Terima kasih anda telah berkunjung di http://www.sorotsumatera.com/ 11/13/16 ~ Sorot Sumatera

Jambret Beraksi di Pasar Raya Padang

PADANG,SS-Seorang ibu rumah tangga (IRT) bernama Siti Fatimah (36), warga Cangkeh, Lubuk Kilangan, Padang, jadi korban penjambretan. Seuntai kalung emas milik Siti dirampas penjambret, belum lama ini.

Penjambret yang merampas kalung Siti terbilang nekat. Pasalnya penjambret beraksi di kawasan padat arus lalu lintas di Jl M. Yamin, persis di depan Pasar Raya Padang. Pelaku berjumlah 2 orang, mengendarai sebuah motor bebek berwarna merah.

Akibat kejadian itu Siti mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 4 juta dan memilih melaporkan penjambretan yang dialaminya, ke Mapolresta Padang.

Peristiwa itu terjadi saat Siti bersama suaminya melintas di lokasi kejadian dengan berboncengan mengendarai sebuah motor. Tanpa disangka Siti, dari sebelah kanannya datang sebuah motor yang langsung memepet.

Selanjutnya dengan gerakan cepat pengendara motor yang duduk diboncengan langsung menarik kalung yang melingkar di leher Siti. Setelah itu kedua pelaku pun tancap gas meninggalkan Siti dan suaminya, yang hanya bisa melihat dari kejauhan.
Siti dan suaminya lalu menuju Mapolresta Padang untuk melapor. Sementara kasus penjambretan yang dialami Siti masih diselidiki aparat kepolisian. Diduga pelakunya adalah sama dengan penjambret yang selama ini kerap beraksi.(*)
Share:

Alternatif Penginapan Wisatawan di Pesisir Selatan

PESSEL,SS-Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat menyuguhkan banyak alternatif wisata, dari wisata alam, budaya, juga wisata maritim. Untuk menikmati berbagai atraksi wisatanya tentu perlu waktu lebih saat berlibur ke Pesisir Selatan.

Menginap adalah salah satu alternatif untuk Anda dan keluarga menghabiskan waktu liburan di berbagai destinasi wisata di Pesisir Selatan. Selain akses jalan, beberapa penginapan pun sudah selesai dibangun dan siap dihuni.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, penginapan bagi wisatawan luar masih terbatas. Penginapan masih didominasi homestay dari warga sekitar destinasi wisata.
Homestay di Pesisir Selatan berpusat di kawasan Pantai Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai. Tepatnya di deretan rumah seberang landmark Pantai Carocok Painan. Homestay di sana merupakan rumah warga yang disewakan. Beberapa homestay merupakan rumah permanen hasil renovasi.

Biayanya pun bermacam-macam, semakin bagus semakin tinggi harganya. Namun rata-rata berkisar Rp 100.000 untuk satu malam.

Sedangkan untuk wisatawan yang mengunjungi daerah Terusan, atau kawasan wisata Mandeh dapat memilih homestay yang berada di pemukiman warga kawasan Pantai Carocok Terusan, dekat Pelabuhan.

Ada dua alternatif guest house terdekat di kawasan Painan, Pesisir Selatan. Pertama, Viony House, di Jalan Sultan Hasanuddin, dekat dengan Kota Painan, dan hanya lima menit menuju kawasan Carocok Painan.

Guest House ini memiliki 8 kamar dengan kapasitas dua sampai tiga orang, twin bed, wisatawan dapat menginap dengan nyaman seharga Rp 300.000 per malam.

Kedua, guest house di Bukit Langkisau, bernama Langkisau Resort. Penginapan tersebut berada di jalur menuju puncak Bukit Langkisau. Menyuguhkan pemandangan dari tengah bukit tersebut. Namun, beberapa bagian bangunan belum selesai tahap pembangunan, pada Sabtu (16/4/2016).
 
