun. Semoga bisa kita pertahankan di tahun depan” kata Jonpriadi didampingi Kepala DPPKA Hanibal. 

Diketahui bahwa Padang Pariaman telah meraih Opini WTP sebanyak empat kali yaitu Tahun 2008, 2013, 2014 dan 2015. Untuk LKPD Tahun 2015, Padang pariaman raih Opini WTP Murni.(tim)
Share:

Bupati : Camat Harus Turun ke Masyarakat

PESSEL - Bupati Hendrajoni meminta camat sering turun ke masyarakat. Dalam artian jangan hanya duduk di belakang meja. Kemudian camat harus mampu memahami dan menguasai serta mengambil langkah-langkah strategis untuk pemecahan setiap permasalahan yang ada sesuai kewenangan yang telah diamanahkan.

Dalam artian, permasalahan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, ketentraman dan ketertiban dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan mesti ditangani dengan baik.

Dikatakan, sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, maka camat harus mampu mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, menjalin koordinasi yang baik dengan semua unsur serta menguasai situasi dan kondisi  wilayah kerjanya.

"Mengingat begitu kompleksnya tugas dan kewenangan camat, maka setiap kali sertijab  camat, dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Momentum itu sekaligus memperkenalkan camat kepada wilayah kerja baru serta masyarakat luas", imbuhnya. 

Ia menambahkan, kewenangan yang diberikan kepada camat hendaknya dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku. Tentu hal ini harus dipahami secara menyeluruh oleh camat. (03)
Share:

Rahmadian Pecinta Pariwisata Dhmasraya


DHAMSRAYA"Tuanku Kerajaan : "Kementerian KLH Beri Kami Bantuan" Kandungan emas betul betul membutakan mata hati manusia terhadap kelestarian alam. Apapun risiko yang bakal dihadapi, sama sekali tidak menyurutkan langkah para pemburu harta karun berkilau untuk melibas ekosistem sungai Batang Nyunyo di kawasan Nagari Tabiang Tinggi.

 Kecamatan Pulau Punjung. Akibatnya sekitar 300 hektar lahan di daerah aliran sungai (DAS) Batang Nyunyo rusak parah. Sawah di sekitar kawasan itu biasanya bisa berkontribusi dua ton perhektar, kini kontribusinya tinggal dua karung. Hamparan pasir dan bekas erosi menganga dimana mana. Jika sudah begitu, siapa yang peduli ?

Untung saja ada sosok seperti dr. Rahmadian. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yang juga putra Dharmasraya itu meruoakan salah satu dari sedikit orang yang peduli dengan keadaan rusaknya DAS Batang Nyunyo. Bersama lembaga yang dia pimpin, adik kandung Mantan Bupati Dharmasraya H. Marlon Martua itu memobilisasi berbagai elemen masyarakat untuk ikut berupaya menyelamatkan puing puing tambang liar itu, agar tidak jadi beban generasi penerus.

Rahmadian bersama para koleganya dari kalangan birokrat, LSM, pecinta alam, kelompok pemuda, kelompok wisata dan berbagai elemen masyarakat sudah beberapa kali menggelar diskusi. Bahkan dia mengajak serta kalangan akademisi. Para pecinta lingkungan dari Universitas Andalas bahkan menjanjikan akan menyumbangkan sebuah ditail enginerring disain (DED) penanganan puing puing tambang liar yang sudah ditinggalkan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Diari forum forum diskusi, Rahmadian dan kawan kawan berniat membangun kembali puing puing bekas tambang liar itu. Alternatifnya dengan membangun hutan bambu dan tanaman pendukung pariwisata seperti buah buahan. Namun tingginya kandungan air raksa, memaksa kelompok tersebut mengkaji ulang rencananya. Yang pasti Rahmadian dan kawan kawan bertekat memulihkan kerusakan tambang emas liar itu menjadi hutan bambu yang sekaligus juga dapat dijadikan destinasi wisata. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan tampaknya tidak keberatan dengan gagasan dari anak anak muda pimpinan Rahmadian.

Rencana Rahmadian dan rekan rekannya itu tak urung terdengar juga sampai ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH). Kementerian yang dipimpin Prof. Siti Nurbaya itu menugasi Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Terbuka Sulistiowati untuk merespon niat baik dari negeri petrodolar. Gayung bersambut, Sulistiowati berencana menurunkan bantuan untuk memulihkan kerusakan DAS Batang Nyunyo. Dari 300 hektar yang akan dipulihkan, Sulistiowati hanya memberi bantuan untuk memulihkan lima hektar saja dulu di tahun 2017. "Insyaalah kita bantu lima hektar dulu pak bupati," katanya dalam focus group discution (FGD) di aula kantor bupati Rabu 30 November 2016.

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyambut baik janji Sulistiowati. Namun bupati termuda Indonesia itu minta agar Kementerian KLH menambah jumlah bantuannya. "Kita punya banyak lahan bekas tambang emas liar. Karena itu kita berharap bantuan dari Kementerian KLH lebih banyak lagi,"

 kata Bupati. Tidak cuma lantaran banyak lahan yang sudah rusak, namun Dharmasraya memang sudah komit membangun sektor pariwisata. Dan pariwisata lingkungan menjadi salah satunya. Oleh sebab itu, jika Kementerian KLH ingin kerusakan lahan ini cepat diatasi, maka jalan satu satunya adalah menambah bantuan ke Dharmasraya. "Kami juga akan berupaya mengajak perusahan yang ada di Dharmasraya untuk ikut memperbaiki lingkungan di DAS Batang Nyunyo," jelas raja muda nan gagah ini.(rel)
Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.