DPRD Kota Padang,Fraksi Perjuangan Bangsa tak setuju

PADANG - Sesuai dengan tahapan tentang Ranperda Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Padang yang dilaksanakan Rabu, (30/11) siang.

Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Padang, semua menyatakan menyetujui dan menerima RAPBD Anggaran tahun 2017 menjadi Perda. Namun, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kota Padang.

Hal itu disampaikan oleh fraksi Nasdem, PKS, dan Gerindra. Terkait dengan aspek pendapatan daerah, Pemerintah Kota Padang harus mampu menggali potensi dan peluang pendapatan kota secara optimal sehingga pendapatan daerah terkumpul secara maksimal.

Dalam paripurna tersebut fraksi Perjuangan Bangsa mengkritisi Pemerintah Kota Padang mengenai KUA-PPAS APBD TA 2017. Bahwa semua penyertaan modal di BUMD sudah harus disetop.

Wismar Panjaitan selaku juru bicara fraksi menolak penyertaan modal investasi Pemko Padang untuk Perusda (Padang Sejahtera Mandiri) dan Bank Nagari. Fraksi Perjuangan Bangsa menilai bahwa APBD 2017 lebih diarahkan untuk mendukung 10 program unggulan Walikota Padang.

"Fraksi Perjuangan bangsa menilai bahwa wujud dan wadah rencana bisnis perusda yang akan dibentuk oleh Pemko Padang belum jelas dan masih sangat memerlukan penjelasan yang komprehensif. Sedangkan pernyataan modal untuk Bank Nagari dan PDAM dengan catatan dapat memberikan laporan kinerja dan keuangan per triwulan kepada DPRD," ungkap Wismar.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wahyu Iramana Putra, didampingi  Ketua DPRD Erisman, Wakil Ketua DPRD Muhidi serta Wakil Walikota Padang Emzalmi.(baim)