Cottage di daerah wisata Pesisir Selatan berpusat di pulau-pulau kawasan wisata Mandeh. Beberapa pulau yang mendirikan cottage ialah kawasan Mandeh, Teluk Sikulo, dan Pulau Cubadak.Sumber Kompas.com.(*)
Share:

Anggota DPRD Kota Padang Yendri Mengatakan Kawal Pendidikan Dengan Serius

PADANG,SS- Walaupun kewenangan penyelenggaraannya tingkat SLTA diserahkan ke provinsi pada 2017, namun komitmen menjadikan sekolah gratis bagi siswa SLTA perlu dikawal secara serius dan pemerintah setempat diminta tetap memprioritaskannya.

Ia menegaskan jangan dengan berpindahnya kewenangan pada 2017 malah menyebabkan terjadi kembali pungutan-pungutan di sekolah yang membebankan orang tua siswa di daerah itu," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Padang Yendril, Kamis(10/11)
   

Menurutnya, jika pemerintah provinsi tidak sanggup menjadikan sekolah gratis tingkat SLTA di Kota Padang karena ketidaksiapan anggaran, pemerintah setempat hendaknya dapat memberikan subsidi sesuai aturan yang berlaku. Ini bertujuan agar sekolah gratis bagi siswa SLTA tetap jadi prioritas dan komitmen bersama yang harus dipertahankan.
   

Selain itu, ia meminta Pemerintah Kota Padang dapat memanfaatkan APBD 2017 untuk meningkatkan anggaran beasiswa pendidikan serta bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun yang perlu ditegaskan, ujarnya, bantuan pendidikan tersebut hendaklah benar-benar diterima oleh yang berhak. "Hal tersebut hendaknya jadi salah satu upaya memperbaiki kualitas pendidikan Kota Padang," jelasnya.
   

Juga disampaikan, sektor pendidikan merupakan salah satu skala prioritas yang harus diakomodir oleh pemerintah setempat, apalagi anggarannya sudah jelas disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017.
   

"Penggunaan anggaran untuk SLTA memang berada di bawah nauangan provinsi terhitung 1 Januari 2017, namun komiten memajukan sektor pendidikan tetap dipertahankan," katanya.
   

Terkait sekolah gratis tingkat SLTA yang tetap menjadi prioritas itu, Wakil Wali Kota Padang Emzalmi menyampaikan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di setiap tingkat pendidikan akan tetap menjadi prioritas pada 2017.
   

Prioritas tersebut, katanya, diarahkan pada pemberian pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat.
   

"Selain itu juga ada pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu,"terangnya
(M7).
Share:

Presiden tegaskan tak akan intervensi proses hukum Ahok

 JAKARTA,SS-Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu kembali menegaskan bahwa dia tidak mau mengintervensi proses hukum perkara dugaan penistaan agama calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya sampaikan masalah yang berkaitan dengan Jakarta, sejak awal saya sampaikan saya tidak mau intervensi masalah hukum, serahkan saja pada hukum," kata Presiden kepada ribuan warga yang menghadiri acara doa bersama di Econvention, Ancol, Jakarta.

Ia mengatakan bahwa sejatinya proses hukum kasus gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama sejatinya sudah berjalan sebelum demonstrasi 4 November.

Polisi juga sudah memeriksa dan meminta keterangan dari saksi-saksi. Namun, Presiden mengatakan, proses hukum membutuhkan waktu.

"Kok pada enggak sabaran. Jadi mari kita tunggu hasil proses hukum itu seperti apa," katanya.

Presiden juga meminta aparat hukum tidak ditekan dan dipaksa memproses atau bahkan menangkap Ahok.

"Jangan aparat hukum kita, kita paksa-paksa. Aturan sudah ada, ketentuan-ketentuan hukum juga sudah ada," katanya dalam acara Silaturahmi Nasional Ulama Rakyat "Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa" yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa.Sumber Antara(*)
Share:

VidalTriza Penganggaran Sudah Sesuai Aturan

PADANG,SS-Setelah menaikkan anggaran hibah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini, Pemko Padang kembali menaikkan pada APBD tahun 2017 meski belanja langsung mengalami penurunan.

Pengamat politik menilai politik anggaran cenderung sarat kepentingan sama halnya dengan Fraksi Golkar Bulan Bintang di DPRD Padang mencium nuansa politis, pencitraan dibalik kenaikan tersebut.

Plt Sekdako Padang, VidalTriza mengatakan tidak ingin menanggapi pendapat tersebut. Sebab, bukan kapasitasnya untuk menanggapi meski mengakui seorang juga sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Vidal Triza hanya menyebut, kalau penganggaran sudah sesuai dengan aturan. "Tidak mungkin mengarah ke situ, penganggaran sudah sesuai dengan aturan," ujarnya, Kamis(10/11)

Diketahui, Fraksi Golkar Bulan Bintang menyebutkan, belanja hibah dalam rancangan KUA PPAS 2017 sebesar Rp 61,90 miliar. Mengalami kenaikan sebesar Rp 12,45 miliar dibandingkan APBD tahun 2016. Menyikapi kenaikan tersebut, fraksi yang dipimpin oleh Jumadi itu meminta agar penggunaan bantuan hibah yang tidak wajar dan bernuansa politis agar menjadi perhatian serius untuk ditinggalkan. "Sebagai contoh, adanya nomenklatur bantuan untuk masjid dalam rangka Jum'at keliling yang nantinya akan dilaksanakan oleh pimpinan kota," kata Ketua Fraksi Golkar Bulan Bintang, Jumadi dalam pendapat akhir fraksinya.

Menurutnya, penamaan untuk kegiatan bantuan hibah seperti itu, terkesan bermuatan politis untuk pencitraan. Meski begitu, bukan berarti pihaknya tidak setuju dengan adanya bantuan hibah untuk masjid. Hanya saja, lanjutnya, fraksinya mewanti-wanti, agar penganggaran hibah tidak menimbulkan efek yang tidak baik terhadap pengelolaan keuangan kota setelah mendapat prediket WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2016. Fraksi Golkar Bulan Bintang menyarankan, bantuan hibah semacam ini agar dihilangkan saja.

Pengamat politik dari Unand, Asrinaldi mengakui, ada kecendrungan pada pengakomodiran kepentingan dalam politik anggaran. Sering diperuntukan bagi kepentingan kelompok yang kurang jelas. Apabila diperuntukan bagi masyarakat, sebutnya, kenaikan hibah dinilai wajar. Hanya saja, yang perlu diawasi, peruntukan hibah untuk kepentingan kelompok tertentu, partai dan bukan kepentingan khalayak, kenaikan dana hibah dinilai tidak fair.

"Perlu penguatan fungsi pengawasan, baik oleh legislatif, maupun oleh masyarakat.Sekalipun by name, by addres, peruntukannya tetap harus diawasi apakah betul tepat sasaran. Apalagi, lanjutnya, peruntukannya keluar dari aturan Permendagri soal hibah. Siap -siaplah pejabat pemko atau DPRD dibawa ke ranah hukum karena temuan penyimpangan anggaran. Pemko dan DPRD yang melakukan pengawasan diminta untuk tidak main-main," katanya.(M7).

Share:

Trump klaim pendukungnya akan merusuh jika dia gagal jadi kandidat presiden

AS,SS-“Saya mewakili jumlah yang luar biasa banyak, berjuta-juta orang, dan kebanyakan pemilih pertama. Jika Anda mengabaikan orang-orang ini… Saya pikir Anda akan menghadapi masalah yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya,” kata Trump kepada CNN.

Pernyataan mengemuka setelah beberapa politisi Partai Republik mencetuskan gagasan untuk menggelar konvensi terbuka sehingga para petinggi partai bisa menentukan sosok kandidat presiden AS, bukan berdasarkan pemilihan pendahuluan.

Langkah itu, menurut mereka, akan ditempuh apabila Trump gagal mengumpulkan 1.237 delegasi dalam pemilihan pendahuluan, sebagai syarat untuk mengamankan status kandidat presiden.

    Menang di Florida, Trump dan Clinton terus pimpin persaingan
    Trump batalkan kampanye menyusul bentrokan di Chicago
    Rubio kritik pernyataan Trump soal Islam

Image copyright Reuters
Image caption Pendukung dan penentang Donald Trump berkelahi menjelang pawai di Chicago, 11 Maret lalu.

Berdasarkan perhitungan kantor berita Associated Press, Trump kini mengumpulkan 673 delegasi dari kemenangannya pada sejumlah pemilihan pendahuluan. Artinya, Trump memerlukan 564 delegasi tambahan untuk menjadi kandidat presiden AS dari Partai Republik.

Untuk mendapatkannya, Trump harus terus bertarung memperebutkan delegasi dalam rangkaian pemilihan pendahuluan di 19 negara bagian yang dijadwalkan berlangsung hingga Juni mendatang.

Apapun hasilnya, Partai Republik akan memutuskan sosok kandidat presiden AS pada konvensi Juli mendatang.

Sejauh ini pesaing terberat bagi Trump adalah Ted Cruz, yang telah mengumpulkan 397 delegasi. Adapun bakal kandidat ketiga, John Kasich, , meraih 142 delegasi.

Persaingan bakal kandidat dari Partai Republik memang menyisakan Trump, Cruz, dan Kasich setelah Senator Florida, Marco Rubio, mengundurkan diri lantaran hanya mampu memenangi satu negara bagian.Sumber Indonesia.(*)
Share:

Anggota DPRD Kota Padang,Gustin Pramona Mengatakan DAU Dan DAK Akan Dikucurkan

 PADANG,SS-Untuk belanja APBN 2017 pemerintah telah melakukan kesiapan, bahkan menjalar pada perubahan desain subsidi seperti listrik, pupuk, elpiji. Persiapam itu telah dimulai agar alokasi subsidi bisa dijaga.

Meskipun demikian, tahun 2017 mendatang Kota Padang dapat bernafas lega, karena anggaran Dana Alokasi Umum(DAU) sebesar Rp60 miliar dan Dana Alokasi Khusus(DAK) sebesar Rp40 miliar bakal dikucurkan oleh pusat, belum lagi asupan dari pemprov. Hal itu disampaikan Gustin Pramona anggota DPRD Kota Padang, Jum'at(11/11).

Meskipun saat ini masih tahap pembahasan Badan anggaran (Banggar) DPRD Padang dan TAPD Pemko Padang terkait APBD 2017 mendatang. Ia berharap, anggaran daerah sebagai perimbangan untuk pembangunan, walau ada sedikit kucuran dari pusat.

Lanjutnya, perbincangan di pusat beberapa waktu lalu saat di Dirjen Otda Kemendagri RI untuk DAK sendiri, anggaran BOP ada sebesar Rp9,9 miliar untuk Padang. Kemudian, untuk program pembangunan fisik sebesar Rp37 miliar.TTG sebesar Rp31 miliar, bahkan dana regulasi Rp40 miliar. " Kita sangat bersyukur karena pusat sudah mau berbaik hati," ungkapnya.

Lebihlanjut dijelaskan, untuk pendidikan ada dana sebesar Rp 13 miliar, Kesehatan Rp26 miliar, Pariwisata Rp2 miliar dan Kelautan Rp2 miliar. Anggaran itu nantinya tentu akan digelontorkan pada OPD di tahun 2017.

Ia juga mengatakan, dalam pembahasan APBD oleh Banggar dan TAPD perlu penyesuaian terkait kucuran dana tersebut. Kebutuhan prioritas untuk OPD ditahun mendatang mesti didorong dan diprioritaskan, disamping adanya anggaran dana yang telah berpos di masing - masing OPD itu," ungkapnya.(M7).

Share:

IKLAN

IKLAN

Author

Total Pengunjung

BERITA TERBARU

IKLAN

IKLAN

Comments

Archive

Text Widget

Gadgets

Find us on Facebook

LIPUTAN KHUSUS

liputan khusus

DHARMASRAYA

dharmasraya

Blog Archive

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.